Soroti Kebijakan dan Tata Kelola Anggaran di Nunukan, Mohd Ramdan : Perlu Pengawasan Secara Ketat

NUNUKAN – Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nunukan Mohd. Ramdan, SH ajukan program kerja yang dinilai dapat memberikan angin segar terhadap pola kebijakan di daerah pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Tahun 2022, Minggu 11/09/22

Ada beberapa point program disampaikan pada RAKERDA tersebut yang berlangsung di gedung graha pemuda KNPI Nunukan antaranya

 

Yang pertama adalah mendirikan Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM). Indikatornya adalah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan Bantuan Hukum. dengan adanya program ini melalui Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD KNPI Nunukan menggandeng salah satu lembaga Hukum atau kantor Hukum.

Kedua adalah penyuluhan Hukum. Indikatornya meningkatkan Kesadaran Hukum bagi masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menaati aturan hukum untuk menghadapi musim pemilu di tahun 2024 Di pemilihan Legislatif Maupun Kepala daerah.

Pada saat di adakan kegiatan penyuluhan Hukum nantinya Ketua Bidang Hukum Dan HAM DPD KNPI Nunukan Mohd. Ramdan, SH. akan menghimbau kepada Bapak dan Ibu ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk tetap menjaga netralitas.

 

 


Ketiga yaitu melaksanakan kajian hukum terkait isu-isu baik itu sifatnya nasional maupun lokal, Indikator nya adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran sebagai pertimbangan kepada penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah kabupaten Nunukan. Serta melakukan pengawasan terkait kebijakan maupun peersoalan anggaran itu sendiri karna melihat hampir 2 periode selalu saja defisit.

Kita selaku pemuda tidak boleh tinggal diam dan harus terjun langsung untuk ikut mengawasi pemerintah, Tutup Ramdan

 

*rendfbsym