Persiapan Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektar, Menteri Pertanian Rakor Bersama Polda Se Indonesia.

NUNUKAN- Dalam rangka kesiapan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di lahan perkebunan atau lahan lainnya dalam rangka mendukung swasembada pangan Tahun 2025, Polda se Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi bersama Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P secara virtual, Senin (13/1/25).

Rapat tersebut juga dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Prihasto Setyanto., M. Sc, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Friendy P. Sihotang, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjend Dedi Prasetyo, Cahyaningtiyas Rispinatri Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum Bulog.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Nunukan Muhtar mewakili Bupati Nunukan bersama Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas beserta jajarannya, Lurah Nunukan Selatan, Lurah Nunukan Timur, Perwakilan PT. NJL, Perwakilan PT. Inhutani Nunukan, serta Ketua Kelompok Tani Nunukan juga mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual di Aula Pertemuan Polres Nunukan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P menyampaikan arahannya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kepolisian RI yang telah memberikan dukungan dalam sektor pertanian sesuai dengan arahan Presiden RI tanggal 9 Desember 2024.

“Beliau memerintahkan kepada kita semua agar kita mencapai swasembada yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya.” ungkapnya.

Andi Amran juga mengatakan bahwa telah berdiskusi bersama Kapolri tentang rencana pencapaian swasembada jagung di Tahun 2025, yang akan melaksanakan tanam perdana jagung yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Januari 2025.

Indonesia pada Tahun 2015 mengimpor jagung sebanyak 3,5 juta ton, pada tahun 2016 impor sebanyak 1,3 ton, dan berbalik di tahun 2018 menjadi ekspor sebanyak 380.000 ton ke beberapa negara dan merupakan satu prestasi yang pernah di raih.

“Para Kapolda, Kapolres di seluruh Indonesia, kedepan mimpi kita adalah menaikkan produktifitas, menaikkan produksi yang mana di tahun 2023-2024 berkisar 15 juta ton. Kita akan naik menjadi 16 juta ton apabila target yang kita canangkan tercapai itu akan mencapai 23 juta ton dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjend Dedi Prasetyo, menyampaikan berdasarkan data statistik (BPS) untuk periode Januari – September 2024 total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton.

Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa ada 4 program Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu Program yang pertama Perkarangan Pangan Bergizi. Berdasarkan data statistik jumlah seluruh desa sekitar 83.971, jumlah polisi penggerak 27.383, sedangkan jumlah desa yang terinput sekitar 33.646.

Untuk program kedua, pemanfaatan lahan produktif target lahan jagung 1 juta ha, Total lahan yang sudah tercapai 329.929 ha, yang belum tercapai 670,071 ha ini merupakan target tahun 2025.

Program ketiga, pengawasan distribusi. Pengawasan bantuan pemerintah, pengawasan penggunaan bantuan pemerintah, pengawasan distribuai hasil pangan.

Kemudian untuk program keempat, relrutmen Bakomsus ketahanan pangan yang sudah direkrut sekitar 600 orang, yang terdiri dari 336 orang Bakomsus pertanian, 91 orang Bakomsus peternakan, 73 orang Bakomsus perikanan, 50 orang Bakomsus kesehatan masyarakat, 50 orang Bakomsus gizi.

Sementara itu, berdasarkan Rapat Koordinasi bersama Kapolda Kaltara Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa sesuai data Kementan total untuk wilayah Kaltara terdapat 4 Polres yang menjadi pengembang jagung di lahan perkebunan dengan target luasan 9007,52 Ha.

“Untuk data luasan lahan perkebunan yang telah terkonfirmasi yakni 124,94 Ha. Sedangkan lahan kelapa sawit yang masih TBM seluas 15.476,77 Ha yang terbagi wilayah Polres Bulungan 3.041,15 Ha, Wilayah Polres Tana Tidung 12.435,62 Ha. Masih terdapat kekurangan lahan belum terkinfirmasi sesuai target Kementan yakni 8882,58 Ha,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas secara terpisah dalam wawancaranya menyampaikan untuk program suasembada jagung Polres Nunukan akan terus mendukung penuh apa yang menjadi program dari pemerintah.

“Tentunya dari jenjang Mabes Polri telah memberi perintah kepada Polda dan polres, tentunya untuk menyikapi ini kita sudah berusaha untuk menyediakan lahan yang sedianya ditargetkan untuk Polres Nunukan sekitar kurang lebih 2.771 Ha lebih yang haris disiapkan,”ujarnya.

Menurut Bonifasius, untuk lahan itu sendiri dari Polres Nunukan akan dipenuhi secara berjenjang, untuk saat ini lahan yang tersedia dari Polres Nunukan maupun Polsek sekitar 106 Ha, yang akan dijadikan lahan untuk menanam jagung untuk mendukung ketahan pangan.

(PROKOMPIM)

Pemprov Harapkan Sinergitas AGPAII Ciptakan Ciptakan Generasi Muda Beriman Di Kaltara

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. Teguh Henri Susanto, M.Pd., mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi membuka acara Konferensi Wilayah (Konferwil) II dan Seminar Nasional Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kaltara di Hotel Grand Anugrah, Senin, (13/01).

Mengusung tema “AGPAII sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam”, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi guru dalam membangun pendidikan agama yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus DPW AGPAII atas dedikasi dan kontribusi dalam membangun profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kaltara.

“Konferwil ini merupakan forum yang sangat penting untuk memperkuat peran AGPAII dalam memajukan pendidikan agama Islam, meningkatkan kesejahteraan guru, dan menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan saat ini,” ucap Teguh.

