Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Pemerintah Pusat mengakomodir 22 usulan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tahun 2024.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius.

Awalnya ada 30 kegiatan prioritas yang diusulkan. Namun setelah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), hanya disetujui 22 kegiatan.

“Dari 30 itu yang terakomodir ada 22 usulan yang bisa diakomodir oleh Kementerian lembaga sebagai pengampu usulan,” katanya belum lama ini.

Adapun di antaranya ialah optimalisasi penanganan jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan yang diakomodir oleh Kementrian PUPR.

Ada juga kegiatan reservasi jalan Aki Balak dan Jalan Pangeran Aji Iskandar di Tarakan serta Jalan Kota Nunukan yang masuk ranah kementerian yang sama.

Diakomodir juga pengembangan peningkatan kawasan transmigrasi di Salimbatu dan bantuan permodalan BUMDes yoleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT).

Sementara kegiatan pemantauan kualitas air laut dan sertifikasi laboratorium lingkungan hidup diakomodir oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Di bidang ketenagakerjaan, usulan pembangunan Balai Latihan Kerja yang diakomodir oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Ada juga kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan Mansapa di Nunukan, revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang dan bandeng serta bantuan benih udang windu dan kepiting ke kampung budidaya yang diakomodir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sedangkan usulan pembangunan kantor Desa Buduk Tumuh, Kantor Desa Long Brayan, Kantor Desa Pepaya’ dan Kantor Desa Lembudut di Krayan yang diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di Kementerian Perhubungan, diakomodir pengembangan lapangan terbang Binuang di Krayan.

Sementara di bidang pendidikan, diakomodir kegiatan penguatan pendidikan vokasi bagi tenaga pendidik vokasi oleh Kemendikbudristek.

Kegiatan lainnya yang juga diakomodir adalah peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik dan tidak mampu berada di daerah 3T, peningkatan kapasitas kesetaraan gender dan PPRG serta penurunan stunting dan angka kematian bayi dan ibu.

Sementara pengembangan kawasan kakao di Desa Antutan dan sekitarnya, pengadaan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan serta kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan, juga turut diakomodir oleh masing-masing kementerian terkait.

Bertius berharap komitmen Pemerintah Pusat untuk merealisasikan usulan tersebut secara maskimal.

Selain itu, ia juga berpesan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rutin berkomunikasi dengan kementerian yang mengampuh usulan agar tidak dicoret dalam mata anggarannya.

“Perlu upaya dari pemerintah provinsi sendiri dalam hal ini perangkat daerah pengampun usulan itu untuk secara inten melakukan komunikasi ke kementerian,”tuntasnya.

22 Usulan Kegiatan Prioritas

1. Optimalisasi Penanganan Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan
2. Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Transmigrasi Salimbatu
3. Pemantauan Kualitas Air Laut untuk Lokasi Yang Berada di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau).
4. Sertifikasi Laboratorium Lingkungan Hidup
5. Preservasi Jalan Akik Balak, Kota Tarakan
6. Prrservasi Jalan Dalam Kota Nunukan
7. Preservasi Jalan Aji Iskandar, Kota Tarakan
8. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), Tanjung Selor
9. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Mansapa
10. Revitalisasi Tambak Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
11. Bantuan Benih Udang Windu dan Kepiting ke Kampung Budidaya
12. Pembangunan Kantor Desa Buduk Tumu, Kantor Desa Long Berayang, Kantor Desa Papayak, dan Kantor Desa Lembudud
13. Bantuan Permodalan BUMDES
14. Pengembangan Lapangan Terbang Binuang, Krayan Tengah
15. Penguatan Pendidikan Vokasi Bagi Tenaga Pendidikan Vokasi
16. Pengembangan Kawasan Sentra Kampung Nelayan Maju
17. Peningkatan Fungsi dan Kinerja Posyandu
18. Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik tang tidak mampu atau Berada di Daerah 3 T
19. Peningkatan kapasitas PUG/ PPRG Penurunan Stunting dan Angka Kematian Ibu
20. Pengembangan Kawasan Kakao Desa Antutan
21. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
22. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan).

(dkisp)

SEBATIK – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan membangun rumah susun (Rusun) untuk santri Pondok Pesantren (Ponpes) As’adiyah di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Peletakan batu pertama pembangunan rusun ini dilakukan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin usai mengukuhkan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kaltara. Turut mendampingi, Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

Seperti diketahui, rusun setinggi tiga lantai tersebut dibangun guna mendukung kegiatan pembinaan santri dan memberikan hunian yang layak bagi santri yang ada di Perbatasan Republik Indonesia ini.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, rusun santri tersebut telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari pakaian serta fasilitas pendukung lainnya sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi para santri.

“Rencana Rusun yang akan kami bangun untuk para santri memiliki luasan lahan 1.125 m2 dengan dimensi bangunan 33 x 8.20 m, tipe Barak/3 lantai, 6 Barak/32 unit kapasitas hunian 128 orang dengan fasilitas meubelair berupa 64 unit tempat tidur susun dan 64 unit lemari 2 pintu, harapannya rusun ini akan sangat membantu agar santri-santri di wilayah perbatasan kita juga fasilitas yang layak untuk menempuh pendidikan,” kata Iwan Suprijanto, Kamis (3/8).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Hujurat mengatakan Rusun tersebut rencananya akan berkontrak di bulan September ini dengan estimasi pelaksanaan pekerjaan mulai dari Oktober 2023. Target penyelesaian konstruksi rusun tersebut diharapkan pada bulan Mei 2024 dengan estimasi pembiayaan fisik dan manajemen konstruksi senilai Rp9,68 Miliar.

“Kami berharap rencana pembangunan Rusun Ponpes As’adiyah Sebatik ini akan berjalan sesuai dengan estimasi dan bisa secepatnya di manfaatkan oleh santri yang ada di Ponpes As’adiyah Sebatik guna mengoptimalkan pembinaan para santri disini,” terangnya.

Pimpinan Pondok Pesantren As’adiyah Sebatik, K.M Jefri Sakka mengatakan jumlah dari santri mereka yaitu 1.286 orang yang terdiri dari 646 santri putra dan 640 santri putri.

Sehingga sangat membutuhkan bantuan Rusun dari Pemerintah untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi para santri. “Harapan dibangunnya Rumah Susun Pondok Pesantren As’adiyah Sebatik ini agar santri-santri kami saat ini yang masih terpisah di rumah kontrakan warga sudah memiliki asrama yang layak dilokasi pondok sehingga kegiatan pembinaan santri bisa lebih maksimal,”urainya.

(dkisp)

 

TARAKAN – Wapres RI K.H Ma’aruf Amin tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra. Kedatangan Wapres tersebut disambut Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum beserta Ketua PKK Kaltara, Hj Rachmawaty Zainal S.H, Kamis (3/8).

Diketahui, agenda Wapres di Kaltara adalah melakukan pengukuhan Komite Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kaltara di Astrada Sebatik, Kabupaten Nunukan. Selain itu, Wapres juga dijadwalkan meletakan batu pertama pembangunan rumah susun santri Pondok Pesantren As’adiyah Sebatik.

Kedatangan Wapres Ma’ruf Amin bersama Hj. Wury Ma’ruf Amin dengan helikopter VVIP Kepresidenan Super Puma akan lepas andas menuju Lapangan Sei Bajau, Kabupaten Nunukan, dengan waktu tempuh blocktime kurang lebih 37 menit.

(dkisp)