Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Guna Pemilu Berintegritas, Bawaslu Nunukan Gelar Blusukan Pengawasan di Kecamatan Sembakung Bersama Tokoh Masyarakat dan Adat

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Bertempat ruangan aula kantor kecamatan, Bawaslu Kabupaten Nunukan gelar blusukan pengawasan dengan tema “Peran Penting Masyarakat Desa dan Adat Dalam Mewujudkan Pemilu 14 Februari 2024” di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Selasa (14/03/2023).

Terlihat kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan Moch. Yusran Kapolsek Sembakung, Sekretaris Camat (Sekcam) Sembakung, perwakilan Komando Rayon Militer (Koramil) Sembakung, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat serta anggota Bawaslu Nunukan.

Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Moch. Yusran menyampaikan peran tokoh masyarakat dan adat sangan penting dalam mengawal Pemilu, “Pengawas pemilu membutuhkan peran masyarakat desa dan adat untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang berintegritas,” ujar Yusran dalam sambutannya.

“Pesan saya kepada bapak dan ibu semua yang hadir disini agar gunakan hak pilih kita sebaik mungkin, pilihlah calon yang bisa mengakomodir hak-hak masyarakat desa dan adat,” lanjut Yusran.

Sementara itu, Ketua Adat Tidung Sahrul Husin mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Nunukan, “Kami berterima kasih kepada Bawaslu Nunukan, kegiatan seperti ini bisa menambah wawasan kami tentang pemilu, kami jarang dapatkan kegiatan seperti ini, semoga ini bisa terus berkelanjutan,” ucap Husin.

Selanjutnya Bawaslu Nunukan akan melakukan blusukan pengawasan terkait Pemilu 2024 di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku.

(Bawaslu Nnk/Nam)

Pemprov Ajak TPID Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilkan Inflasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang SH M.Hum menekankan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menekan inflasi tetap rendah dan stabil.

“Sebab kunci pengelolaan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terjaga,” kata Gubernur Drs. H. Zainal di Tarakan, Kamis (9/3/2023).

Di Tarakan, Gubernur membuka kegiatan high level meeting (HLM) TPID Kalimantan Utara 2023. Kegiatan ini turut dihadiri Forkompinda Kalimantan Utara seperti Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Bank Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN.

Gubernur memberi respons positif atas kehadiran unsur forkopimda dan peserta lain kegiatan ini.

Menurutnya, untuk menurunkan inflasi ke level rendah dan stabil membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengingatkan perlunya koordinasi lebih intensif demi menjaga stabilitas harga terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Identifikasi isu dan permasalahan sejak dini diharapkan berguna dalam mengantisipasi laju inflasi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ekonomi Kalimantan Utara pada 2022 tumbuh 5,34 persen dibandingkan 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 10,94 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 6,56 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kalimantan 2022 tumbuh 4,49 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan 6,45 persen.

Adapun Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,34 persen.

“Namun demikian kita perlu waspada karena pada Februari 2023 Kalimantan Utara mengalami inflasi 4,64,” kata Gubernur Drs. H. Zainal.

(BIRO ADPIM)

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Gubernur Ajak Fokus Kendalikan Inflasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

TARAKAN – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebagai bentuk langkah upaya dan strategi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan.

Berlangsung di Ballroom Kayan Hotel Tarakan Plaza, HLM dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum sekaligus memberi pengarahan dalam giat yang bertemakan ‘Stabilisasi Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Peningkatan Kerjasama Perdagangan antar Daerah, Kamis (9/3/2023).

“Kita sadari bersama bahwa kunci pengelolaan ekonomi baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun di tingkat Pusat adalah pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang terjaga,” tutur Gubernur Zainal mengawali sambutannya.

Untuk itu, kata Gubernur dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, terlebih dalam waktu dekat akan memasuki bulan puasa.

“Saya berharap agar seluruh stakeholder untuk dapat selalu berkoordinasi dengan baik guna menjaga stabilisasi harga, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 sebagai salah satu hari besar nasional,” pintanya.

Gubernur mengungkapkan berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, ekonomi Kaltara 2022 tumbuh 5,34 persen (c-to-c). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,94 persen. Komponen ekspor barang dan jasa jadi sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,56 persen.

Ia memaparkan, secara spasial pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Kalimantan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,94 persen, dan Provinsi Kaltara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,34 persen.

“Namun kita tetap perlu waspada, pasalnya pada Februari 2023, Kaltara mengalami inflasi sebesar 4,64 persen. Dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,10 persen dan 6,76 persen,” paparnya.

Hal ini, lanjutnya disebabkan oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 15,28 persen (y-o-y), khususnya pada sub komoditi pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang menyumbang inflasi sebesar 19,87 persen. Akibat dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

“Kendati demikian, capaian inflasi Kaltara saat ini sangat baik, karena inflasi tahunan Kaltara yang berada di bawah inflasi tahunan nasional sebesar 5,47 persen. Terdapat komoditas unggulan yang memberikan andil terhadap inflasi Kaltara seperti bawang merah, cabai rawit, tomat dan udang basah,” ucapnya.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang juga menambahkan bahwa, terhadap komoditas unggulan tersebut agar menjadi perhatian bersama sehingga tekanan inflasi pada bulan-bulan mendatang, khususnya menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri kestabilannya dapat lebih terjaga.

