Latest Posts

KIPI Kaltara Dilecut Penuhi Kriteria Evaluasi Penilaian

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – DALAM melakukan evaluasi penilaian kawasan industri (KI) dalam proyek strategis nasional (PSN), ada sejumlah kriteria ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Yakni, kriteria dasar, kriteria strategis dan kriteria operasional. Dituturkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, kriteria dasar itu meliputi kesesuaian rencana pengembangan KI dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan atau rencana strategis (Renstra), kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), mendapatkan dukungan dan komitmen yang sudah dilakukan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) Khusus. “Di kriteria dasar ini, rencana pengembangan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning-Mangkupadi atau KIPI Kaltara sudah memenuhinya. Bahkan, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi masuk kedalam Perpres No. 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” kata Irianto.

Kriteria selanjutnya, adalah kriteria strategis. Disini, rencana pengembangan KI harus memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, kedaulatan nasional dan pemerataan ekonomi. Selain itu, harus ada keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur, dan berperan dalam distribusi proyek secara regional.

Kriteria terakhir, adalah kriteria operasional. Dituturkan Irianto, KI harus memiliki pengelola KI baik secara kelembagaan, perjanjian kerja sama dan kemampuan finansial. Juga harus memiliki perjanjian kerja sama antara pengelola KI dan calon tenant yang akan beroperasi. Selanjutnya, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk memfasilitasi KI sesuai dengan indikasi program dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota terkait. “Untuk proposal proyeknya harus memiliki studi kelayakan yang berkualitas, dokumen perencanaan pembangunan KI, izin lokasi, izin lingkungan. Tak itu saja, penguasaan lahan pun harus sudah clean and clear minimal 50 hektare dalam satu hamparan oleh pengelola KI,” papar Gubernur. Lebih jauh lagi, didalam KI harus ada pembangunan sarana dan prasarana dasar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) sudah diperoleh di akhir 2019.

Menilik setiap kriteria tersebut, maka KIPI Kaltara berstatus KI yang tidak ada kegiatan. “Saat ini memang belum ada kegiatan, karena masih berprogres. Namun, kami yakin KIPI Kaltara akan segera beroperasi dalam jangka waktu tak terlalu lama lagi. Setiap pihak, pun bergerak cepat mengatasi permasalahan yang terjadi. Utamanya, soal perizinan, lahan dan infrastruktur yang dibutuhkan,” beber Irianto.

Dilaporkan Gubernur, salah satu upaya percepatan itu, adalah dengan penyediaan infrastruktur penunjang KIPI Kaltara. “Untuk mendukung KIPI Kaltara telah ditetapkan sebagai PSN, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan program atau kegiatan pendukung pembangunan sarana penunjang seperti perencanaan pelabuhan, perencanaan air baku, perencanaan kawasan, pembangunan jalan dan jembatan menuju KIPI tersebu. Semuanya direalisasikan sejak 2015 hingga 2018 menggunakan dana APBD Provinsi Kaltara dengan total nilai sebesar Rp. 210.534.476.600. Selain itu, untuk pembangunan jalan dan jembatan menuju KIPI Kaltara dari 2015 hingga 2018 juga menggunakan DAK dengan total nilai sebesar Rp 33.603.408.000,” papar Gubernur.

Sedangkan soal tata ruang, Pemkab Bulungan telah melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dengan RTR Provinsi Kaltara, dengan luasan lahan KIPI yang ditetapkan seluas 10.100 ha. “Untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ada 2 hal yang dilakukan. Yakni, Pemprov Kaltara untuk PSN KIPI, dan oleh Kementerian ATR/BPN untuk kawasan pemukiman dan sepadan Pantai Tanah Kuning Mangkupadi,” tutup Irianto.(humas)

Pemprov Pacu Percepatan Legalitas Lokasi dan Pengelola KI Segera Himpun Data dan Laporkan Progres Rutin Setiap Bulan

ADVERTORIAL, BERANDA

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna mempercepat proses legalitas lokasi dan pengelola kawasan industri (KI). Selain itu, Pemprov juga akan memberikan laporan secara rutin dan berkala setiap bulan untuk melaporkan perkembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

Laporan tersebut, seperti disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie akan dihimpun dari laporan perkembangan seluruh investor yang berminat secara rutin, sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Di samping itu, sesuai laporan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara Risdianto, berdasarkan hasil rapat evaluasi progres pembangunan KI proyek strategis nasional (PSN) di ruang rapat sekretariat Kebijakan Satu Peta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta pada Selasa (2/9) lalu, juga dibahas mengenai tata ruang.

