Kategori: NUNUKAN

NUNUKAN – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Krislina,SE pimpin hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) pengusaha Kapal Pedalaman soal Izin angkutan distribusi Sembako ke Dapil 3 Nunukan.

Pada RDP itu, DPRD Nunukan mempertemukan pihak terkait yakni Balai Penyeberangan Transportasi Darat (BPTD) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan , KSOP Nunukan, Satgas Pamtas Nunukan, Kodim, Polaitrut, Asuransi Jasa Raharja serta Asosiasi Pengusaha Kapal Pedalaman Nunukan.

Mengawali RDP ini, Ketua Komisi I Andi Krislina SE mengatakan mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat utamanya pengusaha kapal pedalaman yang aktifitasnya mendistribusikan kebutuhan pokok ke wilayah tiga Nunukan.
Pengusaha Kapal tidak memilki izin selama dua tahun mengakibatkan, sejumlah kapal pendistribusi sembako diamankan petugas polairut provinsi Kaltara.

”Karena itu dalam pertemuan ini kita menginginkan win win solution, agar kebutuhan Sembako di wilayah tiga tersedia, mengingat kebutuhan kita akan sembako di bulan Ramadhan cukup tinggi dan juga persiapan menjelang Idul Fitri,” kata Andi Krislina memimpin RDP, Senin (18/4) diruang rapat Ambalat I Kantor DPRD Nunukan.

Dalam pertemuan ini, ketua Asosiasi Pengusaha Kapal Pedalaman, Bahar menyampaikan aspirasinya.Ia mengaku beberapa kapal angkutan sungai milik anggotanya diamankan Polairut Polda Kaltara karena tidak mengantongi izin pelayaran.

”Sebenarnya sudah ada kami miliki hanya saja kami terkendala soal perpanjangan izin, inilah yang dialami rekan kami sekarang kapalnya sudah diamankan yang mengaku Polairut Polda Kaltara, kami minta perlindungan Hukum terkait permasalahan ini pak.” Kata Bahar.

Kendala lain disebutkannya, pengusaha hendak mengurus dokumen perizinan tersebut, namun infrastruktur pelayanan BPTD belum memadai padahal sejak tahun lalu kewenangan menerbitkan dokumen perizinan diambil alih instansi ini.

Dulu Pelayanan perizinan Kapal Pedalaman, kata Bahar, sangat mudah dan cepat, karena ditangani langsung Dinas Perhubungan Nunukan serta KSOP Nunukan.Saat ini ia dan rekannya sulit memperpanjang perijinan berlayar untuk beroperasi diperairan sungai wilayah tiga Kabupaten Nunukan.

Bahar menjelaskan hingga kini sarana dan prasarana BPTD belum siap melayani karna kantor BPTD tidak jelas ditambah dengan personil yang ditugaskan di PLBL hanya 2 orang.

”18 dermaga tradisional di Nunukan ditempati oleh Dinas Perhubungan kenapa BPTD tidak bisa kerjasama dengan Pemerintah Daerah kalau personilnya masih terbatas,” ungkap Ketua Asosiasi Kapal Pedalaman ini.Mewakili rekannya Bahar berharap kepada pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan diminta kerjasamanya karena intansi ini juga pernah menjadi pembina Asosiasi Kapal Pedalaman.

Alangkah tidak eloknya, kata Bahar ketika hendak memperpanjang dokumen pelayarannya, dinas pergubungan dan KSOP lepas tangan, lalu BPTD Nunukan tidak memberikan harapan kepada pengusaha.

”Jadi kami mohon pak kerjasama dari tiga instansi ini, sebab kegiatan yang kami lakukan ini termasuk ilegal, kami harap pengertiannya untuk segera menerbitkan izin yang kami maksud,” harap Bahar.

Menanggapi hal ini Kepala BPTD Nunukan, Nano Oktavianus mengatakan, pihaknya setuju jika perizinan tersebut di kerjasamakan dengan Dinas Perhubungan, karna selama ini diakui UPT. BPTD belum memiliki kantor dan keterbatasan personil.

Rapat pun semakin alot hingga Anggota DPRD Nunukan berpendapat bahwa sebagai langkah kongkrit penyelesaian masalah ini, kedua pihak harus sepakat menggunakan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara, Nomor 44 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sambil menunggu kesiapan dari BPTD wilayah Kaltim-Kaltara.

Hal ini menurut anggota dewan dapat menjadi pegangan para pengusaha kapal pedalaman untuk beroperasi di perairan sungai Nunukan, agar kembali mendistribukan kebutuhan pokok ke wilayah tiga.

