Hari: 30 Juli 2019

TANJUNG SELOR – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara). Adalah Wahyu Eko Handayani, ASN di Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang terpilih masuk jajaran 10 besar widyaiswara terbaik Nasional.

Kepala BPSDM Kaltara Muhammad Ishak mengatakan, Wahyu Eko masuk satu di antara dari para widyaiswara dari kementerian dan lembaga yang menduduki peringkat 10 besar. Dan istimewanya, ASN dari Pemprov Kaltara ini, menjadi satu satunya peserta dari daerah yang masuk dalam 10 besar.

“Ini merupakan lomba bukan hanya untuk BPSDM saja, namun di peruntuk seluruh widyaiswara di Lembaga dan BPSDM seluruh daerah. Lomba ini untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme,“  kata Ishak. Para widyaiswara yang masuk 10 besar terbaik ini, lanjutnya, akan diseleksi lagi untuk meraih 3 besar.  “Karena yang dicari dalam lomba ini hanya juara 1, 2 dan 3, maka harus diseleksi lagi,” ujarnya.

Ishak mengatakan, sesuai jadwal yang ditentukan tahap seleksi selanjutnya untuk mencari 3 besar itu akan dilaksanakan pada 1 Agustus nanti. Yaitu meliputi presentasi dan wawancara di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kemudian diumumkan pada 6 Agustus 2019.

Di tempat sama, Wahyu Eko Handayani, peserta asal Provinsi Kaltara yang masuk dalam 10 besar tersebut mengatakan, saat ini dirinya telah mempersiapkan karyanya untuk mengikuti pada tahap selanjutnya. “Sementara saya persiapkan, namun masih ada yang harus diperbaiki lagi,” kata Wahyu Eko Handayani. (humas)

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menilai adanya rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan langkah tepat. Tidak hanya itu, kebijakan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pun, dinilai sangat menguntungkan bagi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Kaltim.

Saat menjadi pembicara pada diskusi publik di Lamin Etam, Sabtu (27/7) lalu, Gubernur Irianto membeberkan sejumlah alasan mendukung rencana pemindahan ibukota negara itu ke Kalimantan. Menurutnya, rencana itu sudah cukup lama digaungkan. “Euforia pemindahan ibukota negara ini sudah pernah dicanangkan.

Presiden Soekarno pada saat itu menyiapkan Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Kemudian itu kembali diwacanakan oleh Presiden Jokowi. Ada Kaltim, Kalsel, dan Kalteng. Meski begitu, kita juga harus memahami terlebih dahulu apakah hanya pusat pemerintahan atau secara keseluruhan,” kata Gubernur.

Irianto menilai, ketika Kaltim menjadi ibukota negara, provinsi termuda di Indonesia ini kelak akan mengambil peran sebagai hinterland dari ibukota negara. Fungsinya, sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, energi serta tempat produksi komoditi ekspor.

“Pemindahan ibukota negara juga saya anggap merupakan solusi cerdas yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk memecah masalah disparitas antar wilayah. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai dampak adanya pemindahan ibukota akan menyebabkan munculnya sebagian wilayah di sekitar wilayah Ibukota baru menjadi magnet atau kutub baru dalam perkembangan negeri ini,” jelasnya.

Dari itu, pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan merupakan sebuah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mengurangi kesenjangan nasional yang terjadi selama ini.

Tak sampai di situ, Gubernur menilai bagi Kaltara, kondusifitas sangat penting. Pasalnya, daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer yang membentang di dua kabupaten yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau. Sehingga keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan tersebut tidak boleh diabaikan. “Kondisi Keamanan dapat diukur dari 3 indikator, yaitu Indeks Demokrasi, Indeks Kerukunan Beragama dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini, indeks demokrasi Kaltara pada 2018 berada di angka 81,06 yang termasuk nomor 3 tertinggi di Indonesia. Pada 2018, Provinsi Kaltara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur dinilai sebagai tiga daerah dengan kehidupan keagamaan paling rukun sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2019. Sedangkan IPM Kaltara berada dalam kelompok sedang dengan nilai 69,84 pada 2018. Angka ini terus meningkat, dimana pada 2013 masih berada di angka 67,99.

Dalam seminar yang digagas Universitas Mulawarman (Unmul) dengan tema Kesiapan Kalimantan Timur Terhadap pemindahan IKN Indonesia, hadir juga nara sumber dari pusat. Yakni, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Tri Dewi Virgiyanti. Dirinya menjelaskan, kajian yang mereka lakukan belum mengerucut ke salah satu provinsi.

Menurut Tri, semua kandidat memiliki nilai plus dan minus. Dan tidak mudah mencari lokasi yang paling aman dari semua kandidat. Ada yang rawan kebakaran hutan, ada yang rawan air.

Kalaupun ada pandangan berbagai pihak bahkan akademisi yang mengatakan dan menerka 90 persen kriteria penilaian Bappenas layak di Kaltim, Virgi menyatakan itu sah-sah saja.

