Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Program Respons Kaltara (ResKal) yan merupakan gagasan bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltar) kembali digelar. Di edisi ke-42 ini, mengangkat topik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Dr H Sigit Muryono sebagai narasumber, dengan didampingi Ketua Panitia PPDB Kaltara, Joko Suprapto.

Ulasan detail mengenai teknis pelaksanaan PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat di wilayah Kaltara dibahas lugas pada ResKal di Kedai 99 Tanjung Selor itu.

Diungkapkan Sigit, setiap tahun sistem PPDB selalu dilakukan perbaikan. Hal ini mengingat pelaksanaan PPDB bersifat dinamis. Seperti tahun sebelumnya, pada 2019 ini, PPDB masih menggunakan sistem zonasi.

Aturan ini mengacu dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. “Bersekolah adalah hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk keluarga kurang mampu. Sekaligus, bagian dari upaya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang dilanjutkan Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Sigit.

Sistem zonasi dilakukan, dengan tujuan untuk lebih menekankan pemerataan kualitas pendidikan. “Tujuan dari sistem zonasi ini, pertama, menjamin layanan akses bagi siswa, kemudian mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya negeri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sigit, sistem zonasi ini dinilai dapat meningkatkan prasarana sekolah ataupun peningkatan tenaga pendidikan.

“Melalui sistem zonasi akan mempermudah dalam menganalisis perhitungan guru, serta membantu pemerintah dan pemda dengan memberikan informasi yang berupa sasaran, baik prasarana sekolah maupun peningkatan tenaga pendidikan,” lanjut Sigit.

Dibeberkan, penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA/SMK sederajat tahun ini, dimulai 24 Juni 2019. Pengumuman hasil PPDB pada 29 Juni 2019. “Sama halnya tahun lalu, pada PPDB tahun ini kita juga memberikan prioritas untuk bisa diterima bagi warga kurang mampu. Hanya saja, bedanya tahun ini tidak berlaku dengan menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu). Syaratnya dengan menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau PKH atau sejenisnya. Bagi yang memiliki kartu itu langsung diterima. Dengan catatan sesuai zonasi di mana mereka berada,” ucap Sigit.

Metode penerimaan menggunakan jalur online dan offline. Untuk SMA pelaksana PPDB online di Kabupaten Bulungan sebanyak 9 sekolah, Tarakan 3 sekolah, Nunukan 6 sekolah, Malinau 3 sekolah, dan Tana Tidung 2 sekolah. Lalu, untuk SMK yang melaksanakan PPDB online 14 sekolah se-Kaltara. Sedangkan untuk SMA pelaksanaan PPDB offline di Bulungan 1 sekolah, Nunukan 4 sekolah, Malinau 13 sekolah, dan Tana Tidung 1 sekolah. Untuk SMK, hanya 3 sekolah se-Kaltara. “Untuk kuota PPDB seluruhnya bagi SMA di Kaltara, 6.084 siswa. Sedangkan untuk SMK 4.145 siswa,” papar Sigit.

Ditegaskannya, seluruh lulusan SMP dan sederajat di Kaltara dapat tertampung di SMA, SMK dan sederajat yang ada. “Harus dipahami juga bahwa tak semuanya dapat bersekolah di SMA atau SMK negeri, namun sedianya dapat bersekolah di satuan pendidikan swasta. Sebab, secara kualitas, sekolah swasta tidak kalah dengan negeri. Jadi, orangtua patut memahami dan diberi pemahaman soal ini,” urai Sigit.

Untuk zonasi per sekolah, Disdikbud Kaltara secara detail telah merilisnya melalui website resminya. Masyarakat juga bisa melihat melalui website resmi Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara, yaitu di http://humas.kaltaraprov.go.id. (humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Setelah sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menetapkan salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), yaitu Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Si Pelandukilat) masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kaltara pun mempersiapkan materi untuk tahapan presentasi dan wawancara. “Ini (presentasi dan wawancara) merupakan tahapan untuk bisa lolos atau tidak ke Top 40 Inovasi. Kita optimis, bisa lolos,” kata Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan melalui Sumadji, Sekretaris Disdukcapil Kaltara, Rabu (12/6).

Diungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan penyempurnaan proposal dan persiapan tahap presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP di Jakarta. Sumadji menjelaskan, pemberian penghargaan dari Kemenpan-RB ini, merupakan strategi dalam menumbuhkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas, guna mendukung kebijakan reformasi birokrasi.

