Penulis: admin

Resmikan Kerjasama Dengan VFS Global, Silmy Karim: Untuk Digitalisasi Layanan Keimigrasian

BERANDA, NASIONAL, TEKNOLOGI

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meresmikan kerjasama dengan VFS Global, perusahaan terbesar di bidang layanan keimigrasian, pada Rabu (16/10/2024).

Layanan keimigrasian pada website VFS Global akan mulai beroperasi pada Desember 2024, tepat sebelum musim liburan akhir tahun. Kedua belah pihak tak hanya bekerja sama dalam pelayanan, namun juga dalam meningkatkan minat warga negara asing untuk mengunjungi Indonesia melalui berbagai program promosi.

Untuk memudahkan akses orang asing dalam mendapatkan visa. Ditjen Imigrasi telah menerapkan layanan berbasis online. Kini, melalui kerja sama dengan VFS Global, Ditjen Imigrasi selangkah lebih maju dalam efisiensi proses permohonan dan penerbitan electronic visa. Afiliasi VFS Global dengan international airlines seperti Emirates, Thai Airways dan Air India juga mendukung penyebaran informasi dan promosi visa Indonesia.

“Jejaring kerja sama VFS Global dengan airlines memungkinkan warga negara asing membeli tiket pesawat sekaligus memperoleh visa, misalnya pada platform milik maskapai Emirates. Saya berharap kerja sama serupa dapat terjalin dengan Garuda Indonesia untuk semakin mempermudah proses perjalanan ke Indonesia,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. 

la menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah menerapkan digitalisasi visa elektronik (e-Visa) yang bisa di-apply online, dengan pembayaran menggunakan kartu krecit, serta dapat melewati autogate. “Sekarang, kami tingkatkan lagi jangkauan layanan dengan membuka akses permohonan. melalui VFS Global,” ujar Silmy Karim.

Mendukung pernyataan tersebut, pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) VFS Global, Zubin Karkaria mengatakan pihaknya sangat gembira dapat turut menyediakan layanan elektronik visa Indonesia.

“Indonesia merupakan destinasi yang sangat populer bagi para pelancong di seluruh dunia, dan kami merasa terhormat untuk bermitra dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk layanan online ini. Opsi baru pengajuan visa melalui website VFS Global akan meningkatkan pengalaman. pengajuan visa, sehingga dapat mendorong penggunaan platform digital,” tukas Zubin.

Nilai tambah lain diperoleh Ditjen Imigrasi melalui kerjasama ini di antaranya adalah fasilitas pemesanan grup besar dan layanan pelanggan dalam beberapa bahasa. Di samping itu, jaringan yang dimiliki VFS Global di 153 negara dengan 3.469 kantor cabang di seluruh dunia.

“Ditjen Imigrasi menawarkan solusi digital termutakhir yang meningkatkan experience bagi warga negara asing yang ingin mengunjungi Indonesia. Dalam kerja sama kami dengan VFS Global, kami bertujuan untuk secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kedatangan orang asing, dengan mempertimbangkan jaringan dan platform digital yang dimiliki oleh partner kami,” pungkas Silmy.

(*Humas Direktorat Jenderal Imigrasi)

Soal Garap Hutan Tanpa Izin, Petani Desa Buong Dibebaskan dari Segala Tuntutan PT AHL 

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, KABAR DAERAH

TANA TIDUNG – Ahmad bin Hanapi, seorang petani dari Desa Buong Baru, Kalimantan Utara (Kaltara), dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum setelah ditangkap pada 25 Maret 2024 atas laporan PT AHL.

Ahmad dituduh menduduki dan menggarap kawasan hutan tanpa izin, yang diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Dihubungi melalui telpon WhatsApp, pada Senin (14/10/2024) pagi, Kuasa hukum Ahmad, Muhammad Asrul, mengungkapkan bahwa Ahmad telah menggarap tanah keluarganya seluas 3 hektar yang memiliki bukti penguasaan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejak tahun 1990.

“Namun, PT AHL mengklaim bahwa tanah tersebut masuk dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan izin oleh pemerintah pada tahun 1996,” ungkapnya.

Selama persidangan, lanjut Asrul, terungkap kawasan hutan di Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum pernah dilakukan penataan batas, pemetaan, dan penetapan secara hukum, sesuai dengan perintah Pasal 14 dan Pasal 15 UU Kehutanan.

