Penulis: yutda alin

NUNUKAN – DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi III menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (SOSPERDA) di Jalan Pongtiku, Kelurahan Nunukan Tengah,pada Senin (24/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan daerah yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Arming,S.H menjelaskan bahwa SOSPERDA ini sangat penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.

“Harapan kami masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibuat,” ujarnya.

Arming mengatakan bahwa banyak peraturan daerah yang hanya menjadi “pembungkus panjang” tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang telah dibuat, termasuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”.kata Arming

Arming menjelaskan RTRW merupakan salah satu peraturan daerah yang sangat penting dalam mengatur pembangunan dan pengembangan wilayah. Namun, seringkali pembangunan yang dilakukan pemerintah tumpang tindih dengan kawasan lindung atau hutan nasional.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian yang matang untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”.Jelasnya

Dengan adanya SOSPERDA, masyarakat dapat memahami peraturan daerah yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan investor tentang wilayah yang dapat dibangun dan wilayah yang dilindungi.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, Peraturan Daerah tentang RTRW dapat menjadi roadmap bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, SOSPERDA dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepastian hukum dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.

“Pemerintah daerah dan DPRD berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaan peraturan daerah yang telah dibuat”.tutupnya

(Nn/Nn)

NUNUKAN NUNUKAN – Bupati Nunukan menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Senin (24/11/2025).

Agenda ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan APBD yang setiap tahun dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati mengawali dengan ucapan syukur serta menyampaikan salam kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang hadir.

Bupati menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang tentang Keuangan Negara maupun aturan teknis pengelolaan keuangan daerah. APBD 2026 disusun agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.
Program Prioritas 2026
Bupati menyampaikan bahwa APBD 2026 dirancang untuk mendukung tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2026. Beberapa program prioritas meliputi :

1. Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja
2. Peningkatan kualitas SDM melalui sektor kesehatan dan pendidikan
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
4. Kemudahan akses pangan
5. Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim
6. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan
Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam penjelasannya, Bupati memaparkan kondisi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 :

Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,797 triliun, atau turun 4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,992 triliun, turun sekitar 7,03% dari tahun 2025 sebelum perubahan.

Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp198,4 miliar, meningkat 32,29% dari tahun sebelumnya, terutama bersumber dari prediksi SILPA dan dana transfer tahun sebelumnya.

Bupati menyebutkan, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Kabupaten Nunukan sehingga pemerintah daerah harus semakin efisien dalam menggunakan anggaran. Meski begitu, belanja wajib tetap diutamakan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Belanja pendidikan tetap dialokasikan minimal 20 % dari total belanja daerah, digunakan untuk peningkatan sarana-prasarana sekolah. Sementara itu, sektor kesehatan diarahkan untuk penguatan layanan kesehatan masyarakat, termasuk pembayaran iuran BPJS bagi warga yang ditanggung pemerintah daerah.

Belanja infrastruktur juga tetap diprioritaskan, terutama yang mendukung pelayanan publik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Belum Termasuk Bantuan Keuangan Provinsi

Bupati menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 yang disampaikan belum termasuk bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ia menambahkan bahwa penyesuaian akan dilakukan setelah alokasi definitif dari provinsi diterima.

Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 dapat segera dibahas bersama DPRD dan disetujui menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Semoga pembahasan ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” tutup Bupati.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri acara Ramah Tamah dan Silaturahmi bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan Anggota MPR RI, Dr. H. Almuzammil Yusuf, M.Si., Sabtu (22/11/25).

Kehadiran Presiden PKS tersebut berlangsung dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PKS Tahun 2025 di Kalimantan Utara. Acara yang digelar di Resto Lenfin ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Arpiah, Ketua MPW PKS Kaltara, Ketua DSW PKS Kaltara, Fraksi PKS DPRD Provinsi Kaltara, serta Fraksi PKS DPRD Kabupaten Nunukan.

Bupati Nunukan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dr. Almuzammil Yusuf beserta rombongan. Ia juga mengapresiasi kiprah Almuzammil yang telah mengemban amanah sebagai legislator selama lima periode.

Pada kesempatan itu, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa PKS merupakan bagian dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Saya selalu menyampaikan kepada Ibu Arpiah dan Pak Adama bahwa PKS dan Pemkab Nunukan dapat terus bersama-sama membangun Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Almuzammil Yusuf menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Nunukan. Ia menjelaskan bahwa Rakerwil PKS digelar di tiga provinsi di Indonesia, dan Kalimantan Utara menjadi lokasi pertama yang ia kunjungi.

Ia juga menilai sejumlah program Pemkab Nunukan sejalan dengan visi PKS. Dalam kapasitasnya di MPR RI dan melalui komunikasi dengan Komisi IV DPR RI, ia berkomitmen mendorong dukungan pusat untuk Kabupaten Nunukan, khususnya terkait pengembangan sektor rumput laut.

“Saya mendengar rumput laut di Nunukan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kami akan mendorong agar industri pengolahannya dapat berkembang, termasuk untuk produksi tepung rumput laut,” ujarnya.

Dr. Almuzammil juga menyampaikan kekagumannya terhadap Islamic Center Nunukan dan berharap adanya kolaborasi dengan PKS untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.

Mengakhiri acara, Dr. Almuzammil menyerahkan dua buku karyanya sebagai cenderamata kepada Bupati Nunukan.

(PROKOMPIM)