Kategori: KABAR DAERAH

AMAN Kaltara Minta Sengketa PT.KHL Dengan Masyarakat Segera Diselesaikan

BERANDA, KABAR DAERAH, NUNUKAN

Nunukan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Utara, berharap Pemerintah dapat menjadi pintu solusi dari permasalahan yang tengah terjadi antara PT. Karang Djoeang Hijau Lestari ( KHL) dengan masyarakat.

“Kami sudah menempuh berbagai upaya, kami harap pemerintah benar-benar menseriusi permasalahan ini,” tutur Ketua DPW AMAN Kaltara, Yohanes didepan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (23/3).

Diketahui, sebelumnya, Sebanyak 17 warga adat di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan dilaporkan PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL) ke Polres Nunukan, dengan tudingan melakukan pencurian buah sawit.

“Kami benar – benar minta agar pelaporan terhadap masyarakat oleh pihak perusahaan tersebut dapat dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi ada diantara mereka yang saat ini dalam kondisi stroke,” ujar Yohanes

Yohanes mengungkapkan, sengketa yang kerap terjadi sebagian besar karena permasalahan lahan, yang menurutnya disebabkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan, padahal dalam MoU kedua belah pihak telah diatur sebelum investasi dimulai

“Namun karena masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang disepakati dalam MoU, maka masyarakat menuntut haknya. Dari hal ini saja sebenarnya sudah bisa diurai benang kusutnya,” ungkapnya

Perlunya persoalan HGU ini dapat lekas diselesaikan, menurut Yohanes, karena hak tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Ketika para Transmigran dengan mudah mendapatkan sertifikat tanah sementara masyarakat lokal justru malah terancam kehilangan kampung karena masuk wilayah HGU, apa ini tak menimbulkan kecemburuan? Coba mari kita fikirkan tentang hal ini,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan dan permintaan dari Ketua DPW AMAN tersebut, Wamen ATR dan BPN , Surya Tjandra menyanggui dengan segera akan melakuan mediasi dengan pihak-pihak terkait. “Kita akan segera melakukan mediasi dengan Kapolda dan Gubernur terkait hal ini,” ujarnya.

( Edy )

Gubernur Babel Resmikan Mina Wisata Desa Kebintik

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

PANGKALAN BARU, BerandaNKRInews.com– Guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman jadikan Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah sebagai kawasan Mina Wisata yang merupakan perpaduan antara perikanan dan pariwisata dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

Disamping melakukan peresmian Kawasan Mina Wisata di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Selasa (23/03/21). Dalam kunjungan kali ini, Gubernur Erzaldi juga tak segan untuk berbaur bersama para nelayan untuk mengetahui secara langsung permasalahan para nelayan. Beberapa aspirasi para nelayan diantaranya kawasan ini belum memiliki dermaga sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menunjang para nelayan dalam beraktifitas secara lancar.

“Saya sengaja datang ke sini untuk ketemu nelayan Desa Sampur dan sekitarnya. Mereka ne (ini) ada berapa problem dimana para nelayan disini sangat butuh perhatian dari pemerintah baik Pemprov maupun Pemkab Bateng, salah satunya mereka mendapatkan tekanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka dituduh mengambil kayu dari hutan terlarang,” jelas Gubenur Erzaldi.

Selain itu Bang ER, sapaan akrabnya mengatakan para nelayan meminta untuk difasilitasi berkenaan maraknya tambang di sekitar wilayah tangkapan nelayan yang mempengaruhi hasil tangkapan mereka, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Kita liat sendiri aktifitas mereka (para nelayan) ini kurang lebih 1 Km, selama ini mereka ketika pasang surut laut, mereka membawa hasil tangkapan mereka dengan mengunakan tongkang kecil, Hal ini cukup menyita waktu dan menambah pengeluaran biaya, hasil tangkapanpun berkurang, sehingga tidak terjadi efisiensi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gubernur Erzaldi berencana akan membangun dermaga dan TPI dikawasan tersebut apabila mendapat lampu hijau dari PT. Timah, dikarenakan kawasan pantai Desa Kebintik merupakan kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah, sehingga Pemprov Babel dan Pemkab Bateng harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan perusahaan BUMN tersebut.

