NUNUKAN – Plt. Deputi I Staf Kepresiden RI Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi beserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi terkait isu strategis Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Percepatan Pengoperasian PLBN Sebatik. Selasa (27/5/2025).
Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di ruang pertemuan PLBN Sebatik ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Brigjen. Pol. (Purn.) Zainal Arifin Paliwang, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara (BNPP) Budi Setiono, Kabinda Prov. Kaltara, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Anggota DPRD Prov. Kaltara, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Pimpinan Instansi Vertikal Kab. Nunukan, dan tokoh masyarakat Sebatik.
Pada Pertemuan kali ini, Gubernur Prov. Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan bahwa dengan adanya kunjungan Deputi 1 KSP ke Kaltara khususnya di Kabupaten Nunukan, diharapkan akan membawa awal segar pengoperasian PLBN Sebatik.
“Karena PLBN ini telah diresmikan namun belum dioperasikan,” ujarnya.
Gubernur Zainal juga mengatakan bahwa persoalan penting yang ada di wilayah perbatasan adalah masalah konektivitas.
“Kalau di Sebatik, alhamdulillah akses jalan sudah cukup bagus. Tetapi di wilayah-wilayah perbatasan lain seperti di Krayan, Lumbis Pansiangan dan Apau Kayan membutuhkan perhatian yang berlebih dari pemerintah,” ungkapnya.
Zainal juga menyampaikan untuk saat ini masih banyak desa-desa yang masih belum teraliri listrik dan juga terkait permasalah jaringan internet atau komunikasi.
“kita sudah berupaya menganggarkan untuk memasang jaringan Starlink yang mana Black Spot di Kalimantan Utara bisa mendapatkan akses internet,” ungkapnya lagi.
Selain itu, Mengenai hajat hidup orang banyak, masyarakat di Perbatasan masih bergantung dengan pasokan barang dari Malaysia. Namun demikian, nasionalisme masih sangat terjaga.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara (BNPP) Budi Setiono dalam laporannya menjelaskan bahwa PLBN Sebatik ini dibangun sebagai mandatory Inpres nomor 1 tahun 2019. Ada 11 PLBN salah satu lokasinya adalah Sebatik.
“Sesuai data dan informasi yang ada di Badan Pengelola Perbatasan, kedua negara (Indonesia – Malaysia) sesungguhnya telah mengesahkan Sebatik dan Tawau sebagai perlintasan untuk pertama kali di tahun 1967 ketika ada kesepakatan Border Crossing Agreement jadi untuk mengakomodasi interaksi sosial budaya dan interaksi kekeluargaan antar negara,”jelasnya.
Selanjutnya dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan kali ini, Plt. Deputi I Staf Kepresidenan RI menyimpulkan bahwa dari semua audien atau peserta Rakor mendorong dioperasikannya PLBN Sebatik.
“Selanjutnya, apa yang telah disampaikan dalam rapat akan ditampung oleh KSP untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian yang membidangi,” ungkapnya.
Dengan adanya dorongan dari semua pihak melalui Rakor ini, PLBN Sebatik akan dapat segera dioperasikan apabila ada keseriusan dari Pemerintah terutama terkait belum masuknya Sebatik dalam Border Crossing Agreement (BCA).
Setelah selesai melaksanakan Rapat Koordinasi, Plt. Deputi I Staf Kepresidenan berserta rombongan meninjau kesiapan gedung PLBN Sebatik, kemudian dilanjutkan meninjau Pos TNI AL di Sei Pancang.
Dalam wawancara terpisah, Wakil Bupati Nunukan Hermanus atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Plt. Deputi I Staf Kepresidenan terkait kunjungannya di Kabupaten Nunukan, khususnya di pulau Sebatik terkait pelabuhan PLBN Sebatik.
“Untuk PLBN sendiri, kita berharap dengan adanya koordinasi seperti ini Pemerintah Pusat ada suatu skema penyelesaian semisal nanti produknya berupa Perpres, dan kita tunggu saja hasil akhir dari kebijakan pusat seperti apa,” ungkapnya.
(PROKOMPIM)
