Rangkul PKL, Bank Sumsel Babel Bekerjasama Dengan APKLI Babel Sosialisasikan QRIS dan KUR


BerandaNKRInews.com|Pangkalpinang|| Bank Sumsel Babel bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bangka Belitung memperkenalkan aplikasi pembayaran nontunai (cashless) kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Jl. Tampuk Pura, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Jumat (26/03/2021).

Acara tersebut dihadiri puluhan PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bangka Belitung. Mereka antusias menyimak penjelasan tentang aplikasi QRIS (Kris) yang disampaikan oleh Mutia Darmayanti selaku Kepala Kantor Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang yang didampingi Rico Gunawan selaku Kepala Kredit Pemasaran Bank Sumsel Babel.

Aplikasi QRIS (Kris, red) adalah produk alat bayar digital nontunai atau cashles menggunakan barcode yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dijamin keamanannya,” ungkap Mutia sembari menunjukkan contoh QRIS kepada peserta sosialisasi.

“Dengan menggunakan QRIS, PKL mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam bertransaksi artinya konsumen cukup menempelkan handphone ke stiker QRIS, otomatis dananya masuk ke rekening pedagang. Keuntungan kedua yakni menghindari kerepotan. Manakala pedagang melayani banyak konsumen, pedagang tak perlu repot-repot mencari kembalian. Jadi ini memudahkan dari segi efektifitas kerja dan hemat waktu serta aman,” papar Mutia.

Selain kemudahan bertransaksi, QRIS adalah alat bayar nontunai kekinian yang diharapkan menaikkan value dan branding PKL. “Kami meyakini dengan menggunakan QRIS, makin banyak konsumen yang datang karena pembeli tidak perlu repot-repot bawa uang cash,” ungkapnya.

Selain program QRIS (Kris), Mutia Darmayanti juga mengajak PKL untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Supermikro yaitu pinjaman maksimal 10 juta tanpa jaminan.

Cukup bawa fotocopi KTP aja. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pinjaman maksimal 10 juta untuk meningkatkan modal kerja dengan bunga cuma 6 persen,” ungkap Rico Gunawan selaku Kepala Kredit Pemasaran Bank Sumsel Babel.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Babel, Mangimpal Lumbantoruan atau akrab disapa Bung Impal, mengungkapkan apresiasinya kepada Bank Sumsel Babel karena telah memperhatikan PKL yang bergabung dengan APKLI Babel.

Atas nama APKLI Babel, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Sumsel Babel atas perhatian yang diberikan kepada anggota APKLI. Hendaknya kerjasama ini berlanjut semata-mata untuk menguatkan ekonomi kerakyatan terkhusus bagi PKL di seluruh Provinsi Kep. Bangka Belitung, secara khusus di Pangkalpinang,” harap Mangimpal Lumbantoruan, pria yang pernah merasakan bagaimana pahit manis sebagai PKL.


Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Pangkalpinang, Raden Niko, sembari mengajak Para PKL untuk memanfaatkan program aplikasi QRIS untuk menunjang daya jual PKL serta memanfaatkan program KUR Supermikro sebagai solusi untuk modal kerja terkhusus dalam situasi sulit akibat Pandemi Covid-19.

Untuk diketahui dikutip dari laman Bank Indonesia (BI), aplikasi pembayaran digital QRIS adalah Penyatuan Berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) sebagaimana termaktub dalam Ketentuan BI No. 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk pembayaran. (*)

Wartawan: Agus Savar Muslim, S.H
Editor: Yogi Pranata, A.M

Foto bersama pengurus APKLI dengan perwakilan Bank Sumsel Babel.

Pemerintah Buka Kembali Akses Internet Di Wamena

Pengungsi di Wamena (Istimewa)

Jakarta – Setelah sebelumnya dilakukan pemblokiran, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membuka layanan telekomunikasi di seluruh Papua. Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan pembukaan layanan data internet dilakukan setelah mempertimbangkan situasi.

 Pembukaan internet dilakukan menyusul keadaan di Wamena yang dilaporkan telah kondusif setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukukm dan aparat keamanan.

Layanan data juga kembali dibuka di 15 persen titik/sites Kota Jayapura yang sebelumnya masih dilakukan pembatasan saat sebagian besar wilayah Papua dibuka 13 September lalu.

