TARAKAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang diinisiasi oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Jumat (7/10) lalu.

Acara dengan tema ‘Ekonomi Pulih Lebih Cepat, Pengusaha Bangkit Lebih Kuat’ ini berlangsung dari tanggal 7 Oktober 2022 hingga 8 Oktober 2022 serta juga dihadiri oleh Forkompimda Kaltara, Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat HIPMI Dr. Anggawira, M.M., M.H., beserta Mahasiswa/i di Kota Tarakan.

Gubernur melalui Sekprov Kaltara mengapresiasi acara yang dibuat oleh para pengusaha muda ini, serta berharap agar HIPMI Kaltara menjadi wadah yang kemudian melahirkan pengusaha – pengusaha muda baru yang menggerakan perekonomian Kaltara.

“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat untuk membuka dan meningkatkan peluang bisnis bagi teman – teman HIPMI. Sekaligus mengumpulkan aspirasi dari pengurus daerah serta mengkampanyekan kepada masyarakat tentang entrepreneurship dan memberikan kontribusi bagi perekonomian di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal pengusaha muda Kaltara sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan Provinsi ke-34 tersebut khususnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kaltara, yaitu pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tana Kuning yang pembangunannya sudah dimulai.

“Kita (Pemprov Kaltara) baru saja melakukan rapat dengan Kemenkomarves membahas PSN di Kaltara, KIPI dan sudah menyampaikan kita ingin bermitra dengan investor, tidak hanya pengusaha saja tetapi agar tenaga kerja kita dapat bekerja dalam pembangunan KIPI,” jelas Sekda.

Sehingga Pemprov Kaltara akan terus mengawal dokumen – dokumen yang dibuat oleh para investor KIPI Tana Kuning sehingga pengusaha dan anak – anak muda di Kaltara dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut. Akan tetapi Sekda juga mengingatkan agar pengusaha lokal juga dapat bersiap – siap menghadapi tantangan yang akan datang.

“Kami juga berharap kawan – kawan terus meningkatkan kompetensi SDM kita agar bisa bersaing dengan pekerja internasional, karena biasanya perusahaan nasional atau internasional itu meminta adanya sertifikasi, ini menjadi tantangan kita bersama,” tegasnya.

Untuk diketahui saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia adalah 3,74 persen dari jumlah penduduk, masih tertinggal dengan negara – negara di Asia Tenggara yang rasionya mencapai 4 persen, dan bahkan masih terpaut jauh dengan negara – negara maju yang rasio kewirausahaannya mencapai 12 persen hingga 14 persen.

Sehingga disinilah peran HIPMI menjadi penting, yaitu untuk mengkampanyekan kewirausahaan kepada anak – anak muda khususnya yang masih berada di bangku kuliah. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 ini mengalami kenaikan cukup pesat. Berdasarkan informasi Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kaltara, serapan APBD Kaltara tahun 2022 hingga akhir September sudah di atas 60 persen.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, juga terus berupaya agar realisasi terus meningkat. Terlebih lagi, ada kamajuan dibandingkan tahun 2021 lalu.

Di mana pada 2021 lalu, realisasi APBD hingga akhir triwulan III dan memasuki Triwulan IV masih di bawah 50 persen. Pada Triwulan IV tahun ini, realisasi APBD Kaltara sudah di atas 60 persen.

“Realisasi saat ini di atas 60 persen. Dan itu cukup cepat naiknya. Sebelumnya itu kan beberapa bulan lalu, apalagi di triwulan II belum capai 50 persen,” ungkapnya, Selasa (4/10).

Gubernur mengungkapkan realisasi APBD harus diperhatikan. Apalagi saat ini, sudah akhir triwulan ketiga dan awal triwulan IV. Untuk meningkatkan realisasi, seluruh sektor dan peluang dalam meningkatkan realisasi APBD harus dimaksimalkan.

“Ini kepercayaan kami dan sebagian besar 75 persen anggaran dari DBH (Dana Bagi Hasil). Jadi itu terkontrol. Jika realisasi ah bagus, maka dana transfer juga akan lancar,” jelasnya.

Ia memastikan realisasi sesuai dengan perencanaan. Secara kendala, tidak terlalu ada hal yang bersifat bisa menghambat.

“Jadi harus dipacu lagi. Jika lihat kondisi saat ini, realisasi cukup naik secara signifikan,” katanya.

Ritme realisasi APBD di triwulan IV, pada bulan November maupun Desember bisa mencapai 90 persen. Apalagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki strategi.

“Saya yakin bisa. Karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, realisasi di akhir melonjak naik. Dan itu biasa terjadi,” ujarnya.

Percepatan terhadap realisasi belanja pada APBD ini menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gubernur menuturkan realisasi belanja daerah sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Di sisa waktu yang ada, saya ingatkan kembali bekerja maksimal, kejar serapan belanja APBD,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa dalam APBD membeli produk dalam negeri.

“Kalau ada pengajuan APBD dari daerah, lampirannya harus dilihat apakah sudah mencantumkan rencana pembelian barang dalam negeri yang 40 persen. Kalau tidak ada akan ditolak Kemendagri,”jelasnya.

Penggunaan produk dalam negeri bakal membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pembelian barang dan jasa melalui e-Katalog dapat pula membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan.

Dikatakannya, ribuan item produk lokal UMKM akan dimasukkan ke dalam e-Katalog supaya mudah diakses untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.

“e-Katalog dapat mengantisipasi celah korupsi, mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM,”katanya. (dkisp)