Masjid Raya Suada Resmi Diserahkan BPPW Sulbar Ke Pemkab Mamuju,Siap Jadi Ikon Baru

Mamuju, 7 Maret 2025) Masjid ikonik kebanggaan masyarakat Mamuju, Masjid Raya Suada, yang luluh lantak pasca gempa 6’2 SR 2021 silam, hari ini resmi diserahkan oleh pelaksana pembangunan Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Sulawesi Barat kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju 

Momen penyerahan yang menandai tuntasnya pembangunan masjid kebanggaan masyarakat Mamuju ini semakin istimewa sebab bertepatan dengan hari ulang tahun ke-41 bupati Mamuju Sutinah Suhardi.

lewat seremoni Penyerahan yang dilakukan di lantai dasar Gedung Serba Guna Lantai 1 Masjid berkapasitas 2.500 jamaah tersebut diserahkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Sulawesi Barat Evry Biaktama Meliala, ST. M. SE., MA kepada Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si,disaksikan oleh Gubernur Sulbar Dr.H.Suhardi Duka.

 

Dalam sambutannya, Sutinah menuturkan sebuah kilas balik Pasca gempa hebat 2021 silam, Sutinah langsung turun mengecek bangunan apa saja yang terdampak gempa. Masjid Suada termasuk ke dalam salah satu bangunan paling rusak, tapi tidak masuk list Kementerian PUPR untuk direhab.

“Saat itu saya langsung terbang ke Jakarta untuk menemui pemangku kebijakan di Kementerian PUPR. Kembali ke Mamuju, Ibu Dirjen Ciptakarya (sekarang menjabat Wamen PUPR) Diana Kusumastuti, sedang di Mamuju untuk melakukan peninjauan. Sekali lagi saya bermohon untuk memasukkan Masjid Besar Suada ke dalam list rehab. Prosesnya alot, mengingat anggarannya hampir 100M. Tapi mungkin karena faktor psikologis sebagai sesama perempuan, akhirnya saya diminta melengkapi dokumen, dan masuk list,” kenang Sutinah.

Bupati Mamuju juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak balai yang selain mewujudkan rehabilitasi Masjid Raya Suada, juga memberi keleluasaan kepada Bupati Mamuju untuk mendesain sendiri model hingga ke pilihan warna masjid. Sutinah memilih warna putih sebagai perlambang kesucian hati.

Meski telah rampung pengerjaannya oleh Balai, namun bangunan megah yang dirancang lebih tahan gempa tersebut,belum memiliki pagar yang representatif, karenanya Sutinah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bermohon kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk membantu pembiayaan pembangunan pagar masjid.

Beruntungnya harapan tersebut mendapat perhatian dari Gubernur Dr. H. Suhardi Duka.

Ia menjanjikan akan membantu pembangunan pagar Masjid Suada untuk segera menuntaskan penyelesaian akhir Masjid yang memang memiliki histori dengan bupati mamuju dua periode ini.

Acara ditutup dengan penyerahan Paket Ramadan kepada masyarakat, juga tausiyah sebelum buka bersama oleh KH. Ilham Saleh, yang juga dikenal dengan nama Annangguru Saleh, yang mengulas keutamaan Bulan Suci Ramadan.

Salah seorang penerima paket, Salma, warga Batu Pannu, menuturkan rasa senang dan bersyukur. “Selamat ulangtahun, Ibu Bupati Mamuju. Semoga sehat selalu.” ucapnya sembari tersenyum. (Diskominfosip/RF).

Peristiwa Banjir & Longsor Jadi Alarm, Sutinah Titip Harapan Ke BNPB

Mamuju,29 Januari 2025, Bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan korban jiwa di kabupaten Mamuju, menjadi alarm atau penanda terhadap potensi terjadinya bencana bisa terjadi kapan saja.

Hal itu disampaikan Direktur Mitigasi Bencana,Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton Suar Pelita Panjaitan, saat tiba di Mamuju untuk menyerahkan sejumlah bantuan pemerintah pusat terhadap korban bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu.

Berton yang datang bersama Tenaga Ahli Kepala BNPB, Brigjen Dr. Jahidin Chilo, S.IP, M.Si dan Brigjen H. Yan Namora, mengharapkan agar kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana dapat lebih ditingkatkan dengan melibatkan semua stakeholders di masyarakat, yang salah satunya bisa dilakukan melalui penguatan Desa Tangguh Bencana.

Usai diterima di kantor BPBD Mamuju, Berton Bersama tim BNPB berkunjung ke lokasi bencana di lingkungan Tamasapi didampingi Bupati Mamuju,Dr.Hj.Sitti Sutinah Suhardi, Dandim 1418 mamuju Letnan Kolonel Inf. Andik Siswanto, S.I.P., M.I.Pol, serta Ketua DPRD Mamuju,Syamsuddin Hatta, dan Perwakilan Polresta Mamuju bersama sejumlah kepala OPD terkait.

Atas kehadiran BNPB dengan membawa sejumlah bantuan, mendapat atensi yang sangat besar dari Bupati Mamuju,Sutinah Suhardi yang menyampaikan rasa terimakasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakatnya yang tertimpa musibah.

Ia juga menyampaikan harapan agar sekiranya terdapat anggaran penanganan pasca bencana di BNPB bisa dialokasikan ke Kabupaten Mamuju yang memang sangat rentan dan rawan terjadinya bencana.

