Latest Posts

Gubernur Kaltara: 4 Diantara 11 PLBN Terpadu Ada Di Kaltara

NUNUKAN

TANJUNG SELOR – Presiden Jokowi menginginkan dipercepatnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di perbatasan. Tak terkecuali yang berada di Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini dipertegas dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2019, tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

Ada 17 kementerian diinstruksikan untuk mendukung percepatan pembangunan PLBN ini. Termasuk juga Panglima TNI dan Kapolri yang diminta Presiden turut memberikan dukungan. Di samping itu, juga ada para gubernur dan bupati yang berada di wilayah perbatasan yang akan dibangun PLBN yang juga mendapatkan instruksi.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalui pesan tertulisnya yang sampai ke meja Redaksi, Selasa (29/1/2019) mengatakan, dari 11  PLBN Terpadu yang akan dipercepat pembangunannya tersebut, empat di antaranya atau yang paling banyak akan dibangun di Kaltara.

Yaitu, PLBN Terpadu Sei Nyamuk atau Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, PLBN Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong dan PLBN Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan Ketiganya di Kabupaten Nunukan. Serta satu di Malinau, yakni PLBN Terpadu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.

Sementara PLBN Terpadu lainnya, dibangun di Kalimantan Barat (2 PLBN), Kepulauan Riau (satu PLBN), Nusa Tenggara Timur (2 PLBN) dan Papua (2 PLBN Terpadu).

“Alhamdulillah, setelah sebelumnya dikeluarkan Inpres tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, awal tahun ini Bapak Presiden Jokowi kembali menerbitkan Inpres untuk percepatan pembangunan di Kaltara,” ungkap Irianto.

Atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, utamanya yang berada di wilayah perbatasan, Gubernur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi dan juga Wapres Jusuf Kalla. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang turut membantu, sehingga perjuangan kita melalui usulan untuk dibangunnya PLBN di wilayah perbatasan Kaltara akan segera terealisasi,” katanya.

Irianto berharap, dengan terbitnya Inpres ini, akan semakin mempercepat terwujudnya PLBN Terpadu di Kaltara. Seperti diketahui terbangunnya PLBN, sudah sejak lama sangat diharapkan oleh masyarakat. Utamanya warga yang berada di wilayah perbatasan.

Tak hanya dari sisi keamanan dan kedaulatan negara, menurut Gubernur, dibangunnya PLBN juga akan menumbuhkan ekonomi di perbatasan kita. “Seperti halnya Inpres sebelumnya (tentang percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor), kita dari pemerintah daerah Provinsi Kaltara juga akan terus mengawal Inpres, tentang percepatan pembangunan PLBN Terpadu ini,” kata Irianto lagi.

Disampaikan, dalam Inpres yang ditandatangani Presiden pada 17 Januari 2019 lalu ini, secara tegas telah menginstruksikan kepada sejumlah kementerian dan Lembaga negara, termasuk para gubernur dan kepala daerah dalam upaya mempercepat terealisasinya pembangunan PLBN ini.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya. Ada 5 poin yang diinstruksikan. Antara lain, Presiden minta percepatan penyusunan masterplan, pembangunan gedung, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di PLBN. Kemudian diminta juga membangun perumahan bagi pengelola, sarana dan prasarana penunjang di kawasan  PLBN, serta akses jalan dan jembatannya.

Begitu pun kepada kementerian lainnya. Diinstruksikan untuk mendukung dengan membangun sesuai dengan bidan dan kewenangannya. Di antaranya kepada Menkopolhukam, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Bappenas, Menkominfo, Menteri ATR/BPN, serta kementerian terkait lainnya.

Sementara kepada Panglima TNI, dalam Inpres itu, disebutkan untuk merumuskan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan TNI dalam pengamanan terpadu di PLBN. Begitupun kepada Kapolri diminta untuk melakukan hal yang sama. Serta diminta untuk menyiapkan petugasnya dari satuan masing-masing.

Sedangkan untuk para Gubernur dan bupati, sesuai kewenangannya, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN Terpadu, mengkoordinasi dan memfasilitasi pengalihan aset Barang. Tambahan instruksi kepada bupati, adalah untuk mempercepat proses perizinan pelaksanaan pembangunan PLBN Terpadu.

“Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan PLBN Terpadu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan,” bunyi diktum KETIGA Inpres tersebut.