“Dari laporan DPMPTSP, saat ini RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bulungan telah melakukan penyesuaian dengan RTRW Provinsi. Di mana luasan lahan KIPI yang telah ditetapkan seluas 10.100 hektare. Sementara, untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yakni dari provinsi PSN KIPI dan oleh Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk kawasan permukiman dan sepadan pantai Tanah Kuning-Mangkupadi. Kini kedua RDTR tersebut, progresnya sudah pada laporan pendahuluan,” jelas Irianto.

Hal lain yang disinggung, lanjutnya, adalah, kelengkapan data. “Kemenko Ekonomi menilai masih ada data yang belum update. Jadi, seperti yang disebutkan sebelumnya Pemprov akan memberikan laporan secara rutin dan berkala setiap bulan. Dalam hal ini, Tim Percepatan Pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi akan meminta laporan perkembangan dari seluruh investor yang berminat secara rutin,” urai Gubernur.

Dibeberkan juga, saat ini ada beberapa perusahaan yang telah memiliki izin lokasi efektif melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Dan, ada pula yang telah memproses pembebasan lahan, diantaranya PT Kayan Patria Propertindo, PT Adidaya Suprakencana, dan PT Indonesia Strategis Industri. “Dalam berinvestasi, Pemprov Kaltara memberikan kesempatan dan peluang yang sama terhadap seluruh investor yang berminat berinvestasi di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Baik itu sebagai pengelola maupun penyewa,” tuturnya.

Irianto juga menyampaikan bahwa guna mendukung KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi yang telah ditetapkan sebagai PSN, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan baik program maupun kegiatan pendukung pembangunan sarana penunjang seperti jalan dan jembatan akses menuju KIPI. “Sejak 2015 hingga 2018 menggunakan APBD Provinsi Kaltara dikucurkan anggaran sebesar Rp 210.534.476.600. Selain dari APBD, juga dialokasikan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) total nilai sebesar Rp 33.603.408.000. Semuanya untuk pembangunan sarana penunjang KIPI,” papar Irianto.

Sementara itu, kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto mengabarkan, pada rapat di Kemenko Perekonomian tersebut dijelaskan bahwa KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan KI lainnya, khususnya terkait badan pengelola kawasan KIPI yang akan dikelola oleh lebih dari satu pengelola atau investor. “Progres terkini, KIPI Kaltara dalam proses penyelesaian izin lokasi, pembebasan lahan, persiapan pembangunan infrastruktur dan lainnya. Selain itu yang perlu diketahui bahwa pembangunan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi tidak bisa lepas dan terintegrasi nantinya dengan rencana pembangunan PLTA beberapa sungai di Kaltara,” kata Risdianto di ruang kerjanya, Kamis (5/9).

Guna diketahui, rapat di Kemenko Perekonomian itu dipimpin oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi (PRKSE) Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Dodi S Riyadi.(humas)

Pemprov Fokus Normalisasi Aliran Sungai Selor dan Buaya

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR – Pada Senin (10/9) nanti, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sanusi akan menggelar pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, unsur masyarakat, komunitas pecinta lingkungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, terkait upaya pembersihan atau normalisasi aliran Sungai Selor dan Sungai Buaya, Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan.

Diungkapkan Sanusi, hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada saat membuka program Gerakan Indonesia Bersih dengan fokus pembersihan Eceng Gondok di aliran Sungai Selor dan Sungai Buaya, Selasa (3/9) lalu.

“Bersama pihak yang terkait, kita akan membahas tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya,” kata Sanusi yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/9). Bukan itu saja, seperti disampaikan Gubernur sebelumnya, memanfaatkan momen tersebut juga akan dibentuk satuan tugas (Satgas) normalisasi aliran Sungai Selor dan Sungai Buaya.

“Tim juga akan menginventarisasi kendala dan permasalahan yang mungkin ditemui pada saat kegiatan dilaksanakan nantinya. Termasuk, inventarisir kebutuhan dan penyediaan sarana pendukung kegiatan, seperti penggunaan alat berat dan lainnya,” jelasnya.

Sanusi mengaku, tidak menutup kemungkinan akan dialokasikan anggaran untuk normalisasi aliran Sungai Selor dan Sungai Buaya. Ini, lantaran permasalahan yang dialami kedua sungai tersebut, tak hanya sumbatan aliran akibat pertumbuhan luar biasa Eceng Gondok tapi juga terjadinya pendangkalan.

“Ke depan, apabila untuk kegiatan normalisasi aliran Sungai Selor dan Sungai Buaya ini dirasakan berat untuk ditopang oleh Pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara, usulan pengerjaannya dapat menggunakan APBN. Usulan tersebut tentu saja harus melalui rapat teknis dan mendapat persetujuan Gubernur Kaltara,” pungkas Sanusi.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat membuka Gerakan Indonesia Bersih dengan fokus pembersihan Eceng Gondok di aliran Sungai Selor dan Sungai Buaya, Gubernur memerintahkan kepada jajaran Pemprov Kaltara untuk membentuk Satgas normalisasi Sungai Selor dan Sungai Buaya, di bawah koordinasi Asisten I Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara.

