Latest Posts

Paparkan Lima Inovasi Pemprov

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka implementasi Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) untuk membekali para peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII.

FGD yang digelar di Ballroom Hotel Luminor ini mengusung tema Inovasi Layanan Publik untuk Kaltara di Hati dalam Memperkuat Ketahanan Nasional, Rabu (15/6).

Dalam pertemuan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Disdukcapil, Dinkes, Bappeda & Litbang, RSUD dr. H. Jusuf SK, memaparkan mengenai inovasi layanan publik unggulan. Program unggulan itu bahkan telah diaplikasikan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Kaltara.

Di penghujung penutup pertemuan, Ketua tim SLISN Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr mengatakan, terdapat beberapa hal perlu menjadi perhatian peserta.

Pertama, perlu dukungan dari setiap unsur agar program unggulan daerah dapat berkembang dan menjadi contoh daerah lain.

Kedua, para peserta diharapkan dapat mampu berpikjir secara komprehensif, holistik dan integratif untuk kemajuan program tersebut. Ketiga, dari data dan informasi dari FGD pada hari ini dapat menjadi masukan bagi produk peserta.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, penanggap dan seluruh peserta yang hadir yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam kegiatan diskusi ini,” ujarnya.

Pertemuan yang dimulai sejak pukul 08.30 WITA ini menghasilkan rekomendasi yang disebut SMART (Sistemik, Management Orientation, Awareness, Rellebel, Target). Lima Inovasi tersebut meliputi Sipelanduk Kilat Smart, Tape-KU, Prolentera-KU, Pesona, dan Simas Jempol. (dkisp/*)

Wajib Pajak Diberikan Kelonggaran

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Wajib pajak (WP) diberikan kesempatan untuk melengkapi administrasi pajak yang belum terpenuhi. Di mana hal ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb dalam Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan wajib pajak prioritas.

PPS ini telah dibuka untuk masyarakat sejak 1 – 30 Juni 2022. Guna mendukung kegiatan sosialisasi tersebut, Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A. Paliwang SH, M.Hum hadir bersama dengan Bupati Syarwani, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Risdianto, di Kantor Bupati Bulungan, Rabu (15/6).

Gubernur menjelaskan, PPS merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.
Dimana hal itu meliputi dua aspek, yakni pembayaran pajak penghasilan dari pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta PPS.

Kemudian pajak penghasilan dari pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilapor dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020.

Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb, Mu’alif menjelaskan tiga keuntungan PPS. Yang pertama bagi WP yang sebelumnya sudah mengikuti program Tax Amnesty (Kebijakan I) maka atas harta yang belum atau kurang diungkap saat Tax Amnesty tidak akan dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Yang kedua, bagi WP Orang Pribadi yang belum mengungkapkan seluruh harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2020 (Kebijakan II) tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai dengan 2020 kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.

Kemudian yang ketiga, WP mendapatkan perlindungan atas data atau informasi yang diungkapkan. Data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan /atau penuntutan pidana terhadap WP.

“Per 14 Juni 2022, penerimaan dari PPS pada KPP Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan sebesar Rp96.905.466.446. Rinciannya dari program kebijakan pertama sebesar Rp83.664.916.773. Dari program kebijakan kedua sebesar Rp13.240.549.673. Tentunya hal ini sangat diperlukan dalam menambah penerimaan pajak yang pada saat ini penerimaan pajak netto untuk KPP Pratama Tanjung Redeb dan Tarakan sebesar Rp1,12 Triliun dari target yang ditentukan sebesar Rp2,248 Triliun,” jelasnya.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan KPP Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan hanya sebesar 49,83 persen. “Sehingga perlu adanya usaha yang lebih agar target tersebut dapat tercapai,” tegas Mu’alif. (*/dkisp)

SOA Penumpang Dialokasikan Rp 14 M

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menilai kebijakan subsidi ongkos angkut (SOA) dapat menekan disparitas harga di wilayah perbatasan dan pedalaman. Selain itu, juga dapat menjalankan misi kemanusiaan yang membantu warga hendak bepergian ke wilayah tersebut.

