Kasrem 141/TP Hadiri Survei Akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan RI Poliklinik Kesehatan Pratama Denkesyah

Bone, Sulsel – Kegiatan Survei Akreditasi FKTP Kementerian Kesehattan RI Poliklinik Kesehatan Pratama Denkesyah 14.04.01 Bone yang dilaksanakan selama 2 hari mulai tgl 29-30 Juli 2019. Selasa (30/07).

Adpun sambutan Dandenkes 14.04.01 Bone Letkol Ckm Dr.Haryadi AM.Sp.PD yang intinya Akreditasi. merupakan sebuah pengakuan terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) yang di berikan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu wajib hukumnya FKTP untuk terakreditasi. Perlu kami sampaikan bahwa FKTP Poliklinik Kesehatan Pratama Denkesyah 14.04.01 Bone merupakan FKTP pertama yang di ajukan untuk penilaian Akreditasi diseluruh jajaran Kodam XIV/Hsn dan Kabupaten Bone.

Maka dari itu kehadiran bapak dan ibu surveior di tengah-tengah kami adalah merupakan sebuah penghormatan bagi kami. Apapun yang di dapat dari hasil penilaian nanti akan kami jadikan Sebuah motivasi untuk terus memacu peningkatan mutu layanan, rencana pengembangan Kedepannya, dan menerpakan visi misi di Poliklinik Kesehatan Pratama Denkesyah 14.04.01 Bone. Harapan kami penilaian Survei Akreditasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Dalam Sambutannta Ketua Survei dr. Muhammad Natsir, Mph mengatakan “suatu kehormatan bagi kami bisa dibri kesempatan untuk melihat proses playanan di klinik ini. Dan semoga kegiatan yang berlansung ini bisa terlaksana dengan baik,berkat kerja keras rekan rekan yang ada disini.

Hadir dalam kegiatan tersebut.
Kasrem 141/Tp Letkol Inf Bobbie Triyantho S.Ip.
Dandim 1407/Bone Letkol Inf Mustamin, drg. Hj. Nurwan Katta, Mars, dr. Heriani, dr. Nuraeni

Irwan N Raju

Farouk A Alwyni : “Pernyataan MenHan tentang FPI, Saya Rasa Perlu Diklarifikasi…!”

Jakarta — Demikian penyataan Farouk Abdullah Alwyni ketika berbincang bersama awak media Selasa, (30/07/2019) di kawasan Gambir Jakarta Pusat.

“Pernyataan Menteri Pertahanan (MenHan) di sejumlah media, saya rasa perlu diklarifikasi karena mengingatkan kita kembali bagaimana dulu Orde Baru (ORBA) menggunakan Pancasila untuk membungkam pihak-pihak yang berbeda pandangan politik dengannya. Sepengetahuan saya FPI telah selesai dengan persoalan Pancasila.” ujarnya.

“FPI memang banyak mengkritisi Pemerintahan Jokowi, dan menjadi pendukung 02 dalam pemilu yang lalu, tetapi bukan berarti anti Pancasila dan saya pikir pernyataan MenHan ini tidak sejalan dengan semangat untuk membangun demokrasi yg sehat.” tutur Farouk.

“Sebaiknya kita jangan cepat mem “branding” pihak-pihak yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pemerintahan yang ada sebagai anti-pancasila. Pancasila sebagai dasar negara jangan sampai disalahgunakan kembali seperti yang kita lihat pada masa Orde Baru (ORBA).” imbuhnya.

Farouk yang juga Kepala Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS ini pernah berjumpa dengan Habib Riziek Shihab (HRS) (Imam Besar FPI) di Makkah sekitar bulan Maret 2019 yg lalu, dan menurutnya: “Saya tidak melihat beliau sebagai sosok yang anti Pancasila. Saya melihat beliau adalah sosok yang juga peduli untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih baik.” ungkapnya.

“Indonesia yang lebih adil, beradab, sejahtera, maju, dan barokah. Jadi hendaklah semua elemen politik di tanah air tidak dengan mudah untuk menjadikan Pancasila sebagai alat politik semata untuk menyudutkan pihak-pihak yang berbeda.” pintanya.

