TANJUNG SELOR – Setiap organisasi perangkat daerah
(OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta
untuk intensif menggali sumber pendapatan daerah baru. Utamanya, melalui
pungutan atau retribusi. Ini mengingat minimnya anggaran daerah di Kaltara,
hingga saat ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie
saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang rapat lantai 1 Kantor
Gubernur Kaltara, Senin (29/7).
Disebutkan Irianto, guna menggali sumber pendapatan
daerah baru itu, para kepala OPD diminta untuk berpikir lebih inovatif daripada
sebelumnya. “Saya juga meminta, para asisten yang bertugas mengkoordinatori OPD
agar segera mengkoordinasikan masalah ini dengan OPD terkait,” jelas Gubernur.
Selain soal pendapatan daerah, pada rapat staf
tersebut, ada beberapa hal lainnya yang turut menjadi perhatian Gubernur. Di antaranya, soal rencana pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
“Saya minta mulai 2020 harus semakin aktif dilakukan koordinasi dan komunikasi antara
Pemprov Kaltara dengan setiap kementerian terkait. Utamanya, soal pembagian
kewenangan penganggaran dan hal penting lainnya. Jangan sampai terkendala lagi,”
urai Irianto.
Gubernur juga menyinggung soal pengisian jabatan
kepala OPD yang lowong. “Untuk seleksi terbuka bagi 3 kepala OPD (Kepala Dinas
Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kepegawaian Daerah), saya
targetkan pada pekan kedua Agustus sudah dapat dilantik pejabat definitif hasil
seleksi terbukanya,” ucap Gubernur.
Setelah seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT)
pratama tahap I itu selesai, Irianto meminta agar segera dilakukan seleksi
terbuka untuk sejumlah JPT pratama yang lowong pada tahap II. Yakni, jabatan
kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD); Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan kepala Biro Hukum. “Pada jabatan tersebut,
ada yang lowong karena pensiun, juga karena pejabat sebelumnya mutasi ke
kementerian. Di antaranya, kepala DPUPR-Perkim dan Biro Hukum yang pejabat sebelumnya
mutasi ke kementerian,” tutur Irianto.
KEDATANGAN
INVESTOR MALAYSIA
Di
sela-sela rapat staf, Gubernur mengundang 4 tamu asal Sabah, Malaysia
untuk berkesempatan
mempresentasikan rencana yang akan ditawarkannya di Kaltara. Untuk diketaui,
rombongan dari Malaysia ini merupakan investor properti
yang sempat berdiskusi mengenai pengembangan kota baru di dalam
hutan dengan Gubernur sekitar 4 tahun lalu di Sabah.
Perusahaan pemodal tersebut milik Tan Sri Datuk
Seri Panglima Harris bin Mohd Salleh, mantan Menteri di Sabah Malaysia. “Ini sebuah ide yang menurut saya, cukup menarik. Karena akan berdampak
terhadap percepatan pembangunan di Kaltara,” jelas Gubernur.
Rombongan yang beraudiensi ke Pemprov Kaltara tersebut,
diketuai Hakim Khan. “Mereka membutuhkan lahan sekitar 25 ribu hektare untuk
membangun 2 juta unit rumah. Rumah ini akan dijual atau disewakan kepada pensiunan
asal luar negeri. Seperti Jepang dan lainnya,” ungkap Irianto.
Mendukung upaya ini, Gubernur memerintahkan kepada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang)
untuk merangkum materi paparan dan rencana investasi yang disajikan. “Nanti,
akan diupayakan untuk diaudiensikan dengan pihak Kementerian Bappenas/PPN dan
kementerian terkait lainnya,” tutupnya.(humas)