“Melalui program SOA barang, bisa menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah perbatasan dan pedalaman. Tidak hanya itu, melalui SOA penumpang kita juga bisa memudahkan masyarakat di wilayah perbatasan untuk bepergian dengan harga yang terjangkau,”terang Gubernur.

Tahun ini, Pemprov Kaltara kembali akan merealisasikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perbatasan tersebut. Pemprov mengalokasikan sebesar Rp 14 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kaltara. “Insya Allah tahun ini akan bergulir. Hanya saja ada sejumlah kendala. Namun itu, bukan halangan bagi kita, saya yakin ini segera terealisasi,”jelas Gubernur Selasa (14/6).

Terbatasnya penganggaran dengan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menyurutkan semangat Pemprov untuk melayani masyarakat di perbatasan. Gubernur mengungkapkan, akan berupaya menarik dana dari pusat yang belum disalurkan ke provinsi termuda ini.

“Kita berupaya untuk menarik beberapa dana dari pusat yang belum disalurkan ke Kaltara,”jelasnya.

Gubernur menuturkan, tahun lalu penerbangan penumpang bersubsidi tersebut terealisasi hampir 100 persen. Di mana program layanan tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Tidak hanya pada penumpang udara, kita juga memberikan layanan subsidi kepada masyarakat perbatasan yang menggunakan moda transportasi sungai,”jelasnya. Gubernur berharap, adanya program itu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di perbatasan maupun pedalaman dapat berjalan maksimal.

Dari laporan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, pemerintah membuka layanan penerbangan bersubsidi sebanyak 845 flight untuk alokasi APBD. Sedangkan untuk layanan subsidi penumpang transportasi sungai sebanyak 157 trip. Di mana total realisasi SOA yang bersumber dari APBD senilai Rp 13,4 miliar.

Sementara untuk realisasi SOA penumpang yang bersumber dari APBN sebanyak 2.806 flight. Lalu, realisasi SOA Perintis Kargo sebanyak 520 flight. Dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 39,9 miliar. “Semua ini terealisasi berkat upaya maksimal Pemprov Kaltara, pemerintah daerah setempat dan institusi lainnya yang terlibat. Termasuk, partisipasi aktif masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan,”beber Gubernur.

Tidak hanya kegiatan SOA penumpang. Pada tahun lalu SOA barang untuk masyarakat di perbatasan juga telah terealisasi 100 persen. Untuk diketahui, SOA Barang 2021 menjangkau sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan di Kaltara, meliputi Krayan, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Seimanggaris, Tulin Onsoi, dan Sebakis di Kabupaten Nunukan. Di Kabupaten Malinau menjangkau daerah seperti Mentarang Hulu, Sei Tubu, Long Sule, Pujungan dan Bahau Hulu.

“Berdasarkan laporan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Disperindagkop-UKM) Kaltara, kegiatan SOA Barang yang bersumber dari APBD pada tahun lalu telah terealisasi 100 persen,”jelas Gubernur.

Dianggarkannya program SOA barang oleh Pemprov Kaltara bertujuan untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di perbatasan. Pada program ini, Pemprov Kaltara mensubsidi biaya pengangkutan barang pokok strategis masyarakat ke daerah-daerah sasaran, baik melalui jalur sungai maupun udara dengan maskapai perintis. Dengan begitu, barang pokok yang disuplai akan tetap mengikuti harga distributor.

“Harganya akan terjangkau. Sama dengan harga di kota. Ini akan memudahkan masyarakat di pedalaman, di pelosok perbatasan mendapatkan barang kebutuhannya dengan harga yang murah,” sebutnya. Selain itu, program ini diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok yang berasal dari negara tetangga, Malaysia. (dkisp/*)

Polri Tetapkan 23 Anggota Khilafatul Muslimin Sebagai Tersangka

ADVERTORIAL, BERANDA




Jakarta – Berandankrinews.com Polri beserta Polda jajaran sejauh ini tercatat telah menetapkan 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka.

