NASIONAL

Langgar Hukum Keimigrasian, Dua Warga Malaysia Deteni Imigrasi Nunukan Kini Jadi Tersangka

admin Juni 5, 2024

NUNUKAN - Proses hukum dua deteni Kantor Imigrasi Nunukan berkewarganegaraan Malaysia dinaikkan statusnya menjadi tersangka melalui proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) yakni Mohammad Fahturahman Bin Ondah (20) dan Muhammad Rizuan Bin Samsu Alam (25) melakukan pelanggaran keimigrasian yakni dimana masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal.

Berdasarkan edaran siaran pers, kantor Imigrasi Nunukan menyampaikan bahwa WNA Mohammad Fahturahman Bin Ondah awalnya diamankan oleh petugas Angkatan Laut (AL) pada tanggal 3 April 2024.

"Mohammad Fahturahman Bin Ondah, pemegang paspor dan IC Malaysia, diamankan oleh Petugas Angkatan Laut yang bertugas di Pos Angkatan Laut Sebatik Utara saat melintas dengan sebuah speedboat yang diyakini digunakan untuk mengangkut barang secara ilegal melalui jalur Tawau - Somel (Sebatik)," ujar Imigrasi Nunukan.

"Bersangkutan diduga bertolak dengan tujuan mengantar ke Lalesalo sebelum kembali ke Tawau, Malaysia, melalui jalur ilegal di Pulau Sebatik serta Ikuti diamankan barang bukti berupa sebuah dua speedboat bermesin 200 PK dengan nomor TW 7318/6/C dan TW 6914/6/C," sambungnya.

Lebih lanjut, kantor Imigrasi Nunukan menyampaikan untuk Muhammad Rizuan Bin Samsu Alam dimana terlibat upaya ekspor barang ilegal melalui jalur serupa.

"Sementara itu pada tanggal 16 April 2024, penangkapan juga dilakukan terhadap Muhammad Rizuan Bin Samsu Alam, yang juga seorang warga negara Malaysia, diduga terlibat dalam upaya ekspor minyak kemiri secara ilegal melalui jalur yang sama, barang bukti yang ditemukan termasuk dua buah speedboat bermesin 200 PK dengan nomor TW 7318/6/C dan TW 6914/6/C," tuturnya.

Bersama dengan itu, kantor Imigrasi menyebutkan bahwa proses hukum yang signifikan merupakan komitmen dalam penegakan aturan.

"Proses hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan keimigrasian serta melindungi kedaulatan wilayah negara, pihak berwenang terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan dan pelaku terkait dalam upaya penyusupan ilegal ke wilayah Indonesia," tuturnya.

Adpun kedua WNA tersebut akan dihadapkan pada tuntutan pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan resmi dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(*nam)

Ketua KPTIK Sebut Kehadiran Starlink Dukung Warga di Daerah Terluar

admin Juni 3, 2024

jakarta-Berandankrinews.com
Kekhawatiran kelompok penyedia jasa internet lokal atas masuknya Starlink ke Indonesia rasanya cukup berlebihan karena faktanya Fiber optik dan Wireless tidak bisa disamakan dengan Operator Satelit. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) Ir. Dedi Yudianto, MBA melalui pesan tertulis pada Senin (3/6/2024) di Jakarta, menanggapi beragam komentar miring dari sejumlah pihak atas kehadiran Starlink di Indonesia.

Sebagai pakar teknologi informasi & Komunikasi (TIK ) yang menggeluti bisnis Internet Service Provider selama lebih dari 20 Tahun, Ia justru mengapresiasi kehadiran bisnis internet berbasis satelit milik konglomerat Elon Musk tersebut. Kehadiran Starlink di Indonesia, menurutnya justru mendukung aktifitas warga yang tinggal di daerah 3T atau daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar yang tidak Tercover Fiber Optik & Wireless.

“Jadi tidak ada alasan untuk khawatir berlebihan. Kehadiran Starlink justru sangat membantu warga yang tinggal di daerah 3 T. Akses internet di pulau terluar Indonesia justru makin terjangkau. Selain kapasitas dan kecepatannya melebihi Satelit operator lama, harga peralatannya juga jauh lebih murah,” ujar Dedi yang juga merupakan Inisiator Warkop Digital & CEO Cybers Group

Dedi pun menerangkan perbandinganya, jika internet yang ditawarkan perusahaan satelit yang ada hanya bermain di sekitar 1 - 10 megabit upload dan 10 - 50 megabit download. Sementara di Starlink, menurut Dedi, kapasitasnya bisa mencapai 30 megabit upload dan 300 megabit download dengan Latency cukup rendah yakni 35 ms dibanding Operator Satelit lain diatas 200 ms.