“PT AHL tidak pernah bermusyawarah dengan warga Desa Buong Baru, yang telah lama menggarap tanah tersebut, sebelum izin HTI dikeluarkan,” tegas Asrul.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang diketuai oleh Hakim Budi Hermanto, akhirnya memutuskan bahwa Ahmad bin Hanapi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam putusannya, hakim menekankan bahwa PT AHL seharusnya mengeluarkan tanah-tanah warga desa dari area konsesi, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/kpts-II/1996.

Setelah menjalani proses persidangan selama empat bulan tujuh hari, Ahmad bin Hanapi dibebaskan dari Rutan Nunukan, tempat ia ditahan selama proses hukum berlangsung.

Ahmad, yang ditahan di Rutan Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia, harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke kampung halamannya.

Ia didampingi oleh kuasa hukumnya melalui perjalanan darat dan laut, dengan transit di Kota Tarakan sebelum melanjutkan perjalanan ke Desa Buong Baru.

“Ahmad kini dapat kembali berkumpul dengan keluarganya setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan,” pungkasnya.

(*Timeskaltim.com)

Cagub Kaltara Nomor Urut 02, Zainal A. Paliwang Gelar Pertemuan Bersama Relawan GARDA ZIAP Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 02, Zainal Arifien Paliwang menggelar pertemuan bersama relawan “GARDA ZIAP” Nunukan di Cafe Zayn, Rabu (16/10/2024) siang.

Seperti diketahui GARDA ZIAP merupakan relawan para ketua RT se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Selaku Ketua tim relawan GARDA ZIAP Nunukan, Viki mengungkapkan bahwa forum terbentuk dari diskusi-diskusi kecil agar menjadi identitas yang diakui oleh pasangan Zainal A. Paliwang-Ingkong Ala.

“Karena baru deklarasi bukan berarti kami belum bergerak, kami sudah bergerak tetapi berafiliasi dengan tim-tim yang lain untuk memenangkan ZIAP,” sebut Viki.

Kemudian, Viki menjelaskan dari jumlah RT se-Kec.Nunukan dan Nunukan Selatan sebanyak 145 RT, dimana yang berafiliasi ke ZIAP itu 80-85 persen.

“Sebagian beberapa tidak bisa hadir ataupun tidak memihak dikarenakan menjabat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jadi berbagai aturan jadi tidak bisa terlibat secara de facto,” ungkap Viki.

Bersama dengan itu, GARDA ZIAP juga melakukan deklarasi untuk mendukung penuh pasangan Zainal dan Ingkong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terkhusus Kaltara.

Lalu, Ketua relawan yang juga sebagai Ketua Forum RT Nunukan Utara menyebutkan selain untuk kemenangan paslon tersebut, tujuan dibentuknya GARDA ZIAP juga agar lebih mudah melakukan komunikasi.

“Lebih mudah membawa komunikasi terkait strategi yang bersifat urgent dalam waktu dekat, jadi kami minta kepada beliau untuk memberikan masukan yang strategis hingga dapat bekerja dengan maksimal,” sebutnya.

Terkait kinerja Zainal sebelumnya sebagai Gubernur, Ia mengatakan bahwa telah merasakan bantuan ataupun hibah dalam berbagai bentuk kepada para RT di Kab. Nunukan.

Terakhir, Ketua Relawan GARDA ZIAP tersebut berharap disaat pasangan Zainal-Ingkong terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara nantinya, agar tidak melupakan para ketua RT.

“Insya Allah kita akan berjuang dengan penuh tenaga untuk memenangkan pasangan ZIAP menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara pada Pilkada 2024,” terang Ketua GARDA ZIAP Nunukan.

Adapun selain melakukan deklarasi, pertemuan juga digelar dengan membuka diskusi terkait keluh kesah para relawan GARDA ZIAP.

(nam/nam)

Dikukuhkan Langsung Cagub Zainal, Ketua Tim Koalisi Parpol Nunukan Paslon 02: Target 70 Persen Suara untuk ZIAP

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Bertempat di Cafe Zayin, pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 2 melantik dan mengukuhkan tim Koalisi Partai Politik (Parpol) Kabupaten Nunukan, Rabu (16/10/2024).

Terlihat hadir calon Gubernur Kaltara, Zainal Arifien Paliwang, Ketua Tim Koalisi Parpol Provinsi Kaltara, Yancong, Ketua Tim Koalisi Parpol Kab. Nunukan, Muhammad Khoiruddin beserta seluruh jajaran pengurus.