“Total sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/6).

Ramadhan merincikan, 23 tersangka itu diproses oleh beberapa Polda jajaran. Pertama, Polda Jawa Tengah (Jateng) sebanyak enam tersangka.

Kemudian, Polda Lampung lima tersangka, Selanjutnya, Polda Jawa Barat (Jabar) dengan lima tersangka.

“Lalu, Polda Jawa Timur (Jatim) dengan satu tersangka, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang tersangka” ujar Ramadhan.

Menurutnya, pengusutan kasus ini lantaran organisasi Khilafatul Muslimin tersebut diduga kuat hendak menyebarkan berita bohong serta mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

“Seperti kasus yang ditangani di Polda Jawa Tengah, kelompok ini melakukan kegiatan konvoi kendaraan roda dua dan melakukan penyebaran pamflet atau selebaran berupa maklumat serta nasihat dan imbauan,” ucap Ramadhan.

Penuhi Hak Pendidikan WBP, Pemda Nunukan Resmi Melaunching Program “Kejar Si Toga” Sekaligus Lapas Nunukan Teken MOU Dengan Dinas Pendidikan”

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Telah Resmi Melaunching Program “Kejar Si Toga” dan sekaligus Lapas Nunukan menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan terkait Pemenuhan Hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal pendidikan. Bertempat di aula Pengayoman Lapas Nunukan kegiatan berlangsung dengan lancar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan, I Wayan Nurasta Wibawa Menyambut hangat Pihak dari Dinas Pendidikan serta para tamu undangan yang hadir yakni Forkopimda dan para stakeholder yang ada di Kab.Nunukan.Selasa, (14/06/22)

Dalam hal ini Lapas Nunukan dan Dinas Pendidikan melaksanakan Kerja sama guna memfasilitasi hak pendidikan warga binaan. “Walaupun mereka menjadi warga binaan pemasyarakatan akan tetapi mereka tetap menjadi warga negara yang mempunyai hak yang sama”. Tegas Kalapas.

Kalapas Nunukan juga menyampaikan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan orang yang sedang menjalani masa hukuman dan dibina baik di Lapas/Rutan, Meskipun kegiatan dan aktivitas mereka dibatasi akan tetapi mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan orang pada umumnya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Kalapas pun juga berharap pengembangan PKBM di Lapas Nunukanini agar terus berjalan dengan baik. Terkait Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C ini yakni sebagai implementasi hasil Kerja sama Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Nunukan.

Senada dengan Kalapas, Kadisdikbud Nunukan, Akhmad, juga bertutur Melalui Penandatanganan perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Lapas nunukan ini guna memfasilitasi pemberian hak kepada warga binaan untuk mendapatkan pendidikan selama menjalani masa pidana dan berfokus kepada peserta didik yang terputus pendidikan formalnya”, jelasnya.

Dapat kami sampaikan bahwa Program Kejar Si Toga ini dapat kita jabarkan senagai Kelompok belajar dengan strategi tutor siaga yakni sebuah strategi layanan pendidikan non formal dengan metode tutor siaga/ tutor aktif berkunjung dimana saja warga belajar berada, kami juga berkomitmen untuk para tutor kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik, membimbing dan mengajar sampai dengan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan’’, tambahnya.

“Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan Nunukan yang bersedia bersama-sama memberikan pelayanan dan pemda ataupun negara hadir di lapas ini untuk memberikan jaminan pendidikan kepada mereka (warga binaan). Kami berharap sinergitas dapat terus terjalin dalam pemenuhan pemberian hak Pendidikan bagi warga binaan,” Pungkas Kalapas.

Humas Lapas Kelas IIB Nnk/aleck