Penulis: Sulbar

Mamuju, 3 Mei 2023, Angka inflasi di kabupaten mamuju terus menunjukkan trend positif dengan penurunan yang cukup signifikan. Bahkan Inflasi yang tercatat sebelumnya sebesar 3,89 dan menempatkan mamuju sebagai kabupaten ke-empat dari sepuluh kabupaten dengan angka inflasi terendah se-Indonesia, kini telah mengalami banyak perubahan.

Dari data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, lewat zoom meeting bersama sejumlah kepala daerah se-tanah air, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa stakeholders terkait (Rabu, 3 Mei 2023)

diperoleh data terbaru yang di release (BPS) per april 2023, bahwa angka inflasi secara nasional years on years (yoy) telah mengalami penurunan menjadi 4,33 persen.

Secara khusus Tito juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten mamuju yang menjadi daerah dengan angka inflasi terendah se-Indonesia, dengan persentase 2,96.

Mendagri mengharapkan, agar daerah-daerah yang telah mampu menekan angka inflasi untuk dapat mempertahannya trend tersebut, sehingga stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga.

 

Terkonfirmasi, bupati mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan, capaian angka inflasi terendah se-indonesia adalah sebuah prestasi yang harus tetap di pertahankan. Sebab itu ia meminta semua perangkat daerah untuk dapat terus bekerjasama dalam mengintervensi sekaligus menganalisis kekurangan-kekurangan yang dapat menjadi penyumbang kenaikan inflasi.

 

Sutinah menggambarkan, salah satu hal yang sering menjadi pendorong kenaikan inflasi adalah pada sektor pangan, seperti cabe yang bulan maret lalu menjadi penyumbang inflasi, namun dengan berbagai intervensi pada sektor pertanian dan programnya telah mulai jalan, bulan april ini komoditas cabe diakui sebaliknya justru menjadi penyumbang deflasi.

 

Atas rendahnya angka inflasi di mamuju, digambarkan secara umum kondisi ekonomi masih cukup stabil, sebab ketersediaan barang ataupun kebutuhan lainnya masih tetap terjaga, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang masih cukup baik.

 

Mengutip halaman resmi Bank Indonesia (BI) Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Inflasi belakangan ini menjadi headline, tidak hanya dalam negeri, tetapi secara umum di dunia. Banyak negara yang mengalami inflasi ekstreem dan terancam menimbulkan resesi.

Dari halaman kementerian keuangan dijelaskan, penyebab inflasi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari ketidak seimbangan permintaan dan penawaran, sampai pada gejolak ekonomi dan Politik juga menjadi faktor penyebab angka inflasi.

 

Alhamdulillah kita di Sulawesi barat dan mamuju sebagai indikatornya tetap mampu menjadi yang terendah inflasinya, semoga ini dapat kita terus pertahankan, Kunci Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi.

Sumber : humas Pemkab Mamuju

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Abdul Rahim menghadiri Rapat Paripurna Acara Puncak Hari jadi Kabupaten Mamasa yang Ke 21 di Tribun Lapangan Kondo Sapata Mamasa, Sabtu 11 Maret 2023

Rapat Paripurna Acara Puncak Hari jadi Kabupaten Mamasa yang Ke 21 yang mengambil tema “Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Memujudkan Pesta Demokrasi 2024 yang Bermartabat”

 

Dalam kegiatan ini turut hadir Pj. Gubernur, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Mamasa H. Sudirman, Gubernur Sulawesi Barat Periode 2006-2019 Anwar Adnan Saleh, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Periode 2017-2022 Anggraeny Anwar, Bupati Mamasa dan jajarannya Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Husain Syam, Ketua PMTI, Kepala OPD Pemprov Sulbar serta tamu undangan lainnya.

 

Pada Paripurna Hari jadi Kabupaten Mamasa yang ke 21 ini, selain menyampaikan Sejarah terbentuknya Kabupaten Mamasa juga dirangkaikan pemberian Penghargaan kepada Seluruh Pejuang Pembentukan Kabupaten Mamasa termasuk H. Sudirman Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu Pejuang Pembentukan Kabupaten Mamasa. (ancha)

Humas_DPRD_Sulbar

Mamuju–Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulbar diserahkan ke Pemprov Sulbar, Kamis, 6 April 2023. Penyampaian Pokir melalui rapat paripurna yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulbar.

Dokumen Pokir diserahkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, penyampaian Pokir sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 178 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dan bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing melalui kegiatan reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun,”kata Abdul Rahim

Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, Pokir DPRD yang disampaikan telah melalui kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah yang ada, sehingga Pokir tersebut merupakan pandangan DPRD terhadap permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan melalui rumusan kebijakan RKPD Tahun 2024.

“Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi/reses DPRD, menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini akan menjadi bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing,”ucap Idris ( Suaib ) / humas DPRD provinsi Sulawesi barat