Kategori: NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya memangkas rentang kendali dalam pelayanan publik. Berbagai upaya dilakukan untuk mewuwujudkan pemerataan dalam pembangunan di segala lini terutama terbuka dan terbangunya sarana transportasi.

Dan sebagai bentuk keseriusan dalam hal tersebut, Pemkab Nunukan tengah berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka Bandara Perintis di wilayah pedalaman Sebuku sebagaimana Bandara yang ada di Krayan saat ini.

“Ini adalah bentuk upaya Pemkab Nunukan dalam memangkas rentang kendali. Karena kita ketahui bahwa transportasi adalah salah satu sarana vital bagi masyarakat,” tutur Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Nunukan Robby Nahak kepada Pewarta, Rabu (18/9/2019).

• 

Menurut Robby, pihaknya saat ini tengah menseriusi rencana tersebut melalui koordinasi intens dengan Kementerian Perhubungan. Pemerintah Pusat, ungkap Robby, sangat mendukung rencana Pemkab Nunukan tersebut dengan segera akan menyipkan Tim Perencanaan sebelum Bandara tersebut dibangun. Bandara Perintis, lanjut Robby, tak seperti Bandara Regional pada umumnya.

Pasalnya, pesawat yang akan landas dan terbang hanya pesawat kecil semacam Susi Air. Sehingga anggaran pun menurut Robby tak kan menelan terlalu banyak pendanaan.

“Paling lebar 30 hingga 40 meter dan panjang 600 hingga 800 meter. Kalaupun nantinya bandara tersebut akan bertambah maju dan pesat, kebijakan dari Pemerintah pasti akan menyusul,” papar Robby.

Selain karena tekat Pemkab Nunukan yang berkomiten membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dalam pembangunan, bandara tersebut juga sebagai sikap antisipasi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Setelah Ibu Kota Negara terbangun nantinya, suka atau tidak suka pasti akan ada gelombang eksodus ke Ibu Kota dan sekitarnya. “Kita jangan lagi berfikir kalau masyarakat Nunukan ini adalah masyarakat tertinggal. Karena saat Ibu Kota Negara terwujud nantinya, Nunukan ini akan seperti Bogor, Bekasi dan wilayah sekitar Jakarta pada saat ini,” tandasnya.

Pun apabila ada yang mengkait-kaitkan rencana Pemkab Nunukan tersebut adalah terselip motif politik karena mendekati Pilkada (sebagaina diketahui Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyatakan diri kembali akan berlaga di Pilkada 2020), Robby menilai anggapan masyarakat tersebut sah-sah saja.

Namun ia menegaskan bahwa yang dilakukan Pemkab Nunukan adalah semata-mata demi terciptanya kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Nunukan. “Kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan misi politik, berarti kita tidak boleh membangun apapun selama memerintah? Obyektif lah. Karena kepentingan rakyat itu jauh lebih penting daripada kepentingan politik dan misi pribadi,” pungkas Robby.(***)

NUNUKAN – Patriotisme bukan sebuah pemikiran ataupun watak yang dibawa sejak lahir melainkan karena tempaan keadaan sekitar dimana individu tersebut berada. Maka dari itu perlu pembinaan sejak dini pada setiap generasi agar tercipta sebuah sikap dan perilaku yang muncul dari sebuah keinginan untuk mencintai tanah airnya.

Hal tersebut yang ingin disampaikan Rahmadina, salah seorang aktivis pemerhati pendidikan melalui komunitasnya ‘Lapak Buku’ saat mengajak anak-anak usia dini di Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (17/9/2019).

Bagi wanita cantik yang akrab dipanggil Dina tersebut, anak-anak masih dalam pemikiran yang ‘habut taqli’ atau senang meniru. ” Ya kalau yang ditiru itu positif sih alhamdulillah, kalau negatif? Maka dari itu kita harus berupaya bersama agar pemikiran mereka yang masih polos tersebut semaksimal mungkin kita isi dengan pengetahuan yang akan melahirkan ide-ide besar untuk negeri,” tuturnya.

Penulis buku Setumpuk Rasa Cuek tersebut mengungkapkan bahwa komunitasnya tak hanya bertujuan menumbuhkan minat baca pada anak – anak yang tak sekedar mengajar membaca abjad maupin aksara pada sebuah buku, namun juga diharap akan membangun mental nasiolisme dengan mengejawantahkan bacaanya pada aksara kehidupan dilingkungannya.

