Author: Bang Gali Sulbar

MAMUJU – SULBAR – Menindak lanjuti kengiatan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Mamuju bersama Yayasan Marandang dan Polres Mamuju melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga di kelurahan Binanga Mamuju, Sulbar.

Hari ini tim bergerak di 4 titik yaitu : jalan tuna , puncak Utara ,. Binanga dan  Bone paas menurut ketua yayasan marandang  Muh. Ansyari  menjelaskan “kegiatan ini murni rasa kepedulian dan kemusiaan terhadap kondisi masyarakat yang resah terhadap penyebaran Virus Korona olehnya itu kengiatan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Korona di Kabupaten Mamuju

Lanjut Ansyari  ” kami menyediakan 12 Alat semprot  yang berisi 16 liter , 1  alat semprot di perkirakan bisa sampai 50 rumah jadi hari ini kita berharap dapat 12  rumah   untuk masing  masing alat semprot jadi kalo ditotal dalam 1 kali peyemprotan bisa mencapai  600 rumah yang  di jangkau  perhari ,semoga kegiatan  ini dapat membantu masyarakat dan ada persaan aman akan peyebaran Virus COPID – 19  atau KORONA sehingga kekawatiran masyarat akan bahaya ini bisa teratasi ,pesan Ansyari mari kita bersama  berbuat untuk masyarakat sekecil apapun itu jika kita ikhlas  Insyallah bermanfaat bagi orang bayak .kata Ansyari ”

Di tempat terpisa Ketua PSMTI Kabupaten Mamuju Carly Wijaya saat dikonfirmasi via telp Sabtu 28/03/20 mengatakan ” penyemprotan Disenfektan  tersebut akan berlansung selama 10 hari kedepan.

Targetnya kata dia seluruh kelurahan dalam kota Mamuju dapat disterilkan,apa yg kita lakukan murni didasari rasa kebersamaan , kemanusian dan gotong royong terhadap masalah di masyarakat terkait peyebaran Virus Korona di Kabupaten Mamuju

lanjut  Carly ” mari kita bersatu bersama sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai Peyebaran Virus Korona minimal masyarakat jangan berkumpul dan jangan keluar rumah jika ada hal yang tak terlalu penting ,dan berharap kengiatan ini berlanjut , harap Charly”.

kengiatan ini juga dihadiri oleh Kabag Ops Kompol Muhammad Imbar beserta anggotanya dalam kegitan ini pihak Kepolisian Polres mamuju malalui Kabag Ops Kompol Muhammad Imbar menghimbau agar warga kabupaten mamuju tidak panik dan menimbun masker dan hans sanitaser serta kebutuhan bahan pokok berlebih,iya juga meyampaikan agar untuk sementara waktu  tidak mengadakan kegitan yang dapat berkumpulnya orang atau massa dalam jumlah banyak dan ini sesuai dengan amanat kapolri .

( Sal )

Sul bar Mamuju
Pemerintah Kabupaten Mamuju dipastikan memperkuat Surat Gubernur Sulbar tentang Pengamanan wilayah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona,
Melalui Surat bernomor 009/850/III/2020, Bupati meminta agar Koordinator satuan pelaksana Pelabuhan penyeberangan Mamuju menghentikan sementara seluruh aktifitas di pelabuhan hingga situasi kembali kondusif dan dinyatakan aman sebagaimana Surat Gubernur No 3400/831/III/2020, namun surat penghentian aktifitas ini dikecualikan bagi kendaraan angkutan barang atau logistik (pangan) yang melalui wilayah Sulbar sesuai surat gubernur Sulbar sebelumnya bernomor 3400/642.1a/III/2020 tentang pembatasan pergerakan orang di Sulawesi Barat.
Terkonfirmasi Sekda Mamuju H.Suaib ( Jumat, 27 Maret 2020 ) mengatakan, selain meminta kepada otoritas pelabuhan untuk memperhatikan dan melaksanakan Surat Gubernur Sulbar, pemkab Mamuju juga telah melakukan langkah antisipatif seperti pembentukan posko di perbatasan Kabupaten Mamuju tengah dan Mamuju, serta posko perbatasan Mamuju-Majene,
Tim Posko penangan covid perbatasan ini melibatkan unsur pemerintah setempat (camat) kepolisian, TNI, Dinas perhubungan, Dinas kesehatan dan BPBD,
mereka bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana standar protokol yg telah ditentukan, dalam menjalankan tugasnya 24 jam mereka akan dibagi kedalam tiga Sif, dari hal itu Suaib berharap potensi penyebaran corona di Mamuju tetap dalam kondisi Zero.
( Bang gali )