“Kita semua perlu bekerja lebih keras agar demokrasi kita kedepannya benar-benar bisa menjelma menjadi demokrasi substantif, demokrasi yang bisa membuat negara dengan segala instrumennya dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat dan lebih toleran terhadap perbedaan pandangan politik, dan bukan sekedar demokrasi asesoris, yang hanya sekedar Pemilu, tanpa perbaikan secara substantif dari tata kelola pemerintahan dan layanan publik, dan juga tidak toleran terhadap perbedaan pandangan politik.” pungkas Farouk yang juga Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini. (fri)

OPD Diminta Gali Sumber Pendapatan Baru Perusahaan Malaysia Tawarkan Bangun Properti di Kaltara

TANJUNG SELOR – Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk intensif menggali sumber pendapatan daerah baru. Utamanya, melalui pungutan atau retribusi. Ini mengingat minimnya anggaran daerah di Kaltara, hingga saat ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/7).

Disebutkan Irianto, guna menggali sumber pendapatan daerah baru itu, para kepala OPD diminta untuk berpikir lebih inovatif daripada sebelumnya. “Saya juga meminta, para asisten yang bertugas mengkoordinatori OPD agar segera mengkoordinasikan masalah ini dengan OPD terkait,” jelas Gubernur.

Selain soal pendapatan daerah, pada rapat staf tersebut, ada beberapa hal lainnya yang turut menjadi perhatian Gubernur. Di antaranya, soal rencana pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Saya minta mulai 2020 harus semakin aktif dilakukan koordinasi dan komunikasi antara Pemprov Kaltara dengan setiap kementerian terkait. Utamanya, soal pembagian kewenangan penganggaran dan hal penting lainnya. Jangan sampai terkendala lagi,” urai Irianto.

Gubernur juga menyinggung soal pengisian jabatan kepala OPD yang lowong. “Untuk seleksi terbuka bagi 3 kepala OPD (Kepala Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kepegawaian Daerah), saya targetkan pada pekan kedua Agustus sudah dapat dilantik pejabat definitif hasil seleksi terbukanya,” ucap Gubernur.

Setelah seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tahap I itu selesai, Irianto meminta agar segera dilakukan seleksi terbuka untuk sejumlah JPT pratama yang lowong pada tahap II. Yakni, jabatan kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD); Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kepala Biro Hukum. “Pada jabatan tersebut, ada yang lowong karena pensiun, juga karena pejabat sebelumnya mutasi ke kementerian. Di antaranya, kepala DPUPR-Perkim dan Biro Hukum yang pejabat sebelumnya mutasi ke kementerian,” tutur Irianto.

KEDATANGAN INVESTOR MALAYSIA

Di sela-sela rapat staf, Gubernur mengundang 4 tamu asal Sabah, Malaysia untuk berkesempatan mempresentasikan rencana yang akan ditawarkannya di Kaltara. Untuk diketaui, rombongan dari Malaysia ini merupakan investor properti yang sempat berdiskusi mengenai pengembangan kota baru di dalam hutan dengan Gubernur sekitar 4 tahun lalu di Sabah.

Perusahaan pemodal tersebut milik Tan Sri Datuk Seri Panglima Harris bin Mohd Salleh, mantan Menteri di Sabah Malaysia. “Ini sebuah ide yang menurut saya, cukup menarik. Karena akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kaltara,” jelas Gubernur.

Rombongan yang beraudiensi ke Pemprov Kaltara tersebut, diketuai Hakim Khan. “Mereka membutuhkan lahan sekitar 25 ribu hektare untuk membangun 2 juta unit rumah. Rumah ini akan dijual atau disewakan kepada pensiunan asal luar negeri. Seperti Jepang dan lainnya,” ungkap Irianto.

Mendukung upaya ini, Gubernur memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) untuk merangkum materi paparan dan rencana investasi yang disajikan. “Nanti, akan diupayakan untuk diaudiensikan dengan pihak Kementerian Bappenas/PPN dan kementerian terkait lainnya,” tutupnya.(humas)

Gubernur : Pencapaian Bisa Menjadi Cobaan

TANJUNG SELOR – Berbagai prestasi yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sejauh ini, cukup banyak. Pun demikian, pencapaian itu bukan sekedar menjadi kebanggaan namun juga dapat menjadi cobaan bagi seluruh aparatur pemerintahan. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin apel pagi, Senin (29/7) di Lapangan Agatish, Tanjung Selor.

Untuk itu, Gubernur mengingatkan kepada seluruh aparatur Pemprov Kaltara untuk terus termotivasi bekerja cerdas, keras juga berintegritas. “Pencapaian itu, bisa menjadi cobaan bagi kita semua. Dari itu, teruslah bekerja cerdas, baik dan berintegritas,” kata Irianto.