“Saya minta, khususnya kepada jajaran Pemprov Kaltara untuk membuat jadwal rutin setiap sepekan atau sebulan sekali agenda pembersihan sungai ini.

Saya juga menugaskan Asisten I untuk segera mengelar rapat bersama pihak terkait, termasuk komunitas yang menginisiasi kegiatan ini dan membentuk satgas normalisasi Sungai Selor dan Sungai Buaya,” ucap Gubernur ketika itu.

Selain dukungan kebijakan dan sumber daya manusia, Pemprov juga akan menopang kegiatan normalisasi Sungai Selor dan Sungai Buaya untuk penyediaan peralatan yang dibutuhkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sebagai informasi, pada kegiatan kemarin hadir Direktur Pembinaan Masyarakat (Bimas) Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara Kombes Pol. M Yamin Sumitra, dan lainnya. Peserta kegiatan sendiri, berasal dari perwakilan OPD di Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan, TNI/Polri dan masyarakat setempat. (humas)

DPW PBB Kaltara Jagokan Nardi Aziz Sebagai Calon Alternatif di Pilkada 2020

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Pilkada serentak memang baru akan dilaksanakan September 2020 mendatang.

Namun begitu, sejumlah nama sudah santer menjadi pembicaran publik di provinsi termuda se-Indonesia tersebut. Irianto Lambrie (Gubernur Kaltara), Abdul Hafid Ahmad (Mantan Bupati Nunukan 2 Periode) Jussuf SK (Mantan Walikota Tarakan) Ari Yusnita (Mantan Anggota DPR RI) Danni Iskandar (Mantan Ketua DPRD Nunukan), Udin Hianggio (Wakil Gubernur Kaltara), Joni Laing (Ketua DPD PDI P Kaltara) dan Yansen TP (Bupati Malinau) saat ini ramai disebut-sebut masyarakat Kaltara akan layak berkompetisi di Pillada mendatang.

Hampir semua Partai yang mempunyai keterwakilan di DPRD Provinsi Kaltara masing-masing nampak menjagokan kadernya tak terkecuali Partai Bulan Bintang.

Kendati hanya mampu mengirimkan 1 perwakilanya di Parlemen Provinsi, partai besutan Yusril Ihza Mahendra tersebut tak bisa dianggap remeh. Terbukti, dengan persaingan yang cukup keras pada Pileg 2019 lalu, PBB mampu meloloskan kadernya yakni Karel Sompoton melenggang ke ‘kursi’ anggota legislatif.

“Untuk Pilkada Provinsi 2020 mendatang, kita akan menawarkan ke publik kader kita yakni Nardi Aziz untuk menjadi calon alternatif diantara nama-nama yang sering disebutkan,” ujar Sekretaris DPW PBB Kaltara Imral Gusti kepada Pewarta, Jumat (6/9/2019).

Imral mengungkapakan, pihaknya menawarkan nama Nardi Azis bukan serta merta apalagi unsur kepentingan kelompok. Namun ia menegaskan telah melakukan kajian-kajian internal serta menjaring suara-suara di kalangan bawah masyarakat Kaltara.

Pernyataan Imral memang sangat beralasan. Pasalnya Nardi Aziz bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di wilayah perbatasan tersebut. Diketahui, Nardi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan dan didalam organisasi pun, suami Asni Hafid (Anggota DPD RI terpilih) itu tebilang sudah kenyang makan asam garam pergerakan.

Menurut Imral, Nardi Aziz bukan hanya sekedar politisi namun juga aset bagi Kalimamtan Utara. Ide-ide kemasyarakatan hingga kebangsaan pun menurut mantan aktivis Pro Demokrasi tersebut, Nardi Azis adalah sosok yang berfikiran maju dan progresif. Salah satu contoh, papar Imral, Nardi Azis adalah salah salah satu penggagas agar siswa sekolah mengenakan bet merah putih pada bajunya. “Pun begitu, sema berpulang pada masyarakat.

Sebagai masyarakat yang peduli pada kemajuan Kalimantan Utara atau Perbatasan pada umumnya, kami merasa terpanggil untuk turut serta mewarnai kanvas pembangunan Kaltara sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya. Eks Aktivis 90an tersebut juga mengungkapkan bahwa kader PBB akan berada pada posisi tegak lurus. Dalam artian, ungkap Imral, apa yang menjadi keputusan Partai akan diikuti hingga ke penggurus ranting.

