Latest Posts

2014-2018, Realisasi Investasi di Kaltara Capai Rp 16,65 Triliun

NUNUKAN

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Kepala BKPM RI Thomas T Lembong

:

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berdasarkan data yang diperoleh dari National Single Window for Investment (NSWI) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pada periode 2014 hingga 2018 (memasuki awal 2019), menunjukkan angka yang positif. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai USD 703.704.000 (Rp 9,85 triliun, untuk nilai kurs sekitar Rp 14.000 per USD), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 6.814.911.100.000 atau sekitar Rp 6,8 triliun. Sehingga ditotal nilai investasi yang terealisasi di Kaltara sejak 2014-2018 sebesar Rp 16,65 triliun.

Dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, dari data itu diketahui bahwa untuk PMA, sektor investasi yang paling dominan berasal dari bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Di sektor ini, tercatat ada 76 proyek. Disusul sektor industri makanan dengan 70 proyek. Lalu, sektor listrik, gas dan air dengan 49 proyek. Sementara sektor pertambangan sendiri, hanya 16 proyek dengan nilai investasi USD 1.946,3 ribu.

Sedangkan di PMDN, investasi paling dominan berasal dari sektor perdagangan dan reparasi dengan 72 proyek, senilai USD 643.739,2 juta. “Sektor investasi memang menjadi prioritas untuk dapat direalisasikan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, geliat investasi di sejumlah bidang menjadi perhatian. Utamanya, investasi bidang kelistrikan, industri dan lainnya. Ini akan menjadi penopang pembangunan Kaltara kedepan,” kata Gubernur, baru-baru ini.

Secara total, lanjutnya, realisasi investasi PMA tercatat ada 245 proyek, sementara PMDN ada 229 proyek. “Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara terus memacu munculnya investasi pada setiap sektor potensial yang ada. Kalau dilihat dari NSWI BKPM tersebut, pada PMA yang realisasi investasinya belum maksimal adalah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Juga sektor perikanan. Sedangkan di PMDN, yang perlu dipacu, adalah investasi di sektor industri lainnya, industri karet dan plastik juga sektor kehutanan,” paparnya.

Dilihat dari nilai realisasi yang terinput pada NSWI BKPM, pada PMA sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi nilainya mencapai USD 18.067,1 ribu untuk 1 proyek; dan sektor perikanan, 1 proyek senilai USD 0,0 ribu. Sedangkan di PMDN, untuk sektor industri karet dan plastik nilainya mencapai USD 141,0 juta untuk 1 proyek; sektor kehutanan USD 5.340,3 juta, dan sektor industri lainnya USD 980,0 juta. “Pada input data NSWI, untuk PMA ada 12 sektor yang menjadi andalan. Sedangkan, PMDN ada 15 sektor yang masih menggeliat. 6/2/19 (humas)

Pemprov Fokus Penyiapan Lahan untuk PLBN

BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat menindaklanjuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019, tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan menyiapkan lahan yang nantinya digunakan untuk pembangunan PLBN di perbatasan Kaltara.

Berdasarkan informasi dari Biro Pengelola Perbatasan Negara (PNN) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, kesiapan lahan untuk pembangunan PLBN yang ada di Long Midang, Kecamatan Krayan dari total kebutuhan lahan seluas 18,01 hektare, telah tersedia lahan seluas 13 hektare yang merupakan hibah dari masyarakat setempat. Sedangkan untuk PLBN yang ada di Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau dari total luas lahan yang dibutuhkan seluas 3 hektare, telah terpenuhi semua yang juga merupakan hibah dari masyarakat.

Selain dua PLBN Terpadu tersebut, dua PLBN Terpadu lain, yakni di Long Labang, Lumbis Ogong dan Sei Nyamuk, Sebatik, Nunukan juga sudah hampir selesai dilakukan pembebasan. “Untuk PLBN Long Labang, dari total kebutuhan lahan seluas 4,5 hektare, lahannya sudah ada siap. Merupakan hibah dari masyarakat. Sementara PLBN yang berada di Kecamatan Sebatik Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk, dari total kebutuhan lahan seluas 3 hektare, telah tersedia lahan seluas 1,1 hektare milik pemerintah daerah (Pemda) Nunukan. Sisanya masih dalam proses, ungkap Samuel ST Padan, kepala Biro PPN Setprov Kaltara.

Samuel mengatakan, terkait dengan kesiapan lahan, untuk yang di Sungai Nyamuk, sesuai hasil kunjungan kerja Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ke Pulau Sebatik belum lama ini, Gubernur telah memerintahkan melalui Biro Perbatasan Provinsi agar menyiapkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memfasilitasi sebuah rapat koordinasi di pusat terkait percepatan pembebasan lahan PLBN Terpadu Sei Nyamuk, yang berada di Nunukan.
Untuk lahan yang ada di PLBN tersebut, sudah kita bebaskan lahan seluas 1,1 hektare milik pemda, dan perlu dibebaskan lagi seluas 1,9 hektare lahan milik masyarakat, jelas Samuel.

