BERDASARKAN analisa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), ada 2 kabupaten yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program stunting. Yakni, Nunukan dengan lokus 10 desa, dan Malinau dengan lokus 14 desa. Dijelaskan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, di 2 kabupaten tersebut, ada 5 upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk konvergensi percepatan pencegahan stunting. Antara lain, perencanaan kegiatan pencegahan stunting dilakukan dengan berbasis data; intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; pemantauan secara terpadu dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan temuan dilapangan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif; sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan program dan kegiatan; hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perancangan dan penganggaran tahun berikutnya untuk penanggulangan stunting.

Mengapa penanganan stunting perlu mendapatkan perhatian khusus? Dijelaskan Irianto, salah satu penyebabnya adalah besarnya kerugian yang ditanggung akibat stunting lantaran naiknya pengeluaran pemerintah, terutama jaminan kesehatan nasional yang berhubungan dengan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes atapun gagal ginjal. “Selain itu, ketika dewasa, anak yang menderita stunting mudah mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan penyakit tidak menular. Stunting juga menghambat potensi transisi demografis Indonesia, dimana rasio penduduk usia tidak bekerja terhadap penduduk usia kerja menurun,” ungkap Gubernur.

Menilik hal tersebut, Pemprov Kaltara dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berkomitmen penuh menekan angka stunting di indonesia. “Ragam kegiatan yang berhubungan dengan penanganan stunting terwadahi dalam peraturan menteri desa terkait pemanfaatan dana desa. Pendekatan spesifik seperti memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali serta mendapat tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, pemantauan tumbuh kembang di Posyandu menjadi indikator yang diukur dalam kegiatan program generasi sehat dan cerdas yang berada di bawah naungan kementerian,” urai Irianto.

Pada tahun ini, Kaltara mendapatkan alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp 463.268.514.000 yang akan disalurkan kepada 4 kabupaten dengan 3 tahap pencairan. Adapun program yang telah dilaksanakan dari pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program stunting di Kaltara tahun ini, antara lain penahan tanah 127 unit, air bersih 482 unit, MCK 106 unit, poliklinik desa dan pos kesehatan desa 1 unit; PAUD, TK, sekolah 3 unit; Posyandu 6 unit; sumur 250 unit; dan

drainase 101.620 meter. “Dari 8 program kegiatan yang dialokasikan melalui Dana Desa itu, akan berdampak untuk pencegahan stunting yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi tersebut terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir namun stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun,” beber Gubernur.

Di sisi lain, pendekatan tidak langsung atau sensitif seperti penyediaan air bersih, fasiltas sanitasi serta layanan kesehatan pun tercakup lewat dana desa. dan diharapkan, desa menjadi ujung tombak dalam upaya pemerintah menekan angka stunting.(humas)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama salah satu peserta PEDA KTNA II Provinsi Kaltara tahun 2019, di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (9/9) pagi.

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada para camat dan kepala desa (Kades) untuk semakin serius memperhatikan kesehatan ibu dan anak (KIA). Tak hanya kesehatan fisik, tapi juga jiwa sang ibu hamil. Ini disampaikan Gubernur saat membuka rapat koordinasi (Rakor) program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) tahun 2019 dengan tema “peran dana desa dalam penanganan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Kaltara maju” di meeting room Swissbel-Hotel Tarakan, Minggu (8/9) malam.

Imbauan Irianto tersebut, berkaitan dengan upaya penanganan stunting. “Dengan memperhatikan KIA maka diharapkan dapat terlahir bayi yang sehat secara fisik juga kejiwaan. Dalam banyak pengalaman, ibu hamil yang mengalami psikis tertekan akan berpengaruh bayi yang akan dilahirkan. Salah satu dampaknya, adalah bayi yang lahir stunting,” jelas Gubernur.

Setelah dilahirkan, selama 1.000 hari kehidupannya, anak harus mendapatkan pengawasan dan perhatian lebih. “Jangan pernah menganggap enteng pendapat seorang anak. Dengan begitu, maka si anak akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, santun dan kreatif,” ucap Irianto.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencantumkan upaya tersebut kedalam Nawa Cita. Tepatnya, Nawa Cita ke-3 dan ke-5. Dimana pada Nawa Cita ke-3, adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Lalu, pada Nawa Cita ke-5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. “Dari itu, menurut saya, camat dan kades adalah pemimpin sesungguhnya. Utamanya, di lini terluar wilayah pemerintahan. Dengan memperkuat jajaran pemerintahan dibawah, maka yang diatas akan kuat. Begitupula sebaliknya. Dari itu, keberadaan camat dan kades harus diperkuat. Jika desa dan camat maju sejahtera maka negara akan maju dan sejahtera juga,” tutur Gubernur.

Upaya itu juga merupakan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Generasi Emas pada 2045. “Saat itu (tahun 2045, Red.) Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi. Apabila bonus itu dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi keuntungan bagi Indonesia, khususnya Kaltara. Namun, apabila terabaikan maka akan menjadi permasalahan baru bagi Indonesia,” urai Irianto.