Sulbar Mamuju
Mencari solusi terbaik atas upaya meminimalisir kontak langsung (Physical distancing ) yang dapat memicu penyebaran corona virus utamanya bagi Aparatur sipil negara (ASN) namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat atas pelayanan publik.
pemerintah kabupaten Mamuju mengeluarkan Surat dengan No. 009/852/III/2020, perihal penyesuaian sistem kerja ASN lingkup pemkab Mamuju.
Dalam edaran yang sifatnya menindaklanjuti surat edaran sebelumnya tentang penyesuaian jam kerja dengan nomor 009/835/III/2020 tersebut dituangkan beberapa kebijakan yang sifatnya mengikat sementara ASN untuk menyesuaikan kondisi saat ini

Atas surat tersebut Sekda Mamuju (jumat, 27 Maret 2020) menjelaskan, dikeluarkannya surat Bupati tersebut sebagai langkah taktis atas upaya pencegahan penyebaran virus corona.
ia mengaku keputusan untuk melakukan kerja dirumah (work from home) adalah langkah yang paling bijaksana saat ini, karena disaat bersamaan pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi perhatian serius utamanya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Disdukcapil, BPMPTSP maupun dinas lainnya “kasihan juga masyarakat kalau tiba-tiba ada yang mau mengurus dokumen kependudukan misalnya karena kondisi darurat, sementara pegawai dikasi libur total pasti akan terbengkalai, jadi sebaiknya ASN dibuat bekerja dirumah dengan sistim kontrol masing-masing kepala OPD nya” tandas Suaib.
Dalam Surat yang akan diberlakukan mulai hari senin tanggal 30 maret 2020 itu, dijelaskan pula tentang pelaksanaan jam kerja di kantor masih berlaku bagi pejabat dua tingkat tertinggi di jajaran masing-masing dengan jadwal berkantor sesuai surat bupati tentang penyesuaian jam kerja ASN yakni senin-kamis dari jam 8:00-13:00 wita, sedangkan jumat dari jam 9:00-11:00,
jadi yang tetap berkantor adalah Kepala Dinas dibantu pejabat setingkat dibawahnya dari sekretaris hingga para kepala bidang, tandas Suaib.
Menambahkan penjelasannya, ketua Gugus percepatan penangan penyebaran corona virus kabupaten Mamuju ini menekankan untuk melakukan koordinasi maupun rapat semua ASN diharapkan dapat menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan tugas kedinasan.( Bang gali )

Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 20/03/2020.komisi II melakukan Kunjungan Evaluasi dan monitoring ,mendatangi Dua UPTD di Polman, pertama UPTD Perindustrian dan Perdagangan. Dalam berdialog beberapa pelaku UKM khusunya tanaman, Kopi,Sagu,Cokelat dan Minyak Kelapa.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar Agusnia Hasan Sulur mengatakan yang kami hadirkan adalah beberapa pelaku UKM kami, yang memang sudah memiliki nilai standar.

” Jadi ini beberapa pelaku UKM kita yang kita panggil pada hari ini yang memang sudah punya standar, jadi ada beberapa produk diantaranya kopi cap malaria, cokelat macoa, kemudian ada olahan sagu, adapun langkah selanjutnya kita akan membantu para pelaku UKM kita untuk bersinergi dengan semua pihak, seperti pada hari tentu kita membutuhkan dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa mensupport kita dalam hal pengembangan UKM”, Ucap Agusnia Hasan.

