Pangkalpinang, BerandaNKRInews.com-– Tidak main-main! Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memberikan perlindungan kepada puluhan ribu pekerja informal di Babel.
Itu dibuktikan dari permintaan langsung pemimpin yang kerap disapa Bang ER untuk memberikan perlindungan kepada 76.000 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari para pekerja informal di Babel, pada audiensi bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Agus Theodorus Parulian Marpaung, di Rumah Dinas Gubernur Babel, Jumat (5/03/2021).
“Saya akan mem-BPJS-kan tenaga kerja informal Bangka Belitung sebanyak kurang lebih 76.000 KK per enam bulan pertama. Saya harap, masyarakat paham akan manfaat dari perlindungan BPJS ini,” ujarnya.
Apa alasan Gubernur Babel?
Kata Bang ER, para pekerja informal seperti petani dan nelayan kerap tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan para pekerja formal yang rutin tiap bulan mendapatkan gaji. Itulah alasannya kenapa ia ingin ada kesetaraan dalam perlindungan pekerja.
“Saya tergerak memfokuskan diri untuk memperhatikan kebutuhan lapisan masyarakat kurang terlihat,” sebutnya.
Dengan sistem Penerima Bantuan Informal (PBI), maka pekerja informal penerima jaminan ketenagakerjaan dibebaskan dari beban membayar iuran. Sebagai gantinya, dalam kerja sama ini pemerintah yang harus mengatur anggaran untuk membayar iuran.
Karena itu, agar digunakan tepat sasaran, Pemprov. Babel akan mendata ulang calon peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui koordinasi serta rapat yang lebih teknis dengan instansi terkait guna memastikan pekerja informal yang layak diberikan jaminan sosial melalui sistem PBI.
BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksudkan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Harapannya, dengan diikutkannya pekerja informal pada jaminan perlindungan sosial dalam waktu dekat, program strategis negara dalam memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat dapat tercapai.
“Jaminan perlindungan ini bisa bantu meminimalisasi tingkat kemiskinan di Babel, sehingga target saya dalam jangka waktu dua bulan harus sudah terealisasi,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Agus Theodorus menjelaskan, jika kepala keluarga atau tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja atau meninggal pada saat bekerja maka, korban atau ahli waris dapat mengklaim jaminan perlindungan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan.
Setelah mengalkulasikan biaya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Agus menjelaskan, dengan iuran sebesar Rp 16.800 per orang 1 bulannya untuk pekerja informal, Pemprov Babel akan membutuhkan dana lebih Rp 1,2 Miliar.
Setelah menimbang dan berdiskusi, Gubernur Erzaldi menyetujui hal ini dan akan mengusahakannya. Namun, untuk mendapatkan timbal balik yang positif, Gubernur Erzaldi mengharapkan kucuran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diberikan untuk Babel, agar dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas pariwisata dan pengadaan sistem pelatihan bagi masyarakat.
Mengenai dana CSR, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Agus Theodorus menyampaikan bahwa, sistem penganggaran dapat melalui pengajuan ke kantor pusat. Pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan Pemprov. Babel agar dapat disetujui. (*)
Pangkalpinang, BerandaNKRInews.com – SEBAGAI PENYEGARAN suatu organisasi, promosi, rotasi, dan mutasi merupakan hal lumrah yang biasa dilakukan. Keberadaan orang baru ini diharapkan dapat memberikan berbagai inovasi baru untuk kemajuan daerah. Oleh karenanya, para pejabat yang dilantik hari ini dapat segera bekerja dengan segala kesungguhan hati.
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah dalam sambutannya pada acara Sumpah Jabatan dan Pelantikan Jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, di Ruang Pasir Padi lantai 3 Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Jumat (5/3/2021).
“Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki perangkat daerah yang tersebar di 7 kabupaten/kota dengan jumlah pegawai sebanyak 5.500 orang. Untuk itu, saya minta pejabat yang dilantik hari ini untuk melakukan terobosan-terobosan dalam mengatasi tantangan di Negeri Serumpun Sebalai,” jelasnya.
Terobosan yang diharapkan merupakan upaya peningkatan moralitas dan etika pegawai, pengawasan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, administrasi keuangan, serta disiplin pegawaian. “Kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai kompetensi, berintegritas, berkinerja tinggi dan memiliki moralitas yang bagus serta mampu mengabdi, serta yang mampu berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.