Sementara itu, mengenai pembiayaan pelaksanaan percepatan pembangunan PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, menurut Inpres ini, dibebankan pada APBN, APBD, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Irianto menyampaikan, pembangunan PLBN bukan saja berfungsi untuk pelintasan manusia dan barang saja. Lebih dari itu, PLBN juga diharapkan menjadi pengembangan perekonomian di perbatasan. Seperti pasar atau peningkatan perdagangan lintas batas, terutama

“Sesuai dengan permintaan Presiden RI Joko Widodo, bahwa di PLBN itu nanti harus ada aktifitas ekonomi masyarakat, seperti pasar dan lainnya. Sehingga wilayah ini menjadi terpadu,” pungkasnya. (edysantry)

Pelapor Beberkan Pelanggaran Yang Dilakukan Ari Yusnita

POLITIK DAN EKONOMI
Tokoh Masyarakat Nunukan, Syafaruddin Thallib SH saat memberikan keterangan didepan awak media , Senin (18/1/2019). Foto : Eddy Santry

Nunukan- Calon Anggota DPR RI Dapil IV Kalimantan Utara, Ari Yusnita dilaporkan oleh seorang tokoh masyarakat Kabupupaten Nunukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nujukan atas dugaan mendompleng fasilitas negara dalam sosialisasinya. Melalui, laporan bernomor 01/LP/DL/2405/I/2019, Syafaruddin Thalib SH melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Politisi Partai NasDem tersebut.

Didepan awak media, Syafar mengungkapkan bahwa niatnya untuk melaporkan AY adalah karena ia mempunyai kewajiban membuat Pemilu sebagai sarana menciptakan para pemimpin bangsa yang harus dimulai dengan cara yang bermartabat.

“Saya mempunyai kewajiban untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang berintegritas, berkwalitas dan tentu harus dengan cara yang bermartabat pula sehingga ketika saya melihat yang bersangkutan memposting kegiatanya di media sosial, saya tergerak untuk melaporkan karena saya menduga ada pelanggaran yang dilakukan,” ujarnya, di Lenflin, Jl Tin Suharto Nunukan, Senin (28/1/2019).

Menurutnya, Calon Petahana DPR RI dalam beberapa kegiatanya telah menggunakan vasilitas dari BUMN yanh salah satunya dikukan pada 23 Januari 2019 di SMPN 2 Nunukan. Kala itu, Ari menurut Syafar telah menggunakan hak Pertamina untuk sarana Pencitraam dirinya melalui bantuan sebuah unit Mobil.

Padahal menurut Syafar, Mobil tersebut sudah digunanakan pihak sekolah jauh hari sebelum penyerahan secara simbolis oleh Ari. Seharusnya menurut Syafar, pihak Pertamina sendiri yang mustinya hadir dan bukan malah diwakili oleh seorang yang yang tengah berkontestasi di Pemilu.

“Kalaupun yang bersangkutan mengklaim telah menarik CSR ke daerah, itu sudah kewajiban sebagai wakil rakyat namun jangan mengakui bahwa bantuan itu adalah darinya,” imbuh Syafar 

Selain itu Syafar juga membantah anggapan bahwa pelaporan dirinya karena memihak salah satu kandidat. Ia menegaskan bahwa pelaporan tersebut murni karena inisiasi pribadi. Bahkan ia mempertanyakan obyektif dari pihak-pihak yang melemparkan tudingan tersebut.

“Kalau semua pelapor dikaitkan dengan kandidat atau kontestan Pemilu, lantas gimama demokrasi dapat berjalan?” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Nunukan Abdul Rahman SE melalui sambungan telphone memastikan bahwa pihaknya akan memproses pelaporan masyarakat sepanjang memenuhi Persyaratan. Ia juga mengungkapkan pihanya mempunyai waktu hingga Rabu 30 Januari 2019 untuk menentukan pelaporan Syafaruddin Thalib tersebut ke tingkat Registrasi.

“Sepanjang memenuhi syarat, maka kami pastikan akan memprosesnya” katanya.

ReplyReply allForward

Mendikbud akan Tambah Asrama di SMKN 1 Nunukan

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN, Berandankrinews.com–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan, perlunya menambah asrama di SMKN 1 Nunukan. Hal ini supaya para siswa, utamanya anak-anak TKI dapat tertampung seluruhnya di sekolah ini.

Demikian disampaikan Mendikbud saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Jumat (25/1). Di mana salah satu yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Nunukan.

Seperti diketahui sehari sebelumnya Mendikbud yang didampingi beberapa pejabat Kemendikbud berkunjung ke Community Learning Centre (CLC) di Tawau, Sabah, Malaysia. Keterbatasan CLC di Tawau dalam memberikan pendidikan menjadikan Nunukan sebagai daerah tujuan terdekat untuk anak-anak TKI bersekolah terutama di tingkat usia Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sementara itu, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Sanusi yang mewakili gubernur mengatakan, bahwa di tahun 2018 jumlah anak-anak TKI yang dapat ditampung di sekolah ini tidak banyak. Ini karena sistem zonasi dan keterbatasan jumlah tampung asrama.

