Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum membuka secara resmi Festival Ramadan dan Ngaji Kebangsaan di Lantai 1 Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Jumat (22/3).

Pada kesempatan tersebut Gubernur Zainal mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini yang diinisiasi oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Festival Ramadan salah satu agendanya yaitu penyaluran zakat serempak 1 juta paket dan kegiatan ini akan dicatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI), Pemprov Kaltara akan mendistribusikan 1.000 paket oleh Kanwil Kemenag Kaltara, 1.000 paket Baznas Provinsi Kaltara dan 1.000 paket dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi Kaltara,” tuturnya.

Sedangkan di tingkat Kemenag Kabupaten/Kota akan ada 500 paket sembako, serta 500 paket dari LAZ Kabupaten/Kota dan Baznas Kabupaten/kota.

Jelasnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program nasional dilaksanakan secara serentak selama bulan ramadan yang melibatkan semua elemen termasuk Kementerian Agama, Baznas dan LAZ.

Pada momen ini Gubernur Zainal didampingi Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaltara, Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd., ikut menyerahkan secara simbolis paket sembako ramadan kepada tokoh agama dan masyarakat.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, serta memperkuat ikatan sosial dan keagamaan di seluruh Indonesia selama bulan suci ramadan.

“Semoga festival ramadan tahun ini menjadi momen yang membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, serta amal yang kita lakukan di bulan suci ramadan ini akan dilipatgandakan oleh Allah SWT,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

TARAKAN – Dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan 1445 H, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama TP – PKK Kota Tarakan dan Keluarga Besar Istri Perum Bulog menggelar Pasar Murah.

Pasar murah kali diadakan di kota Tarakan dengan dua lokasi sekaligus yakni halaman Kantor Kelurahan Juata Laut dan lapangan Pantai Amal RT.4 dibuka tepat pukul 08.00 wita, Jumat (22/3).

Ratusan warga antusias mendatangi stand pasar murah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih murah seperti beras, minyak goreng, bawang, telur, gula, daging dan sirup.

Ketua TP-PKK Kaltara, Hj Rahmawati Zainal, S.H., yang hadir langsung di pasar murah mengungkapkan rasa syukurnya karena membawa respon positif dan bisa membantu masyarakat sekitarnya.

“Insyaallah mohon doanya semua kepada kami agar selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa terus mengadakan pasar murah ini, untuk membantu masyarakat yang ada disini,” kata Rahmawati.

Erni salah satu warga yang antusias dalam kegiatan pasar murah, mengaku rasa senang dan bangga dengan adanya pasar murah ini, bahkan mengharapkan agar kegiatan ini rutin untuk dilaksanakan.

“Alhamdulillah kami sangat senang dan terbantukan dengan adanya pasar murah ini, kami minta ini selalu diadakan,” tuntasnya.

Turut hadir Ketua TP – PKK Kota Tarakan, Meisa Ruslina Bustan, S.E., beserta jajaran pengurus, dan unsur perangkat daerah kota Tarakan.

(dkisp)

 

 

TARAKAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah, mewakili Gubernur Kaltara, turut serta dalam serangkaian kegiatan Kalimantan Utara Sharia Festival (Kashafa) 2024 di Ruang Serbaguna Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kamis, (21/3).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd, Penjabat Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan SE., M.Si., Unsur Forkopimda Kota Tarakan, Para pimpinan perbankan, perguruan tinggi, dan media se-Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Sekda mengucapkan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara atas peran aktifnya dalam menggerakkan ekonomi syariah di wilayah tersebut melalui kegiatan Kashafa. Dia juga menyampaikan ucapan selamat menjalani ibadah puasa 1445 Hijriyah kepada umat Islam di Kalimantan Utara.

Sekprov menyoroti pencapaian ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,94% year on year (y-o-y), menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi di regional Kalimantan. Sementara itu, tingkat inflasi yang terjaga pada angka 2,33% (y-o-y) pada bulan Februari 2024 menunjukkan kestabilan ekonomi daerah tersebut.

Lebih lanjut Sekprov memaparkan, Eksistensi ekonomi syariah diangkat sebagai sumber pertumbuhan baru yang diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi Kalimantan Utara secara lebih signifikan.

“Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk dalam hal sertifikasi halal, dengan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai target UMKM halal pada bulan Oktober 2024,” Tuturnya.

Program Kashafa menjadi bukti konkret dari sinergi antara Bank Indonesia dan KDEKS Kalimantan Utara, sejalan dengan arahan Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Melalui Kashafa 2024, diharapkan dapat tercipta momentum untuk menggalakkan literasi ekonomi syariah dan mempercepat proses sertifikasi halal.

“Pemerintah mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin dengan Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam memajukan ekonomi syariah, khususnya melalui penyelenggaraan Kashafa 2024,” ulasnya.

Festival Kashafa mengadakan berbagai kegiatan seperti festival literasi, bazaar UMKM, dan kegiatan lainnya dengan tujuan utama meningkatkan literasi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah, terutama di kalangan umum dan pelaku UMKM.

Dengan semangat tersebut, diharapkan Kashafa 2024 dapat menjadi sarana untuk mensinergikan agenda Ramadan daerah guna mendukung literasi ekonomi syariah dan akselerasi sertifikasi halal.

Semua pihak diundang untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan tersebut hingga acara puncak pada Sabtu, 23 Maret 2024, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara di masa depan.

(dkisp)

TARAKAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda – Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Lokakarya Pendalaman Isu Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka penyempurnaan substansi awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltara 2025-2045 sekaligus menjadi rumusan Rancangan Teknokratik RPJMD Kaltara tahun 2025-2029, Rabu (20/3) lalu.

Mewakili Kepala Bappeda & Litbang, Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Firmansyah, dalam sambutannya mengatakan kegiatan lokakarya ini dilakukan secara bersamaan di 3 kabupaten/kota.

Di mana SPM bidang Sosial dan SPM bidang Trabtibumlinmas diselenggarakan di Kota Tarakan, SPM bidang pendidikan dan SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Malinau, dan SPM bidang kesehatan dan SPM bidang perumahan di Kabupaten Nunukan.

Firman mengatakan tujuan lokakarya ini untuk melengkapi rencana awal RPJPD 20 tahun ke depan.

“Makanya saya tadi jelaskan, kita belum berbicara tentang rupiah. Karena RPJPD program kita ke depan arah kebijakan untuk pemerintah 20 tahun ke depan,” katanya.

Ia melanjutkan, kegiatan ini sebagai wadah untuk mendata SPM yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

“Makanya diskusi atau lokakarya ini, kita mendata dari referensi SPM yang sudah kita laksanakan tahun lalu, jadi sudah ada gambaran,” lanjutnya.

Ia berharap, SPM yang telah mencapai di atas 90 persen, akan dicapai di tahun-tahun berikutnya.

“Kalau bisa seratus persen, sehingga masukan-masukan dari stakeholder yang kita libatkan, memberikan masukan untuk SPM di bidang tersebut. Ini akan melengkapi rancangan awal RPJMD Pemprov Kaltara yang sedang berjalan yang kita susun,” pungkasnya.

Untuk diketahui, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh seiap warga secara minimal.

Oleh karena itu, SPM juga berfungsi sebagai instrumen memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting dalam proses perencanaan dan penganggaran di provinsi dan kabupaten/kota.

(dkisp)