Jakarta – Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantaan Timur, Panitia Khusus Ibu Kota di DPR tengah  melakukan kajian. Berbagai pihak dari pemerintah dan masukan berbagai pihak telah diterima.

Anggota Panitia Khusus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa  kajian telah rampung dan pandangan setiap fraksi telah diambil. Jawaban tim adalah menjawab rekomendasi surat Presiden yang ingin memindahkan Ibu Kota.

“Senin akan dibacakan di Paripurna. Dan PKS menolak (Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ),” ujar Mardani , Sabtu (27/9/2019).

Diketahui, ada delapan poin yang mendasari PKS mengambil sikap menolak perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Kedelapan poin itu sebagai berikut :

Pertama, rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 baru dalam bentuk konsep rencana teknokratik. Artinya, RPJMN 2020-2024 ini belum menjadi dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk peraturan presiden.

Kedua, dokumen kajian yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas terkait penentuan lokasi masih dangkal dan sempit. Dangkal karena data dan kajian yang disajikan tidak memuat hitungan dan kalkulasi secara detail serta analisis mendalam berdasarkan berbagai teori. Sempit karena perspektif yang lebih mengemuka adalah dari sisi ekonomi. Dari perspektif politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan tidak banyak disinggung.

Ketiga, persoalan sumber daya manusia para aparatur negara (ASN) akan ikut terdampak. Kemungkinan besar 1 juta di antaranya harus ikut pindah ke ibu kota baru. Itu tentunya kemungkinan besar akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan, seperti hunian, sekolah, dan rumah sakit.

Keempat, biaya perpindahan Ibu Kota yang tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah mengklaim biaya perpindahan Ibu Kota mencapai Rp466 triliun dan hanya 19 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, hal tersebut tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara

Kelima, dari aspek distribusi produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2018, sebagian besar di Jawa terutama di DKI menyumbang 17,3 persen dan Kalimantan Timur hanya sekitar 4,26 persen. Pola demikian sudah terjadi sejak lama. Pemerintah Ibu Kota Negara baru sulit untuk menyeimbangkan kontribusi per provinsi karena stimulan ekonominya berbeda.

Keenam, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Timur di dalamnya, selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta ha. Kalimantan Timur sendiri menyumbang 12,6 juta ha (31 persen). Walaupun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan ibukota ini adalah kota hutan seperti di London, PKS memandang belum ada konsep utuh yang ditawarkan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Ketujuh, soal alasan pemerintah yang menyebut Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi Ibu Kota mengingat banyaknya masalah perkotaan seperti kemacetan, polusi udara, banjir, dan sampah.

PKS mengusulkan agar selain ada kajian dan kebijakan teknis pemindahan Ibu Kota, Pemerintah juga harus membuat membuat kebijakan strategis nasional untuk penyelesaian masalah perkotaan DKI Jakarta yang disusun bersama daerah setempat, para akademisi, dan aliansi masyarakat.

Kedelapan, dari sisi pertahanan pemerintah perlu mempertimbangkan posisi Kalimantan Timur yang berdekatan secara geografis dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) karena sedang menjadi perairan sengketa antara China dengan lima negara Asia lainnya. Perairan ini juga merupakan arena persaingan global antara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya. (eddysantry)

Ambon – Hingga saat ini, korban jiwa yang meninggal akibat dampak Gempa magnitudo 6,5 skala richter yang mengguncang Kota Ambon, Maluku pada Kamis 26 September 2019 lalu mencapai 23 orang. Sementara sekitar 15 ribu jiwa masih berada di pengungsian.

“Korban meninggal tertinggi diidentifikasi di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 14 orang. BPBD Provinsi Maluku mencatat pada Kamis (26/9), pukul 21.53 WIT, total korban meninggal sebanyak 23 orang,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Jumat (27/9/2019).

Terkait bealasan ribu jiwa yang masih mengungsi, Agus menyebut warga mengungsi sebagai antisipasi gempa susulan yang bisa merusak tempat tinggal mereka. Selain itu, Agus juga mengatakan ada ratusan korban luka yang tersebar di beberapa lokasi. Antara lain, 100 orang di Desa Liang, 5 di Ambon, dan 1 di Desa Waisama.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo, didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, sudah mengunjungi lokasi yang terdampak gempa di Ambon. Doni memastikan penanganan darurat berjalan baik.

