Penulis: mery beranda

NUNUKAN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj Rahmawati Zainal S.H., menghadiri Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari limbah sampah rumah tangga di Kantor Kecamatan Nunukan.

Dalam kunjungan kerja di bumi Penekindi Debaya, rombongan TP PKK Kaltara disambut langsung Ketua TP PKK Nunukan, Hj. Andi Annisa Muthia Sabri S.E., beserta Wakil Ketua TP PKK Nunukan beserta anggota di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan, Jumat (22/8) siang.

Ketua TP PKK Kaltara, Rahmawati menyampaikan rasa bangga dan sangat terharu atas penyambutan dan antusiasme para kader TP PKK Nunukan dan kecamatan yang hadir.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya mengajarkan keterampilan mengolah sampah, tetapi juga mengajak kader PKK untuk dapat berperan aktif dalam gerakan peduli lingkungan, pengendalian sampah, dan ketahanan pangan keluarga.

“Saya percaya dengan keterampilan yang diperoleh, ibu-ibu PKK bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, mulai dari rumah sendiri lalu ke tetangga hingga tingkat desa,” ucap Rahmawati.

Di kesempatan yang sama Ketua TP PKK Nunukan, Andi Annisa Muthia menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagia atas kunjungan rombongan TP PKK Kaltara di Nunukan.

“Sosialisasi pembuatan POC ini sangat penting. Selain mengurangi sampah rumah tangga, juga memberi nilai tambah dengan menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman,” ujar Andi Annisa

“Dengan pemanfaatan limbah organik, kita tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga,” sambungnya.

Menurutnya, kehadiran TP-PKK Kaltara memberikan semangat dan motivasi bagi para pengurus TP PKK Nunukan dalam menjalankan program dan tugas yang diemban untuk masyarakat.

Dengan demikian hadirnya PKK diharapkan akan dapat memberi solusi terkait pengolahan sampah/limbah rumah tangga menjadi bisa lebih manfaat.

Kegiatan sosialisasi ini kemudian ditutup dengan penyerahan bibit tanaman pekarangan seperti cabai, tomat, pare dan bibit lainnya, oleh TP PKK Kaltara dan TP PKK Nunukan kepada TP PKK Kecamatan.

(dkisp)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadiri sekaligus menjadi narasumber seminar “International Day of The World’s Indigenous People 2025”, bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneo’s Assembly).

Seminar digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8) tersebut, dibuka Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.Ikom., yang dihadiri tokoh masyarakat adat Dayak dari tiga negara serumpun yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dalam seminarnya, Bustan menyampaikan pandangan, dukungan, hingga komitmen Gubernur Kaltara untuk mempertahankan dan meneguhkan kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan.

Lanjutnya, dukungan tersebut melalui sinergitas percepatan pembangunan, serta menjadikan Kalimantan sebagai superhub ekonomi Indonesia.

“Saya rasa kita harus menyamakan frekuensi kita, kalau secara ilmiah demografi tentu kita harus berikan dukungan secara penuh dan percepatan terkait realisasi IKN di Kalimantan,” kata Bustan.

Bustan menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai salah satu daerah penyangga IKN terus berbenah diri, dan melakukan transformasi guna mendukung percepatan pembangunan IKN melalui penyediaan sumber energi terbarukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan energi.

“Energi terbarukan ini tidak hanya menyuplai IKN dan daerah Kalimantan lainnya tetapi juga ke negara tetangga seperti ke Malaysia,” bebernya.

Dia juga mengungkapkan saat ini Provinsi Kaltara sedang dalam tahap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan PLTA Kayan dengan potensi energi lebih dari 9.000 mega watt.

Dengan potensi tersebut, diharapkan akan dapat terus digalakkannya pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana di IKN, karena Provinsi Kaltara akan dapat segera menghasilkan pasokan energi yang dibutuhkan.