Teguh menekankan pentingnya sinergi antara AGPAII dan pemerintah dalam membangun pendidikan agama yang berkualitas. “Melalui kolaborasi ini, saya berharap AGPAII dapat menjadi motor penggerak yang strategis dalam menciptakan generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia,” tambahnya.

Dengan dibukanya Konferwil II ini, ia berharap AGPAII dapat terus berkontribusi aktif dalam mewujudkan Kaltara yang maju, religius, dan sejahtera sesuai visi besar pemerintah daerah.

“Semoga Konferwil ini menjadi momentum untuk mempererat kerja sama yang produktif, saling bertukar informasi, dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi pendidikan agama Islam di wilayah kita,” tuntasnya.

Kegiatan Konferwil II juga diramaikan dengan seminar nasional yang membahas strategi peningkatan kualitas dan penguatan peran guru PAI dalam sistem pendidikan agama islam.

Turut hadir diantaranya Kepala Kanwil Kemenag Kaltara, Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd., Ketua Umum DPP AGPAII, Drs. H. Endang Zenal, M.Ag., Ketua DPW AGPAII Kaltara, Sudarmin, S.Ag., M.Pd.I., serta guru agama kabupaten/kota se-Kaltara.

(dkisp)

Pemprov Sampaikan 4 Nota Pengantar Ranperda Ke DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyusun 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang keseluruhannya bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah secara efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat mengikuti Sidang Paripurna ke-2 (dua) Masa Sidang II (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kaltara, Senin (13/1).

“Empat Ranperda prakarsa Pemprov Kaltara ialah Ranperda Penanaman Modal, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kaltara Tahun 2024-2033, dan Ranperda Rencana Umun Energi Daerah,” kata Datu Iqro.

Penyampaian 4 (empat) Nota Ranperda sebut Datu Iqro, merupakan salah wujud usaha Pemprov Kaltara untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong optimalisasi perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

“Merupakan upaya mendukung tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Datu Iqro mengajak segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltara untuk lebih memperkokoh tekad bersama demi mewujudkan pembangunan Bumi Benuanta yang lebih baik.

“Saya berharap kepada para anggota dewan yang terhormat, untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan proses dan kualitas pembangunan yang telah berjalan selama ini,” pungkasnya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., CSL., dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kaltara H. Muddain, S.T., jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara, unsur forkopimda, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan partai politik.

(dkisp)

ASN Pemprov Kaltara Dihimbau Jauhi Narkoba dan Judol

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agathis, Senin (13/1) pagi.

Dalam amanatnya Datu Iqro menyampaikan pesan Gubernur Zainal terkait pencegahan narkoba dan judi online (Judol) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Kita harus tindak, jika ada yang positif harus segera di proses sama halnya juga judi online,” kata Datu Iqro.

Ia meminta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara nantinya agar dapat melaksanakan tes narkoba kepada seluruh ASN dan hasilnya dapat diumumkan di setiap perangkat daerah terkait.

Lebih lanjut mengatakan bahwa narkoba dan judol sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan berdampak negatif di lingkungan sekitarnya. Karenanya apabila ada ASN ataupun non ASN dilingkup Pemprov Kaltara yang terdeteksi positif akan segera di proses.

Di akhir amanatnya Datu Iqro mengingatkan kembali ASN untuk tertib dalam memarkirkan kendaraan, termasuk parkir area gedung halaman depan kantor Gubernur Kaltara untuk diperhatikan agar tidak parkir sembarangan.

Penertiban parkir kendaraan ini dimaksudkan agar dapat memudahkan berbagai kegiatan pemerintahan serta memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Untuk rekan-rekan tolong diperhatikan agar tertib dalam memarkir kendaraannya agar tidak mengganggu kenyamanan bersama terutama di depan halaman kantor Gubernur Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

Brigade Pangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Dikukuhkan

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menghadiri sekaligus mengukuhkan Brigade Pangan Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai V Kantor Bupati Nunukan, Jumat (10/01).

Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka mengoptimalkan target OPLAH seluas 17.924 Ha. Di Prov. Kaltara dibutuhkan keberadaan dan dukungan sebanyak 87 Brigade Pangan dengan perbandingan 1 Brigade Pangan mengelola lahan seluas kurang lebih 200 Ha.

Untuk tahap awal, telah terbentuk 26 (dua puluh enam) Brigade Pangan di Kabupaten Nunukan dengan jumlah anggota sebanyak 390 orang.

Sebelum itu, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Kabupaten Nunukan, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, harus memanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik di tingkat lokal maupun regional.

Keberadaan brigade pangan merupakan tindak lanjut dari keputusan menteri pertanian nomor 657 tahun 2024 yang mengatur tentang satuan tugas swasembada pangan di Kaltara.

Wabup Hanafiah pada kesempatan itu berharap keberadaan brigade pangan di Kabupaten Nunukan dapat mendorong partisipasi generasi milenial di bidang pertanian yang kehadirannya sangat berperan penting dalam pembangunan perekonomian yang dapat memajukan serta mensejahterakan masyarakat.

“Kami berharap kiranya saudara-saudara dapat terus bersinergi, membantu pemerintah daerah, karena kami percaya brigade pangan dapat berperan aktif dalam pengembangan pertanian di daerah ini. Brigade pangan harus siap menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat, dengan fokus pada kolaborasi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan maju, sejahtera dan barokah”, tutur Hanafiah.

(PROKOMPIM)