Diketahui, Gempa bermagnitudo 6,8 yang dimutakhirkan datanya menjadi 6,5 mengguncang Ambon, Maluku pada Kamis pagi, 26 September 2019. BMKG mencatat gempa itu terjadi sekitar pukul 06.46 WIB atau 08.46 WIT.

Lokasi pusat gempa berada pada koordinat 3.38 LS dan 128.43 BT, tepatnya sekitar 40 kilometer arah timur laut Ambon atau di daratan pulau itu. Sumber gempa berkedalaman 10 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

Guncangan gempa terasa berskala  V MMI di Ambon dan Kairatu, juga  di Paso dan Banda berskala II-III MMI dan Banda II MMI. Sekitar sejam kemudian muncul gempa bermagnitudo 5,6 pada pukul 7.39 WIB atau 9.39 WIT.

Terkait gempa di Ambon tersebut, Presiden Joko Widodo selain menegaskan akan segera memberikan bantuan, ia juga memerintahkan TNI/Polri, Kementerian Sosial hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar sigap turun tangan menangani para korban.

“Saya menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan duka cita yang mendalam atas gempa yang di Ambon, yang menimpa saudara-saudara kita di Ambon dan kemarin sudah saya perintahkan kepada Kepala BNPN Jenderal Doni di sana juga kepada TNI Polri dan kepada Menteri Sosial bergerak ke lapangan di tempat terjadinya gempa untuk membantu saudara-saudara kita yang di Ambon. Kepada korban yang meninggal saya tadi sampaikan ke Menteri Sosial untuk memberikan santunan dan untuk yang luka-luka perawatannya akan ditanggung pemerintah” jelas Presiden. (eddysantry).

Jakarta – Aksi long march dari beberapa kelompok ormas yang tergabung dalam Mujahid 212 ‘Selamatkan NKRI’ di Jakarta hari ini berlangsung damai. Berbagai tuntutan mereka serukan diantaranya menolak RUU KUHP hingga tuntutan agar Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatanya sebagai Presiden RI.

Berbagai tuntutan mereka serukan baik lewat orasi maupun spanduk serta poster yang mereka bawa. Salah satu spandung yang mereka bentangkan berbunyi “Amanat TAP MPR RI No 6/Tahun 2000 Presiden Tak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur”.

Tak ayal, spanduk tersebut mendapat respon dari berbagai pihak terutama netizen.  Akun @pradewitch umpamanya, ia mengatakan bahwa bunyi spanduk tersebut salah tujuan karena menurutnya Amanat Tap MPR RI No 6/Tahun 2006 bukan terkait pengunduran diri Presiden melainkan tentang berpisahnya Polri yang sebelumnyaa bergabung dengan TNI.

Akun @Afiffah_via juga melontarkan kritikan yang sama. Menurut Via, seharusnya sebelum aksi dilakukan, tulisan dan ungkapan pada poster apalagi spanduk harus diperjelas.

“Dalam sebuah aksi, selain orasi, spanduk dan poster adalah alat menyampaikan pendapat. Lha ini gimana kalau pendapatnya saja sudah salah?,” ujarnya

Salah satu peserta aksi yang tak mau disebutkan namanya saat  dikonfirmasi dilapangan enggan menanggapi perihal kritikan di jagad maya tersebut. Ia hanya katakan bahwa Jokowi harus mundur karena telah mengkriminalisasi Ulama.

“ Jokowi harus mundur. Rezim ini telah menjadi kepanjangan dari neolib dan liberal. Rezim ini juga telah mengkriminalisasi Ulama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, aski long march Mujahid 212 ‘ Selamatkan NKRI’ diikuti berbagai organsisasi keagamaan seperti PA 212, FPI dan ormas lainya. Selain menuntut Jokowi mundur dari jabatan Presiden, mereka juga menolak RUU KUHP yang dianggap bertentangan dengan kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Panitia Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI, Edy Mulyadi, menegaskan bahwa umat Islam ingin ikut serta dalam arus pengubahan. Ia pun meminta umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk ikut dalam Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI.

“Kita ingin memberikan kontribusi maksimal untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih baik bagi NKRI yang berdaulat, yang kokoh dan berdaulat. Bagi NKRI yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,”ujarnya. (irwan/brd)