Sementara Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng), Herry Erfian dalam arahannya menyebutkan bahwa Pemkab Bateng akan mengakomodir para nelayan supaya para nelayan dapat menjalankan usahanya lebih baik.

“Kami akan bantu para nelayan, dengan memberikan kemudahan bagi bapak ibu yang notabene para nelayan, kami menyadari hal ini tidak mudah, karena kawasan ini peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kawasan Mina Wisata, dengan kawasan ini kita bisa membuat dermaga, bisa membuat TPI, kita bangun kawasan kuliner, kita akan buat suatu kawasan terintegrasi bisa untuk wisata dan nelayan sebagaimana mestinya,” ungkap Wabub Herry Erfian dihadapan para nelayan.

Menurut Wabup Herry Erfian pada dasarnya dirinya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga akan menata kawasan ini baik itu berupa tempat beraktivitas nelayan seperti TPI, dan aktivitas lainnya akan terakomodir nantinya.

Pada kesempatan yang sama, Asuy salah seorang nelayan berharap kepada Pemerintah agar TPI di Desa Kebintik segera di legalkan supaya nelayan bisa beraktivitas dengan nyaman, selain itu dirinya meminta kepada Pemerintah supaya dapat membantu para nelayan di bidang permodalan usaha.

“Kami ne ngarap (kami berharap) Pak Gubernur dan Bupati agar TPI kami ne (ini) disahkan, jadi kami aman dalam beraktivitas sebagai nelayan di sini,” ungkapnya.
Wartawan: Agus Savar Muslim, S.H

Penulis : Hasan. A. M
Poto. : Rafiq
Editor : Budi

Sekda Babel Naziarto Minta 3 Pemkab Serius Tangani Stunting

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH


PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com—Stunting menjadi salah satu perhatian pemerintah mengingat jumlah anak yang mengalami stunting meningkat setiap tahunnya. Di Babel sendiri ada tiga kabupaten yang menjadi lokus intervensi stunting yakni Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan dan Bangka.

“Jumlah sasaran keluarga yang mempunyai Anak Di Bawah Usia Dua Tahun (Baduta) di tiga kabupaten tersebut berjumlah 21.463 keluarga. Ini menjadi perhatian serius. Penurunan stunting menjadi salah satu program prioitas nasional mengingat jumlah anak yang mengalami stunting semakin meningkat setiap tahunnya, “ujar Naziarto saat membuka Kegiatan Promosi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Dalam Rangka Pencegahan Stunting di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Bangka Belitung (Babel), Selasa (23/3/2021).

Naziarto menuturkan pencegahan stunting dapat dimulai dari tahap perencanaan kehamilan sampai pada pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan anak. Upaya tersebut, tentu saja tidak bisa dilaksanakan sendiri, sehingga harus ada peran dari seluruh perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan stunting ini sesuai dengan tupoksinya.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah akan melakukan langkah intervensi dengan membentuk tim dengan ketua dari BKKBN. Karenanya Naziarto meminta perangkat daerah terkait untuk menyusun program dan membuat anggaran terkait kegiatan tersebut.

“Pada tanggal 29 Januari 2021, Presiden telah menunjuk langsung Kepala BKKBN sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting, “ ungkapnya.

Dalam pengasuhan 1000 HPK, BKKBN mengambil peran melaksanakn tugas pemberdayaan keluarga melalui cara pengasuhan pada periode 1000 HPK, yaitu saat kehamilan sampai dengan anak berusia dua tahun.

“Peran ini dilaksanakan PKB/PLKB, kader koordinator dan kader-kader BKB yang bersentuhan dengan keluarga-keluarga yang menjadi sasaran. Merupakan harapan kita bersama agar kegiatan ini dapat mempercepat penanganan stunting serta memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengelola program di lapangan agar bersinergi dalam penggarapan program 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting,” ujar Naziarto.

Wartawan: Yogi Pranata, A.Md & Agus Savar Muslim, S.H

Penulis : Irna
Foto : Khalimo
Editor : Imelda

Tampak Naziarto (tengah) saat membuka Kegiatan Promosi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Dalam Rangka Pencegahan Stunting di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Bangka Belitung (Babel), Selasa (23/3/2021).