Salah satu pelaku usaha di bidang minyak Julius ” kelapa dalam yg ada di are alu cukup banyak sekitar 600 ha,olehnya itu untuk menambah penghasilan warga maka kelapa tsb bisa di kelolah lebih baik lagi dgn menciptakan usaha olahan ( minyak kelapa ) ini diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga ( gorengan).hasilnya juga akan berguna bagi kesehatan , 1 sendokakan per hari ini bisa menyembuhkan penyakit kolestrol , darah tinggi dan membakar racun dalam tubuh karna pengelolaannya secara higienis.

Dalam hal intervensi yang bisa dilakukan oleh anngota dprd sulawesi barat bersama dengan pemerintah provinsi dalam hal ini khususnya anggota komisi II dalam kunjungannya ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polman beberapa waktu yang lalu terkait UKM dan IKM yang kegiatannya terkhusus pada pengolahan atau manufaktur adalah antara lain :
1.memastikan ketersediannya bahan baku pengolahan sesuai dengan kebutuhan masing masing UKM dan IKM melalui program atau kegiatan OPD pemerintah sulawesi barat,dan harus dipertegas lagi di dalam pembahasan di legislatif.
2.Intervensi dalam hal pengolahan/manufaktur dibagi dalam 2 hal : a. Orang/ tenaga kerja atau owner/ pelaku UKM dan IKM, yang dilakukan adalah meningkatkan keahlian sumber daya manusia dengan cara mengikuti kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan atau manufaktur sehingga mampu bersaing,kreatif dan berinovasi
b. Alat Pengolahan/manufaktur, intervensi dapat dilakukan dengan pengadaan alat pengolahan yang lebih mutakhir dan efisien,aman,hygenis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas,serta mendapatkan sertifikat dari Badan POM yang nantinya menghasilkan produk yang enak,sehat dan mampu bersaing di pasaran lokal sulawesi barat khususnya dan indonesia umumnya.
3.Intervensi dalam penjualan produk atau pemasaran,hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan semua produk UKM dan IKM dalam kegiatan promosi atau pameran yang dilakukan oleh OPD terkait Pemerintah Sulawesi Barat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional ucap H. Taufiq Agus ( sekretaris Komisi II )

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada pihak perbankan khususnya bank BRI dan BNI yang telah banyak terlibat dalam membantu modal usaha UKM dan IKM di Polman yang secara tidak langsung juga sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya pelaku UKM dan IKM di polman, Bravo UKM dan IKM sulawesi barat.tutup sekertaris Komisi II dprd Sulawesi Barat

Terlihat Anggota DPRR Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam kunjungan tersebut, Usman Suhuria Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Agus Sekretaris Komisi II Hatta Kainang wakil ketua Komisi II , Bonggalangi, Hj Mutmainna, H.zainuddin, H.arsyad. H. ittol dan Syafultonra.

Mamuju – Sulbar – Rumah sakit (RS) bayangkara hoegen iman santoso kekurangan pasilitas alat pelindung diri (APD) dalam hal menghadapi wabah covid 19,(coronavirus).

Lewat wawancara wartawan liutangnews. 24/03/2020 kepala rumah sakit bayangkara polda sulawesi barat, kompol dr, syahrul gani, Mengungkapkan” untuk mengantisipasi wabah virus Korona ini maka memandang perlu kesiapan para perawat dan dokter olehnya itu lanjut Syahrul
kami sudah pesan seratus stel alat pelindung diri (apd) namun sampai saat ini belum kami terima dan berharap dalam jangka waktu dekat barangnya ( apd ) sudah ada .

Sahrul berharap agar pemerintah betul-betul serius tangani Apd tersebut dalam persiapan menghadapi waba tersebut, apalagi saat ini sudah ada pemantaun luar covid 19 di masyarakat.lebih lanjut beliau mengatakan bahwa rumah sakit ini juga melayani masyarakat umum bukan hanya kalangan polri saja

diketahui rumah sakit ini mempunyai 107 orang medis, untuk berbagai macam penyakit, yaitu: terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi,dll. pungkasnya.

Sumber : liutang news / yan
Editor : sal