Dengan berbagai inovasi, terobosan, dan komitmen yang diharapkan tadi, dapat memungkinkan pemerintah menciptakan sistem kerja untuk memperkecil pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, hingga menjadi nol kesalahan.
“Para pejabat saat ini harus mampu mencerna, mengolah, dan merealisasikan kebijakan serta memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sama, ke arah yang sudah ditentukan yaitu, visi misi Babel,” pungkasnya
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/127/BKPSDM/2021 . Namun, dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi pandemi saat ini, beberapa pejabat dilantik secara daring melalui aplikasi zoom meeting.
Turut hadir pada acara pelantikan yakni, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Babel Sahirman dan Inspektur Babel Susanto.
Pangkalpinang, BerandaNKRInews.com– CITA-CITA BESAR Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman serta para pendahulu dan masyarakat petani untuk mengembalikan kejayaan lada Babel, akhirnya bisa terealisasi.
“Alhamdulillah terealisasi dengan sebuah buku dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI,” ungkap Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol. Purn. Zaidan, kemarin (Kamis, 4/3/21).
Buku apa yang dimaksud? Berikut informasi dari Zaidan. Hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 16.00 WIB, sejarah mencatat Bangka Belitung menerima perubahan “Buku Putih” (deskripsi) IG (Indikasi Geografis) Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) dengan sertifikat IG No ID G-000 000 004 dari Kemenkumham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).
Apa dampak buku putih ini? Jadi buku putih IG ini sebenarnya adalah milik masyarakat petani yang sudah dilegasikan ke pada Badan Pengelola, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) untuk mengelolanya.
Sehingga dengan adanya IG ini, tata kelola lada serta semua lada yang diperdagangkan dari Provinsi Babel itu harus memakai IG yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tadi. Maka mulai hari ini tidak orang yang bisa mengirim lada sembarangan, ekspor lada sembarangan.
“Tidak bisa lagi sembarangan, sudah ada undang-undang dan dengan buku putih IG ini harga tidak bisa lagi dimain-mainkan, karena sudah dibentuk gubernur tim standarisasi harga. Ke depan semakin bagus, tidak bisa lagi orang main-main,” tegas Zaidan.
Buku putih yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI pada tahun 2009 sempat mengalami koreksi dari BP3L dan TP4L yang baru, sehingga ada perubahan yang disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Babel, tentang pembentukan BP3L yang baru.
Oleh karena itu, untuk mengoperasionalkan IG dalam perdagangan lada Bangka Belitung, diperlukan suatu perubahan atau legalitas terhadap buku putih atau buku persyaratan IG yang dimaksud.
“Itupun (perubahan buku putih) kita sudah ajukan ke Kemenkumham sudah sekitar tiga bulan yang lalu sehingga baru sekarang disetujui dan diserahkan kepada kita. Kemudian itu (buku putih) juga salah satu di antara pelengkap instrumen tata kelola lada Bangka Belitung,” terang Zaidan.
Dengan diterbitkannya buku putih, maka secara instrumen tata kelola lada menjadi hampir sempurna seperti sudah punya kantor pemasaran bersama, sudah punya BP3L, sudah ada TP4L untuk bidang pengawasan, kemudian ada penetapan standar harga, di samping ada AELI (Asosiasi Eksportir Lada Indonesia), dan eksportir lainnya sehingga secara instrumen tata kelola itu hampir sempurna.
“Diharapkan, dengan tata kelola dan manajemen yang bagus ini, tekad Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan kejayaan lada atau mengembalikan kejayaan lada yang pernah jaya di tahun 2013 sampai 2018, yang mencapai harga Rp 100 ribu/kilogram, dan alhamdulilah sesudah diperbaiki sistem tata kelolanya, sekarang sudah mencapai Rp 60 ribu sampai 70 ribu perkilogram, maka ini alhamdulillah akan terus diupayakan sehingga suatu saat, tidak lama lagi akan mencapai Rp 100 ribu perkilogram,” tegas Zaidan.
Ini adalah target jangka sedang yang harus diupayakan, agar masyarakat khususnya para petani menjadi petani yang sejahtera dan berdampak kepada perekonomian Bangka Belitung keseluruhan.
“Ini yang perlu kita upayakan bersama-sama, mudah-mudahan apa yang diinginkan pak gubernur melalui tangan kita ini bisa terlaksana dengan baik, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan ini,” harapnya menandaskan.
Pemprov Panggil Eksportir Lada di Babel
Sebelumnya, hari Senin (1/2/21) para eksportir lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkumpul di Kantor Gubernur Babel.