“Perbedaannya sangat jomplang. Harusnya kondisi ini disyukuri karena warga kita bisa terlayani akses internet dengan harga Peralatan 7 jt an dan bulanan 750 ribu dengan kapasitas besar, kecepatan luar biasa, latency rendah dan harga jauh lebih murah dan terjangkau,” ungkap Dedi.

Yang harus dipersoalkan, lanjut pengusaha muda ini, justru bukan kehadiran Starlink di Indonesia, tapi dampak dari ketersediaan layanan internet dengan kapasitas besar dan kecepatan yang luar biasa tersebut.

“Mudahnya akses internet di pusat kota, justru menjadi penyebab pemerintah sibuk mengurusi akses judi online dan pornografi yang sangat massif di Indonesia.

Sementara pengguna internet di daerah 3 T atau pelosok mungkin lebih produktif memanfaatkan teknologi dan layanan akses internet karena harga masih lebih mahal sehingga mereka harus bisa produktif ,” terang Dedi, sosok pendiri media online warga guetilang.com dan penggagas awal beritajakarta.id Portal Pemprov DKI Jakarta, dan saat ini tengah mempersiapkan program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan bersama BNPT untuk Mahasiswa dan Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Ia pun berharap semua pihak memikirkan bagaimana mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan internet pasca masuknya Starlink dengan menciptakan konten-konten menarik dan bermanfaat bagi banyak orang, serta yang terutama menjadi produktif dalam menyongsong Indonesia Emas & bonus demografi kedepan.

“Ketika internetnya sudah dengan kapasitas besar dan kecepatan aksesnya juga sangat kencang, maka kontennya juga harus dipikirkan agar masyarakat pengguna internet lebih produktif dan tidak hanya mengakses judi online atau pornografi. Ini yang harus dipikirkan anak bangsa bersama-sama,” pungkasnya. *(hen)

Ketum FWJI: Jangan Pandang Wartawan Sebelah Mata, Ketum KERIS: Yes Full Support

admin Juni 2, 2024

_rilis resmi DPP FWJ Indonesia dan KERIS

JAKARTA |Berandankrinews.com.

Harapan wartawan kepada pemerintah, TNI/Plori, Dewan Pers, pengusaha Swasta, serta para pemangku kepentingan di Negeri ini disampaikan dengan tegas oleh Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan Gondrong di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Sosok aktifis rambut gondrong yang sudah 26 tahun tekuni dunia jurnalistik ini juga mengatakan terima kasih atas kehadiran Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Allit Indonesia (KAI).

"Profesi kita sebagai kontrol publik tata kelola pemerintah tidak boleh dipandang sebelah mata. Walau mayoritas dan kebanyakan tak digaji perusahaan Pers seperti wartawan media besar, namun kami punya nyali sangat tajam. Bahkan menyeruak kebenaran dan keadilan hingga akar rumput. Suarakan amanah rakyat dari lorong-lorong kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah, TNI/Polri juga stakeholder jadi sebuah niscaya dalam tata gerak ke depan. "Kata Opan.

Lebih lanjut dia juga menyinggung persoalab KUHP tidak berlaku bagi wartawan, mengingat Pers memiliki Undang - Undang tersendiri sebagai payung hukum serta kode etik jurnalis yang mengedepankan profesionalis karya jurnalistik.

"Terkadang karya jurnalistik kerap disalah artikan oleh kepentingan oknum - oknum, sehingga muncul ketimpangan dengan adanya laporan pencemaran nama baik yang mengarah pada UU ITE sebagai bentuk pemberangusan profesi. Disni, Dewan Pers harus berlaku adil, profesional dan tidak lagi melakukan diskriminatif terhadap peran jurnalis dalam mengulik pemberitaan. "Tegas Opan di malam tasyakuran 2 Tahun FWJ Indonesia Korwil Jakarta Barat dan 3 Tahun media Updatetoday.com di Royal Palm Hotel Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Sementara, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Allit Indonesia (KAI) dalam keterangannya dihadapan awak media menyebut bahwa fungsi dan tugas wartawan memiliki peran besar dalam pembangunan, penjagaan keutuhan Negara dan kedaulatan ekonomi kerakyatan Indonesia. Mengingat Pers adalah satu pilar ke 4 demokrasi.

"Wartawan dituntut mampu super inovatif dan kreatif, base on community and specific of cluster untuk menghadapi era digital. Berani lompat jauh ke depan. Perkokoh soliditas, kesatuan dan persatuan. Dan perluas jaringan, pererat sinergitas dan berkolaborasi dengan semua unsur Pemerintah, TNI / Polri, Stakeholder dan lembaga lainnya. "Jelas Ali Mahsun ATMO diacara syukuran FWJ Indonesia Korwil Jakarta Barat ke 2 tahun itu.