(dkisp)

PASOKAN PENYEDIAN BERAS BULOG LOKAL LAGI MENIPIS

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

KOLAKA – Kepala dolog Kabupaten Kolaka mengungkapkan, Selasa 08/03/2023 “Kondisi penyedian beras Bulog lagi menipis untuk sementara kita lagi menunggu suplai bantuan beras dari Jawa timur sekitar 500 ton, memang untuk saat ini kami akui bahwa keadaan beras di pasar- pasar lagi kekurangan stock, jadi wajar Saja kalau para pedang beras sedikit agak panik” tandasnya.

Di lain pihak Deny selaku Kepala dolog Kabupaten Kolaka – Kolaka Timur menjelaskan bahwa ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh pihak Bulog sehingga tidak terlepas dampaknya dapat mempengaruhi sehingga pihak Bulog tidak dapat menyediakan persiapan beras yang memadai akhir-akhir ini “Perlu juga untuk diketahui bahwa beberapa para pengusaha swasta di Indonesia saat ini mereka mulai beralih ikut melakukan bisnis beras dengan melakukan pembelian gabah dengan harga yang agak tinggi dari pada pembelian kami, maka tentunya para petani lokal misalnya petani sawah yang ada di Sulawesi Tenggara atau di Sulawesi selatan akan menjual gabah mereka kepada pedagang dari luar yang lebih tinggi nilai pembeliannya, sementara disisi lain dari pihak kami ada kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak boleh melampaui dari ketentuan tersebut, maka untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras tentu persiapan kami akan selaluh terbatas karena kendalah masalah persaingan harga dengan pihak pengusaha beras dari luar, jadi yang menjadi masalah saat ini bukan beras yang mahal, tapi gabahnya yang mahal sehingga kita terus kekurangan beras” jelas Kepala Dolog.

Didalam undang-undang nomor 9 Th.1969 menjelaskan, badan urusan logistik, atau disingkat dengan nama Bulog. Tugas dan fungsi dalam bidang beras yakni membantu terlaksananya usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kelancaran pemasaran beras, dengan secara:

a. melakukan pengendalian dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang: pengadaan, penyaluran kepada berbagai golongan yang memerlukan,dan penyediaan buffer stock.

b. turut membantu usaha-usaha pemerintah dalam menggerakkan usaha-usaha swasta dalam hal perdagangan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas perdagangan beras, seperti pengolahan, pergudangan, standardisasi kualitas dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepalah Dolog Kabupaten Kolaka-Kolaka Timur menambahkan “untuk masalah tugas dan fungsi penyaluran beras, rata-rata dalam setiap Minggu kami melakukan penyaluran beras Bulog dua kali kepada relasi para pedagang beras dari beberapa pasar yang ada diantaranya : pasar Pomalaa, pasar lamekongga dan pasar Kolaka, akan tetapi masalah jumlah yang kami berikan tentu berdasarkan kebutuhan masing-masing, misalnya relasi yang ada di pasar Kolaka tentu jatahnya lebih banyak jumlahnya dibanding dengan kata relasi yang ada di pasar Pomalaa dan pasar lamekongga, alasan kami apabilah kami tidak membatasi khusus yang ada di pasar Pomalaa dan Lamekongga, takutnya beras kami bisa disalah gunakan” tegasnya.

Penulis : Mulyadi RL Sahaba
Editor : M Herawan

Rakor Bersama Menko, Gubernur Paparkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ektrem di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubenur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengikuti Roadshow secara daring bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara berlangsung di Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (6/3/2023).

Menko PMK, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan stunting dan kemiskinan yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

“Pertemuan ini, tak lain adalah untuk saling koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas yaitu terkait penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Sementara dalam laporanya, Gubernur Zainal Arifin Paliwang menyampaikan angka prevelensi stunting di Kaltara. Tercatat, angka prevelensi stunting menurun dari angka 5,4 persen. Dimana sebelumnya, pada tahun 2021 lalu sebesar 27,5 persen, menjadi 22,1 persen pada tahun 2022.

Lalu, terkait tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021 lalu, dan menjadi 0,63 persen pada tahun 2022.

“Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kaltara lebih rendah di bandingkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional. Indeks Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,285 persen menjadi 0,27 persen. Artinya, tingkat pemerataan pendapatan masyarakat cenderung lebih baik. Angka ini juga, di pengaruhi oleh mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor padat karya,” terang Gubernur.

Data tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa keseriusan dalam rangka penghapusan kemiskinan dan merupakan hasil kolaborasi multi pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non pemerintah.

Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstream di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevelensi stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal Paliwang juga sempat berdialog langsung dengan Menko PMK. Gubernur menyampaikan beberapa hal penting agar pusat melalui Kemnko PMK memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Kaltara.

(dkisp)