Mudah-mudahan di tahun 2019 atau melalui APBD perubahan atau paling tidak di 2020, Kalimantan Utara (Kaltara) diberikan alokasi untuk menambah bangunan asrama untuk anak-anak, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya,” kata Sanusi.

Sanusi juga akan menyampaikan pesan Mendikbud kepada Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat membangun masjid di lingkungan SMKN 1 Nunukan.
Selepas dari SMKN 1 Nunukan, Mendikbud melanjutkan kunjungannya ke SMA Muhammadiah Nunukan.

Kedatangannya untuk bersilatuhrahmi dengan sejumlah warga Muhammadiah Nunukan.
Mendikbud mengatakan, Kaltara termasuk daerah yang menjadi perhatian Presiden karena merupakan wilayah perbatasan dan beberapa bagian menjadi status peripheral atau pinggiran.

Kita sepakat bahwa wilayah perbatasan harus menunjukkan kehadiran pemerintah. Negara harus hadir di wilayah pinggiran. Inilah yang menjadi komitmen kita karena itu pembangunan wilayah perbatasan menjadi sangat penting, tegas Muhadjir. Selain di Nunukan, Mendikbud juga melakukan serangkaian kunjungan di Tarakan. (humas)

Gubernur Imbau Masyarakat Lakukan 3M Plus

BERANDA, BREAKING NEWS

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Irianto Lambrie mengimbau kepada seluruh warga Kaltara untuk waspada dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan gerakan menguras, menutup dan mengubur (3M) Plus.

Imbauan ini disampaikan Gubernur, mengingat berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara, per 26 Januari 2019 didapati 84 kasus positif Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 2 penderita diantaranya meninggal dunia.

Sasaran utama gerakan 3M Plus ini, adalah sarang nyamuk Aedes Aegypti. Dijelaskan Gubernur, nyamuk jenis ini suka hidup dan berkembang biak di air bersih dan jernih. Aktif di siang hari, sehingga pada waktu itu masyarakat sangat rawan gigitan nyamuk ini.

Gerakan 3M Plus ini, harus dilakukan secara kontinu. Caranya, dengan sering menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penampungan air dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi penampungan air dan bisa dijadikan tempat bertelur nyamuk Aedes Aegypti, ungkap Gubernur didampingi kepala Dinkes Kaltara Usman.

Selain itu, untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, masyarakat disarankan untuk menggunakan semprotan pembasmi nyamuk atau lotion.

Untuk penanganan secara wilayah, menurut kepala Dinkes Kaltara Usman, telah dilakukan fogging atau pengasapan yang dikoordinatori Dinkes kabupaten/kota se-Kaltara di wilayah yang rawan perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti. Selain itu, Dinkes Kaltara juga memberikan dukungan lewat pemberian bubuk abate ke setiap kabupaten/kota. Sejauh ini, sudah 1.200 botol bubuk abate disebar ke seluruh kabupaten/kota.

Fogging memang tidak selalu harus dilakukan. Sebab, fogging hanya berfungsi membunuh nyamuk dewasa. Untuk pembasmian jentik sendiri, harus dilakukan oleh masyarakat secara langsung, beber Usman.

Sebagai informasi, untuk melakukan pencegahan dini, Dinkes Kaltara dalam waktu dekat akan melakukan rapat pembentukan tim gerak cepat penanganan DBD. Selain itu, dalam waktu dekat Dinkes Kaltara akan mendatangkan alat Rapid Diagnostik Test (RDT), dimana alat tersebut digunakan untuk mendiagnosa secara cepat DBD.(humas)

Tahun Ini UNBK Digelar Lebih Awal

ADVERTORIAL, BERANDA, TEKNOLOGI

Tanjung Selor–Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) bagi Siswa ditingkat SMA/SMK tahun ini, bakal digelar lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya.

Bertepatan dengan agenda Pemilu serentak dan memasuki bulan Ramadan menjadi pertimbangan dimajukannya pelaksanaan ujian 2019.

Berkaitan dengan itu, Irianto Lambrie meminta kepada pihak sekolah untuk menyiapkan lebih awal. Begitu pun kepada anak-anak, para siswa yang akan mengikuti ujian, agar giat belajar, siapkan mental dan fisik.

“Jangan jadikan Ujian Nasional sebagai beban, ikuti dengan rileks dan harus optimis bisa,” Kata Irianto Lambrie, Selasa (29/1/19).

Sebagai informasi, UN jenjang SMA dan SMK di Kaltara pada 2019 ini sudah 100 persen dengan sistem UNBK (ujian nasional berbasis computer).

Sementara untuk jenjang SMP atau MTs tahun ini sudah mencapai 71,3 persen UNBK. Meningkat dari tahun lalu, yang baru 52 persen. (**/Humas Permprov Kaltara).