Belasan Rumah di Nunukan Ludes Diamuk Si Jago Merah

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Sekitar pukul 01:30 Wita dini hari, Kebakaran terjadi di Jalan Bahari Rt. 01 kelurahan Nunukan Utara dan Rt. 19 Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Selasa (23/3)

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Nunukan, Muhammad Firnanda menuturkan bahwa dari data Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Nunukan mencatat sedikitnya 16 bangunan milk warga ludes terbakar.

Masing-masing dari bangunan milik warga tersebut 7 bangunan di Rt. 19 Nunukan Barat, yakni :

  1. Ruko milik Paweloi
  2. Ruko H. Made
  3. Ruko Saude
  4. Toko Syamsul
  5. Ruko H. Gati
  6. Rumah H. Jais, dan
  7. Rumah Ibnu

Sementara ada 9 bangunan di Rt. 01 Nunukan Utara, masing-masing :

  1. Gudang sembako milik H. Samula
  2. Rumah milik Rudianto
  3. Toko pakaian milik Usman
  4. Toko Jahit milik Mustari
  5. Toko roti milik Muhammad Rafiq
  6. Ruko milik H. Mahmud
  7. Ruko milik Toko Melati
  8. Ruko milik H. Langgo / Abdul Rahman.
  9. Rumah Alm Puang Kada.

‘’ Tidak ada korban jiwa, namun di perkirakan kerugian material mencapai Rp. 10 miliar’’ tutur Firnanda.

Belum diketahui  apa penyebab dari musibah kebakaran ini, namun dari sejumlah keterangan yang berhasil dihimpun dan dari beberapa kesaksian, besar dugaan api berasal dari lantai dua gudang penyimpanan sembako, tong LPG dan lain-lain yang berada di samping toko Sumber Jaya.

‘’Ada saksi mata melihat asap hitam tebal keluar dari lantai dua gudang penyimpanan sembako yang berada disamping toko Sumber Jaya. Dari situ, api cepat menyebar dan merambat ke lantai dua toko Syamsul’’ katanya lagi.

Petugas menurunkan sekitar 15 armada damkar untuk menjinakkan api, terdiri dari 1 unit mobil AWC Polres Nunukan, 10 unit mobil Pemadam kebakaran, 1 unit mobil BPBD, dan 3 unit mobil tangki air milik warga.

( edy )

Raih WTP Berturut-Turut, Ternyata Ini Metode Pemprov Babel

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH



PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk rutin melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam membenahi manajemen keuangan.

“Dialog dengan BPKP ini tidak hanya dilakukan sebatas laporan akhir tahun saja, melainkan diskusi rutin yang sering kami lakukan. Pemprov Babel menganggap BPKP adalah mitra yang akan membantu Babel dalam menuju manajemen keuangan daerah yang lebih baik lagi,” ujar Gubernur Erzaldi saat menerima hasil Laporan Pengawasan Keuangan Daerah tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP, Ikhwan Mulyawan, Senin (22/03/2021), di Ruang Kerja Gubernur Babel.

Gubernur Peraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 kali berturut-turut oleh BPK RI ini mengatakan Pemprov. Babel membuka diri atas perubahan yang akan dilakukan dalam rangka menjadi lebih baik lagi.

“Kami menganggap BPKP ini adalah mitra menuju manajemen keuangan yang lebih baik, karena kita tidak mau terjebak dari hal yang keliru,” ujar Bang ER sapaan akrabnya.

Disamping itu, orang nomor satu di Babel itu juga berharap BPKP terus memberikan pendampingan ataupun panduan seiring dengan perubahan aturan yang dinamis, sehingga Pemprov. Babel tidak terjebak dalam kekeliruan.

“Peran pendampingan dari BPKP yang telah dilakukan sejak awal, telah membawa Babel meraih WTP tahun 2017, 2018, 2019, dan Insya Allah 2020. Hal ini merupakan prestasi Bangka Belitung,” ujar Bang ER sapaan akrabnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP, Ikhwan Mulyawan mengatakan di tahun 2021, Pemprov Babel harus mengutamakan kebijakan fiskal untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Babel.

“Jika investasi mau tumbuh kuat, harus ada koordinasi kebijakan fiskal dengan investasi. Jika tidak, orang yang mau berinvestasi jadi tidak tertarik,” kata Ikhwan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Babel, Naziarto dan Kepala Inspektorat Babel, Susanto.

Wartawan: Yogi Pranata

Penulis : Dini
Foto : Rafiq/Dina
Editor : Budi