Dilantik Jadi Ketua DPRD, Hj. Leppa Lanjutkan Program Sebelumnya

Social share

NUNUKAN – Setelah dilantik menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa mengaku terharu. Dia pun menegaskan akan melakukan pembenahan sebagai wakil rakyat kedepannya.

Dalam rapat paripurna ke IV pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Nunukan periode 2019-2024, Jumat (4/10/2019), Hj. Leppa mengatakan akan melanjutkan program-program sebelumnya yang sudah ada. “Kebetulan saya periode sebelumnya menjadi wakil ketua, tentu sudah paham. Ada program kita yang memang akan kami lanjutkan di perideo ini,” terangnya.

Disinggung mengenai anaknya yang menjabat sebagai Bupati Nunukan, Hj. Leppa menegaskan hal itu tidak mempengaruhi kinerjanya. “Ya, meski pun anak saya Bupati tapi kita akan berjalan sesuai dengan aturan. Dan kita akan propesional mengikuti aturan. Artinya, kita sama-sama menjaga hubungan baik. Apalagi ada kedekatan seperti ini,”  jelas Hj Leppa yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura.

Tak hanya Hj. Leppa, namun pelantikan yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN), juga melantik dua wakil ketua DPRD yakni H Irwan Sabri dari Partai Demokrat dan H Burhanuddin dari partai PKS. “Tentunya, kita akan mengutamakan aspirasi masyarakat. Karena sebagai wakil rakyat tugas kita adalah menyampaikan aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Menurut Hj. Leppa, tugas, peran, fungsi DPRD memiliki posisi yang sangat trategis. Sebab, sebagai lembaga perwakilan rakyat, selain bertanggungjwab kepada kepentingan rakyat harus juga, kata dia, DPRD juga mampu bekerjasama dengan pemerintah daerah. “Selain tugas, fungsi dan wewengan DPRD, harus kita pahami bahwa begitu berat tanggungjawab DPRD untuk mewujudkan segala harapan rakyat,” ungkapnya.

Dia juga mengaku pihaknya akan segera mengadakan pembentukan alat kelengkapan dewan, di antaranya komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan. “Sehingga DPRD khususnya dibidang anggaran dan legislasi dapat segera berjalan,” ujarnya.

Untuk program kedepannya, dia mengaku akan melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2020. Mengingat, kata dia, kesepakatan bersama antara DPRD dan kepala daerah atas LKPD tersebut menjadi syarat pengajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD dari pemerintah.

“Kami berharap badan anggaran dan pemerintah melalui tim anggaran tim anggaran pemerintah daerah dapat bekerja dengan optimal agar rancangan perda APBD dapat disejutui,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura berharap dengan adanya pelantikan pimpinan baru maka sinergi antara Pemkab dan DPRD semakin harmonis lagi.(Irwan)