TARAKAN – Setiap program kerja dan kegiatan yang akan telah direncanakan, diharapkan dapat direalisasikan secara objektif, sesuai target yang diusung. Hal tersebut, dapat dilakukan dengan inovasi dan kreativitas tanpa perlu menunggu pendanaannya. Tak terkecuali dalam pengelolaan dana desa, maupun kegiatan lainny di desa-desa di Kalimantan Utara (Kaltara).
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie terkait pemanfaatan Dana Desa untuk menopang kemajuan pembangunan di Kaltara dari wilayah perdesaan. Gubernur mengingatkan agar, setiap pengguna anggaran, termasuk pengelola Dana Desa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun rencana kegiatan yang baik dan benar. “Semuanya, harus diawali dari niatan yang baik. Hal inilah yang dilakukan Pemprov Kaltara, saat pertama kali dibentuk. Semuanya dimulai dari nol anggaran, dan nol sumber daya manusia, juga sarana-prasarana. Dengan perjuangan, maka banyak diperoleh hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat. Seperti jalan, dan lainnya,” ucap Gubernur saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Tarakan, Senin (9/9) malam.
Berbekal hal tersebut, berbagai pencapaian diraih Provinsi Kaltara. Seperti, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Penurunan angka kemiskinan, hingga capaian berbagai penghargaan dari Lembaga Independen, maupun Pemerintah Pusat.
Sebagai informasi, pada 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,04 persen, tertinggi di Kalimantan. Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,22 persen. Juga angka kemiskinan yang mencapai 6,86 persen, jauh turun dibandingkan pada 2013 sebelum Kaltara terbentuk yang masih pada angka 11 persen lebih.
“Semuanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum, asas transparan serta akuntabel. Dengan asas tersebut, Kaltara juga menjadi contoh bagi daerah lain. Seperti, dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, Kaltara adalah yang terbaik di Indonesia,” jelas Irianto.
Berbicara soal kemiskinan, Gubernur mengakui bahwa persentasenya memang fluktuatif. Ini karena banyaknya orang yang datang ke Kaltara untuk mencari kerja. Sehingga menyebabkan pertumbuhan jumlah angka kemiskinan juga pengangguran. “Dari itu, kepada camat dan kepala desa agar memperhatikan warga baru yang datang, selain untuk mencegah radikalisme juga untuk memprediksi tingkat pengangguran dan pertumbuhan kemiskinan di desa,” urai Gubernur.
Saat ini, pertumbuhan kemiskinan masih dominan terjadi di perdesaan. Dimana, sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara, pada 2019 dari 447 desa, masih terdapat 64 desa berstatus sangat tertinggal dan 206 desa tertinggal. “Ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan setempat untuk melakukan upaya pengembangan desanya. Dalam hal ini, kepala desa dalam pemanfaatan dana desa pun harus lebih kreatif dan inovatif,” tutur Irianto.
Sebagai informasi, pada tahun ini Kaltara mendapatkan alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp 463.268.514.000 yang akan disalurkan kepada 4 kabupaten dengan 3 tahap pencairan. Untuk penyerapannya sendiri, hingga saat ini telah mencapai tahap 2 dengan nilai penyerapan sebesar Rp 277.961.108.359 atau sebesar 60 persen dari total dana desa yang telah dialokasikan.
Di kesempatan itu, Gubernur juga meminta kepada para camat dan kepala desa untuk mendukung Gerakan Indonesia Bersih. “Utamanya, soal kebersihan sungai dan penggunaan sampah plastik. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah, utamanya kesehatan seperti stunting,” urai Gubernur. Di bidang kesehatan sendiri, capaian yang telah diperoleh Kaltara salah satunya capaian Universal Health Coverage (UHC) Nasional sebesar 98,37 persen pada Oktober 2018.
Masih terkait dengan permasalahan kesehatan, Pemprov Kaltara juga telah melakukan pembangunan pelayanan dasar di bidang infrastruktur. Seperti pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang realisasinya per September 2019 sebanyak 2.940 unit, dengan rincian 2.366 unit didanai APBN dan 168 unit didanai APBD. Total anggaran yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp 43,75 miliar dan APBD sebesar Rp 6,6 miliar. “Disamping itu, juga telah dibangun 8 embung dengan dana APBD dan APBN. 65.597,7 meter saluran irigasi, 13.003,3 meter jalur usaha tani, dan 32.802 meter tanggul,” ulas Irianto.
Untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan secara langsung, Pemprov melalui Dinkes juga telah merealisasikan kegiatan pemberian imunisasi dasar lengkap sebanyak 49.411, dokter terbang yang berhasil melayani 3.391 pasien, operasi katarak/bibir sumbing/sunat massal untuk 268 pasien, pengentasan gizi buruk sebanyak 1.682 kasus, membangun 4 unit RS pratama dan lainnya. “Dukungan secara tidak langsung untuk penanganan masalah kesehatan ditopang melalui bantuan sosial yang disalurkan Dinsos dan Disperindagkop. Seperti melalui KUBE untuk 650 keluarga, PKH untuk 8.511 keluarga (total anggaran Rp 16 miliar), SOA, dan dukungan program kesejahteraan sosial anak untuk 1.312 anak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubenur menambahkan, pada 2020, Pemprov Kaltara akan lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat. Ini untuk mengakomodir sejumlah kegiatan yang menjadi aspirasi warga selama ini. Seperti dicontohkan pembangunan jalan-jalan lingkungan, jembatan dan fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. (humas)