”Karena kalau menunggu keputusan BPTD Balikapapan tidak ada kepastian bagi pengusaha, nah inilah tawaran solusinya kita gunakan pergub,” kata Andi Krislina SE.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita Acara DPRD Nunukan nomor : 048 – DPRD / 179 tentang rekomendasi anggota DPRD terhadap penerbitan izin angkutan sungai dan penyeberangan berdasarkan peraturan gubernur, hal ini untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap para pengusaha kapal yang beroperasi di pedalaman.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Kapal Pedalaman mengancam akan mogok operasikan kapalnya jika memang tidak ada solusi mengenai keabsahan dokumen kapal.

“Kami lebih baik mogok beroperasi dari pada kapal-kapal kami harus ditangkap lagi, karena hal iu merugikan kami, termasuk barang-barang muatan kapal banyak yang busuk. Dari pada menambah kerugian lebih baik kita mogok beroperasi, belum lagi jika terjadi laka laut, Jiwasraya bisa membayarkan klaim jika ada rekomendasi dari instansi yang berwenang,”ungkap Bahar.

(Humas DPRD Nnk/Gzb/Yutdalin)

NUNUKAN – Usai menggelar rapat dengar pendapat terkait permintaan klarifikasi atau penjelasan hasil monitoring LKPJ Bupati Nunukan 2021 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Nunukan.
Anggota legislative melanjutkan agenda kegiatan dalam rapat Paripurna ke 7 tentang pengambilan keputusan DPRD atas LKPJ Bupati 2021. Senin (11/4) di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Nunukan.

Pengambilan keputusan ini diterbitkan melalui rekomendasi anggota dewan berdasarkan hasil monitoring yang digelar pekan lalu di Kabupaten Nunukan.

DPRD Nunukan melalui kelompok kerja setelah mencermati dan membahas dokumen LKPJ Bupati Nunukan 2021 maka anggota dewan merekomendasikan Pemerintah Daerah agar serius membenahi pembangunan disektor Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Di Sektor Pertanian dan Perikanan di wilayah perbatasan ini.

Rekomendasi Di Bidang Pendidikan Dibidang Pendidikan, anggota DPRD merekomendasikan ke pemerintah daerah agar serius memperhatikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Nunukan terutama di wilayah perbatasan .

Menurut juru bicara tim Monitoring DPRD Nunukan, Welson mengatakan, masih banyak dijumpai fasilitas pendidikan yang tidak layak, membuat siswa sekolah sulit melaksanakan proses belajar.
“ Pendidikan memadai harus dirasakan semua warga Kabupaten Nunukan, sarana dan prasaran pendidikan banyak yang rusaK, kurangnya mubelair serta fasilitas lainnya, bagaimana mungkin anak anak kita bisa menikmati pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika keadaannya demikian,” kata Welson.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan tenaga guru diwilayah pedalaman dan terpencil terutama pemberian tunjangan sebagai stimulan meningkatkan dan memberikan kualitas pendidikan. terbaik bagi siswa didik.

Lebih lanjut di sampaikan anggota DPRD dari daerah pemilihan tiga Kabupaten Nunukan ini, Perintah daerah juga memenuhi kebutuhan akan ruang kelas baru.Namun jika ruang kelas tersebut sudah dibangun dan tidak difungsikan, maka sangat disayangkan bagunan terbut mangkrak hingga beberapa tahun.

Rekomendasi Di Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Sakit di beberapa wilayah seperti Kecamatan Sebatik, Krayan dan Sebuku.

Didirikannya Fasilitas kesehatan tersebut dihadarapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi pelayanan dokter spesialis, kegiatan rawat inap bagi pasien yang mebutuhkan penanganan khusus, hal ini sudah sangat tepat.

Namun ada dua Rumah Sakit Pratama kelas D di Sebuku dan Krayan hingga saat ini belum beroperasi sehingga anggota legislatif mengharapkan percepatan tealisasi anggaran operasional untuk ketiga rumah sakit pratama tersebut untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Terkait pekerjaan yang sudah dilaksanakan 100 persen namun realisasi pembayaran masih dibawah 50 persen sangat diharapkan agar pemerintah daerah melalui dinas terkait mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan.

Penggunaan anggaran penyedia infrastruktur kesehatan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.

Demikian juga pada SDM medis yang menangani pelayanan kepadap pasien dan keluarga pasien dinilai masih kurang , diharapkan ada perbaikan pelayanan yang sesuai dengan motto pelayanan RSUD “ Bersih, Ramah dan Bersahaja.