Untuk itu, kata Ali Mahsun, KERIS membuka pintu selebar-lebarnya bersama FWJ Indonesia guna mendongkrak profesi wartawan agar dapat memiliki kemampuan tinggi sehingga naik kelas dan lebih bermatabat, "pungkas Ketua Umum KERIS dr Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden KAI.[]

Robek Kedaulatan Kesehatan, dr Ali Mahsun ATMO Desak Presiden Batalkan Rencana Naturalisasi Dokter Asing

admin Mei 30, 2024

Jakarta,-Berandankrinews.com.

Ada 170-an trilyun per tahun biaya berobat rakyat Indonesia ke luar negeri. Dengan alasan tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan (yankes) Indonesia, Menkes rencana naturalisasi dokter asing. IDI blak-blakan hal tersebut akibat berobat diluar negeri lebih murah, komunikasi dokter lebih baik, dan lebih nyaman adanya wisata medis. Namun demikian bukan berarti harus korbankan kedaulatan kesehatan negeri ini, tutur dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Mantan Ketua dan Dewan Pakar PB IDI, Jakarta, Kamis 30/5/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta menegaskan, rencana Menkes naturalisasi dokter asing untuk tingkatkan kualitas yankes di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan. Rencana tersebut merobek kedaulatan kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden harus membatalkannya.

Ngunu yo ngunu tapi yo ojo ngunu. Ketika ada kekurangan yankes di Indonesia tentunya harus segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Dokter Indonesia tak kalah mumpuni dibanding dokter asing. Lebih dari itu, kedaulatan kesehatan Indonesia hal sangat mendasar dan harga mati, imbuh mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Dewan Pembina PP IPNU.

Sebagai seorang dokter, saya juga berharap IDI beserta organisasi dokter spesialis segera ambil langkah emergensi. Segera bertemu Presiden Jokowi dan Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto. Kenapa? Ini soal kedaulatan kesehatan Indonesia, tidak boleh dirobek atau dijajah oleh siapa pun. Rencana Menkes naturalisasi dokter asing harus dibatalkan oleh Presiden RI, pungkas lelaki sahaja putra asli Mojokerto Jawa Timur mantan Pembantu Rektor V Undar Jombang Jatim.

Sebanyak 232 PMI Deportasi Asal Malaysia Dipulangkan ke Indonesia

admin Mei 29, 2024

NUNUKAN - Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara) lakukan deportasi pemulangan PMI sebanyak 232 orang melalui Nunukan, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka, Selasa (28/05/2024).

Deportan tersebut diantaranya laki-laki berjumlah 113 PMI, perempuan dewasa 65 serta anak-anak yakni laki-laki 25 dan perempuan 29 orang.

Selaku Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol F. Jaya Ginting mengungkapkan sebagian besar deportasi berasal dari daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kaltara.

"Untuk asal daerah paling banyak itu dari Sulsel dengan 95 orang, NTT sebanyak 85 orang dan Kaltara 25 orang, sisa lainnya tersebar di beberapa wilayah Indonesia," ujar Ginting.

Lebih lanjut, Ginting menyampaikan bahwa para deportan tersebut dipulangkan setelah ditahan di beberapa Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia.

"Deportasi ini sebelumnya ditahan di beberapa tempat seperti DTI Kota Kinabalu, DTI Sandakan dan DTI Papar, dan hari ini kita pulangkan ke Indonesia sebanyak 232 orang," tutur Ginting.

Bersama dengan itu, 3 orang diantara deportasi yang dipulangkan mengalami masalah kesehatan hingga salah satunya harus berjalan dengan menggunakan kursi roda.

Kepala Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan (BKKP) Tunon Taka, dr. Bahrullah mengatakan bahwa ketiga deportasi yang sakit tersebut diantaranya mengalami kram kaki dan stroke kiri.

"Ada yang sakit kram kaki dan ada juga yang terkena stroke kiri dimana sebagian tubuhnya sudah lemah sehingga harus di bawa menggunakan kursi roda, ada juga yang terkena gatal-gatal di seluruh tubuh," terang dr. Bahrullah.

Selanjutnya, dr. Bahrullah menyampaikan bahwa dilakukan pemeriksaan check up standar dan juga diberikan beberapa obat sesuai keluhan.

"Ya kita kasih obat ya untuk para PMI yang kita periksa yang mengalami masalah kesehatan, nanti jikalau ada permasalahan yang perlu penanganan intnsif maka kita coba bawa pusat kesehatan," tambahnya.

Adapun selanjutnya deportan akan dibawa ke Rusunawa sebagai tempat tinggal sementara sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing sesuai domisili kampung halamannya.

(nam/nam)