Dirinya berharap, dengan terbitnya Inpres sekaligus dengan kesiapan lahan yang sudah ada, semakin mempercepat terwujudnya PLBN Terpadu di Kaltara. Seperti kita ketahui, terbangunnya PLBN Terpadu sangat diharapkan sejak lama oleh masyarakat, utamanya warga kita yang berada di Perbatasan. Tak hanya dari sisi keamanan dan kedaulatan negara, dibangunnya PLBN juga akan menumbuhkan ekonomi di perbatasan Kaltara. (humas)

Pembudidaya Rumput Laut Diminta Patuhi Aturan Batas Negara

BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengimbau kepada seluruh pembudidaya perikanan maupun sumber daya laut lainnya, untuk tidak melanggar jalur transportasi laut, bahkan hingga melewati batas negara di wilayah perairan.

Imbauan ini disampaikan kepala DKP Kaltara H Amir Bakry, setelah beberapa waktu lalu beberapa pembudidaya rumput laut dari Kabupaten Nunukan tertangkap oleh pihak kepolisian Negara Malaysia meski akhirnya dibebaskan kembali, sesuai dengan hasil putusan mahkamah Tawau, Sabah, Malaysia. Sejurus dengan itu, putusan lainnya adalah kegiatan tersebut sudah tidak dibenarkan, dan harus sudah dibersihkan pada 21 Februari mendatang.

Dijelaskan Amir, sejatinya DKP Kaltara telah mensosialisasikan mengenai batas negara di wilayah perairan Kaltara, khususnya Nunukan. Kami juga telah memasang buoy untuk menetapkan batas budidaya rumput laut dan batas negara Indonesia-Malaysia, kata Amir di ruang kerjanya, Senin (4/2).

Di samping itu, DKP juga tengah mengupayakan sejumlah saran yang disampaikan pembudidaya agar aktivitas mereka lebih aman dan memenuhi aturan yang berlaku. Yakni, meningkatkan pengawasan dalam mewujudkan penataan perizinan budidaya perikanan. Juga mengupayakan terwujudnya memorandum of understanding (MoU) dengan jabatan perikanan Tawau, Sabah, Malaysia terkait pengelolaan wilayah perairan simpang tiga Tawau, Sabah, Malaysia. Pemprov Kaltara akan mengupayakan hal tersebut, mengingat daerah perairan tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi bagi budidaya rumput laut. Selain itu, jaraknya relatif dekat dengan Nunukan, tutur H Amir.

Untuk sementara ini, H Amir berharap kepada seluruh pembudidaya rumput laut di Nunukan untuk mematuhi batas negara di wilayah perairan tersebut. Harapannya, kejadian serupa takkan terulang lagi.(humas)

Mudahkan Data Peserta Didik, NIK dan NISN akan Diintegrasikan

BERANDA, TEKNOLOGI

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com– Untuk mendukung kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 nanti, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, melakukan integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan data kependudukan. Hal ini sesuai kesepakatan bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Diretorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan itu, disimpilkan mulai tahun ajaran 2019/2020, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak hanya untuk kepentingan PPDB, dengan integrasi data ini, semua siswa/peserta didik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA akan terdata, baik dari aspek data kependudukan termasuk perpindahan, prestasi dan bakat-bakatnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Utara (Kaltara) Samuel Parangan yang didampingi Sekretaris Disdukcapil Sumaji menyatakan, integrasi data kependudukan dengan Dapodik merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama Mendikbud dengan Mendagri terkait pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Elektronik dalam lingkup tugas Kemendikbud. Informasi terakhir saat ini sudah melakukan MoU (Memorandum of Understanding). Untuk teknisnya nanti kita akan menunggu perintah dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, kata Samuel.

Berdasarkan informasi yang diterima, Samuel mengatakan Kemendikbud sudah mengambil link kepada Dirjen Dukcapil langsung online, sehingga nantinya untuk mendapatkan data, Disdikbud tinggal menyesuaikan saja NISN dengan NIK-nya. Teknisnya nanti dari Kemendikbud mengambil semua data kependudukan kepada Dirjen kependudukan. Itu langsung tersebar ke kabupaten kota. Sehingga Disdikbud daerah tidak lagi ke Disdukcapil di daerah, tinggal menyesuaikan saja, jelasnya.
Samuel menambahkan, NIK wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Bahkan anak baru lahir pun harus terdaftar di Disdukcapil untuk memiliki NIK. “NIK diberikan pertama kali setelah itu diberikan akta lahir, maka itu lah yang berkembang menjadi KIA, KTP, imbuh Samuel.

