Perumda Tirta Taka Nunukan Lakukan Penyesuaian Tarif

Nunukan – Cita – Cita besar tentu membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang panjang. Begitupula dengan Perumda Tirta Taka Nunukan akan sulit mewujudkan komitmennya tanpa dukungan keuangan. Apalagi biaya produksi terus mengalami kenaikan seiring juga naiknya harga komponen pendukungnya 

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus saat cofee morning yang digelar Perumda Tirta Taka Nunukan bersama para Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Ruang VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu ( 30/3).

“Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pelayanan, peningkatan distribusi dan kelancaran operasional, maka perlu adanya penyesuaian tarif. Memang kebijakan ini sangat tidak populis dan mungkin akan memberatkan masyarakat. Tapi karena ini dalam rangka pelayanan jangka panjang, maka dengan terpaksa penyesuaian tarif harus dilakukan,” tutur Serfianus

Menurut Sekda Nunukan, penyesuaian tarif juga telah dikonsultasikan dulu oleh Perumda Tirta Taka Nunukan dengan Sejretariat Daerah Pemprov Kaltara, Lembaga Penelitian dari Universitas Borneo serta direktur – direktur Perumda Tirta Taka se -Kalimantan Utara.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan berharap agar masyarakat memahami dan memaklumi penyesuaian tarif yang akan diterapkan. Kepada jajaran direksi Perumda Tirta Taka Nunukan, diharapkan agar semakin meningkatkan pelayanannya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Serfianus juga menyampaikan apresiasinha atas kinerja Perumda Tirta Taka Nunukan selama ini. Bahkan Serfianus mengungkapkan untuk tahun anggaran 2022, Perumda Tirta Taka Nunukan telah menolak suntikan dana dari Pemkab Nunukan.

“Ini sebuah prestasi yang wajib dipertahankan. Karena sangat jarang ada pihak yang menolak suntikan dana,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Perumda Tirta Taka Nunukan tersebut

Sementara itu Direktur Perumda Tirta Taka Nunukan, Masdi menjelaskan bahwa penyesuaian tarif untuk para pelanggan bukan semata – mata karena kemauan pihaknya. 

Menurut Masdi, penyesuaian tarif tersebut mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 21 Tahun 2020 tentang penetapan tarif air minum dan Peraturan Gubernur Kaltara Nomor : 188.4/ K 757/2021 tentang penetapan batas tarif atas dan batas bawah.

” Dan dikuatkan oleh Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.4/201/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 ,” jelasnya.

Diketahui, penyesuaian tarif tersebut terbagi dalam 4 kelompok. Masing – masing:

– Kelompok 1 : Sosial ( Rumah Ibadah, Sekolah, Puskesmas, Yayasan Sosial dan Rumah Sangat Sederhana) dengan tarif baru Rp.2. 762 – Rp. 6. 012 / kubik

– Kelompok 2 : Rumah Tangga I, Rumah Tangga II, Rumah Tangga III dan Instansi Pemerintah, TNI – Polri dengan tarif Rp. 3. 292 – Rp. 6.037 /kubik

– Kelompok 2 : Niga Kecil, Niaga Menengah, Industri Kecil, Industri Menengah, Niaga Besar dan Industri Besar dengan tarif Rp. 5.992 – 22. 192 /Kubik

– Kelompok khusus meliputi Pelabuhan, Bandara dan Terminal Angkutan Darat dengan tarif Rp. 22. 192 /kubik

Pewarta : Eddy Santry

Gubernur Sulbar Serahkan LKPJ 2021 Ke DPRD

Sulawesi barat – BerandaNKRINews . Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa 29 Maret 2022 malam.

LKPJ Gubernur Sulbar tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, LKPJ yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan.

“Kami mengapresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan bersama DPRD Sulbar, termasuk penyelenggaraan rapat paripurna,”ucap Ali Baal

Disampaikan, LKPJ Tahun 2021 telah menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, juga menggambarkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan maupun penugasan, baik yang diterima dari pemerintah maupun pusat dalam bentuk dekosentrasi.

Mengenai pembangunan Sulbar pada Tahun 2021. Ali Baal mengatakan, secara umum hal tersebut mengalami kondisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun pandemi Covid-19 masih melanda sepanjang Tahun 2021, tetapi tidak terlalu memberikan dampak dilihat dari kinerja makro pembangunan.

“Kinerja makro pembangunan di atas rata-rata nasional yakni 10,70, rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulbar sebesar 0,54 poin persentase pertahun, sedangkan nasional sebesar 0,33 poin persentase pertahun. Angka pengangguran yang masih dapat ditekan pada angka 3,13 persen di Tahun 2021, sehingga berada jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen,”ujar Ali Baal

Sedangkan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar pada Tahun 2020 sebesar 63,11 persen. Kondisi itu meningkat menjadi 66,36 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar sejak Tahun 2020 hingga 2021. Dia mengatakan, hal itu mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 kenaikan yaitu sebesar 6,3 persen. Namun, pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen, rata-rata nasional sebesar 5,02 persen.

