Final Debat Demokrasi Tingkat Pelajar Pertemukan SMAN 1 Nunukan dan SMAN 1 Sebatik

NUNUKAN – Kegiatan Debat Demokrasi antar Pelajar Tingkat SMA se-Kabupaten Nunukan yang diprakarsai oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Nunukan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan telah mencapai grand final.

Grand final mempertemukan SMA Negeri 1 Nunukan bersama dengan SMA Negeri 1 Sebatik yang masing-masing beranggotakan 3 orang.

Selaku Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah berharap agar para pelajar mengerti bagaimana menjalankan proses demokrasi yang benar.

“Banyak di media sosial terkait black campaign, hoax dan sebagainya, dimana semu informasi tersebut harus dicerna dan dicermati jangan langsung diterima begitu saja,” kata Hanafiah saat membuka kegiatan di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (04/09/2024) pagi.

Kemudian, Ketua Panitia acara debat, Aswar mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 26 regu.

“Semuanya itu ada 26 peserta dari sekolah-sekolah SMA sederajat yang ada di Kab. Nunukan,” terang Aswar.

Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan debat telah berlangsung mulai dari tanggal 30 Agustus 2024.

“Kegiatan debat dimulai pada tanggal 30 Agustus lalu di kantor Bawaslu dan hari ini puncak finalnya,” sebutnya.

Setelah grand final debat, akan dilakukan pemberian hadiah kepada para pemenang mulai dari juara 1, 2, 3 dan 4.

Selain KNPI dan Bawaslu, kegiatan debat juga didukung oleh beberapa sponsor yang mengsukseskan acara diantaranya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang (Kacab) Nunukan, Bank Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) Nunukan serta Kementrian Agama (Kemenag) Kab. Nunukan.

(nam/nam)

Ajak Seluruh Anggota DPRD Berkolaborasi

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Pengambilan sumpah/janji anggota legislatif terpilih itu menggema di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Rabu (4/9).

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., berpesan kepada anggota DPRD Kaltara yang telah dilantik agar bekerja secara harmonis dan baik antara Pemerintah Provinsi Kaltara maupun instansi lembaga terkait lainnya.

“Saya berharap anggota yang terpilih bisa membawa aspirasi masyarakat Kaltara, jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tetapi harus membawa aspirasi masyarakat Kaltara untuk menuju Kaltara yang makmur dan sejahtera,”katanya.

Gubernur Zainal juga mengapresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kaltara yang baru dengan masa jabatan 2024 hingga 2029. “Kepada saudara saya anggota DPRD Kaltara yang baru dilantik, tetap kita harapkan kerjasama yang baik, bersinergi, berkolaborasi, dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” katanya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si., Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., Bupati Bulungan, Syarwani.,S.Pd.,M.Si, jajaran kepala perangkat daerah tingkat Pemprov Kaltara, forkopimda dan masyarakat.

(dkisp)

Tingkatkan Keamanan Era Digital, DKISP Gelar Bimtek se-Kaltara

TANJUNG SELOR – Isu tentang keamanan informasi saat ini mulai digaungakan. Ancaman terhadap keamanan informasi pada era digital masa kini tidak hanya datang dari external tetapi dari internal pemerintahan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kalimantan Utara (Kaltara) Hj Siti Asrida pada pembukaan kegiatan Bimingan Teknis (Bimtek) Penilaian Indeks Keamanan Informasi.

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita (pemerintah,red) meningkatkan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya, Rabu (4/9).

Ia juga mengatakan bimtek ini penting dalam untuk mendukung upaya stakeholder/OPD terkait untuk bersama untuk membangun tata kelola informasi yang lebih aman dan terpercaya di wilayah Kaltara.

Menurutnya, pemahaman yang mendalam tentang penilaian indeks keamanan informasi penting diajarkan agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dengan tepat.

Ia mengharapkan bimtek ini mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan dalam melakukan penilaian yang akurat dan komprehensif terhadap tingkat keamanan informasi di instansi masing-masing.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama antar Diskominfo Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Utara. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara kita semua akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi di daerah kita,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan ini, sebagai narasumber dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Dwi Kardono, S.Sos., M.A, Bidang Aptika dan Bidang Persandian DKISP se-Kaltara.

(dkisp)

Ini Pesan Gubernur Pesan Pada Penerima Beasiswa UPA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum, kembali melepas calon mahasiswa Program Beasiswa Yayasan Universitas Patria Artha (UPA) Makassar tahun ajaran 2024 – 2025 di gedung Aula SMA Negeri 1 Tarakan, Selasa (3/9)

“Semoga dengan beasiswa ini, dapat memotivasi anak-anak kita untuk belajar lebih giat dan berprestasi lebih tinggi guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltara memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan visi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Di tengah keterbatasan APBD, Gubernur Kaltara tergolong pemimpin yang sangat memperjuangkan keberlangsungan pendidikan. Dimulai dari beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, hingga insentif guru yang tetap dimaksimalkan.

