Kategori: NUNUKAN

Sempat Alot, Pimpinan Tiga Komisi DPRD Akhirnya Dibentuk

BERANDA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Usai pelantikan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan beberapa waktu lalu, Senin (7/10), sekira pukul 10.00 Wita seluruh Anggota DPRD melakukan pembahasan dan penunjukkan untuk mengisi alat kelengkapan DPRD.

Pembahasan yang berlangsung alot sejak pagi itu, terpaksa diskors dan dilanjutkan hingga jam makan siang, lantaran perdebatan antara pihak oposisi dan partai pemenang Pileg 2019.

Anggota Fraksi Demokrat, Andre Pratama kepada awak media mengungkapkan, jika pembagian jatah kursi komisi terhadap sejumlah anggota fraksi itu telah disepakati seluruh anggota DPRD.

“Lumayan lama juga pembahasannya, karena memang kita menginginkan pembagian komisi ini betul-betul diisi oleh anggota yang berkompeten sesuai dengan tugas fungsi masing-masing komisi itu,” ujar politis Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Ketika ditanya soal pembagian kursi pimpinan komisi yang dominan diisi para oposisi itu, Andre menyampaikan jika penentuan dan pembagian masing-masing komisi dilakukan secara musyawarah. Dirinya pun tak menampik jika komposisi DPRD kali ini didominasi para oposisi yang berjumlah 14 orang Anggota DPRD. “Yah, semua itu sudah berlangsung musyawarah dan sudah disepakati,” tegasnya.(Irwan)

Adapun komposisi pimpinan dan anggota di tiga komisi DPRD Nunukan sebagai berikut,

Komisi I

Ketua.           : Andi Krislina

Wakil Ketua : H. Andi Mutamir

Sekretaris     : Hj. Nadia

Anggota      

  • Hj. Nikmah
  • Joni Sabindo
  • Tri Wahyuni
  • Andre Pratama

Komisi II

Ketua              : Welson

Wakil Ketua   : H. Danni Iskandar

Sekretaris       : Ina Angraini

Anggota

  • Hj. Nursan
  • Hendrawan
  • Kanain Kornelis
  • Jainuddin SE

Komisi III

Ketua               : Saleh, SE

Wakil Ketua    : Adama

Sekretaris .      : Siti Raudah Arsyad, ST

Anggota

  • Ahmad Tryadi
  • Hamsing
  • Gat, S.Pd
  • Amrin Sitanggang
  • Lewi, S.Sos

Asmin Laura Kukuhkan Forkab NTT Kabupaten Nunukan

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN –  Forum Kabupaten (Forkab) Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten Nunukan periode 2019-2024, akhirnya dikukuhkan oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid di gedung Akbar Ali, sekira pukul 14.00 WITA, Minggu (6/10/2019) siang tadi.

Dalam pengukuhan itu, Bupati Nunukan menyampaikan sambutannya yang dihadiri oleh ratusan tamu undangan. Asmin Laura mengatakan, sangat gembira lantaran bisa bertatap muka langsung dengan seluruh komponen masyarakat yang hadir.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid saat mengkukuhkan
ketua Forkab NTT Nunukan, Lisran.

“Seperti yang kita sadari,  pemuda adalah tulang punggung suatu negara. Kemampuan dan semanggatnya tidak kenal lelah. Menjadi pemuda tentu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mencapai cita-cita,” terang Laura dalam sambutanya.

Lanjut dia mengatakan, kemerdekaan Indonesia tentu tak lepas dari tangan pemuda bangsa Indonesia. Sehingga hal ini, menandakan bahwa pemuda menjadi kekuatan tersendiri untuk membangun negeri ini. “Pemuda memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” tuturnya.

Para hadirin saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Untuk itu, dengan pengukuhan pengurus pemuda NTT, kata dia, tentu banyak harapan yang muncul dengan pengukuhan ini. “Kami, selaku pemerintah daerah berharap pemuda NTT Kabupaten Nunukan bisa bersama-sama membangun daerah,” ujarnya.

Sementara itu, memasuki usia Kabupaten Nunukan ke 20 tahun, dia berharap ini dapat tetap berdiri dan terbangun olehy keberangaman suku dan agama. “Ini sebuah hal yang harus tetap kita jaga dan lestarikan. Dan pemuda NTT Kabupaten Nunukan juga memiliki peran strategis dalam menjaga  toleransi dan menjaga keharmisan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid saat membacakan sambutannya.

Sementara itu, Ketua Forkab  NTT Kabupaten Nunukan, Lisran mengatakan setelah dikukuhkan NTT Kabupaten Nunukan, pihaknya sudah memiliki sejumlah program untuk lima tahun kedepan. “Pertama, silahturami yang akan kami lakukan. Khususnya di luar daerah seperti di Sebuku, Sei Menggaris dan Sebatik. Karena banyak warga kita di sana yang belum tersentuh,” ungkap Lisran kepada awak media usai pengukuhan.

