Dalam 100 hari kerja ini, mari kita melihat bagaimana urgensi terkait program kerja bupati dan wakil bupati terpilih dalam menyikapi isu-isu sosial di kabupaten Nunukan yang kini menjadi sorotan terkait berbagai problematika yang terjadi, hal ini sejalan dengan 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kab. Nunukan . Hingga hari ini banyaknya persoalan yang muncul menjadi bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan Kab. Nunukan yang akan terus menjadi hal yang perlu di selesaikan, mulai dari isu pendidikan, ekonomi, sosial, hingga permasalahan ekologis dan korporasi kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama di Kabupaten Nunukan.
Dalam Hal ini, kami dari Eksekutif Kabupaten – Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK -LMND) Nunukan menyoroti bagaimana pelaksanaan pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat bisa terjamin, selain itu, indikasi KKN yang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan sekarang, bagaimana komitmen dan kebijakan yang lahir dari pemerintahan ini haruslah benar-benar bersih dari KKN. Ungkap Ketua EK LMND Nunukan “Firmanio Belida”
Dalam hal ini berbagai macam kasus yang bermunculan seperti indikasi korupsi yang di lakukan oleh BUMD Kab. Nunukan yaitu PDAM menjadi isu yang sampai saat ini tidak memiliki kejelasan yang pasti terkait isu ini begitu juga terkait permasalahan kesehatan dimana kepastian hukum dan kebijakan yang tergolong tak bersih dalam mengambil kebijakan sehingga kebijakan ini berdampak menjadi kebijakan yang sebelah mata.
Kesenjangan sosial dan kepastian hukum, dimana hal ini juga menjadi hal yang urgensi mengingat berbagai macam permasalahan terkadang menjadi masalah yang penyelesaian tak pasti dan terkesan abu-abu pelaksanaannya. Perlu adanya keterbukaan Informasi publik yang transparan dan adil agar dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat Nunukan, guna menjalani fungsi pengawasan yang preventif, agar pemerintahan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan khalayak umum.
Firman juga mengatakan, selain itu permasalahan ekologi tahunan perlu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan sekarang, untuk mencari solusi terbaik agar hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dan tidak memakan kerugian secara materil maupun jiawa, mengingat permasalahan ini hampir setiap tahun menjadi masalah yang tak kunjung selesai untuk diperbaiki, dan masyarakat menjadi korban dari ketimpangan yang terjadi.
Upaya dalam memberikan pelayanan yang luas, hal ini diharapkan agar tidak terjadi seperti sebelumnya dimana beberapa daerah kabupaten Nunukan belum mendapatkan penerangan yang layak dan merata, perbaikan fasilitas umum, akses dan akomodasi yang belum merata diseluruh daerah, hingga limbah-limbah produksi bahan mentah baik melalui korporasi maupun non korporasi yang selama ini menganggu ekologi perairan Nunukan, serta kebijakan tata niaga diharapkan mampu memberikan kebijakan baru yang mampu mengakomodir semua kepentingan pelaku usaha masyarakat terutama komoditas rumput laut, yang menjadi salah satu komoditas utama Kabupaten Nunukan.
Perbaikan tata ruang dan wilayah Nunukan yang hingga hari ini tak memiliki kejelasan yang pasti, dimana beberapa badan usaha yang beroperasi terkesan tidak menyediakan fasilitas umum, sehinnga dalam beroperasi mengganggu kegiatan umum, dalam hal ini transporatsi, harapannya pemerintah secara tegas mampu menangani hal ini agar tidak terkesan tumpang tindih dan amburadul.
Lebih lanjut Firman berharap pemerintah Kab. Nunukan diharapkan mampu melihat potensi dan sumber daya Kab. Nunukan dengan jeli agar mampu mengembangkan dengan maksimal dan juga mampu menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kualitas dan kemampuan yang dimiliki agar mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas yang di embannya.
Pada program 17 arah perubahan seperti pada janji kampaye untuk realisasikan diantara 17 program dalam 100 hari kerja. Seperti seragam gratis, alat berat per kecamatan, 200 unit rumah layak huni, starlink. Hal ini perlu ditegaskan kembali guna memastikan komitmen pemerintah daerah tetap berfokus pada program dan permasalahan daerah yang mendesak.
Hal ini tentu merupakan pekerjaan yang memiliki tantangan dan kendala, namun masyarakat berharap Pemerintah dapat memperbaiki dan konsisten dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang sepanjang perjalanan kabupaten Nunukan terbilang, masih belum maksimal dan optimal dimana masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sosial hampir tak pernah diselesaikan dengan maksimal (**)
Indra Lawetoda