“Literasi budaya dan kewargaan tidak hanya menyelamatkan dan mengembangkan budaya nasional, tetapi juga membangun identitas bangsa Indonesia di tengah masyarakat global,” ujarnya.

Apalagi menurut Dina, generasi muda di Perbatasan tak hanya harus menjadi generasi pembela tanah air namun juga harus mampu menjadi generasi unggul dan mampu bersaing dengan bangsa lain kedepan.

Walaupun berada di perbatasan cinta tanah air harus terus dipupuk agar terus tumbuh dengan baik. Selain itu perlunya juga kemampuan untuk memahami keberagaman dan tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari suatu bangsa yang patut dimiliki oleh setiap individu.

“Dengan mengajar mereka membaca melalui metode yang kita lakukan, saya berharap mereka akan terpacu berfikir pentingnya sebuah kebersamaan apapun latar belakangnya,” tandasnya. (eddy/santry)

NUNUKAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Nunukan melakukan patroli sekaligus razia dokumen kapal maupun speedboat di bawah 7 GT. Hal ini dikarenakan banyak speedboat dan kapal yang memuat penumpang tak dilengapi dukumen pelayaran.

• 

Kasi Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran (Pekespel) Dishub Nunukan, Lisman mengatakan kegiatan yang dilakukan selama tiga hari dan berakhir hari ini (Rabu, 18/9) ini masih tahap sosialisasi regulasi. Sehingga para motoris maupun pemilik kapal hanya diberikan surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulanginya lagi.

Nantinya, kata dia, surat pernyataan ini juga akan diberikan kepada Polair dan TNI AL. Sehingga ketika mereka melakukan operasi mereka tidak ragu lagi dalam menangkap. “Ini efek jera agar mereka bisa segera mengurus kekurangan dokumenya. Kita berkaborasi dengan Polair dan TNI AL. Jika memang kedapatan lagi, maka sudah menjadi ranah mereka,” jelasnya kepada Berandankrinews.com, Selasa (17/9).

• 

Menurut Lisman, regulasi yang dulu dan sekarang jelas berbeda. Sebab, jika dulu, kepengurusan dokumen pelayaran hanya di lakukan di Dishub. Namun karena adanya Permen Nomor 34 tahun 2017, maka penerbitan regulasi sudah terbagi dengan KSOP. “Regulasi sudah beda pak. Dulu, satu paket. Pas sugai dan pas kecil di Dishub sekarang di KSOP. Ini yang kita sosialisasikan pelan-pelan kepada motoris. Kalau surat keselamat dan SKK di Dishub,” tambahnya.

Dari pemeriksaan dokumen yang dilakukan sejak Senin (16/9) kemarin, kata dia, sudah ada puluhan speedboat dan kapal yang diberikan surat penyataaan. Rata-rata pelanggaran mereka beragam mulai ada yang tidak memiliki Pas Sungai dan sebagainya namun memiliki SKK dan pas sungai. Begitu juga sebaliknya SKK dan tapi tidak ada pas sungai maupun pas keci. “Bahkan, ada juga yang kita temukan dokumen kapal yang sudah habis masa berlakunya. Ini yang banyak kita temukan,” jelasnya.

Sebelum melakukan operasi ini, kata Lisman sudah menemukan sekitar 40 an speedboat yang tidak melengkapi dokumen. Hal ini, kata dia, sangat disayangkan. Sebab, dalam kepengurusan dokumen pelayaran sama sekali tidak dipungut biaya. “Saya juga tahu apa alasan mereka tidak mengurus dokumen. Saya terlusuri sama motorisnya kenapa tidak mengurus dokumen? Ternyata mereka beralasan sibuk bekerja. Tapi bagaimana pun juga wajib mengurus dokumen. Masa satu hari tidak punya waktu, sementara dokumen ini berlaku satu tahun,” tambahnya.

Rata-rata speedboat yang tidak melengkapi dokumen ini, kata dia, kebanyak beroperasi di wilayah Bambangan, Muara Sei Ular, Sebuku, dan Sei Jepun. “Wilayah ini nanti akan ketat kita lakukan pengawasan. Karena ini berurusan dengan nyawa para penumpangnya. Makanya, kita harapkan para motoris segera melengkapi dokumen kapalnya,” tutup. (Irwan)