Pj. Sekprov Bustan menegaskan bahwa Provinsi Kaltara memiliki sumber daya energi terbarukan, kekayaan alam, serta masyarakat adat yang masih kuat.

“Kaltara melihat pembangunan IKN sebagai peluang besar untuk memperkuat daya saing, meningkatkan konektivitas, serta mendorong pembangunan hijau yang berkelanjutan,” tambahnya.

Gubernur Kaltara berkomitmen mendukung IKN melalui pemberdayaan masyarakat adat, serta keseimbangan pembangunan dan kelestarian berbasis green economy, decabonization, dan hilirisasi industri yang bernilai tambah tanpa merusak lingkungan.

“Dengan segala potensi tersebut, Kaltara akan berdiri di garis depan mendukung IKN, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutup Bustan.

Dalam rangkaian acara tersebut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur se-Kalimantan dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P. membuka “Sosialisasi dan Pendampingan Program Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025” di Ruang Aula Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (22/8).

“Reformasi birokrasi dalam bidang sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan daerah yang berorientasi untuk mendukung pembangunan nasional,” ucap Pollymaart membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Pollymaart menjelaskan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, turut memberikan perhatian penting terhadap pelaksanaan manajemen talenta, sebagai sebuah program penting yang dirancang untuk membantu pegawai dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka.

Tambahnya, ini juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan provinsi Kaltara.

Lebih lanjut, Pollymaart menuturkan terkait program manajemen talenta ini dilaksanakan guna menjamin kelancaran tugas pemerintah, dalam pengembangan talenta dan karir ASN yang dilaksanakan melalui mobilitas talenta berbasis sistem merit.

“Regulasi ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengelola talenta ASN secara terencana, terukur dan transparan, agar kita dapat menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya.

Di kesempatan ini, Pollymaart mengucapkan apresiasi kepada narasumber dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) yang berkenan hadir dan memberikan pengetahuan dan ilmu dalam sosialisasi hari ini.

Menurutnya kehadiran para narasumber ini sangat penting dan strategis, karena BKN memiliki otoritas serta kompetensi dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan akan terus berkomitmen serta mendukung penuh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN di Kaltara.

“Dengan adanya sistem manajemen talenta yang baik, kita optimis kualitas pelayanan publik akan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadp pemerintah semakin kuat,” jelasnya.

Turut hadir di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos, MT dan narasumber dari Kanreg VIII BKN, Hospita Gloria Situmorang, S.H., M.AP., Misrah, S.AP., Linda Puspaningsih, S.H,.LL., dan Beni Sipayung, S.H.,LL., serta para peserta dari seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin rapat “Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (21/8).

Dalam arahannya, Bustan menyampaikan rapat ini membahas terkait evaluasi dan monitoring pada pembangunan SPPG di Kaltara, sebagai bagian dari program makan bergizi gratis.

“Butuhnya dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mempercepat realisasi program tersebut.” kata Bustan.

Bustan menyebutkan pembangunan SPPG ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 506.1//407.AJ/SEKDA.

Menindaklanjuti surat tersebut, ia menyebutkan beberapa daerah telah mengusulkan penyediaan lokasi strategis pembangunan SPPG, yaitu satu titik lokasi di Kota Tarakan, enam titik lokasi di Kabupaten Bulungan, tiga titik lokasi di Kabupaten Malinau,

Lanjutnya, empat titik lokasi di Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk provinsi Kaltara sesuai arahan Gubernur telah mengusulkan lokasi di area panti jompo.

Terakhir, Bustan meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak dan pemangku kepentingan terkait agar dapat mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, demi kemajuan bangsa Indonesia.

“Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan semangat kita semua. Agar seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

“Saya harap para Operasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov, Pemkab dan Pemkot, harus transparansi dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai adanya kesalahpahaman,” tegas Bustan.

Dalam Monev SPPG ini, turut dihadiri Desy Narulita dari Kemendagri dan seluruh kepala OPD beserta jajaran di lingkup Pemprov Kaltara.

(dkisp)