Dugaan Skandal Proyek Kabupaten Nunukan

JAKARTA – Sekelompok Organisasi Massa yang mengatasnamakan Lembaga Pengawal Transparansi dan Kebijakan Publik (LPTKP) melakukan unjuk rasa di depan gedung merah putih KPK RI Jl. Kuningan Persada Jakarta Selatan. (23/11)

Menurut penanggung jawab Aksi M. Ali menyebutkan bahwa “Saya miris terhadap porses kehidupan di sana proyek pembangunan disana seperti proyek air bersih tidak mampu di selesaikan dan terbengkalai”, ungkap.

“Seharusnya KPK turun dan panggil Bupati kabupaten Nunukan dan ungkap tuntas Bupati terindikasi kasus penyuapan, Indonesia adalah negara hukum harusnya persamaan setiap masyarakat di mata hukum harus sama tidak boleh tebang pilih, tabahnya M. Ali.

Diakhir orasinya Ali menyebutkan bahwasannya rakyat dan masyarakat Kabupaten Nunukan mengantungkan nasibnya ke pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK tidak perlu takut dengan koorporasi yang ada di kabupaten Nunukan karena Bupati Nunukan merupakan anak dari anggota dewan yang memungkinkan bisa terjadinya persengkokolan antara keduanya.”jelasnya kepadaq awak media.

Selain itu mereka menggelar spanduk yang bertuliskan, mendesak KPK untuk membongkar skandal suap dan korupsi di kabupaten Nunukan oleh Bupati Nunukan. KPK segera panggil dan periksa Bupati Nunukan atas dugaan kasus suap dalam pembagian proyek di Kabupaten Nunukan. Meminta kepada BPK RI segera turun ke kabupaten Nunukan untuk melakukan investigasi dan mengaudit APBD Kabupaten Nunukan.

“Akankah KPK dan BPK mampu menyentuh dugaan adanya dugaan suap di Kabupaten Nunukan. Kita tunggu gebrakannya.”

Peluang Investasi Terbuka, BPD HIPMI Kaltara Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Bahlil Lahadalia

NUNUKAN – Presiden RI Joko Widodo akhirnya melantik puluhan menteri kabinetnya periode 2019-2024. Salah satunya Bahlil Lahadalia yang ditunjuk presiden RI sebagai Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (23/10/2019) pagi.

Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Samula ST MT memberikan apresiasi dan ucapan selamat atas penunjukan kepada mantan ketua umum HIPMI tersebut.

Penunjukan tersebut memberikan kebahagiaan luar biasa bagi seluruh keluarga besar HIPMI seluruh Indonesia, dan menjadi amanah yang harus disukseskan secara bersama-sama. Begitu juga bagi HIPMI Provinsi Kaltara.

Menurut Andi Samula ST MT hal ini juga menjadi peluang investasi di Indonesia. Khususnya di Kaltara yang berada di provinsi ke-34 dan berada di perbatasan. Sehingga dia berharap, investasi di Kaltara bisa semakin meningkat.

Lanjut dia mengatakan target investasi di Kaltara di tahun meningkat dari tahun sebelumnya. Sebab, tahun 2018 lalu, target investasi Kaltara hanya Rp4,64 triliun. Namun tahun ini, target investasi naik hampir 100 persen hingga mencapai Rp9,18 triliun. Target ini meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan juga Penanaman Modal Asing (PMA). “Artinya, hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Kita yakin target ini bisa tercapai dengan peluang investasi di Kaltara,” terangnya.

Apalagi, dengan barter trade antara Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia yang tak lama lagi akan berjalan sehingga peluang investasi semakin terbuka lebar. “Kami semalam sudah membahas barter trade bersama Konsul RI dan pengusaha-pengusaha Sabah yang mengantongi lisensi barter trade,” tuturnya.

Saat tiba di Tawau, kata dia, rombonganya pun disambut resmi oleh perwakilan konsul ibu Stepania selaku bidang ekonomi di konsul RI Tawau bersama Tuan Hadi selaku Timbalan Pegawai Pendidikan Tawau dan Tuan Piter selaku Pejabat Pemborong Warisan yg ditunjuk sebagai Humas Perhimpunan Barter Trade Sabah.