Lisran juga mengaku Forkab NTT Kabupaten Nunukan lebih kepada bergerak dibidang sosial. Sehingga dia meminta dan mengajak kepada masyarakat khususnya warganya untuk untuk melakukan sesuatu lebih bermanfaat dan tentunya ke arah yang positif. “Selain itu, kita juga bergerak dibidang olaharaga. Ini sudah kita siapkan untuk lima tahun kedepan,” tuturnya.

Katua Forkab NTT Kabupaten Nunukan, Lisran saat membacakan sambutannya.

Kemudian, Lisran juga berharap dengan dikukuhnya Forkab ini bisa membantu pemda Nunukan dalam melakukan pembangunan seperti mana yang telah disampaikan oleh Bupati Nunukan. “Kita kedepannya akan mencoba untuk lebih baik lagi,” ujarnya.(Irwan)

Hendrawan : Walaupun Ibu Kota Ada Di Kaltim, Tak Berarti Tuntutan Pembentukan DOB Berhenti

BERANDA, NUNUKAN
Anggota DPRD Nunukan Hedrawan

Nunukan – Gaung menyuarakan aspirasi tentang Pemekaran melalui Pebentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) saat ini kelihatan meredup.  Wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin menenggelamkan gelora dan suara masyarakat dalam menuntut pemekaran di daerahnya.

Hal tersebut diakui Anggotaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Hendrawaan menggapi meredupnya suara terkait tuntutan DOB tersebut. Menutur Politisi partai NasDem tersebut, redupnya suara publik bukan berarti perjuangan untuk mewujudkan DOB lantas terhenti.

“Kita tetap bergerak  walau tak sefulgar biasanya. Saya pun tetap akan memperjuangkanya secara kostitutif. Saya juga akan mengusung isu DOB ini ke forum – forum Partai terutama Konggres,” ujar Hendra, Jumat (4/10/2019).

Menurut Hendrawan, Langkah Pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur merupakan hal yang tepat. Namun apabila tak diiringi pendekatan pelayanan pubik kepada masyarakat di perbatasan, maka rentang kendali tak akan terpangkas.

“Dan masyarakat terutama di Lumbis Ogong dan Krayan tetap saja dalam ketertinggalan sebagaimana selama ini,” tandasnya.

Hendrawan justru meminta Pemerintah untuk konsisten mengenai pembentukan DOB tersebut dan tidak terus – terusan menanamkan mindset bahwa pemekaran pasti akan menjadi celah kosupsi apalagi membebani fiscal Negara.

“Bukankah Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa daerah tersebut dapat dimekarkan selaa lolos persyaratan yang telah ditetapkan ? Kita minta agar uji kelayakan tersebut dapat segera dilakukan. Toh pada ahirnya daerah yang tak lolos persyaratann akan gugur dengan sendirinya,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Pulau Nias 2016 silam pernah  mengatakan, pemerintah akan membuka moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) namun dengan melakukan seleksi yang sangat ketat. Sehingga, penambahan provinsi baru tidak membawa beban bagi pemerintah, namun bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat harus tahu bahwa sekarang masih moratorium, belum dibuka. Tidak hanya terpenuhi persyaratan sebagai daerah otonomi baru, tapi juga harus ada kepastian pembangunan di daerah itu,” ujar Jokowi kala itu.

Baru Baru ini, Presiden Jokowi  menyetujui usulan dari tokoh Papua terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Jokowi pun menyetujui dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan tokoh Papua. Terkait hal tersebut, Hendrawan meminta seharusnya Presiden juga mempersamakan aspirasi rakyat Papua dengan aspirasi rakyat di Nunukaan.

“Seharusnya Presiden tidaak membedakan darimana aspirasi tersebut dating termasuk dari Nunukan,” pungkasnya. (eddyS)

Ketua DPRD Nunukan Tegaskan Tetap Akan Kritis Sekalipun Bupati Adalah Putrinya Sendiri

BERANDA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI
Rapat Paripurna Pelantikan unsur Ketua DPRD Kabupaten Nunukan periode 2019 – 2024

Nunukan – Dalam Rapat Paripurna  pimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Jumat 4 September 201, tiga unsur pimpinan Ketua DPRD periode 2019 – 2024 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin DPRD Nunukan dimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Nunukan Candra Nurendra Adiyana SH. Turut hadir  Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Ketua KPUD Nunukan Rahman dan Ketua Bawaslu Nunukan Muhmamad Yusran.

Ketiga unsur pimpinan yang dilantik adalah Hj. Rahma Leppa Hafid ( Partai Hanura) menjabat ketua DPRD Nunukan, H. Irwan Sabri (Partai Demokrat) wakil I DPRD Nunukan dan Burharuddin (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) Wakil II DPRD Nunukan.

Pada pidato perdananya sebagai ketua DPRD Nunukan, Hj.Rahma Leppa Hafid mengatakan segera melakukan kewajibannya dalam melakukan pembentukan alat kelengkapan dewan.

 “Sehingga fungsi dewan dibidang anggaran dan legislasi segera berjalan,”ujarnya.