“Karena Ijasah juga semuanya didasari dari NIK dan Akta kelahiran. Kalau ada masyarakat khususnya bagi siswa belum memiliki data sama sekali atau belum terdata, harus segera mendaftarkan data dirinya di Disdukcapil Kabupaten kota, imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kaltara Teguh Heri Sutanto menjelaskan, pengintegrasian Dapodik dengan data kependudukan itu bertujuan untuk mendukung program pendidikan seperti wajib belajar 12 tahun, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan sistem pendidikan lainnya yang berbasis zonasi.

“Nanti seluruh siswa tidak lagi memakai NISN, cukup dengan NIK. Karena Kemendikbud dan Disdukcapil akan mengintegrasikan antara data pokok pendidikan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil, kata Teguh saat dikonfirmasi terpisah.(humas)

Ada Audit BPK, Gubernur Larang Kepala OPD Keluar Daerah

BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadwalkan mulai Rabu (6/2) besok akan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap penggunaan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada 2018.

Berkaitan dengan ini, Gubernur Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro untuk tidak keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung. Kalau misalkan ada undangan kegiatan di luar daerah, untuk sementara bisa diwakilkan atau mendelegasikan staf, kata Irianto.

Disampaikan, pemeriksaan ini sangat penting. Untuk itu, semua kepala OPD maupun biro wajib di tempat. Termasuk staf-staf yang diperlukan.

Gubernur juga menginstruksikan kepada kepala OPD, untuk segera menyiapkan laporan keuangan tahun 2018. Termasuk mempersiapkan dasar-dasar dalam penggunaan anggaran tersebut, seperti Peraturan Gubernur (Pergub), Undang-Undang (UU) dan dokumen administratif pendukung lainnya.

Kalau dipersiapkan dari sekarang, minimal kita tidak akan kesulitan ketika dokumen yang diminta telah disiapkan, ujar Irianto. Gubernur menginstruksikan kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) untuk mengkoordinasikan secara intensif kepada kepala OPD guna dipersiapkan dokumen yang diperlukan.

Tidak hanya itu, Irianto juga meminta agar kepala OPD kooperatif selama pemeriksaan berlangsung. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, PPTK dan bendahara juga harus kooperatif, kata Irianto. Selain pimpinan OPD dan biro, kepada Inspektorat Provinsi diminta untuk melakukan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung.

Lanjutnya, hal ini untuk memperlancar pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK RI perwakilan Kaltara nanti. Gubernur berpesan, jangan sampai karena laporan keuangan atau data yang dibutuhkan BPK tidak lengkap berpegaruh pada opini BPK nantinya.

Sementara berkaitan penghitungan keuangan, dan laporan-laporan lainnya, Irianto menginginkan agar seluruh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara bekerja dengan rapi.

Begitu pun dengan pajak. Sebab, rekapitulasi pajak juga tidak luput dari pemeriksaan BPK RI. Karena itu, jangan sampai ada pajak yang tidak disetor, sebab dokumen tersebut sangat mendukung pemeriksaan, ulas Irianto.

Seperti diketahui, hasil pemeriksaan ini akan berpengaruh kepada opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Pemprov Kaltara sendiri, sejak 2015 (hasil LKPD 2014) mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, empat tahun berturut-turut hingga 2018. Harapannya, pada tahun ini Kaltara kembali meraih opini yang sama.

Irianto menyebutkan, pemeriksaan ini akan menjadi standar bagi kepala OPD selaku KPA, apakah sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tentu jika terdapat temuan yang tidak bisa ditolerir, akan sanksi tegas menanti, baik administrasi maupun sanksi tegas. Ini bisa jadi standar bagi kompetensi kepala OPD selaku KPA. Jika bekerja tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan ada evaluasi, ucap Irianto.

Imbauan agar kepala OPD dan Biro tidak keluar daerah selama pemeriksaan juga ditegaskan oleh Sekprov Kaltara H Suriansyah saat memimpin apel Senin (4/2) pagi kemarin. Sesuai informasi yang saya terima, mulai Rabu (6/2) tim audit dari BPK akan datang melakukan pemeriksaan di lingkup Pemprov Kaltara. Kami minta kepala OPD sebagai KPA, tetap berada di tempat, kata Sekprov.

Persiapan pemeriksaan itu, ditindaklanjuti dengan rapat di lingkup OPD Ruang Rapat Lt 1 Kantor Gubernur. H Suriansyah mengungkapkan, kesiapan pemeriksaan untuk tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya.

Karena itu, Sekprov mengimbau agar seluruh OPD menyiapkan kelengkapan administrasi yang akan diaudit oleh BPK. Sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar. Kita berharap tahun ini bisa mendapatkan kembali opini WTP, tuntas H Suriansyah.(humas)