“Kondisi tersebut berdasarkan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan,” kata Ferdinandus dalam siaran pers yang diterima Redaksi, Sabtu (29/9/2019).

Lebih lanjut ferdinandus menuturkan bahwa pembukaan akses internet juga dilakukan di 15 titik di kota Jayapura. Pembukaan akses internet ini menandakan bahwa 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi normal seperti semula. 

Sebelumnya dilaporkan bahwa Kominfo memblokir internet di Wamena menyusul kerusuhan yang terjadi pada Senin (23/9/2019). Kominfo mengatakan pemblokiran dilakukan untuk mencegah distribusi hoaks dan ujaran kebencian yang diklaim menyebar melalui media sosial dan memicu aksi kerusuhan.

Selama pemblokiran, masyarakat hanya bisa menggunakan layanan SMS dan telepon saja untuk berkomunikasi. Kominfo kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi keliru dan ujaran kebencian berbasis SARA.

 “Agar situasi dan kondisi keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah kondusif dan pulih tetap terjaga,” tulis Kominfo. (eddySantry)

Blangko e-KTP Kosong, Disdukcapil Lebih Prioritaskan Warga Pemula

NUNUKAN-Hingga saat ini blangko e-KTP kosong, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan sementara menerbitkan Virtual Certivicate atau surat keterangan (Suket) kepada Masyarakat yang melakukan perpanjangan e-ktp.

Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Nunukan, Mesak Adianto di Nunukan mengatakan, Sudah hampir tiga minggu kita kekosongan Blangko, yang adapun saat ini sangat terbatas.

Ketersediaan blangko yang terbatas itu membuat Dukcapil harus mengalokasikannya kepada warga yang diproritaskan. Warga yang masuk kategori prioritas, kata Mesak, adalah warga pemula dan warga yang e-KTP-nya hilang.

“Blangko yang ada kita prioritaskan kepada warga pemula, sementara yang masa berlakunya telah habis atau belum seumur hidup, sesuai surat edaran menteri itu masih bisa digunakan, kecuali rusak atau hilang dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, kita tetap layani,”kata Mesak, Senin (16/9/19)

Dia mengatakan, untuk pengiriman blangko tidak tentu dan ada edaran baru
lagi kalau memang blangko habis boleh digunakan surat keterangan (Suket).

“Jadi tidak ada hambatan untuk memberikan pelayanan, karena kalau tanpa identitas itukan, pelayanannya takut terhambat jadi tanpa ada blangkopun kita terus melayani,” ujarnya.

Menurut Dia, Pemerintah Daerah tidak diberi kewenangan mencetak e-KTP, Disdukcapil hanya bisa melayani cetak akte dan kartu keluarga.

Sementara untuk saat ini kita tidak bisa menjanjikan kepada Masyarakat kapan blangko akan datang, karena kita bergantung kesediaan dari pusat memberikan ke kita, “saya tidak bisa bikin jaminan minggu ini ada atau minggu depan,” tuturnya.

Mesak berharap Masyarakat tetap mengunakan ktp yang sudah pernah ada dengan masa berlakunya belum seumur hidup karena keterbatasan, bagi yang sudah lama memegang surat keterangan silahkan menyampaikan ke disdilukcapil.

“Silahkan diajukan, sepanjang ada kita akan prioritaskan yang sudah lama. Sementara yang baru pindah datang kita tetap berlakukan surat keterangan,”terang Mesak. (OV/Ali)

Polres Nunukan Live Interaktif Dialog Indonesia Lebih Bertoleransi

Nunukan-Polres Nunukan mengelar Dialog Interaktif bersama RRI Nunukan dengan beberapa narasumber, di Ruang Aula Sebatik Polres Nunukan Polda Kaltara, Senin (9/9/2019).

Program dialog interaktif antara RRI kerjasama dengan Polres Nunukan bersama Kodim Nunukan serta Pemda juga FKUB Kabupaten Nunukan mengangkat tema Indonesia lebih bertoleransi.