 Alat kelengkapan dewan yang bakal segera dibentuk masing-masing, Komisi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, dan Badan Kehormatan.

 “Jadi nanti bisa segera merumuskan anggaran APBD 2020, ini harus segera dilakukan,”lanjutnya.

Rahma Leppa  juga mengajak masyarakat untuk mengawasi (kontrol) DPRD yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang partai beda, benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. “Selama ini  DPRD  sudah bekerja untuk rakyat, namun semua belum cukup. Alokasi anggaran untuk kegiatan yang sangat dibutuhkan rakyat,  sifatnya mendesak belum sepenuhnya dianggarkan di APBD 2019.

“Kami akan berusaha mengalokasikan anggaran untuk kegiatan  prioritas rakyat di tahun 2020 karena tahun 2019 tidak dapat dianggarkan,” ungkapnya.

Seusai Pelantikan, ketika disinggung mengenai sikap kritisnya kepada Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid yang tak lain adalah putri kandungnya sendiri, Rahma tegas mengatakan bahwa ia akan berusaha obyektif dan tak pandang bulu. Justru karena Bupati Nunukan adalah Putrinya sendiri, maka Rahma akan membuktikan bahwa anggapan negative tersebut akan terbantahkan.

“Siapapun yang salah ya harus diluruskan, kalau benar ya didukung. Kita lihat saja kedepan,” pungkasnya. (eddyS)

3000 Santri Akan Berkumpul Di Sebatik Untuk Peringati Hari Santri Nasional

BERANDA, BREAKING NEWS, NASIONAL, NUNUKAN
Peringatan Hari Santri Nasional (istimewa)

Nunukan – Sekitar 3.000 Santri dari berbagai Pondok Pesantren yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan berkensontrasi di Pulau Sebatik , Nunukan pada tanggal 17 Oktober 2019 mendatang untuk melaksanakan Upacara peringatan Hari Santri Nasional.

Kamal Soeryanto, Ketua Panitia dari even tersebut menuturkan bahwa untuk tahun ini peringatan Harii Santri memang sengaja dikemas lebih semarak dibanding dengan peringatan di tahun – tahun sebelumnya. Selain sebagai wujud syukur, menurut Kamal, hal itu digelar dalam rangka pencanangan Sebatik sebagai Pulau Santri.

“Ya, kita sedang mengupayakan agar selain sebagai generasi perbatasan yang kuat dalam jiwa nasionalisme, kita juga akan mengupayakan agar generasi muda islam di Sebatik dapat menjadikan pulau ini sebagai basis Islam yang santun, moderat, toleran dan cinta tanah air,” ujar Kamal, Jumat (4/10/2019)

Dipilihnya Pulau Sebatik sebagai titik konsentrasi peringatan Hari Santri, menurut Kamal juga tak lepas dari histioris dari Sebatik itu sendiri.  Wilayahnya yang berdampinggan langsung dengan Malaysia, menjadikan masyarakat Sebatik terutama generasi muda dituntut lebih mengaktualisasikan makna nasionalisme.

Kamal Soreyanto, Ketua Panitia Peringatan Hari santri di Kaltara

Kewajiban memerangi atau minimal menanggulangi intervensi produk barang, budaya dan faham serta ideologi yang berpotensi melemahkan nadionalisme, bukanlah tugas dari aparat Negara saja. Menurut Kamal, generasi muda yang bermukim di wilayah Sebatik jua mesti melibatkan diri melalui kapasitas yang dimilikinya.

“Melalui Upacara Hari Satri yang akan digelar ini, kita ingin memberikan edukasi pada generasi muda bahwa semangat cinta tanah air itu wajib dimiliki siapapun, termasuk para Santri itu sendiri,” tandas Kamal.

Upacara yang akan dihadiri  Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, M.A tersebut menurut Kamal bukanlah ujung dari peringatan Hari Santri. Karena dalam bulan Oktober 2019 ini, aka nada berbagai kegiatan yang akan digelar oleh para Santri di Sebatik seperti pembersihan sampah plastik di wilayah –wilayah tertentu di Pulau tersebut, juga akan digelar kegiatan lain yang bernuansa kebangsaan.

“Upacara nanti bukan ahir dari Peringatan Hari Santri. Justru menurut saya ini akan menjadi awal pergerakan para Santri dalam memperkuat NKRI,” ungkapnya.

Mengenai kegiatan dalam upacara itu sendiri, selain rangkaian seremonial sebagaimana dalam upacara lainya, akan juga dipentaskan berbagai kesenian tradisional dan berbagai kesenian bernuansa islami, juga akan ada persembahan atraksi Pencak Silat dari Pagar Nusa.

Selain dari Kementrian Agama RI, Gubernur Kaliantan Utara, Bupati Nunukan dan unsur Muspida lainya, dipastikan upacara tersebut juga akan diikuti pengurus dan anggota Organisasi yang merupakan  Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama seperti GP Ansor, Banser, Pagar Nusa, PMII, IPNU, IPPNU,Fatayat, Lesbumi NU dan Warga NU yang bermukim di Pulau Sebatik. (eddyS)