Mereka kumpul atas inisiasi Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Babel, Prof. Saparudin. Maksud pertemuan itu agar baik pemprov maupun para eksportir lada bisa menyamakan persepsi dan saling konsolidasi mengenai data ekspor dan pengiriman antar pulau atas komoditi lada Muntok White Pepper.
Seberapa penting pertemuan tersebut?
“Penting. Karena kita sinyalir ekspor lada tidak melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dan tanpa menggunakan IG (Indikasi Geografis) lada Babel. Karena itu, BUMD Bangka Belitung lakukan rapat konsolidasi dan sinkronisasi data perdagangan lada Muntok White Pepper, ekspor dan antar pulau,” terang Dirut BUMD Babel, Saparudin, sambil menambahkan pertemuan yang digelar di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur itu, juga dihadiri stake holder lain seperti Balai Karantina dan KSOP Pangkal Balam.
Dalam pertemuan tersebut kata Prof. Udin, sapaan akrabnya, BUMD lagi-lagi menekankan kepada para eksportir bahwa mereka diminta untuk mendukung penuh program Gubernur Babel tentang ekspor komoditi lada agar dilakukan langsung dari Babel dan menghindari pengiriman antar pulau.
“Karena kalau tidak kita kirim dari sini (Babel) maka output data ekspor komoditi asal Babel, rendah. Jika ekspor dari tempat lain, orang lain yang dapat untungnya, kita malah kecil, padahal komoditinya dari kita. Ini yang kita harapkan bisa disamakan persepsinya dengan para eksportir,” ujarnya.
Nah, untuk mendorong hal itu, Gubernur Babel juga sudah menjalankan program pembenahan di Pelabuhan Pangkalbalam, termasuk di dalamnya adalah rencana mendatangkan kapal kontainer lebih rutin dari jadwal yang sudah berjalan saat ini.
Pembenahan itu sendiri telah dimulai dari instruksi Gubernur Erzaldi tentang operasionalisasi 24 jam Pelabuhan Pangkalbalam yang juga sudah dilayangkan kepada PT Pelindo II Pangkalbalam dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Babel.
“Kita mengharapkan para eksportir tidak mengirimkan lada melalui daerah lain, tetapi langsung dari Babel,” harapnya.
Dikatakan Prof. Udin, banyaknya komoditas lada yang keluar dari Babel tanpa melalui IG dan KBM membuat data ekspor Babel tidak sinkron dengan jumlah komoditi yang keluar.
Sehingga konsolidasi yang digelar kemarin itu perlu dilakukan dengan melihat data dari eksportir pada tahun 2020, di mana eksportir masih kerap melakukan ekspor dari Prosedur Operasional Baku (POB) daerah lain seperti Lampung, Jakarta, dan daerah lainnya.
Sedangkan, data ekspor komoditi Babel yang langsung dilakukan dari POB Babel sangat penting untuk menambah alokasi dana pusat untuk pengembangan daerah.
“Selama ini, ekspor Babel selalu terdata kecil, sedangkan faktanya komoditi yang keluar dari Babel cukup besar, seperti udang, yang dikirim antar pulau kemudian ekspornya dilakukan dari POB Lampung. Data BPS pun menunjukkan ekspor Babel kecil, padahal kita miliki produksi sawit, karet, dan lainnya yang cukup tinggi,” tekannya.
Selain itu, dikhawatirkan jika produk seperti lada harus singgah di daerah lain sehingga memungkinkan terjadi pencampuran lada. Prof. Udin menjelaskan bahwa, saat ini produk pangan internasional sudah harus ada ‘ketelusuran’ produknya. Maksudnya, konsumen internasional kini tak mau lagi mengonsumsi sesuatu tanpa tahu bibit, bebet, dan bobot barang yang mereka gunakan.
“Ketelusuran ini juga sedang dipersiapkan agar lada Babel dikenal baik oleh dunia,” tandasnya.
Pangkalpinang, BerandaNKRInews.com— Dalam rangka mengembangkan destinasi pariwisata skala internasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong penciptaan sumber daya manusia (SDM) tingkat vokasi di Bangka Belitung yang siap untuk mendukung transformasi perekonomian Bangka Belitung dari pertambangan ke pariwisata.
Rencananya, pengembangan SDM di sektor pariwisata diawali dengan pendirian Fakultas Pariwisata di Pulau Belitung dengan menggandeng Universitas Bangka Belitung (UBB). Hal tersebut menjadi bahasan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur, Kamis (4/3/21).