Hadir sebagai Narasumber dalam dialog tersebut Kapolres Nunukan yang di Wakili Waka Polres Kompol Imam Muhadi,S.Sos.SH.MH, Kasdim Nunukan Mayor inf Biring Allo, SE, Kepala Kesbangpol Joko, SH, Kepala LPP RRI Nunukan Suyanto SH, MH.

Kegiatan dialog dengan Audien menghadirkan Perwakilan Mahasiswa Nunukan, Prajurit Kodim 0911 Nunukan dan personil polres Nunukan dan peserta 50 orang.

Kegiatan Dialog Bertajuk Indonesia lebih bertoleransi disiarkan langsung oleh stasiun RRI Nunukan melalui saluran Pro satu Jakarta disiarkan Secara live

Dalam acara Dialog tersebut dipandu Moderator Rusdy Mursalim Fari.

Dalam pemaparannya Waka Polres Nunukan saat di minta pendapat terkait bagaimana polres Nunukan menyikapi kehidupan toleransi di kabupaten Nunukan, Kompol Imam Muhadi mengatakan”

Bahwa Kabupaten Nunukan yang Masyarakat nya Heterogen beragam suku dan aliran Agama sangat dinamis dalam menjaga kehidupan toleransi dalam berkehidupan yang sudah bertahun-tahu. Hidup rukun berdampingan bersama-sama

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan bisa di jadikan contoh sebagai Kabupaten yang sangat menekihara tokeransi dalam kehidupan beragama , suku yang beragam, tutur Waka polres

Kasdim Nunukan dalam paparannya terkait Dialog indonesia bertoleransi menjelaskan’ Bahwa kehidupan toleransi menjadi tolok ukur dalam menjaga kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan yang berbeda aliran,suku dan Ras demi keutuhan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan

Adapu. Kepala RRI Nunukan Suyanto, memaparkan bahwa RRI salah satu Media pemerintah berperan dalam Menyampekan i formasi kepada masyarakat khususnya dalam tema Indonesia lebih bertoleransi

RRI terus akan memberikan informasi yang positif dan menangkal informasi yang bersifat Hoak yang dapat memecah persatuan dan kesatuan nangsay dalam menjaga kedaulatan NKRI

Kegiatan Dialog dengan topik Indonesia lebih bertoleransi juga di buka sesi tanya jawab kepada peserta dan dari masyarakat melalui SMS dan Wa. (Humas Polres)

Kepala Loka Monitor Spectrum Frekuensi Radio Janjikan Benahi Jaringan Sering Roaming

Nunukan-Ketidak keseimbangan Jaringann antar dua Negara Indonesia dan Malaysia membuat masyarakat Nunukan selalu mendapatkan Jaringan roaming sehingga saat ingin mengakses internet ataupun melakukan panggilan, saldo akan terpotong.

Disaat roaming jaringan Malaysia Digi maupun Maxis selalu menutupi jaringan Telkomsel.

Kepala Loka Monitor Spectrum Frekuensi Radio Tanjung Selor Wilker Kalimantan Utara, Rahmat Budiharto mengatakan, untuk ketidak seimbangan Jaringan antara Indonesia dan Malaysia, kita akan melakukan pengukuran dulu, wilayah mana yang terkena roaming.

“Kita akan pastikan dulu berapa power dari sana yang masuk nanti setelah itu kita akan koordinasi ke operator ke penguna provider yang ada seperti Telkomsel,” katanya Rahmat, Jumat Malam 30/8/19

Karena semua ini ada dibagian operator juga, mana tahu operatornya kerja sama dengan Maxis atau Digi, ini yang akan kita pastikan dulu.

“Karena ini melibatkan Negara jadi kita juga untuk membicarakan masalah jaringan ini harus tahu data juga dilapangan,”jelasnya

Rahmat juga menuturkan, untuk mengidentifikasi membutuhkan waktu seminggu, apakah benar power dari jaringan Malaysia selalu tinggi ke Indonesia. Nanti kita akan sampaikan dalam forum pertemuan pada tanggal 10 -12 Desember 2019.

“Untuk Planning kita belum bisa pastikan, karena kita juga belum tahu. Karena kalau kita sampaikan ke pihak Malaysia tapi mereka akan data yang kita sampaikan takutnya tidak percaya, tapi intinya secepatnya kita akan tindaklanjuti,” tandasnya. (Red)