Kemudian, angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yakni 13,8 persen di Tahun 2020 menjadi 11,85 persen di Tahun 2021. Pencapaian tersebut merupakan hal yang positif.

Gubernur berharap dukungan dari semua pihak untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Tahun 2022 dan 2023.

Ali Baal menyatakan, kedepannya Pemprov Sulbar akan terus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya pada tata kelola pemerintahan dengan berbaris kinerja.

Melalui kesempatan itu, Ia mengajak membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi dan menerapkan protokol kesehatan.

Hadir dalam rapat paripurna, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, dan Abdul Rahim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar baik yang hadir luring maupun virtual, para Asisten, Staf Ahli Gubernur Sulbar, pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya.

Sumber :Humas Sulbar Sulbarprov.go.id (jemmi)

Bersama 130 Kabupaten Kota Se – Indonesia, Nunukan ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili Sekretaris Daerah Kabuputen Nunukan Serfianus menghadiri acara Penyerahan SK dan Pencanangan Kampung Budidaya Rumput Laut oleh Kementerian Kelautan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya) bersama Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2022 di Mamolo Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (29/03).

Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Suhadi, Dirjen Perikanan Budidaya KKP yang diwakili Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Bayu Romadona, unsur Forkopimda serta para Kepala OPD terkait.

Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Serfianus menyambut baik acara ini dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Dirjen Perikanan Budidaya melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara atas terselenggaranya kegiatan pencanangan Kampung Budidaya Rumput Laut ini.

Pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat mempercepat terwujudnya tujuan untuk bidang perikanan budidaya yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya sekaligus pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor yang salah satunya adalah rumput laut.

“Kiranya dengan dilaksanakannya Pencanangan Kampung Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk saling bersinergi memberikan yang terbaik sesuai proporsi dan masyarakat dengan etos kerja, motivasi, dan keinginan untuk maju yang akan berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara”, ucap Serfianus.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Perikanan Suhadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Nunukan merupakan salah satu penghasil rumput laut yang menurut data sebenarnya penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Dengan penetapan Nunukan sebagai kampung budidaya rumput laut dari 133 Kabupaten yang ada di Indonesia ini hanya 13 Kabupaten yang mendapatkan posisi sebagai kampung budidaya rumput laut di 20 lokasi dan kebetulan khusus untuk wilayah Kalimantan mulai Selatan sampai Utara hanya Nunukan yang mendapat tempat sebagai predikat kampung budidaya rumput laut.

“Kami berharap mudah-mudahan posisi sebagai kampung budidaya ini pengembangan rumput laut dan produk turunannya akan semakin berkembang disini”, harap Suhadi.

Lebih lanjut Suhadi menyampaikan bahwa kendala yang selama ini dialami salah satunya adalah pembibitan. Suhadi berharap kendala ini dapat disampaikan ke pusat supaya ada pembibitan rumput laut di Nunukan baik untuk Nunukan maupun untuk regional Kalimantan. Dengan kondisi Covid saat ini menyebabkan pembibitannya harus bermalam di Tarakan kemudian pagi hari dikirim ke Nunukan dan hal ini berdampak tinggi pada tingkat kematian bibit rumput laut.

Melalui Balai Air Payau Jepara, Kepala Dinas Perikanan Nunukan berharap ada tindak lanjut kedepannya yaitu adanya pusat pembibitan serta berharap kegiatan ini kedepan akan terus berlangsung secara continue dan Mansapa yang rencana untuk pusat pengembangan rumput laut juga.

Selanjutnya Dirjen Perikanan Budidaya KKP yang diwakili Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Bayu Romadona pada sambutannya sangat bangga dan takjub dengan kekompakan kampung budidaya rumput laut Nunukan, karena dari 540 Kabupaten kota terpilih 130 kampung budidaya Kabupaten kota termasuk Kaltara dan merupakan hasil kerja keras bersama.

“Kampung perikanan budidaya rumput laut Nunukan merupakan salah satu upaya kita dari pemerintah daerah untuk bisa menjembatani menuju ke pusat dan tujuan dari kampung perikanan budidaya adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat”, ucapnya.

Bayu Romadona turut berpesan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam hal mewujudkan kampung budidaya agar bisa berkelanjutan.

“Harapan kita tahun per tahun kita terus bergerak, ini menjadi doa kita bersama sebagai contoh kita bisa membuktikan bahwa Nunukan memang punya kualitas rumput lautnya”, tutupnya.

(Tim Liputan)

 

Jelang Ramadhan, Perumda Air Minum “Tirta Taka” Gelar Coffe Morning Bahas Pelayanan dan Kondisi Air Baku

NUNUKAN– Perumda Air Minum “Tirta Taka” menggelar acara Coffe Morning terkait pelayanan dan kondisi air baku dalam rangka memasuki bulan ramadhan.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Serfianus selaku Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taka, Direktur Perumda Air Minum Tirta Taka Masdi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar, segenap anggota LSM dan wartawan media massa. Acara digelar di ruang rapat VIP lt. 4 Kantor Bupati Nunukan, Rabu (30/03).

