Jakarta – Sekelompok organisasi masa (Ormas) yang tergabung dalam Mujahid 212 ‘ Selamatkan NKRI’ menggelar aksi masa berupa long march dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Saat ini, massa aksi masih berkumpul di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat di sekitar Patung Arjuna Wiwaha.

Diatas mobil Komando, beberapa aktivis dalam aksi tersebut bergantian menyampaikan orasi  diantaranya meminta kepada Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Presiden RI.

Salah satu orator mengatakan, selama Jokowi memimpin negeri, ia tak mampu membawa rakyat menuju kesejahteraan. Selain itu, Jokowi menurut salah satu Orator hanya menciptakan rezim yang gemar mengkriminalisasi Ulama.

Menurut salah satu orator, tuntutan agar Jokowi mundur tak hanya harapan para Mujahid 212 semata, melainkan harapan banyak masyarakat Indonesia.

Selain menuntut Jokowi mundur dari jabatanya, mereka juga menolak RUU KUHP. DPR ,menurut mereka juga tak bertindak benar dengan mengesahkan berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) yang tak jelas dan tak berpihak bagi masyarakat Indonesia.

“Siap melawan? Kita lawan segala produk RUU yang tak jelas,” kata orator.

Dari pantauan, Jalan Medan Merdeka Utara depan Istana Kepresidenan sudah ditutup sejak pagi tadi. Begitupun dengan Jalan Medan Merdeka Barat di depan Patung Arjuna Wiwaha sudah ditutup dan dijaga ketat aparat. Sealin itu, nampak separator dipasang melintang.

Aparat gabungan kepolisian dan TNI sudah berjaga ketat dan mengalihkan kendaraan bermotor untuk melalui jalan lain. Praktis, akses depan Istana Kepresidenan tidak dapat dilalui.

Masa yang datang terdiri dari berbagai eleman mulai Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), FPI, dan ormas-ormas Islam lainnya  Mereka membawa berbagai atribut seperti bendera berisi kalimat tauhid, spanduk, hingga poster berisi tuntutan kepada pemerintah. (eddysantry)

Jakarta – Melalui utasi pejabat kepolisian itu tercantum dalam surat telegram nomor ST/2569/IX/KEP/2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Brigjen Pol Iriyanto dari jabatan sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, Iriyanto akan menempati jabatan baru sebagai Irwil III Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Sementara untuk memimpin Polda Sulawesi Tenggara, Tito mempercayakanya kepada Brigjen Pol Merdisyam.

Saat disinggung apakah pencopotan Iriyanto tersebut akibat imbas dari meninggalnya 2 Mahasiswa saat unjuk rasa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pergantian kedudukan di kepolisian wajar terjadi. Menurutnya hal itu dilakukan untuk penyegaran.

“Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi polri sebagai tour of duty dan tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2019).

Namun pergantian jabatan tersebut juga menjadi pembicaraan public bahwa pergantian jabatan Kapolda Sultra dilakukan tak lama setelah terjadi penembakan terhadap 2 mahasiswa yang berunjuk rasa di dekat Gedung DPRD Sultra.

Sebelumnya diberitakan dua Mahasiswa Randy (21) dari Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Yusuf Kardawi dari Teknik Sipil dikabarkan meninggal saat mengikuti aksi unjuk rasa. Immawan Randy meninggal akibat luka tembak di dada sebelah kanan selebar 5 sentimeter dengan kedalaman 10 sentimeter

Sedeangkan Yusuf meninggal setelah sebelumnya sempat dirawat di RSU Bahteramas. Yusuf mengalami benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar empat sampai lima sentimeter.

Terkait peristiwa tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa tersebut. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya mendapati laporan dari Kapolri bahwa Immawan Randi meninggal karena luka tembak. Sementara Yusuf Kardawi meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit.

“Innalillahi wainnailaihi rajiun. Saya atas nama pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam dan berbela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Ananda Randi dan Ananda Yusuf Kardawi,” ungkap Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa sejak awal ia telah meminta Kapolri agar jajarannya tidak bertindak represif saat mengamankan unjuki rasa. Dan karena sebelumnya Kapolri telah menyatakan bahwa anggotanya tak ada yang membawa senjata api, maka Presiden memerintahkan Kapolri segera melakukan infestigasi terkait meninggalnya 2 Mahasiswa tersebut.

“Saya juga sudah sejak awal kemarin saya ulangi lagi kepada Kapolri juga agar jajarannya tidak bertindak represif dan saya perintahkan juga agar menginvestigasi seluruh jajarannya. Yang disampaikan kepada Kapolri kepada saya tidak ada perintah apapun dalam rangka demo ini membawa senjata, jadi ini akan ada investigasi lebih lanjut,” tandas Presiden. (eddysantry)

Jakarta – Jumat 27 Septembar 2019, secara resmi  Yasonna H. Laoly mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yasonna mengundurkan diri karena ia akan segera dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, Yasonna dipastikan terpilih sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan (Dapil)  Sumatera Utara I.

Yasona mengungkapkan, dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada tersebut, dirinya mengajukan pengunduran sebagai menteri terhitung 1 Oktober 2019. Pengunduran dirinya, ungkap Yasonna, juga sebagai ketaatanya terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“ Dalam pasal tersebut, seorang menteri tak boleh rangkap jabatan,” ujar Yasonna , Jumat (27/9/2019).

Dalam surat tersebut, Yasonna juga menyampaikan terimakasihnya kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena dirinya telah diberi kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai salah satu Menteri Kabinet Kerja.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta dukungan selama saya menjabat,” tulis Yasonna dalam suratnya. (eddysantry)

Jakarta – Irjen Rudolf Alberth Rodja dicopot dari jabatanya sebagai Kapolda Papua. Selain Irjen Rudolf, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mencopot  Irjen Widodo Eko Prihastopo dari jabatanya sebagai Kapolda Riau.

Mutasi jabatan kepolisian itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 tertanggal Jumat 27 September 2019. Surat itu ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri.

Tito menunjuk Irjen. Pol. Drs. Paulus Waterpauw untuk menggantikan Irjen Rudolf dan Irjen Agung Setya Imam Effendi sebagai Kapolda Riau yang baru untuk menggantikan Irjen Widodo

Diketahui Irjen Pol Waterpauw sebelumnya mmenjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri sedangkan Irjen Agung Setya Imam Effendi  sebelunya tercatat sebagai Pati Baintelkam di Badan Intelijen Negara (BIN).

Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolda Papua, Irjen Rudolf Alberth Rodja akan menempati jabatanya sebagai Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri sementara Irjen Widodo Eko Prihastopo setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolda Riau, ia akan bertugas sebagai Pati Baintelkam dan ditugasi di Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketika disinggung apakah pencopotan Irjen Rudolf dari jabatan Kapolda Papua terkait kerusuhan akibat unjuk rasa yang belakangan terjadi serta pencopotan Irjen Widodo dari jabatan Kapolda Riau terkait Karhutla, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pergantian jabatan itu merupakan hal yang biasa.

“Ya betul (perombakan jabatan). Mutasi dalam organisasi Polri hal yang biasa dalam rangka tour of duty dan area, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dan dalam rangka binkar (pembinaan karir),”ujar Dedi, Jumat (27/9/2019) malam. (eddysantry)