Dikatakan, sebelumnya ada sebanyak 3.156 inovasi diajukan oleh 331 instansi pemerintah telah terekam dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari itu, setelah dilakukan seleksi terpilihlah Top 99 yang lolos ke seleksi berikutnya. Termasuk di dalamnya inovasi dari Pemprov Kaltara. “Setelah dilakukan seleksi administrasi dan penilaian proposal, kemudian tim panel independen berdasarkan rapat pleno memilih program inovasi yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik,” jelas Sumadji.

Dari 99 Inovasi ini, imbuhnya, kembali akan diseleksi untuk menentukan Top 40 Inovasi Pelayanan merupakan inovasi yang dikategorikan terpuji. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang terdiri dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik. “Seperti pada 2018, daerah yang inovasinya masuk Top 40 Inovasi, oleh pemerintah pusat diberikan Dana Insentif Daerah (DID). Untuk tahun ini, kita belum tahu reward apa yang akan diberikan. Yang jelas, kita berupaya dan optimis bisa masuk,” kata Sumadji.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inovasi yang dilakukan oleh jajaran Pemprov Kaltara masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dalam KIPP Tahun 2019. Dari 4 Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan Pemprov Kaltara, program Inovasi jemput bola yang dinamai (Si Pelandukilat) masuk dalam 99 inovasi terbaik nasional itu.

Sesuai pengumuman resmi yang diunggah di laman resmi Kementerian PANRB (menpan.go.id). Yaitu pada Pengumuman Nomor: B/163/PP.00.05/2019, tentang Top 99 Inovasi Pelayanan KIPP 2019, ada 19 inovasi di lingkup kementerian, 5 pada Lembaga negara. Kemudian 12 inovasi terbaik di 8 pemerintahan provinsi, 41 tingkat kabupaten, 21 pemerintahan kota, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Khusus di tingkat provinsi, ada 8 provinsi yang masuk dalam nominasi itu. Beberapa provinsi ada yang inovasinya lebih dari dua masuk. Yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kalimantan, ada dua provinsi yang dapat. Yaitu Kaltim dan Kaltara, dengan inovasi pelayanan publik Si Pelandukilat oleh Disdukcapil Kaltara, untuk kategori Pelayanan Publik Responsif Gender.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Gagal mendapatkan direksi yang akan memimpin dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan seleksi. Sama hal pada seleksi pertama tahun lalu, kali ini bakal dicari direksi untuk 2 BUMD yang sudah dibentuk Pemprov Kaltara. Yakni, PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara Rohadi mengungkapkan, seleksi kedua untuk pengisian jabatan direksi BUMD dibuka untuk umum sejak 11 Juni 2019.

Dikatakan, seleksi kembali dilakukan, karena pada seleksi pertama tahun lalu, sesuai hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi, belum ada bakal calon Direksi yang memenuhi kualifikasi perekrutan sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. “Untuk seleksi yang kedua sudah kita umumkan. Berdasarkan surat pengumuman Nomor 002/PS/VI/2019 tentang Seleksi Calon Direksi BUMD Provinsi Kaltara, seleksi terbuka dilaksanakan mulai tanggal 11 juni dan berakhir pada 25 juni 2019,” ujar Rohadi.

Seleksi calon direksi ini, katanya, diperkirakan memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Mulai dari penjaringan bakal calon hingga penetapan calon terpilih. Namun, ditargetkan awal Agustus 2019 mendatang, calon direksi BUMD di Kaltara sudah ditetapkan. “Untuk jadwalnya masih tentatif,” tandasnya.

Pada seleksi terbuka kali ini, lanjut Rohadi, sebanyak 2 direksi BUMD dibutuhkan. Masing-masing, 1 direksi untuk mengisi jabatan direktur PT Benuanta Kaltara Jaya dan 1 direktur PT Migas Kaltara Jaya.

Sementara untuk jabatan calon komisaris dua BUMD itu, sebutnya, dari hasil hasil seleksi tahun lalu, sudah terpilih 2 orang. Keduanya telah dinyatakan lolos seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan. “Proses selanjutnya yakni wawancara. Kita targetkan sesi wawancara calon Komisaris itu berbarengan dengan sesi wawancara untuk calon Direksi BUMD. Jika sesuai jadwal, akan kita lakukan pada 22 Juli 2019 mendatang,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan seleksi ini, setiap perkembangan informasi seleksi mulai dari persyaratan umum calon direksi, dokumen persyaratan, ketentuan pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal seleksi hingga dokumen kelengkapan calon direksi (Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup) akan disampaikan melalui website resmi Pemprov Kaltara (https://www.kaltaraprov.go.id) dan website resmi Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara (htpps://biroekonomi.kaltaraprov.go.id). “Seleksi ini dilakukan secara terbuka. Dan, tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Siapa saja yang ingin ikut silakan. Tentunya dengan syarat-syarat seperti yang kita sampaikan dalam pengumuman,” tutup Rohadi.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Sebagai salah satu upaya pemerintah membuka keterisolasian wilayah, adalah dengan membangun jalan. Seperti yang dilakukan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah kini tengah membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat.