Pada sambutannya, Zainal A. Paliwang mengungkapkan bahwa tim koalisi telah memiliki modal dari 21 kursi legislatif Kab. Nunukan.

“Kita ini koalisi besar, di Nunukan terdapat 21 kursi, tinggal bagaimana kita mengolah ini, apalagi sangat disayangkan jikalau ada dari 12 partai ini tidak bergerak, jadi dengan harga diri ini Insya Allah kita pasti bisa memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” sebut Zainal A. Paliwang.

Bersama dengan itu, Ketua Tim Koalisi Parpol Kab. Nunukan ZIAP, Muhammad Khoiruddin menjelaskan bahwa Nunukan merupakan lumbung suara kedua terbesar di Kaltara, dimana bersamaan dengan kapitalisasi suara 21 anggota DPRD kabupaten dari 12 parpol.

“Ini sebuah energi baik sehingga untuk mendapatkan kemenangan mestinya harus harga mati, makanya saya menyampaikan kepada tim untuk selalu melakukan sosialisasi dengan sisa waktu 45 hari lagi untuk mengetuk pintu hati masyarakat memilih pasangan nomor urut 2,” terang Muhammad Khoiruddin.

Lebih lanjut, Khoiruddin mengatakan kinerja parpol berbanding lurus dengan relawan di Kab. Nunukan.

“Parpol akan terus berkolaborasi dengan elemen-elemen relawan, simpul-simpul komunitas seperti suku, pekerja dan seni untuk memenangkan pasangan ZIAP,” ucapnya.

Menurutnya, modal 21 kursi legislatif dari 12 parpol menjadi garis start untuk meraup target 70 persen suara.

Selain itu, Ketua Tim Koalisi Parpol Provinsi Kaltara ZIAP, Yancong berharap dapat meraup suara hingga mencapai 60 persen.

“Harapan kami dari tim ZIAP dapat meraup suara sebanyak 60 persen, dari garis besar kalau melihat data dan kasarannya kursi legislatif kabupaten dan kota itu bisa mencapai 80 persen, jadi berharap kita bisa berkolaborasi bersama,” tutur Yancong.

Adapun setelah melakukan kegiatan pelantikan, Zainal A. Paliwang melanjutkan pertemuan bersama relawan Ketua RT Se-Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang disebut GARDA ZIAP pada tempat yang sama.

(nam/nam)

Bawaslu Nunukan Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan TNI/Polri, Abdul Munir : Hati-Hati di Media Sosial

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Bertempat di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menggelar sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Selasa (15/10/2024).

Terlihat hadir mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Munir, TNI/Polri, OPD lingkungan Kab. Nunukan, instansi vertikal, Ketua Bawaslu beserta jajaran.

Membacakan sambutan Bupati Nunukan, Abdul Munir menyampaikan bahwa pilkada tahun ini akan menjadi pilkada terbesar di dunia.

“Pilkada nantinya merupakan pesta demokrasi terbesar dimana akan diikuti oleh 37 Provinsi 415 Kabupaten dan 93 Kota di seluruh Indonesia,” sebut Abdul Munir yang juga membuka kegiatan sosialisasi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan sesuai undang-undang ASN memang diberikan hak politik untuk memilih dan dipilih, namun ASN juga harus menyadari bahwa ada aturan yang mengikat.

“Salah satu pilar masyarakat yang selama ini menjadi sorotan dalam setiap pemilu adalah netralitas ASN dan TNI/POLRI, sehingga ASN tidak boleh memperlihatkan keterpihakannya kepada pasangan tertentu,” ucapnya.

Bersama dengan itu, Bupati telah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN Kabupaten Nunukan terkait pilkada.

Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesra tersebut menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjadi pemilih cerdas pada Pilkada 2024.

“Saya mengajak kepada seluruh ASN mari kita menjadi pemilih yang cerdas bersikap netral sehingga pilkada kali ini betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” terang Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Harapan juga disampaikan, dimana agar ASN, TNI dan Polri lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial di masa Pilkada.

“Saya berharap kepada para ASN dan TNI Polri untuk berhati-hati saat memberikan komentar, like dan share postingan di media sosial, jangan sampai gara-gara jempol, kita akan mendapatkan masalah secara hukum,” ucapnya.

Adapun pada kegiatan sosialisasi, disampaikan 5 materi terkait netralitas dan pengawasan di Pilkada 2024.

(nam/nam)