Bupati Akui Dapat Teguran dari BPK
NUNUKAN – Hari ini adalah hari HUT Kabupaten Nunukan ke-20 tahun. Momen ini bersamaan dengan diresmikan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pasar Perbatasan (Paras) yang ada di Jalan Lingkar Nunukan, Sabtu (12/10/2019)
Dalam momen ini, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid membuka anggaran selama masa jabatannya. Dia mengaku tak bisa melakukan pembangunan diawal jabatannya, hal ini disebabkan kondisi anggaran Kabupaten Nunukan yang semakin menurun. “Tapi kita berharap kedepannya Nunukan bisa mejadi lebih maju lagi walaupun ada kendala terkait kurangnya dana APBD. Memang kita masih banyak kendala harus dibenahi dengan merosotnya anggaran APBD ini,” terangnya kepada awak media, Jumat (12/10/2019).
Saat ini, kata dia, regulasi dan keterbatasan keuangan Kabupaten Nunukan sudah tidak senormal dulu. “Kalau dulukan, bisa mencapai Rp19 trilun hingga Rp2 trilun, namun sekarang masih berkutat diangka Rp1,3 triliun. Itupun sudah gabung dengan Dana Alokasi khusus(DAK). Artinya, kalau mau jujur uang kita di Nunukan hanya Rp800 miliar. Tapi kita di Pemda berupaya semaksimal mungkin agar uang Rp800 miliar ini bisa tepat sasaran juga,” ungkapnya.
Dia mengatakan harus pahami dalam menyusun anggaran sudah ada kewajiban seperti 20 persen 20 persen di Pendidikan, 10 persen di Kesehatan dan 10 persen di dana desa. “Dan ini yang memang tidak dapat elakan. Artinya anggaran kita sudah tetap kesana. Disamping kita memenuhi yang wajib namun ada juga beban lain seperti visi dan misi bupati kan juga harus kita realisasikan, karena ini menjadi tanggungjawab kita kepada masyarakat,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, Laura juga mengatakan dengan jujur sudah mendapatkan teguran dari BPK. Sebab, kata dia, Analisis Jabatan (Anjab) sudah melebihi dari yang dibutuhkan. “Ini mungkin yang menjadi catatan penting bagi pemda. Jadi bagimana cara kami di Pemda ini ‘memutar otak’ mengatur agar anggaran-angaran itu bisa termanfaatkan lebih baik. Dan saya yakin itu sangat terasa sekali di masyarakat.
Ditambah lagi dengan beban APBD kepada honor yang semakin berat. Sebab, kata Luara, Nunukan sudah kelebihan honor kurang lebih 1.250 honor. “Makanya, Pemda mulai sekarang juga harus memikirkan untuk pekerja-pekerja honor. Kita harapkan mudah-mudahan kedepannya ada industri-industri masuk sehingga tenaga honor kita bisa alihkan ke mereka. Belum lagi, utang-utang kita kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan hingga saat ini. Nah, laporan terakhir dari tim anggaran Pemda Nunukan untuk tahun 2020 di KUA PPAS sudah kita usulkan dan itu minus lagi sekitar Rp26 miliar,” tutupnya.
Reporter, Irwan/Charles