Jalan dari Malinau hingga Krayan (Kabupaten Nunukan) salah satunya. Pembangunan jalan ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang disampaikan langsung oleh Gubernur Dr H Irianto Lambrie dalam beberapa kali kesempatan pertemuan nasional. Termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

“Alhamdulillah, usulan itu (jalan Malinau – Krayan) diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sudah 85 persen yang terbuka jalannya. Insya Allah, tahun ini jalan Malinau – Krayan sudah terhubung dan bisa fungsional,” kata Gubernur.

Diungkapkan, jalan Malinau – Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah. Akhir tahun lalu, Gubernur secara langsung telah meninjau langsung progres yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga melalui BPJN XII tersebut. Meski belum bisa dilalui, hingga kini progress pembangunan terus berjalan.

Gubernur mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, maupun BPJN XII Balikpapan, saat ini jalur tersebut sudah tembus, dan tinggal dilakukan pembenahan untuk fungsional. “Kalau ke Krayan (dari Malinau) sudah tembus secara pekerjaan, hanya saja untuk fungsional perlu dibenahi. Saat ini persentase sudah sekitar 85 persen. Jadi tinggal diselesaikan sekitar 15 persen lagi, untuk fungsionalnya,” kata Irianto.

Sesuai progres yang diinformasikan kepadanya, akhir 2019 ini, ditargetkan sudah bisa fungsional. Pemprov sendiri akan terus mendesak kementerian agar pekerjaan sesuai target, sehingga masyarakat perbatasan bisa mulai merasakan dampaknya.

“Kita selalu dan akan menagih terus kepada Kementerian PUPR, khususnya di Bina Marga untuk akhir tahun 2019 ini bisa fungsional. Itu yang kita harapkan, karena janjinya Kementerian PUPR kan fungsional tahun ini,” tegasnya.

Direncanakan, ketika sudah fungsional, akan di lakukan uji coba dengan melakukan perjalanan offroad. Namun belum bisa dipastikan, apakah menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. “Apakah nanti sudah fungsional akan kita nilai dengan cara melakukan offroad,” sebut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna.

Tak hanya sepenuhnya dianggarkan dari pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Kaltara, lanjutnya, juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut. Yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi. Dengan demikian, jalan koridor yang dibangun, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kecamatan. “Sudah ada memang ruas jalan-jalan provinsi yang membentuk dan konektivitaskan kecamatan-kecamatan di sana (perbatasan). Dan ada juga kantong-kantong ekonomi dibuat,” imbuh Suheriyatna.

Melihat kondisi topografisnya, membangun jalan ke perbatasan hingga fungsional, menurutnya, memiliki banyak tantangan. “Makanya minimal harus fungsional dulu. Tapi bukan fungsional saja kemudian sudah selesai dan tidak ada anggaran lagi. Secara bertahap akan terus berlanjut. Jadi tetap ada anggarannya, untuk diturunkan gunungnya, dibuat jembatannya, dan diaspal, kemudian dibuat tikungan yang layak. Termasuk daerah yang tadinya banjir dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi memang begitu biasanya kerja-kerja PU (bertahap),” lanjutnya.

Sementara itu, informasi lain dari BPJN XII Balikpapan menyebutkan, total panjang jalan perbatasan yang akan dibangun oleh pemerintah sekitar 962,91 kilometer (Km). Hingga kini, sudah 821,86 Km jalan yang telah terbuka dan menyisahkan 141,05 Km yang belum terbuka (masih hutan).

“Jalan yang sudah terhubung memang masih didominasi oleh jalan tanah, namun sudah ada juga beberapa segmen yang telah beraspal,” kata Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere.

Secara garis besar, imbuhnya, pembangunan jalan di perbatasan dibagi atas 2 ruas. Yakni, ruas Jalan Paralel Perbatasan yang menghubungkan Long Boh hingga Malinau, dan ruas Jalan Akses Perbatasan yang menghubungkan Malinau hingga Long Midang dan Mansalong sampai di Tau Lumbis, Nunukan.

Kemudian, ruas jalan paralel perbatasan sendiri, terdiri dari 3 ruas utama. Yaitu Ruas jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang, Long Nawang-Long Pujungan, dan Ruas jalan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau, dengan total panjang ketiga ruas jalan ini yaitu 603,91 km.