Adapun bantuan dari BNPB yang diberikan kali ini berupa 200 paket sembako, 200 paket Hygene kit, 200 lembar selimut, dan 1 unit pompa alkom,serta uang senilai Ro.150 juta rupiah yang dapat digunakan secara fleksibel namun tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan mendesak dalam keperluan penanganan dampak bencana yang telah terjadi.

Rilis berita : Pemkab Mamuju/sal76

Tak Lagi Hanya Masuk Sepuluh Besar, Inflasi Mamuju Jadi Yang Terendah Di Indonesia

Mamuju, 3 Mei 2023, Angka inflasi di kabupaten mamuju terus menunjukkan trend positif dengan penurunan yang cukup signifikan. Bahkan Inflasi yang tercatat sebelumnya sebesar 3,89 dan menempatkan mamuju sebagai kabupaten ke-empat dari sepuluh kabupaten dengan angka inflasi terendah se-Indonesia, kini telah mengalami banyak perubahan.

Dari data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, lewat zoom meeting bersama sejumlah kepala daerah se-tanah air, serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa stakeholders terkait (Rabu, 3 Mei 2023)

diperoleh data terbaru yang di release (BPS) per april 2023, bahwa angka inflasi secara nasional years on years (yoy) telah mengalami penurunan menjadi 4,33 persen.

Secara khusus Tito juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten mamuju yang menjadi daerah dengan angka inflasi terendah se-Indonesia, dengan persentase 2,96.

Mendagri mengharapkan, agar daerah-daerah yang telah mampu menekan angka inflasi untuk dapat mempertahannya trend tersebut, sehingga stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga.

 

Terkonfirmasi, bupati mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan, capaian angka inflasi terendah se-indonesia adalah sebuah prestasi yang harus tetap di pertahankan. Sebab itu ia meminta semua perangkat daerah untuk dapat terus bekerjasama dalam mengintervensi sekaligus menganalisis kekurangan-kekurangan yang dapat menjadi penyumbang kenaikan inflasi.

 

Sutinah menggambarkan, salah satu hal yang sering menjadi pendorong kenaikan inflasi adalah pada sektor pangan, seperti cabe yang bulan maret lalu menjadi penyumbang inflasi, namun dengan berbagai intervensi pada sektor pertanian dan programnya telah mulai jalan, bulan april ini komoditas cabe diakui sebaliknya justru menjadi penyumbang deflasi.

 

Atas rendahnya angka inflasi di mamuju, digambarkan secara umum kondisi ekonomi masih cukup stabil, sebab ketersediaan barang ataupun kebutuhan lainnya masih tetap terjaga, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang masih cukup baik.

 

Mengutip halaman resmi Bank Indonesia (BI) Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Inflasi belakangan ini menjadi headline, tidak hanya dalam negeri, tetapi secara umum di dunia. Banyak negara yang mengalami inflasi ekstreem dan terancam menimbulkan resesi.

Dari halaman kementerian keuangan dijelaskan, penyebab inflasi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari ketidak seimbangan permintaan dan penawaran, sampai pada gejolak ekonomi dan Politik juga menjadi faktor penyebab angka inflasi.

 

Alhamdulillah kita di Sulawesi barat dan mamuju sebagai indikatornya tetap mampu menjadi yang terendah inflasinya, semoga ini dapat kita terus pertahankan, Kunci Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi.

Sumber : humas Pemkab Mamuju

Rapat paripurna DPRD Sulbar di Mamasa , puncak hari jadi Mamasa yang ke 21

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Abdul Rahim menghadiri Rapat Paripurna Acara Puncak Hari jadi Kabupaten Mamasa yang Ke 21 di Tribun Lapangan Kondo Sapata Mamasa, Sabtu 11 Maret 2023

Rapat Paripurna Acara Puncak Hari jadi Kabupaten Mamasa yang Ke 21 yang mengambil tema “Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Memujudkan Pesta Demokrasi 2024 yang Bermartabat”

 

Dalam kegiatan ini turut hadir Pj. Gubernur, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Mamasa H. Sudirman, Gubernur Sulawesi Barat Periode 2006-2019 Anwar Adnan Saleh, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Periode 2017-2022 Anggraeny Anwar, Bupati Mamasa dan jajarannya Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Husain Syam, Ketua PMTI, Kepala OPD Pemprov Sulbar serta tamu undangan lainnya.

 

Pada Paripurna Hari jadi Kabupaten Mamasa yang ke 21 ini, selain menyampaikan Sejarah terbentuknya Kabupaten Mamasa juga dirangkaikan pemberian Penghargaan kepada Seluruh Pejuang Pembentukan Kabupaten Mamasa termasuk H. Sudirman Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu Pejuang Pembentukan Kabupaten Mamasa. (ancha)

Humas_DPRD_Sulbar

Dokumen Pokir DPRD Sulbar diserahkan ke sekprov Sulbar

Mamuju–Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulbar diserahkan ke Pemprov Sulbar, Kamis, 6 April 2023. Penyampaian Pokir melalui rapat paripurna yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulbar.

Dokumen Pokir diserahkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, penyampaian Pokir sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 178 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

“Sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dan bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing melalui kegiatan reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun,”kata Abdul Rahim

Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, Pokir DPRD yang disampaikan telah melalui kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah yang ada, sehingga Pokir tersebut merupakan pandangan DPRD terhadap permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan melalui rumusan kebijakan RKPD Tahun 2024.

“Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi/reses DPRD, menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini akan menjadi bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing,”ucap Idris ( Suaib ) / humas DPRD provinsi Sulawesi barat