Uang Titipan Bikin Bansos Hilang, Anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansur: Sistem Pendataan Harus Direvisi
NUNUKAN — Nasib keluarga Murni (50), warga Kampung Timur, Nunukan Barat, menjadi contoh nyata kelirunya penentuan status penerima bantuan sosial yang dirasakan warga di perbatasan. Keluarga yang hidup pas-pasan justru kehilangan semua hak bantuan setelah sistem mengubah golongan mereka, padahal keadaan ekonomi mereka makin terpuruk.
Kondisi keluarga ini memang berat. Suami Murni dulunya bekerja di perusahaan namun mengalami kecelakaan kerja hingga kini sakit-sakitan dan tak lagi mampu bekerja. Di usia 55 tahun, penghasilan mereka nyaris tak ada. Dulu sempat terima jatah sembako serta bantuan kuliah anaknya lewat Program Indonesia Pintar, namun sejak tahun ini semuanya terhenti.
Penyebabnya: nama keluarga kini tercatat di Desil 5, naik dari sebelumnya Desil 4. Menurut hitungan sistem, mereka dianggap sudah tidak layak dibantu. Padahal yang memicu perubahan itu bukan penghasilan baru, melainkan uang titipan sebesar Rp10 juta yang masuk ke rekening — uang milik atasan suaminya untuk beli barang, sama sekali bukan pendapatan keluarga.
“Rumah kami saja sudah nyaris rubuh, hidup susah sekali, kok malah dianggap sudah lebih mampu?” ujar Murni dengan nada sedih saat menyampaikan keluhannya kepada Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, Senin (14/9).
Mendengar hal ini, Mansur pun turut prihatin sekaligus mengkritisi ketatnya cara kerja sistem pendataan yang dinilai tidak memahami kenyataan di lapangan.
“Bagaimana bisa uang titipan yang lewat sebentar saja langsung dijadikan alasan mencabut hak bantuan warga yang memang sangat membutuhkan? Logika seperti ini sangat merugikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, masalah ini kerap terulang: warga yang dibantu perbaiki rumah otomatis naik golongan seolah kaya, padahal rumah itu justru bukti mereka dulu sangat miskin. Bahkan warga yang terpaksa menggadaikan barang berharga demi bertahan hidup pun ikut terancam dicoret dari daftar bantuan.
Lebih jauh, Mansur menegaskan Nunukan sebagai daerah perbatasan punya kondisi sendiri — biaya hidup lebih tinggi, akses terbatas — sehingga ukuran yang dipakai tak boleh sama persis dengan wilayah lain.
“Kalau patokannya selalu standar tempat lain, masyarakat kita di pinggiran perbatasan yang paling berat bebannya,” ungkapnya.
Ia pun mengusulkan agar cara penilaian diperbaiki secepatnya, lebih banyak melihat keadaan nyata rumah tangga, bukan sekadar angka di rekening atau perubahan fisik bangunan. Supaya bantuan benar-benar sampai ke tangan yang paling pantas menerimanya.
(Padli/admin)