“Keberadaan Fakultas Pariwisata UBB sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi menunjang sektor pariwisata di Babel,” kata Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah.
Wagub Abdul Fatah mengatakan, kehadiran Fakultas Pariwisata dengan menggandeng Universitas Bangka Belitung (UBB), sudah didukung dengan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Belitung dan tersebarnya SMK Pariwisata di Babel yang memudahkan penerimaan mahasiswa/mahasiswi pada Fakultas tersebut.
Untuk mendukung hal tersebut, harus diperkuat dengan surat rekomendasi, baik dari provinsi maupun Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk disampaikan Universitas Bangka Belitung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait pendirian fakultas tersebut.
“Minggu depan paling lama, provinsi akan menyerahkan surat tersebut ke UBB, saya minta Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk segera action menyelesaikan surat tersebut,” tegasnya
Menurutnya, potensi wisata Bangka Belitung tak akan berarti jika tak didukung adanya SDM pariwisata yang ahli. Padahal, Bangka Belitung memiliki potensi wisata yang besar mulai dari wisata bahari, kuliner, hingga sejarah.
Oleh karena itu, lanjutnya, fakultas pariwisata menjadi salah satu kunci penting untuk pengembangan SDM pariwisata di Bangka Belitung.
Ia berharap semoga Fakultas Pariwisata UBB ini segera terealisasi sehingga, bisa mendongkrak perekonomian masyarakat serta memberikan sarana pendidikan bagi warga Bangka Belitung maupun Indonesia secara umum.
Sementara itu, Rektor UBB, Ibrahim menjelaskan progres UBB untuk mendorong kehadiran Fakultas Pariwisata di Belitung, di antaranya memasukkan program studi pada rencana induk pengembangan kampus, beraudiensi dengan Bupati Belitung dan Belitung Timur, serta Direktorat Kelembagaan dan Dirjen Dikti Kemendikbud.
“Saat dilantik, saya berkomitmen untuk tetap membangun fakultas di Belitung, karena ini Universitas Bangka Belitung, bukan Universitas Bangka,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, dengan kehadiran Fakultas Pariwisata UBB ditargetkan bukan hanya menyasar masyarakat Babel tetapi masyarakat luar provinsi Babel juga. Selain itu, dapat mendorong ekonomi lokal dan juga mempercepat branding pariwisata Belitung itu sendiri.
“Kami berharap ada surat dukungan dari pemerintah provinsi, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur terkait pendirian fakultas pariwisata tersebut,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Belitung di Pulau Bangka (IKMB) Bangka, Azhar Achmad berharap dengan pendirian Fakultas Pariwisata di Belitung dapat menghasilkan kompetensi SDM yang mumpuni.
“IKMB ingin berkontribusi untuk Babel, salah satunya dengan menginisiasi acara ini demi memajukan pariwisata di Babel,” ujarnya.
Audiensi ini turut dhadiri oleh Ketua IKMB Bangka, Azhar Achmad; Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), Ibrahim; Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh; Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Babel, Syaifuddin; serta jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
Wartawan: Agus Savar, S.H
Wagub Babel Abdul Fatah (tengah) dalam acara Forum Group Discussion (FGD) di ruangan Tanjung Pendam Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis (04/03/2021)
Pangkalpinang, BerandaNKRInews.com–Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman menginginkan provinsi yang ia pimpin segera pulih ekonominya, terlebih menyangkut persoalan penurunan inflasi. Gubernur ingin pemulihan itu secara serempak dan menyeluruh di kabupaten dan kota.
Nah, untuk mencapai itu secara bersama-sama, caranya adalah, gubernur mengajak pemerintahan kota/kabupaten harus saling menguatkan koordinasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dan selaras dengan RPJMD provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kita harus saling meningkatkan koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong perencanaan penurunan inflasi melalui RPJMD yang disesuaikan dan selaras dengan RPJMD provinsi dan RPJMN,” harap Gubernur Babel saat memimpin Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID di Ruang Pasirpadi Kantor Gubernur, Rabu (3/2/21).
Ujar Bang ER, ekonomi akan kembali bangkit apabila stabilitas harga di masyarakat sudah bisa terjangkau.
Maka kata gubernur, untuk mendapatkan keterjangkauan harga melalui stabilitas harga, perlu melakukan optimalisasi pasar murah dan operasi pasar komoditi seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, efisiensi jalur distribusi toko pertanian, dan pemantauan stok Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh satgas pangan, serta melakukan pengawasan penyaluran LPG bersubsidi.
