Dukung Prabowo Bangun Ribuan Kapal Nelayan 2027, Ketum APKLI Merah Putih: Dorong Pengadaan Melalui KUR

JAKARTA — Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, lebih dari 100 ribu kilometer. Sebanyak 70% wilayahnya berupa laut, dengan kekayaan maritim terkaya di dunia. Sebanyak 160 juta penduduk tinggal di pesisir yang tersebar di 12.968 desa atau 15,39% dari total wilayah administratif setingkat desa. Indonesia memiliki 2,2 hingga 2,6 juta nelayan.

Namun sangat paradoks, mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir hidup di bawah garis kesejahteraan. Banyak faktor penyebabnya. Ratusan triliun kekayaan laut (ikan dan sejenisnya) setiap tahun dicuri kapal asing. Di dalam negeri, nelayan hanya menjadi buruh yang dikangkangi pemilik modal besar domestik maupun asing. Selama 81 tahun sejak Merdeka 17 Agustus 1945, negara belum memberikan perhatian serius pada kedaulatan maritim dan kesejahteraan mereka.

“Saya adalah saksi sejarah, sudah keliling Indonesia. Di Pelabuhan Bengkulu saya saksikan dengan kasat mata, nelayan hanya jadi obyek, digantung hidupnya oleh pemilik modal kapal sebagai buruh, hidupnya tidak sejahtera,” ujar Ketua Umum APKLI Merah Putih dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed di Jakarta, Senin 21/9/2026.

Oleh karena itu, APKLI Merah Putih mendukung dan mengawal komitmen Presiden Prabowo yang akan membangun 1.582 unit kapal nelayan pada 2027 untuk memperkuat kedaulatan maritim serta mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

Syukur jika 1.582 kapal tersebut merupakan Bantuan Presiden. Namun APKLI Merah Putih lebih mendorong negara memberikan ‘kail’ berupa regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, serta promosi dan pemasaran, baik melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Nelayan, maupun Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir.

“Yang paling mendasar adalah nelayan wajib menjadi subyek, bukan obyek ekonomi. Pendampingan adalah kunci sukses untuk memperbaiki kultur, perilaku, serta mendongkrak spirit nelayan agar maju menjadi pengusaha profesional, naik kelas, dan lebih sejahtera,” tegasnya.

Untuk itu, APKLI Merah Putih mendorong pengadaan kapal modern melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pagu KUR 2026 mencapai Rp300 triliun. APKLI Merah Putih berharap Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden yang mengalokasikan pagu KUR 2027 sebesar Rp50 triliun khusus untuk pengadaan kapal modern nelayan.

Rinciannya: 1.000 kapal 30 GT dengan harga sekitar Rp7 miliar membutuhkan KUR Rp7 triliun. 400 kapal 100 GT harga Rp25 miliar butuh Rp10 triliun. 400 kapal 150 GT harga Rp39 miliar butuh Rp15,6 triliun. Dan 200 kapal 200 GT harga Rp45 miliar butuh Rp9 triliun. Sisa pagu KUR dapat digunakan untuk rantai pasok ekosistem perekonomian nelayan.

“Sekali lagi, kunci suksesnya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir, dan pemerintah tidak boleh bekerja sendirian,” imbuh dokter ahli imunologi lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta itu.

Keberpihakan besar Presiden Prabowo kepada ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir telah dirindukan sejak Indonesia merdeka. Program ini harus sukses dan tidak boleh gagal akibat tindakan koruptif dan penyalahgunaan wewenang seperti skandal MBG, ATR/BPN, dan lainnya.

“APKLI Merah Putih tegak lurus mendukung dan mengawal suksesnya program pro rakyat kecil Presiden Prabowo,” pungkas mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Dewan Pembina PP IPPNU 2009-2015.

(*)