Bahkan, dia menegaskan BPD Hipmi Kaltara akan menjadi satu-satunya organisasi yang akan membuat MoU dalam pelaksanaan Barter Trade kedepan secara legal dengan mengantongi izin ekspor impor agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara ilegal.

“Tentunya akan membawa angin segar bagi investasi-investasi di Kaltara. Jika target kita tercapai bisa mempercepat perkonomian di perbatasan. Begitu juga dengan peningkatan SDM di Kaltara akan terus tumbuh dan akan terus membangun dan dapat mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter, Irwan

Masyarakat Nunukan Gelar Ritual Mandi Syafar Sebagai Bentuk Syukur Kepada Tuhan

Para nelayan dan pembudidaya rumput laur di Nunukan melarung Kalengakng sebagai bagian ritual Mandi Syafar

Nunukan – Dengan menggunakan perahu, ratusan masyarakat yang terdiri dari pera Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Desa Binusan, Nunukan, Kalimantan Utara menggelar ritual Mandi Syafar di perairan Laut Nunukan, Rabu (23/10/2019). Ritual ditandai dengan pelepasan Kelangkang berupa miniatur perahu yang berisi beras kuning dan berbagai makanan khas Suku Tidung dan makan bersama diatas perahu.

Tokoh masyarakat Nunukan H Supa menuturkan, ritual tersebut digelar sebagai tanda dari wujud syukur kepada Tuhan atas karunia berupa hasil laut kepada masyarakat. Menurutnya, baik nelayan dan para pembudidaya rumput laut saat ini mengalami peningkatan dalam hasil tangkapan dan hasil panenanya.

“Sehingga sebagai hamba Tuhan yang menjunjung tinggi kearifan lokal, kita bingkai tanda syukur melalui ritual ini atas melimpahnya hasil tangkapan oleh nelayan dan hasil yang didapat para pembudidaya rumput lut,” tutur Supa.

 

H Supa, tokoh masyarakat dan koordinator pemukat rumput laut Nunukan

Selain tanda syukur kepada Tuhan, H Supa mengungkapkan bahwa ritual yang digelar kali ini juga sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Naiknya pendapatan perekonomian masyarakat melalui budidaya rumput laut, menurut Supa, tak lepas dari uapaya Pemerintah setempat

“Ini (ritual – red) juga tanda dari kami sebagai ucapan terimakasih kepada semua pihak terutama Pemkab Nunukan atas upayanya sehingga saat ini perekonomian para pembudidaya rumput laut mengalami peningkatan,” papar pria yang juga sebagai koordinator pemukat rumput laut desa Binusan, Nunukan tersebut.

Sebelumnya, ungkap Supa, kehidupan para pembudidaya rumput laut di Nunukan teramat miris. Banyak para petani tananan gulma tersebut yang terpaksa menggudangkan peralatannya karena harga jual rumput laut kering hanya mencapai kisaran Rp. 5 ribu.

“Tapi sekarang harga jual mencapai Rp. 17 ribu rupiah. Tak bisa dipungkiri, selain beberapa pihak yang terlibat, naiknya harga jual rumput laut di Nunukan saat ini karena upaya dari Bupati Nunukan,” pungkas Supa. (eddyS)

Proyek Pengerjaan Bronjong di Kampung Nelayan Masih Dua Bulan Lagi

NUNUKAN – Proyek pengerjaan bronjong untuk mencegah terjadi abrasi di pesisir Kampung Nelayan, Mansapa, Nunukan Selatan, hingga kini terus dikebut oleh CV Buluk Jaya sebagai pemenang tander lelang. Pasalnya, sejak mulai pengerjaan pada 18 Juni lalu, hingga kini belum tampak apapun, hanya material pengerjaan yang tersimpan di pinggir pantai.