“Kondisi tahun 2018 akhir sudah 4,00 km yang berupa agregat, 483,61 km berupa jalan tanah yang bisa dilewati namun di beberapa segmen jalan sulit dilewati saat musim hujan, dan sisanya 114,00 km belum terbuka (kondisi hutan),” ungkapnya.

Sedang jalan akses perbatasan, sebutnya,  dibagi dalam 3 ruas jalan ruas. Antara lain, ruas jalan Malinau hingga Long Semamu, Long Semamu menuju Long Bawan hingga Long Midang, dan ruas jalan Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang ruas jalan ini yaitu 359,00 Km. “Akhir tahun 2018 tercatat sepanjang 212,24 km masih berupa jalan tanah, 33,25 km sudah beraspal dalam kondisi beragam, dan 27,05 km sisanya masih belum terbuka (kondisi hutan),” imbuh Refly.

Diungkapkan pada 2019 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 719.617.450.000 untuk melanjutkan kegiatan penyelanggaraan jalan perbatasan di Kaltara.  Terdiri dari pembangunan jalan dan pemeliharaannya, serta pembangunan jembatan.(humas)

Berandankrinews.com – TANJUNG SELOR – Gagasan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membangun Toko Indonesia di Sebatik, Nunukan mulai ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkaitnya. Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM), kini telah menyiapkan tahap perencanaan untuk pembangunan toko di perbatasan negara itu.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara Hartono mengungkapkan, realisasi pembangunan Toko Indonesia di Sebatik, tepatnya di Kecamatan Sebatik Timur direncanakan pada 2020 mendatang. Tahun ini dimulai dengan tahap perencanaan.

“Tahun ini kita baru akan membuat perencanaannya. Setelah itu nanti, selanjutnya akan dibangun fisiknya. Soal berapa nilai anggaran yang dibutuhkan, bagaimana gambaran fisik bangunannya, nanti baru bisa diketahui setelah dari hasil perencanaan yang dilakukan oleh pihak Konsultan,“ kata Hartono. Secara teknis, lanjutnya, perencanaan hingga pembangunannya nanti dilakukan oleh OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-Perkim) Kaltara.

Diungkapkan, rencana pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Sebatik merupakan gagasan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie. Setelah sebelumnya, gagasan serupa sudah terealisasi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. “Mengenai lahannya  untuk Toko Indonesia di Sebatik Timur itu sudah ada. Merupakan lahan hibah dari masyarakat, luas lahannya setengah hektare,” ungkapnya.

Hartono menerangkan, pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan negara, digagas Gubernur Irianto, karena melihat disparitas harga di wilayah perbatasan yang tinggi. Di samping juga, karena ketergantungan masyarakat di daerah itu dengan produk-produk dari Luar Negeri.

“Tujuannya, selain dapat menstabilkan harga barang di wilayah perbatasan, adanya Toko Indonesia di wilayah perbatasan ini juga dapat menaikkan martabat bangsa. Yaitu dapat memicu kesadaran untuk bela negara, melalui cinta kepada produk dalam negeri,“ tegas Hartono.

Sebelumnya, Toko Indonesia pertama telah dibangun di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Dibangun sejak 2017, Toko Indonesia di Krayan ditargetkan selesai pada 2019 ini.

“Tahun ini melalui APBD dianggarkan Rp 8,5 miliar itu untuk pemasangan elektrikal, sanitasi, pemasangan ACP (Allimunium Composite Panel), eksterior, landscape, pemasangan plafon termasuk pekerjaan interior bangunan toko,” kata Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna.

Diuraikan, pembangunan Toko Indonesia di Krayan dilakukan secara bertahap. Pada 2017 melalui APBD Provinsi dianggarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk dilakukan pengerjaan struktur pada bangunan. “Kemudian pada 2018, dilanjutkan pembangunan Toko Indonesia tahap II. Pada tahap itu, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp4 miliar juga melalui APBD provinsi,” ungkanya.

BANGUN PASAR MODERN

Masih dalam hal perdagangan, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara Hartono mengatakan, selain membangun Toko Indonesia di perbatasan, Pemprov Kaltara juga membangun pasar modern. Salah satunya di Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. “Pembangunan pasar modern ini sudah berjaan, ditargetkan juga tahun ini sudah selesai. Pasar ini berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektare,” katanya.

Pasar yang berada di jalan poros trans Kalimantan ini, akan dibangun dengan konsep pasar modern. Di mana di dalamnya, meliputi ada pasar kering dan pasar basah. “Juga ada rukonya. Ini lebih bagus dari pasar biasa, karena namanya pasar modern,“ imbuh Hartono.(humas)