Sekretaris Daerah Serfianus pada awal sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diimplementasikan melalui program-program yang telah dilaksanakan selama ini, mulai dari penambahan jaringan distribusi, perluasan area pelayanan, peningkatan kualitas air bersih, dan program-program yang lain.

“Tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran internal saja, Perumda Air Minum Tirta Taka selama ini sangat aktif mencari pendanaan dari berbagai pihak untuk mewujudkan komitmen tersebut. Harapannya, dalam beberapa tahun mendatang sebagian besar dari masyarakat kita sudah bisa terlayani oleh Perumda Air Minum Tirta Taka”, ucapnya.

Pada kesempatan ini lebih lanjut Serfianus menyampaikan rencana kedepan adalah untuk memperbanyak embung dalam menghadapi kemarau yang dapat beresiko kekeringan air, maka dari itu rencana ini bertujuan untuk menampung air-air pada saat hujan sehingga ketika kemarau tiba ada stok air.

“Itu yang kedepan menjadi tantangan untuk melakukan ekspansi dan penambahan jaringan ke masyarakat kita yang belum terlayani”, tambahnya.

Pada kesempatan itu juga Direktur Perumda Air Minum Tirta Taka Masdi menyampaikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Taka akan terus berupaya meningkatkan, memaksimalkan dan memperluas pelayanan serta program-program pemerintah daerah akan dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan SOP yang ada.

“Memasuki bulan ramadhan ini, kami atas nama Perumda Air Minum memohon maaf sebesar-besarnya mungkin dalam proses operasional dan proses layanan kami terdapat kendala juga masalah kami akan perbaiki kedepan”, ucap Masdi.

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa untuk Nunukan dalam pengelolaan yang baik, Perumda bisa menurunkan NRW (Non Revenue Water) kebocoran dan menggunakan efesiensi terkait mengurangi pemakaian listrik, juga mengurangi sistem perpompaan sehingga minim penyesuaian tarif.

“Dan ini bukan berkat saya sendiri, ini juga peran teman-teman yang tidak kalah penting dari pemerintah mensupport luar biasa sampai air-air jaringan pipa kita ini sudah bisa mengalirkan sampai ke Lancang. Juga program pemerintah daerah untuk pemasangan bantuan inipun kita sudah jalankan, dan kita on progress terus dalam pengembangan serta peran pemerintah untuk menambah jaringan”, lanjutnya.

(Tim Liputan)

 

Wabup H. Hanafiah Hadiri Undangan Serap Aspirasi Wakil Ketua DPD RI

Mahyudin : Memang Infrastruktur yang harus dibenahi, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang terisolasi di wilayah Kaltara ini

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE., MM menghadiri paparan tentang pembahasan tantangan, hambatan dan peluang dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin, ST., MM bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang dilaksanakan di Gedung Gabungan Dinas – dinas 1 Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (29/03).

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungannya ke Kaltara sengaja membawa beberapa kementerian terkait guna mempercepat proses pembangunan Kalimantan Utara.

“Jadi sebenarnya kami ini menjalankan tugas institusi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan pembangunan, kami mencoba melihat langsung masalah masalah pembangunan di Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda bisa cepat maju, dan akselerasi mengejar pembangunan yang duluan lebih maju”, jelas Mahyudin.

Dijelaskannya bahwa masalah yang paling utama di Kaltara adalah penghubung jalan antara daerah satu ke daerah lainnya, karenanya banyak masyarakat yang tinggal di perbatasan yang aksesnya lebih dekat ke Malaysia ketimbang Indonesia itu sendiri.

“Banyak masyarakat kita yang terisolasi karena akses jalan masih belum bisa dilewati, sehingga kebutuhan bahan pokok masih mahal, penerapan BBM satu harga tidak berjalan, seperti di Apokayan dan teman teman kita di Krayan. Memang Infrastruktur yang harus di benahi, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang terisolasi di wilayah Kaltara ini,” jelasnya.

Disampaikannya juga, yang menjadi catatan penting segera diperjuangkan di pusat seperti akses menuju Apokayan yang harus ditembuskan, dan jalan tembus Malinau menuju Krayan yang lainnya tetap didorong untuk dipercepat.

Di sela rehat acara, Wabup H. Hanafiah berbincang ringan dengan Wakil Ketua DPD RI dan Wamen ATR BPN menyampaikan tambahan usulan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan Kepada pemerintah pusat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Hasan Basri DPR RI, Martin Billa DPD RI, Fernando Sinaga DPD RI, Plt. Asisten 2 Provinsi Kalimantan Utara Udau Robinson, perwakilan Bupati/walikota Se kaltara, serta para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se – kaltara.

(Tim Liputan)