Rekomendasi Di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perencanaan dan pengadaan harus dilakukan berkesinambungan dan tuntas sehingga tidak ditemukan lagi pembangunan yang terbengkalai, tentu menimbulkan masalah apabila tidak difungsikan masyarakat.

“dalam monitoring beberapa peningkatan jalan kualitasnya kurang baik, disarankan kepada OPD terkait melakukan perencanaan yang matang agar infrastruktur sesuai dengan harapan dan berfungsi untuk kepentingan masyarakat Nunukan,” lanjutnya.

Karena itu DPRD berharap kepada DPUPR proaktif ke pemerintah pusat untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka pembangunan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Nunukan.
Terhadap pemakaian Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) produk akhir peningkatan jalan. Saran DPRD Nunukan agar produk akhir peningkatan jalan sebaiknya menggunakan AC-BC.

Rekomendasi Di Bidang Pertanian dan Perikanan Optimalisasi sumber pendapatan hasil pertanian dan kelautan, pemerintah daerah diharapkan melakukan pembinaan terhadap sumber daya nelayan dan penyuluh pertanian lapangan.

Begitu pula dengan sumber daya rumput laut yang merupakan komoditi andalan Kabupaten Nunukan sebagai sumber pendapatan masyarakat , hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah terkait pembinaan pembudiayaan rumput laut termasuk stabilitas harga dan dukungan pemasaran ke luar negeri.

“DPRD mengharapkan keada dinas terkait untuk mendorong percepatan penyusunan regulasi terkait pemanfaatan budidaya rumput laut sehingga dapat menjadi Sumber PAD Nunukan,” ungkap ketua Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Nunukan ini.

Petani dan Nelayan sering menghadapi masalah di Zonasi perairan perbatasan, Pemerintah Daerah diharapkan berkoordinasi dalam mengatur zona wilayah dengan pemerintah pusat dan Provinsi.

Terbitnya rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pembangunan Kabupaten Nunukan jauh lebih baik kedepan demi menjawab harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan

(Humas DPRD Nnk/Gzb/Yutdalin)

NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan melanjutkan monitoring pembangunan tahun anggaran 2021, Rabu (6/4) di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.Tim monitoring dapil 1 di koordinasi langsung, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, dan diikuti sejumlah anggota DPRD Nunukan.

Monitoring diawali pada kegiatan dinas pertanian, anggota legislatif meninjau Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Nunukan Selatan Gedung ini telah digunakan oleh PPL hanya saja rehab ruangan dengan perawatan, perbaikan dinding dan pemasangan besi pengaman jendela serta plafon dan maubelernya menelan anggaran Rp 91.914.000 sumber dana dari DAK.

Padahal menurut anggota dewan anggaran sebesar itu, bisa juga dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan lainnya yang dibutuhkan para penyuluh pada Balai tersebut. Selain itu, anggota legislatif Nunukan, menyoroti pembangunan Jalan Usaha Tani di RT 08 Tanjung Harapan, seharusnya jalan tersebut sesuai dengan azas manfaatnya.

Namun realisasinya, tidak ada usaha perkebunan atau pertanian di pembukaan jalan tersebut hingga menelan anggaran Rp. 190.000.000 dan bentuknya berupa jalan setapak berbatu sejauh 100 meter. Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengatakan, jalan tersebut terindikasi pemborosan karena aktifitas pertanian nihil yang ada hanya jalan tani yang dirimbuni rumput gajah.

”Sama sekali tidak ada manfaatnya, kami akan panggil juga PPTK dan ketua Kelompok Tani nya,” tegas Hj Leppa.Usai memonitoring di Tanjung Harapan, anggota DPRD Nunukan mengarah ke pembangunan Bronjong dan Proyek pengembangan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah tanjung harapan, dana alokasi khusus sebesar Rp. 4,325,000.000.

Dalam peninjauan tersebut, sebagai catatan dan rekomendasi tim monitoring meliputi ; peremajaan kawat bronjong yang sudah berkarat, posisi bronjong miring dan bebatuan sudah keluar dari kawat akibatnya susunan batu tidak rata.

Proyek ini menelan anggaran Rp 1,790.000.000 melalui program pembangunan bronjong penahan longsor kawasan mangrove perumahan kampung nelayan mansapa.Sementara Proyek pengembangan jaringan pipa distribusi Air Bersih di kampung nelayan diharapkan agar seluruh warga memanfaatkan ketersediaan air bersih tersebut.

”Diharapkan juga agar RT setempat mendata warganya yang belum memasang meteran air bersih dan di koordinasikan dengan PDAM Nunukan,” kata H. Leppa.

(Humas DPRD Nnk/Gzb/Yutdalin)