Bahkan salah satu daerah di Kalimantan yang APBD-nya sangat besar namun ketika didorong program beasiswa kepala daerahnya sudah mengkhawatirkan anggaran. Namun bagi Gubernur Zainal program ini terus berjalan sudah tiga tahun hingga sekarang.

Menanggapi hal ini Gubernur Zainal mengaku sangat bangga dan mengapresiasi para mahasiswa yang ingin berjuang dan melanjutkan pendidikan ke luar daerah, karena ini adalah impian banyak orang namun tidak semua orang bisa meraihnya.

“Anak-anakku sekalian sudah pasti mendapatkan ilmu baru di masing – masing jurusan yang diambil, saya dengar ada ambil jurusan akuntansi, bahasa asing dan sebagainya harus serius ditekuni dan lebih giat menempuh pendidikannya, agar sepulang nanti dari UPA kalian – kalian ada penerus bagi generasi Kaltara tercinta ini,” terangnya.

“Maka, sejak awal cita – cita saya adalah meningkatkan mutu pendidikan, baik pengajar maupun pelajarnya, kita upayakan semaksimal mungkin,”katanya.

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Drs. Teguh Henri Sutanto, M.Pd. hadir dalam acara tersebut mengungkapkan para mahasiswa yang mengikuti program beasiswa diharapkan dapat menjadi andalan Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik bagi Kaltara.

“Kita punya berbagai industri besar di Kaltara, kita inginkan SDM terbaik, maka manfaatkan kesempatan pendidikan gratis ini untuk meraih ilmu yang bermanfaat untuk diri dan daerah,”ungkapnya.

Sementara itu Rektor UPA Makassar, Dr. Bastian Lubis, S.E., M.M., CFM menyebutkan, Gubernur Kaltara memiliki wujud kepedulian sangat tinggi pada dunia pendidikan, dan UPA dipilih sebagai tujuan bagi para pelajar melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan karena memiliki kapasitas cukup memadai dalam peningkatan SDM.

“Saya pastikan dan saya garansi para penerima beasiswa UPA sepulangnya nanti dari pendidikan pasti jauh lebih baik. Dari segi pemikiran, intelektualitas, hingga penampilan, ini saya rasa penting karena kita akan menargetkan SDM terbaik untuk Kaltara,” jelasnya.

Untuk informasi Pemprov Kaltara dan UPA Makassar melalui program ini telah melepas sebanyak 755 mahasiswa. Dimulai pada tahun 2022 sebanyak 239 orang, tahun 2023 ada 253 orang dan pada tahun 2024 diikuti 263 orang. Pada tahun ajaran 2025 sudah ada 176 orang yang mendaftar program beasiswa UPA Makassar.

Selesai sesi pelepasan selanjutnya seluruh mahasiswa akan diberangkatkan ke Makassar melalui kapal laut yang dikawal langsung oleh TNI AL, dalam rombongan mahasiswa ini didampingi koordinator dari UPA hingga tiba di Makassar.

Biaya yang ditanggung oleh Yayasan Patria Artha (Universitas Patria Artha), meliputi bebas biaya pendaftaran, bebas uang pangkal/uang pembangunan, bebas Biaya SPP untuk program sarjana dari selama 8 semester dan program Diploma III selama 6 semester.

(dkisp)

Pemprov Gelar Rakor Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA 2024

TANJUNG SELOR-Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan tahun anggaran 2024 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Selasa (3/9).

Kegiatan yang dihadiri kuasa pengguna anggaran dan pejabat teknis kegiatan maupun keuangan dan perencanaan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kaltara ini bertujan mewujudkan eksistensi perencanaan pembangunan daerah, memastikan keberhasilan pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja dan mencegah penyalagunaan APBD.

Dalam sambutannya, Sekda Suriansyah mengatakan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam menyusunan dan melaksanaan kebijakan pembangunan sehingga hal ini menjadi penting untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efesien, dan efektif.

“Rapat koordinasi hari ini kita laksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah kita laksanakan, yang untuk selanjutnya nanti hasil evaluasi akan kita gunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” katanya.

Pada kesempatan ini, Sekda Suriansyah menyampaikan 3 hal yang menjadi atensi bersama. Pertama, terakit impelemntasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kehadiran SIPD dan transformasi digital masa kini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang smart customized dan berbasis data.

“Hal ini perlu saya tegaskan kembali mengingat implementasi SIPD di beberapa daerah masih belum optimal, sehingga berisiko dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah,”ungkapnya.

Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Ketiga, terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Pada konteks pembangunan, akuntabilitas penting untuk memastikan sumber daya yang dialokasikan untuk program atau proyek pembangunan digunakan secara efektif dan efisien.

“Untuk mencapai akuntabilitas pembangunan, organisasi dan entitas harus memiliki sistem pengukuran dan pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,”tuntasnya.

(dkisp)