TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Hukum Setdaprov Kaltara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Paralegal Justice Award (PJA) dan Percepatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Provinsi Kaltara Tahun 2025.
Sosialisasi PJA dan Percepatan Posbankum 2025 yang digelar di Ruang Imbaya Kantor Walikota Tarakan, Kamis (25/9), dibuka oleh Gubernur Kaltara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa para kepala desa dan lurah memahami perannya dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat,” ucap Robby.
Robby menuturkan desa dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta sering kali menjadi pihak pertama diharapkan dapat memberikan solusi terkait masalah hukum dan sengketa di lingkungannya.
“Jadi diharapkan mereka dapat meningkatkan kemampuan sebagai Non Litigation Peacemaker, yaitu juru damai desa yang mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana dan sesuai aturan hukum,” jelasnya.
Ia memahami bahwa pembangunan daerah tidak hanya terkait aspek infrastruktur atau ekonomi semata, namun tetap harus ditopang dengan fondasi kesadaran hukum yang kuat.
Selain itu, tujuannya utamanya agar masyarakat dapat teredukasi dan memiliki pemahaman hukum yang baik untuk mempermudah penyelesaian konflik di lingkungan dan daerah sekitarnya.
“Kalau masyarakat kita punya pemahaman hukum yang baik, maka konflik bisa di minimalisir, keadilan bisa ditegakkan, dan stabilitas sosial dapat terjaga,” ujarnya.
Pemprov Kaltara berharap para kepala desa dan lurah di Kaltara mengikuti PJA, guna menumbuhkan semangat dan partisipasi aktif, dan bukan tidak mungkin akan meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.
“Dengan begitu, bukan hanya nama baik pribadi yang terangkat, tetapi juga nama baik Kaltara di kancah nasional,” pungkasnya.
Untuk diketahui, PJA adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
PJA bertujuan untuk mengapresiasi Kepala Desa dan Lurah yang aktif berperan dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat melalui pendekatan non-litigasi atau penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah, serta mendukung pembangunan desa yang sadar hukum dan sejahtera.
Turut hadir, Plt. Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltara Radiah BT. Yolohio, S.H., M.AP., Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tarakan Alias, SKM, M.Kes., dan Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Setdaprov Kaltara Hj. Setyoningsih, S.H., M.H., yang sekaligus menjadi narasumber.
(dkisp)