Sehingga ia menegaskan, PBB akan solid apabila Nardi Aziz masuk dalam salah satu kandidat Cagub-Cawagub Kaltara nantinya. “Pasti. Kader PBB itu sami’na wa athoqna. Apalagi Nardi Aziz adlah Ketua DPC PBB Nunukan. Kita pastikan suara akan solid,” tandasnya.

Ketika disinggung terkait kepemimpinan Irianto Lambrie selama memimpin Kaltara, imral enggan berkomentar. Karena ia meyakini, masyarakat Kaltara kendati berada di Perbatasan, namun jiwa-jiwa kritis dan sikap obyektifnya tak kalah dengan masyarakat yang tinggal diperkotaan.

“Tidak dalam kapasitas kami mengomentari kepemimpinan beliau (Irianto). Masyarakat lebih dewasa kok sehingga saya yakin dapat menilai baik dan buruknya masa sekarang,” pungkas Imral.

Sedangkan Nardi Aziz sendiri belum bersedia berkomentar terkait wacana dari DPW tersebut. Sementara Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra juga belum membalas direct mesenger yang dikirimkan Pewarta. Namun terlepas dari hal tersebut, munculnya nama Nardi Aziz dalam bursa Pilkada Kaltara 2020 akan menambah perbedaharaan masyarakat Kaltara dalam memilih pemimpinya kedepan. (eddy.S)

Siswa Siswi MAN 1 Bone,Diminta Bermedsos Dengan Bijak

BERANDA, BERITA DAERAH

Watampone – Guna membentuk karakter yang berjiwa kepemimpinan dan cinta tanah air kepada generasi muda, Komandan Kodim 1407/Bone Letkol Inf Mustamin berikan pembekalan kepada Siswa Siswi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Watampone. Jumat 06/09/2019).

Dengan melalui Latihan Dasar Kepemimpinan Osis MAN 1 Bone Priode 2018/2019, Komandan Kodim 1407/Bone Letkol Inf. Mustamin berikan pembekalan dengan materi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air kepada 47 orang siswa Siswa calon pengurus OSIS MAN 1 Watampone di Aula Sekolah MAN 1 Watampone, jalan Jen. Sukawati Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Dalam kesempatan ini Kepala Sekolah MAN 1 Watampone Drs. Muslimin MM, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dandim 1407/Bone yang telah hadir di sekolah ini, tak lain untuk memberikan pembekalan ilmu Pengetahuan, dan bimbingan tentang ilmu kepemimpinan kepada Siswa Siswi yang sedang melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan.

Ditambahkan, kami dari pihak Sekolah sangat berbangga dan senag hati atas kehadiran Bapak Dandim. Besar harapan kami kepada bapak Dandim sekiranya dapat memberikan bimbingan kepada Siswa Siswi kami, ” Ucap Kepala Sekolah.

Ditempat yang sama, dihadapan Puluhan Siswa, Dandim1407/Bone Letkol Infanteri Mustamin, menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah dalam hal ini bapak kepala Sekolah dan pembina Osis, sudah memberikan waktu untuk memberikan sedikit pembekalan tentag ilmu dasar kepemimpinan kepada anak anak kita, dengan harapan para anak anak sekalin bisa menggantikan para pemimpin pemimpin kita akan datang untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dan yang paling penting kita bisa Membentuk anak anak ini menjadi Kader kader Pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, Penuh Dedikasi, dan berakhlak mulia.

Selanjutnya, Orang nomor satu di Kodim 1407/Bone, menyampaikan kepada anak anak Siswa bahwa tugas kalian adalah belajar, belajar dan belajar dengan sunggu sunggu, kalian harus konsentrasi dan fokus dalam mengikuti pelajaran untuk menempu pendidikan yang lebih tinggi dan harus fokus melihat kedepan dan mudah mudahan mampu merubah Dunia dalam hal yang baik.

“Hindari hal hal yang dapat merusak atau merugikan diri sendiri maupun keluarga, seperti halnya Medsos, saya minta kepada anak anak sekalian agar menggunakan Medsos dengan cara bijak, jagan sampai disalah gunakan, karena bukan sedikit genersi muda bangsa hancur masa depannya karena Medsos, jadi gunakanla medsos dengan semestinya secara bijak.

Kemudian ingat dan Kasihanila orang tua di rumah karena orang tua sudah melahirkan, membesarkan dan rela berkorban, bersusapaya mencari rezeki untuk membiayai anak anak sekalian untuk menempu pendidikan yang lebih tinggi. Begitu pula kita harus patuh kepada guru disekolah karena guru adalah pengganti orang tua disaat kita berada di lingkungan sekolah,”Harapannya.

Irwan N Raju