Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang menyampaikan nota pengantar dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara ke legislatif pada Senin (24/3/2025).

Dalam penyampaian melalui rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun 2025 itu, Gubernur menuturkan bahwa LKPj itu merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LKPj ini merupakan kewajiban bagi setiap kepala daerah untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, dengan ketentuan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPj Gubernur ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan hasil pelaksanaan tugas perbantuan serta penugasan kepada kabupaten/kota di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Dalam LKPj ini, Gubernur menyampaikan gambaran hasil pembangunan secara makro pada 2024. Pertama terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2024 tercatat 73,41 atau naik 0,73 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat hanya 72,88.

Dari tahun 2020-2024, status pembangunan manusia di Kaltara selalu meningkat sehingga Kaltara berada pada level tinggi, dimana IPM Kaltara rata-rata meningkat 0,84 persen per tahun, dari 71,00 pada tahun 2020 menjadi 73,41 pada tahun 2024.

“Kemudian, angka kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,325. Angka ini turun 0,94 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang berada pada angka 6,45 atau berkurang sekitar 6,72 ribu jiwa,” tuturnya.

Pada angka pengangguran tahun 2024 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, TPT Agustus 2024 sebesar 3,90 persen atau turun 0,11 persen dibandingkan dengan Agustus 2023.

Sedangkan angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 393.704 orang, naik 5.881 orang dibanding Agustus 2023.

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat 4,57 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi dengan nilai 11.95 persen, kemudian diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum 11,87 persen, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 9,80 persen.

Untuk pendapatan per kapita pada tahun 2024 tercatat Rp 198,43 juta atau terjadi penurunan -3,32 jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita pada tahun 2023 yang berada pada angka 201,75 juta.

Kondisi ini terjadi diakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.

“Terakhir soal ketimpangan pendapatan pada tahun 2024 yang tercatat 0,264 poin. Terjadi penurunan angka gini ratio sebesar 0,277 poin atau 4,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 akan menjadi bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara periode Tahun 2025 – 2029.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum yang diwakili Pelaksana Harian (Plh). Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan S.E, M.Si, saat membuka resmi Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (24/3).

Bustan menyampaikan dalam tahapan penyusunan RKPD yang disusun setiap tahun, maka wajib dilakukan forum lintas perangkat daerah, untuk memastikan rencana kerja perangkat telah memuat program kerja pemerintah secara terintegrasi.

“Forum Lintas Perangkat Daerah bertujuan melakukan penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja perangkat daerah,” kata Bustan.

“Kegiatan hari ini sangat penting bagi kita semua, guna merumuskan dan memastikan rencana kerja masing – masing perangkat daerah terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, serta sesuai kebutuhan masyarakat,” sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut Asta Cita, menjadi pedoman setiap kebijakan pembangunan nasional. Terang Bustan, pada forum ini akan ada 8 (delapan) perangkat daerah yang akan memaparkan RKPD nya Tahun 2026.

“Saya mengharapkan keaktifan semua peserta dalam memberikan informasi dan data bagi proses integrasi program oleh setiap perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025 – 2029,” pungkasnya.

Dalam forum ini turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Mas’ud Rifai, SST., M.M., dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara.

(dkisp)

NUNUKAN – Memasuki hari kedua di Krayan, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si melanjutkan kunjungan kerjanya dengan melakukan peninjauan ke lokasi bangunan Toko Indonesia yang terletak di Kecamatan Krayan, Sabtu (22/3/25).

Hadir langsung mendampingi Wagub Ingkong, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S.Hut., MM dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., anggota DPRD Nunukan Ryan Antoni, Camat Krayan Induk Rony Firdaus, S.E., M.Si, Camat Krayan Barat Dawat Udan S.Sos, Direktur Rumah Sakit Pratama dr. Apriyanto.

Wagub Ingkong berserta rombongan menyusuri gedung yang telah rampung dikerjakan sejak tahun 2019 lalu, akan tetapi hingga kini belum berfungsi efektif.

Dalam pertemuan ini, Wagub Ingkong mendengarkan penjelasan dan masukan langsung terkait kondisi dan mengenai rencana pemanfaatan Toko Indonesia dari Camat Krayan Induk Rony Firdaus beserta Kepala BPPD Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi.

Ia meminta agar OPD terkait untuk segera mengamankan aset provinsi yang ada di daerah, serta meminta agar para pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan dapat diundang dalam pembahasan keberlangsungan Toko Indonesia.

“Untuk sementara ini tidak bisa kita biarkan, karena ini aset pemerintah provinsi sehingga tetap menjadi perhatian untuk pemeliharaannya,” ujarnya.

“Karena ini nanti pusatnya, barang – barang masuk ke sini dan dari sini akan disuplai ke bumdes yang ada di 5 kecamatan,” sambungnya.

Kemudian, Wagub menjelaskan, pada pendistribusian tersebut akan ada bantuan pembiayaan transportasi untuk pendistribusian ke desa yang paling jauh. Langkah ini bertujuan agar terjadi pemerataan distribusi di daerah sekitar.

“Nanti konsepnya, teknis OPD akan membahas itu. Saya harap juga tokoh masyarakat, muspika, kecamatan, dan Polsek untuk melakukan pengawasan kedepannya,” pungkasnya.

Selepas mengunjungi Toko Indonesia, Wagub Ingkong bersama rombongan kembali melanjutkan perjalanannya ke jembatan penghubung berada di Lokasi Kurid Kecamatan Krayan Barat dan jalan yang menghubungkan Krayan Barat – Krayan Timur.

Baginya, daerah – daerah yang termasuk dalam wilayah Kaltara wajib menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

(dkisp)