Kepala Bidang (Kabid) SDA, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan Perumahan dan Kawasan Permungkiman (DPU-RPKP) Kabupaten Nunukan, Yusuf mengatakan pengerjaan bronjong ini sebenarnya masih lama habis, sekitar dua bulan lagi atau sekitar 50 hari lagi. “Jadi bukan 15 hari lagi seperti yang viral di medsos. Kan, masa pengerjaan 180 hari. Nah, ini dimulai sejak 18 Juni lalu. Jadi nanti berakhir pada 14 Desember mendatang,” terangnya kepada berandankrinews.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/10/2019).

Meski begitu, dia mengaku sudah memberikan dua kali teguran kepada kontraktornya. “Tadi pagi, (Senin, 21/10/2019) kita sudah rapatkan bersama tim kejaksaan yakni pendamping TP4D. Kita juga mengundang kontraktornya dan mereka akan siap bekerja siang dan malam. Informasi alatnya sudah ada, dan mereka juga sudah mulai bekerja,” ujarnya.

Namun jika sampai batas akhir pengerjaan belum diselesaikan, maka pihaknya akan mengambil sikap tegas yakni pemutusan kontrak. Hanya saja, pihaknya mengatakan bisa saja memperjang kontrak namun dengan catatan sudah sesuai prosedur dan tentunya juga akan dikenakan denda bagi kontraktor. “Tapi terkait pembayaran kita akan tetap membayar sesuai dengan pekerjaan atau progress yang sudah ada. Nah, kalau pembayaran itu dalam aturan memang ada. Kita berikan perpanjangan 50 hari tergantung dari kita melihat sejauh mana keseriusannya,” tuturnya.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Kepala DPU-RPKP Kabupaten Nunukan, Muhammad Sufyang kepada beradankrinews.com. Kata dia, mengenai anggaran pengerjaan bronjong sama sekali belum dicairkan dari pemerintah. Sehingga, kata dia, pemerintah tidak ruginya. Bahkan sebaliknya, seharusnya DP 20 Persen yang diberikan untuk pengerjaan pun belum diberikan kepada kontraktor. “Sebenarnya, justru pemerintah yang berutang. Kalau melihat material di lapangan itu sudah mencapai 30 persen lebih. Nah, inilah sebenarnya utang kita karena mereka pengadaan sudah dalam hitungan kontrak,” tuturnya.

Reporter Nirwan

Kegiatan Apel Siaga I di Polres Nunukan dan Polsek Jajaran Polres Nunukan Menjelang Pelantikan Presiden dan wakil Presiden.

NUNUKAN – Dalam mengantisipasi gangguan keamanan, Polres Nunukan gelar apel siaga 1, yang dipimpn langsung  Waka Polres Nunukan Kompol Imam Muhadi, S.sos, SH, MH, kegiatan apel tersebut dalam rangka pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Presiden Joko Widodo bersama Wakilnya Ma’ ruf Amin. kegiatan apel tersebut dilaksanakan di Mako Polres Nunukan Minggu pukul 08.00 wita, (20/10/2019).

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, S.IK,MH  melalui Kesubag Polres Nunukan, Iptu M Karyadi  mengatakan apel siaga 1 dalam rangka pelaksanaan pelantikan Presiden dan wakil presiden Repoblik Indonesia secara serentak di Polres dan Polsek jajaran Polres Nunukan.

Kegiatan apel siaga 1 di Mako Polres tersebut tersebut dihadiri langsung oleh,Para Kabag Polres Nunukan, Para kasat dan Kasi Polres Nunukan dan Personel Polres Nunukan.

Dalam pelaksanaan apel siaga 1 di Polres Nunukan  tersebut untuk Apel Siaga I di Polsek jajaran Polres Nunukan dipimpin oleh Para Kapolsek. Adapun Personel Polres Nunukan dan Polsek  jajaran Polres yang hadir dalam kegiatan apel siaga 1 berjumlah 280 personel Polisi Nunukan.

Setelah menggelar apel siaga 1, dilakukan seluruh personel Polres Nunukan dan jajaran Polres Nunukan akan melakukan kegiatan pengamanan di tempat-tempat ibadah dalam wilayah hukum Polres Nunukan.

Reporter Charles Suban Hayon/Nirwan