Mungkin sebagai bentuk kepercayaan diri daerah masing-masing. Yang jelas, ia menyebut, hasil resmi kajian Bappenas soal kepastian lokasi pada Agustus dan Desember 2019 atau saat kajian selesai. “Setelah kajian selesai, Bappenas hanya sebatas membuat rekomendasi dan catatan penilaian dari tiap-tiap daerah diserahkan pada Presiden. Keputusan akhir hanya Presiden Jokowi,” tutupnya .(humas)

TANJUNG SELOR – Pengerjaan peningkatan jalan Trans Kalimantan dari ruas Sekatak, Kabupaten Bulungan hingga Malinau ditargetkan tuntas pada akhir 2019. Hingga sekarang progres pengerjaan jalan sepanjang 103,48 kilometer itu, sudah mencapai 66,56 persen.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pengerjaan jalan trans Kalimantan, terutama di wilayah Kaltara sudah hampir tuntas 100 persen. Salah satu ruas yang kini digenjot adalah dari Sekatak Buji-Malinau.

Pembangunannya sudah dimulai sejak 2018, menggunakan sistem multiyears contract (MYC) atau tahun jamak. Dengan nilai kontrak Rp 169,2 miliar. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Progressnya sendiri, kata Irianto, berdasarkan informasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I wilayah Kaltara, per 18 Juli 2019, realisasi fisik untuk pengerjaannya telah mencapai 66,56 persen. Itu artinya, hanya tersisa 33,44 persen pengerjaan. Dan jika sesuai dengan provisional hand over (PHO) dalam kontrak. Kegiatan pemeliharaan sudah harus tuntas pada 31 Desember 2019.

Lebih lanjut, penuntasan jalan trans nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperlancar konektivitas antar wilayah. Gubernur pun mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, atas sinergisitasnya membantu dalam hal pendanaan untuk membangun infrastruktur di Kaltara.

Apalagi dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara yang masih kecil. Tentu dukungan dari pusat melalui APBN sangat dibutuhkan. “Alhamdulillah, dengan komunikasi yang instensif dengan pusat, harapan kita dipenuhi. Selain jalan di perbatasan, jalan trans Kalimantan yang merupakan akses antar kabupaten juga mendapat dukungan pusat,” ujar Gubernur.

Dengan terkoneksinya kondisi jalan, Irianto optimis pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar juga berkembang pesat. Dan, yang lebih penting lagi pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah.

Untuk diketahui, dalam tahun anggaran 2019, Satker PJN I wilayah Kaltara mendapat alokasi anggaran dari pusat sebesar Rp 485,9 miliar. Di mana, anggaran tersebut untuk menangani jalan nasional sepanjang 564,45 kilometer. Salah satunya, pada ruas jalan Sekatak Buji-Malinau. (humas)

TANJUNG SELOR – Sebagai salah satu upaya meningkatkan pembinaan manajemen tenaga keolahragaan serta memajukan prestasi olahraga di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara menggelar Pelatihan Tenaga Keolahragaan Provinsi Kaltara.

Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Dispora Kaltara Haerumuddin di Hotel Grand Anugerah, Tanjung Selor pada Kamis (25/7) lalu ini, dilaksanakan selama 4 hari. Diikuti oleh 75 orang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota, Dispora Kabupaten/Kota, para guru olahraga, serta pengurus dari 15 cabang olahraga di Kaltara. “Meski masih minim fasilitas olahraga, pembangunan olahraga di Kaltara tetap harus terus digalakkan. Untuk itu, diperlukan proses pembinaan yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tidak hanya pembinaan olahragawan, tenaga keolahragaan pun memerlukan pembinaan yang komprehensif, sehingga tercipta tenaga keolahragaan yang memiliki kompetisi berprestasi,” kata Haerumuddin yang mewakili Gubernur Kaltara untuk membuka acara tersebut.

Saat ini, Dispora mengarahkan olahraga prestasi untuk para guru olahraga di sekolah-sekolah dan membuat anak-anak untuk berkembang. Sehingga jenjangnya jelas mulai dari daerah hingga menjadi tim nasional (Timnas) mewakili Indonesia. “Dalam hal mencapai prestasi olahraga, harus melalui proses. Yaitu perencanaan yang baik, selektif dalam memilih atlet, juga perlu dukungan anggaran yang cukup, mentalitas dan psikologis atlet,” ulasnya.

Ditambahkannya, dalam meningkatkan prestasi olahraga bukan hanya tanggung jawab Dispora. Melainkan semua lini baik pemerintah daerah, swasta dan tentunya masyarakat umum. “Kita mengharapkan peserta dapat bertambah wawasannya mengenai keolahragaan, kemudian mempunyai inovasi dan kreativitas, memperbaiki pendekatan dengan atletnya dan mampu merangkul peran serta masyarakat dalam berolahraga dan memfokuskan pada olahraga prestasi,” tutupnya.

Sebagai pemateri dalam kegaiatan pelatihan itu, berasal dari ahli keolahragaan Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Dispora Kaltara. Kegiatan ini mengambil tema “meningkatkan pembinaan manajemen tenaga keolahragaan guna memajukan prestasi olahraga Kaltara”.(humas)