Prestasi yang diperoleh itu, tak hanya diberikan oleh kementerian tapi juga lembaga independen yang ada di Indonesia. “Saya minta tetaplah luruskan niat, bekerja baik. Sebab, dengan begitu akan menjadi berkah bagi diri pribadi, keluarga juga negara,” tutur Gubernur.

Irianto juga mengajak aparatur dan masyarakat Kaltara untuk bersyukur karena berbekal intensifnya komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah pusat maka sejumlah infrastruktur pembangunan berbiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara segera dituntaskan. “Contohnya, jalan Malinau ke Binuang, lalu pembangunan PLBN Long Midang dan Sebatik. Untuk PLBN ini, apabila telah terbangun maka dalam 2 tahun kedepan bakal berdampak besar pada perekonomian masyarakat setempat,” beber Irianto.

Terakhir, Gubernur berpesan agar seluruh aparatur pemerintahan semakin meluruskan niat, berpikir lebih baik dan bekerja cerdas juga bekerja keras menghadapi tahun-tahun mendatang.(humas)

Kaltara Siap Dukung Program BUN500

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menyatakan dukungannya terhadap salah satu terobosan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, yaitu program BUN500. Program penyediaan benih unggul bermutu untuk komoditas perkebunan sebanyak 500 juta benih, dalam kurun waktu 2019-2024.

Kepala DPKP Kaltara Andi Santiaji mengatakan, melihat potensi yang besar di Kaltara, dirinya optimis program BUN500 bisa direalisasikan dengan baik. “Untuk memastikan kesiapan Kaltara dalam program BUN500 ini, insya Allah kalau tidak ada aral, Agustus nanti Menteri Pertanian (Mentan) H Amran Sulaiman akan berkunjung langsung ke Kaltara,” kata Santiaji.

DPKP Kaltara, kata Santiaji, sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota terkait kesiapan mereka untuk menyambut kunjungan Mentan ke Kaltara. Dalam kunjungannya nanti, selain ingin mengetahui kesiapan Kaltara terhadap program BUN500, Mentan juga akan melihat potensi pertanian di Kaltara secara keseluruhan.

Dikatakan, pada 23 hingga 24 Juli lalu, tim advance dari Kementan sudah melakukan kunjungan ke Kaltara, tepatnya di Pulau Baru Bulungan. Di lokasi ini, ada satu inovasi pemanfaatan lahan eks tambak menjadi perkebunan kelapa. Ada sekitar 400 hektare lahan yang sudah ditanami kelapa dan sekitar 400 hektare lagi dalam tahap persiapan penanaman. Benihnya sendiri didapatkan langsung dari Balai Pembenihan Kelapa di Manado, Sulawesi Utara. “Selain ke lokasi perkebunan kelapa, tim survei Kementan juga kami dampingi untuk melihat beberapa titik perkebunan lada, kopi, kakao dan karet, yang sangat berpotensi di Kaltara,” jelasnya.

Selain di Bulungan, Mentan dijadwalkan berkunjung ke Malinau. Di sini, Mentan sekaligus akan me-launching 4 desa kopi di Malinau. Yakni, di Desa Sembuak Warod yang berada di Kecamatan Malinau Utara, dan Desa Punan Gong Solok, Setarap dan Punan Adiu di Malinau Hilir. “Kita tinggal menunggu arahan Gubernur, apakah nantinya juga akan mengintruksikan Bupati dan Walikota dengan didampingi OPD terkait untuk hadir, sekaligus menyampaikan potensi-potensi pertanian dari masing-masing kabupaten/kota kepada Mentan. Selain itu, kami juga merencanakan mengundang 1.500 petani dan kelompok tani yang ada di Kaltara, dalam upaya mensukseskan program BUN500,” bebernya.

Untuk diketahui, BUN500 merupakan salah satu terobosan dalam penyediaan benih tanaman perkebunan, yang dilakukan oleh Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Peluncuran program BUN500 telah dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

Di samping penyediaan benih unggul bermutu, sebagai pendukung juga mengenai logistik benih. Logistik benih yang dimaksud adalah jumlahnya masif dengan kualitas bagus dan distribusinya efisien. Logistik benih akan dibangun di sentra-sentra kawasan perkebunan, sehingga benih unggul tersebut mudah untuk didistribusikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar.(humas)