Di samping itu, terkait ketersediaan pasokan, melalui ekstensifikasi luas lahan pertanian tanaman hortikultura antara lain cabai merah dan bawang merah, pemanfaatan platform di marketplace untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan akses pasar komoditas pertanian, pemanfaatan fasilitas cold storage untuk komoditas pertanian, serta peningkatan akses pembiayaan dan lembaga keuangan bagi pertanian.
“Pada sektor peternakan, Babel ke depan tidak perlu impor sapi dari luar seperti Jawa dan Lampung. Kami sedang mencanangkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di mana hingga saat ini, yang mengikuti kerjasama tersebut sejumlah 138 peternak, sehingga ke depan kita usahakan mengurangi inflasi dari sektor ini,” terangnya.
Sama halnya, dengan sektor peternakan. Sektor pertanian khususnya beras, hingga saat ini beras Babel mampu mengakomodir sekitar 48 persen kebutuhan lokal. Dengan program Pemprov Babel yang difokuskan pada sektor pertanian, ke depan diharapkan terjadi mandiri swasembada pangan sehingga tidak perlu impor dari daerah lain.
“Anehnya beras kita jika disandingkan dengan beras premium tidak laku, karena ada oknum nakal yang bermain di mutu premium, dengan mengoplos beras biasa ke beras premium. maka kita harapkan peran satgas pangan untuk menindak ini,” sesal Bang ER.
Ia juga berbicara mengenai percepatan pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi Covid-19 menjadi fokus Pemprov Babel. Oleh karena itu, gubernur sudah menyiapkan sejumlah strategi yang disampaikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Untuk mengendalikan inflasi daerah, kita perkuat empat pilar strategis, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” jabarnya.
Kepala BI Babel: Vaksinansi Covid Game Changer Perbaikan Ekonomi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, Tantan Heroika mengatakan, pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut pada tahun 2021.
Di mana kenaikan aktifitas ekonomi global didorong implementasi vaksinasi Covid-19 di berbagai negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.
“Vaksinasi Covid-19 ini semoga menjadi game changer perbaikan ekonomi kita,” ujarnya.
Terkait laju pertumbuhan ekonomi Babel pada triwulan IV tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar 1,04%, menunjukan arah yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 4,37%.
Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan meningkat, didorong mulai meningkatnya mobilitas masyarakat, puncak penyaluran bansos, pelaksanaan pilkada dan libur panjang akhir tahun. Namun demikian perbaikan konsumsi masih fluktuatif dikarenakan ketidakpastian berakhirnya pandemi sehingga konsumsi tertahan.
Dia pun melanjutkan pada bulan Februari 2021, Babel tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11%, secara tahunan mengalami inflasi 0,94%, lebih rendah dibandingakan capaian inflasi nasional 1,38% dan wilayah sumatera 1,44%.
“Deflasi Februari 2021, didorong kelompok bahan makanan seperti daging dan telur ayam ras, serta sayuran hijau seiring normalisasi permintaan dan melimpahnya pasokan,” jelasnya.
Penurunan tekanan inflasi diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, laju deflasi tertahan oleh inflasi komoditas perikanan dan pertanian hortikultura seperti cabai dan bawang, serta efek La Nina di Indonesia berdampak pada gangguan produksi dan distribusi sehingga berdampak pada penurunan pasokan
“Tahun 2021, ketahanan pangan yang harus menjadi fokus Pemprov Babel dalam menghadapi pandemi ini,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Babel, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami menjelaskan, data Kota Pangkalpinang di bidang pengeluaran terbesar di kota ini pada tahun 2021, yakni sektor makanan, minuman, dan tembakau.
“Adapun komoditas penyumbang inflasi terbesar di Pangkalpinang yakni tingginya kenaikan harga sektor perikanan, khususnya ikan kembung dan deflasi terbesar yakni angkutan udara,” ujarnya.
Inflasi terjadi di Pangkalpinang pada tahun 2020 karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu, kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 4,25%; kelompok pendidikan sebesar 6,24%; kelompok sandang sebesar 0,44%; kelompok kesehatan sebesar 0,17%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,94%.
Rapat itu turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, Ketua Satgas Pangan Babel, Kepala Badan Pusat Statistik Babel, Asisten dan Kepala Dinas Provinsi Babel, serta perwakilan Bupati/Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*)
Jurnalis: Mangimpal Lumbantoruan
Erzaldi Rosman Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung
