Kategori: NUNUKAN

NUNUKAN – Salah satu pilar dari terwujudnya negara yang kuat apabila bangsanya berkepribadian dalam tingkah lakunya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut tak lepas dari peran serta pembimbing terutama dalam ilmu keagamaan.

“Bagaimanapun tak bisa dipungkiri bahwa peran para pemuka agama teramat besar dalam mewarnai kanvas pembangunan negeri ini,” ungkap Tokoh Muda Perbatasan, Hendrawan ketika ditemui Pewarta, Selasa ( 4/12/2019).

Namun menurut Pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Nunukan tersebut, peran besar para pemuka agama terutama diwilayah Perbatasan masih sering luput dari perhatian. Padahal menurut Hendra, seharusnya Pemerintah punya kewajiban dalam mensejahterakan semua warga negara terlebih para pemuka agama yang jelas – jelas sangat berjasa dalam mencetak generasi yang religius.

“Saya yakin bahwa niat para pemuka agama baik dari agama manapun adalah karena ibadah. Akan tetapi sebagai bangsa yang besar kita juga harus tahu berbalas budi walaupun sekali lagi saya yakin mereka tak mengharapkan itu,” tandas Politisi Partai NasDem tersebut.

Untuk itu Hendrawan melalui fraksinya di Parlemen Daerah akan menyurakan hal tersebut dan lewat internal organisasi maupun Partainya akan meminta Pemerintah melalui Kementerian Agama agar mengalokasikan anggaran supaya para pembing agama mendapatkan insentif.

Lebih lanjut terkait hal ini Hendra mengaku sangat memaklumi jika ada pihak – pihak yang kurang sepakat dengan alasan akan mengurangi keihlasan. Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa perjuanganya agar para pembimbing ilmu keagamaan tersebut mendapatkan insentif adalah sebagai wujud dharma bakti kepada mereka yang telah berjasa bagi negara.

“Dari itu saya mohon maaf apabila perjuangan saya ini mungkin ada yang menganggap sebagai celah ketidak ikhlasan dalam ibadah.Dan tolong jangan dipelintir. Karena dalam pandangan saya, para Pembimbing Spirualitas dari agama manapun adalah orang – orang yang sangat berjasa terhadap negara,” papar Hendra.

Insentif tersebut menurut Hendra adalah spirit dari sarana agar para pemuka dan pembibing ilmu keagamaan tersebut semakin mudah dalam tugas keagamanya. Hendra mencontohkan, di wilayah tertentu yang domisilinya jauh dengan pemukiman Umat, akan lebih mudah dan cepat dalam mencapainya karena adanya insentif yang diberikan.

“Contohnya yang biasanya ditempuh dengan jalan kaki, kalau ada insentif kan mereka dapat membeli kendaraan. Nah dengan hal tersebut tentu para pemuka agama tersebut akan lebih cepat dalam menunaikan tugas keagamanya. Bukankah membantu kemudahan orang beribadah adalah salah satu bentuk dari ibadah juga?,” tandasnya.(***)

NUNUKAN – Belum kunjungnya pengesahan Aggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan hingga saat ini menjadi tanda tanya publik. Berbagai pihak saling berasumsi mengenai tarik ulurnya kesepakatan pendapat antara eksekutif dan legislatif apalagi usai Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid melempar wacana akan mengeluarkan Perkada.

Menanggapi asumsi publik tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Hendrawan mengungkapkan bahwa hal lumrah apabila masyarakat berasumsi karena dalam sistem demokrasi masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi wakil – wakilnya tak terkecuali dengan pengesahan anggaran yang pada hakikatnya adalah milik masyarakat.

” Saya kira wajar lah kalau masyarakat mempunyai asumsi terkait hal ini. Nah disinilah tugas kita sebagai wakil mereka untuk memberi penjelasan agar tak terjadi multipersepsi,” tutur Hendrawan kepada Redaksi, Senin (3/12/2019).

Namun Politisi Partai NasDem tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk dapat memahami bahwa tarik ulur dalam pengesahan APBD juga hal yang biasa sepanjang substansinya demi memperjuangkan aspirasi mereka.

“Apabila ada sedikit ketegangan dalam batas yang wajar dan sepanjang masih substansial, itu juga hal yang harus dimaklumi. Karena kita punya kewajiban memperjuangkan aspirasi merereka juga,” katanya

Hendra menegaskan bahwa anggota DPR maupun DPRD adalah orang – orang yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka dalam kesejahtaraan melalui pembangunan yang berkeadilan. Sehingga Hendra meyakini bahwa semua anggota DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan akan mengedepankan kepentingan mayoritas masyarakat diatas ego pribadi.

“Kendati terbilang sebagai orang baru di Parlemen Daerah, namun saya melihat kawan – kawan anggota DPRD tak kan melupakan diri, bahwa anggota DPRD adalah pengemban amanat rakyat. Sehingga yang sedang diperjuangkan pasti demi kepentingan masyarakat minimal aspirasi mayoritas konstituen,” tandasnya.

Hendra pun tak mau berandai – andai apabila Bupati Nunukan benar – benar akan mengeluaran Perkada. Sebagaimana diketahui konsekwensi dari keluarnya Perkada adalah anggota DPRD dan Bupati tak menerima gaji selama enam bulan kedepan dari tanggal ditetapkanya Perkada tersebut.

“Kita optimis saja lah bahwa APBD Nunukan pasti akan disahkan walau sedikit terlambat. Namun secara pribadi saya tegaskan bahwa sejak saya dilantik sebagai anggota DPRD, maka hidup saya selama lima tahun telah saya hibahkan untuk masyarakat. Untuk itu, konsekwensi apapun yang akan saya terima sepanjang demi kesejahteraan rakyat, pasti saya akan jalani,” pungkas Hendra.(Eddy)