Menilik hal tersebut, Gubernur menilai bahwa persoalan utama saat ini, adalah mengelola manusia itu sendiri. “Salah satu aspek penting dari pengelolaan manusia dari ekonomi dan sosial, PBB menyepakati pengukurannya melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikatornya terdiri dari 3 unsur. Salah satunya, faktor kesehatan. Disini, manusia sebelum lahir harus dikelola dengan baik, bahkan dalam perkawinan, dalam kandungan ibu, melahirkan dan selanjutnya. Ibu hamil harusnya mendapatkan perhatian khusus, guna memastikan kecerdasan anak yang dikandung dan dilahirkannya kelak,” ulas Gubernur.

Ancaman utama dalam pengelolaan manusia, menurut Irianto adalah stunting. “Salah satu upaya penanganannya, adalah dengan memanfaatkan dana desa. Dari itu, penting sekali dibangun kesadaran baru mulai di tingkat desa untuk membantu penanganan masalah stunting,” tutup Irianto.(humas)

TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat tidak henti-hentinya menaruh perhatiannya kepada Pemprov Kaltara. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) provinsi termuda ini mendapat bantuan program pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB).

Saat ditemui, Kepala Dinas Sosial Kaltara Heri Rudiyono mengungkapkan, dibentuknya KSB untuk menyiapkan masyarakat tangguh dalam mengurangi risiko bencana. “Tahun ini kami menunjuk Kabupaten Bulungan untuk menentukan lokasi mana saja yang akan dibentuk KSB. Kami juga menunggu surat permintaan pembentukan KSB dari Kabupaten Bulungan,”kata Heri.

Heri menjelaskan pembentukan KSB ini akan dipilih 2 hingga 3 desa untuk meminimalisir terjadinya bencana. “Karena KSB lebih banyak memfokuskan pada tahapan pra bencana, dimana didalamnya terdapat kegiatan mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana,” katanya.

Heri mengatakan secara kelembagaan KSB ini baru mencapai tingkat kecamatan dan desa, seperti tahun sebelumnya KSB yang sudah terbentuk di Kaltara sebanyak 6 KSB yakni Tarakan 2 KSB, Nunukan 2 KSB, Malinau 1 KSB, dan 1 KSB di Bulungan. “Untuk Tarakan KSB bencana kebakaran, Tahun lalu KSB dibentuk di Desa Lumbis, ada juga di Peso, dan Sembakung,” ungkap Heri.

Ia menuturkan, KSB ini mampu memberikan berkontribusi pada tahapan pra saat dan pasca bencana. Seperti pada saat bencana sudah dapat membantu pendistribusian bantuan kepada masyarakat sekitar. “Di KSB itu juga terdapat petugas bencana yang ditugaskan. Artinya tiap KSB terdapat 60 orang petugas dari masyarakat di desa itu sendiri. Di KSB itu nanti akan dilatih mulai dari penanggulangan bencana hingga penyaluran logistik, di KSB itu juga nanti akan kita buatkan gudang logsitik.  Instrukturnya dari Tagana, BPBD, hingga aparat terkait di KSB,” tuntasnya.(humas)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan perdana pimpinan sementara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi, antara Pemprov dan DPRD yang telah bermitra selama ini.

“Sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat diperlukan, khususnya dalam mempercepat pembangunan di provinsi termuda ini,”kata Irianto, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/9).

Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, berharap komunikasi yang intens antar kedua lembaga sedianya harus terus di jalin. Pasalnya, dalam sistem pemerintahan, DPRD sangat berperan penting dalam mengawal kebijakan. Khususnya, pada saat pelaksanaan, DPRD memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan.

Karena itu, Irianto kembali menegaskan sinergitas itu harus terus dilakukan. Apalagi dalam pelaksanaan good governance. Karena itu, kedua belah pihak harus saling menghargai. Boleh menyampaikan kritik, karena perbedaan pendapat hal yang biasa. Namun kritik harus sampaikan dengan baik, sesuai dengan norma. “Untuk itu lah, penting bagi kita untuk membaca dan memahami peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Terkait dengan Visi dan Misi Kaltara, gubernur mengatakan, selama 3 tahun lebih berjalan di era kepemimpinannya, capaian visi misi sudah cukup bagus. Ini dibuktikan dengan data-data dan pengakuan berupa penghargaan baik yang diberikan oleh lembaga independent maupun pemerintah pusat. Dalam hal pemerintahan yang bersih misalnya. Gubernur menegaskan, ini bisa dilihat dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah selama ini.

“Alhamdulillah, selama 5 tahun berturut-turut atau sejak awal pemerintahan Kaltara, kita selalu mendapatkan opini WTP dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Dan hasil ini bukan hanya dari eksekutif saja, tapi juga atas peran dukungan pihak DPRD,” kata Gubernur.

“Sementara dalam hal pembangunan infrastruktur, alhamdulillah atas sinergi dan dukungan dari pusat, infrastruktur di Kaltara juga terus membaik. Keberadaan bandara yang semakin representatif. Juga jalan sebagai sarama konektivitas yang juga kian membaik. Termasuk jalan di wilayah perbatasan yang terus dibangun,” sambungya. (humas)