Kategori: KABAR KALTARA

NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan minta pemerintah daerah segera merumuskan regulasi usaha peternakan di Nunukan, seperti Perda atau Peraturan Bupati.

Payung hukum daerah tersebut diharapkan dapat melindungi usaha peternakan termasuk pemasaran dan produksi ternak di Nunukan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Welson saat memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara OPD dan Asosiasi Peternak Ayam Lokal, Selasa (17/1/22) di ruang Ambalat I Sekretariat DPRD Nunukan.

“ Atas saran dan masukan dari anggota dewan, ada regulasi produksi dan distribusi ternak untuk melindungi usaha peternak menghindari hal hal yang tidak diinginkan, ini perlu melalui kajian kedua pihak, OPD terkait atau Inisiatif DPRD,” Kata Welson menyampaikan kesimpulan RDP.

Menurutnya, dengan regulasi tersebut, dapat menjadi payung hukum baik distribusi maupun produksi usaha ternak di Nunukan, agar kedepannya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha di bidang tersebut.

“ Kita mendorong agar pemerintah daerah segera mengatasi hal ini melalui Perbup atau Perda, mohon ini ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD Nunukan juga meminta kepada pemerintah daerah atau OPD terkait agar memetakan kebutuhan daging ayam di Nunukan.

Karena selama ini, data Dinas Perdagangan dan Balai Karantina berbeda, baik jumlah distribusi maupun pasokan kebutuhan daging ayam lokal.

“ OPD terkait harus memetakan dengan benar kebutuhan daging ayam di Nunukan karena dari awal saya perhatikan
data ini tidak sinkron, kita berharap mulai sekarang data ini harus valid, supaya OPD dapat menganalisa distribusi dan ketersediaan daging ayam lokal di Nunukan.” jelas Ketua Komisi II ini.

Pemerintah daerah perlu menyediakan Cold Storage untuk mengatasi over produksi daging ayam sehingga kebutuhan masyarakat Nunukan tetap terpenuhi sesuai dengan standar harga pasaran.

“ Pemerintah daerah juga dapat membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU), ini penting untuk menghindari praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Politisi Golkar ini.

Sejumlah saran dan masukan dari anggota DPRD Nunukan menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah, hal ini berdasarkan aspirasi asosiasi pengusaha peternak ayam lokal di Nunukan.

Karena selama ini pasokan daging ayam dari luar Nunukan semakin marak, sehingga mempengaruhi produksi, distibusi dan harga ayam lokal di Nunukan. Rapat dengar pendapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi II, Welson didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin, S.HI, MM dihadiri anggota dewan dan Kadis Perdagangan, Kadis Pertanian, Balai Karantina Pertanian dan Pengusaha Peternakan Ayam lokal Nunukan.

(Humas DPRD Nnk/Nam)

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Nunukan gelar rapat dengar pendapat bersama dengan kelompok Asosiasi Peternak Ayam Potong Lokal bertempat di ruang rapat ambalat 1 kantor DPRD Kab. Nunukan, Selasa (17/01/2023).

Pertemuan rapat dihadiri oleh anggota DPRD Kab.Nunukan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nunukan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Nunukan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Wilayah Kerja Nunukan dan anggota Asosiasi Peternak Ayam Potong Lokal.

Selaku Ketua Asosiasi Peternak Ayam Potong binaan CV. Tunon Taka Mitra Sejahtera Nunukan, Sultan mengatakan bahwa “Persoalan yang kami sampaikan adalah baru baru ini ada pasokan ayam beku dari luar daerah yang dimana sebenarnya peternak lokal siap dan mampu menyediakan ayam segar dan sehat untuk masyarakat Nunukan” ungkap Sultan.

“Dikarenakan ada pasokan ayam beku diluar daerah menyebabkan terganggunya mata rantai pemasaran dan lambat panen peternak yg mengakibatkan kerugian, Kami minta dari pemerintah adalah bagaimana kebijakan proteksi untuk peternak ayam lokal di Nunukan terkait permasalahan yg terjadi dan akan datang” lanjut Sultan.

Beberapa dinas terkait meyampaikan tanggapannya, salah satunya Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sabri, S.T., M.Si mengatakan bahwa “Data yang kita dapatkan akan kita kalkulasi dan petakan ulang sesuai dengan yang disampaikan peternak, dan jika memang mau dibuatkan perturan atau perda nanti kita coba kaji lebih dalam dengan beberapa pihak, dan juga jikalau harga dari luar itu tidak sesuai dengan konsumen pasti masyarakat juga mikir mikir untuk beli ayam luar daerah” tutur Sabri.

Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Masniadi, S.Hut., M.AP juga menyampaikan tanggapannya “Untuk data di kami produksi kebutuhan ayam Kabupaten Nunukan masih kurang, kebutuhan kita perbulan 209.000 Kg sedangkan produksi 189.550 Kg, masih kurang 19.779 Kg, sebenarnya masalah ada diantara lapak dan peternak untuk harga, karena ayam dijual dengan harga yang jomplang, peternak jual ayam 31.000/Kg sedangkan lapak 48.000/Kg, di Surabaya dijual disini 32.000/Kg, dan kami lebih menjamin beku daripada segar, karena ayam beku lebih awet daripada ayam segar yg hanya bertahan sebentar” Kata Masniadi.

Sejumlah anggota DPRD mengemukakan saran dan didapatkan kesimpulan yang disampaikan oleh Welson selaku ketua komisi II DPRD Nunukan dan Pimpinan Rapat, bahwa “Meminta pemerintah daerah segera merumuskan regulasi usaha peternakan di Nunukan, seperti Perda atau Peraturan Bupati, Payung hukum daerah tersebut diharapkan dapat melindungi usaha peternakan termasuk pemasaran dan produksi ternak di Nunukan serta ini perlu melalui kajian kedua pihak OPD terkait atau Inisiatif DPRD” tutup Welson dalam menyampaikan kesimpulan rapat.

(Dhin/Nam)