Asmin Laura Hafid, Seriusi Untuk Menggandeng NasDem Di Pilkada 2020

 

 

Nunukan – Bakal Calon yang merupakan Calon Petahana di Pilkada Nunukan 2020 mendatang, Asmin Laura Hafid, mengutarakan keseriusanya untuk menggandeng Partai Nasional Demokrat (NasDem) bersama – sama dalam koalisinya. Hal itu ia buktikan dengan kesediaanya memaparkan visi dan misinya di depan Tim Penjaringan dar Partai besutan Surya Paloh tersebut, Selasa (30/10/2019).

Kepada Tim yang dipimpin Hendrawan itu, Asmin Laura Hafid yang didampingi salah satu anggota Tim nya, Irsan Humokor , menyampaikan tujuan serta program – programnya apabila kelak ia berhasil direkomendasikan oleh Ketua Umum Partai NasDem sebagai Calon Bupati. Seusai memaparkan visi dan misinya, kepada awak media Laura menyatakan optimismenya bakal mendapat dukungan dari partai Nasdem.

“Optimis mendapat dukungan dari NasDem sih pasti. Saya ikuti saja tahapan demi tahapan yang dilaksanakan karena saya yakin dan percaya bahwa NasDem adalah salah satu partai yang profesional,” tuturnya di Sekreriat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Nunukan.

Walapun secara perhitungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Partai NasDem hanya mempunyai 1 perwakilan, namun Asmin Laura Hafid, S.E menegaskan bahwa ia tak membedakanya dengan partai lainya.

“Jangan dilihat dari berapa jumlah kursinya tapi lihat komitmenya dalam membangun Nunukan. Dan saya lihat konsep Partai NasDem selaras dengan misi saya untuk merestorasi segala untuk perubahan yang yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara menyikapi presentase yang dilakukan Asmin Laura , Ketua Tim Penjaringan DPD Nasdem Nunukan Hendrawan mengungkapkan terima kasihnya. Hendrawan menilai, kesediaan Laura untuk datang memenuhi proses tahapan penjaringan merupakan sebuah sikap politik yang layak diapresiasi.

“Kami tentu saja merasa tersanjung. Karena seorang bakal calon Petahana dari sebuah partai besar di Nunukan ini tapi masih sudi memerhitungkan keberadaan kami,” ujar pria yang juga anggota DPRD Nunukan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Laura sendiri merupakan politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kendati tak mampu menempatkan perwakilanya di DPR RI karena tak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 lalu, Partai Hanura di Nunukan justru menjadi Pemenang Pemilu dengan mampu mengantar 7 orang perwakilanya di DPRD Nunukan.

Terkait hal tersebut, Laura tak menampik bahwa tanpa koalisi dengan partai manapun, ia memastikan sudah dapat mengikuti Pilkada. Namun ia kembali menegaskan bahwa ia tak sekedar mengajak partai lain hanya saat Pilkada semata. Apabila ia kembali dipercaya sebagai pelayan rakyat Nunukan, maka kebersamaan dan kegotongroyongan itu dapat terus terbina.

” Satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan terlalu sedikit. Oleh karenanya saya ingin mengajak semua elemen terutama partai politik untuk bersama – sama membawa Nunukan ini tak hanya di gerbang saja tapi masuk dalam kesejahteraan yang berkedilan,” pungkas Laura

Pewarta : Eddy Santry

Serah Terimah Empat Orang WNI Yang Hanyut Keperairan Malaysia

NUNUKAN – Pelaksanaan kegiatan serah terima 4 (empat) orang WNI yang hanyut diperairan laut Tawau, Malaysia dan tertangkap dalam Operasi Pasukan Polis Marin diperairan Tawau Sabah, Malaysia Selasa, (29/10/2019).

Pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 pukul 11.00 wita, 4 (empat) personil Sat Polair Polres Nunukan dan 1 (satu) personil Dit. Polairud Polda Kaltara serta 2 (dua) personil TNI-AL yang dipimpin oleh Iptu Najamuddin, S.AP dengan menggunakan satu unit speed boat dinas Sat Polair Polres Nunukan melaksanakan penjemputan 4 (empat) orang WNI diperairan perbatasan Sebatik, Indonesia dan Malaysia yang diantar oleh Pasukan Polis Marin Tawau, Malaysia didampingi oleh LO TNI Kapten Ali Iksan dan Konsulat Tawau, Malaysia Iskandar Abdullah dengan menggunakan dua unit kapal Polis Marin.

BOAT RONDA PSC 6
1) DSP MOHD. NAZARI BIN ISMAIL
2) KPL MUSA BIN ABU BAKAR
3) KPL JEOGRI BIN JUMAH
4) KPL NAZRIN BIN MOHAMAD
5) L/KPL JEPHARRY SIM LING HAO

BOAT RONDA PSC 5
1) INSP AZMI ALEXUUS BIN MAJILON
2) SJN ZOOL HELME BIN ABDUL RAHMAN
3) KPL ZULKARNAIN BIN JANUDIN
4) KPL NURYUSOP MALLACA
5) KPL ABDUL SAID BIN MAJID
6) L/KPL BENBANER BIN BENZAL

Sekitar pukul 11.20 wita, Petugas Polis Marin, LO TNI, Konsulat Tawau, dan kalangan media Tawau, didampingi personil Sat Polair dengan menggunakan satu buah speed boat dinas Polairud, satu buah speed boat penumpang dan dua buah perahu nelayan yang hanyut ke wilayah Tawau, Malaysia berpindah dari perairan perbatasan Indonesia – Malaysia menuju dermaga pelabuhan Sungai Nyamuk untuk melakukan acara serah terima 4 orang WNI dari Ketua Tim Pasukan Polis Marin Inspektur Nazari kepada petugas Dan Posal Sei Nyamuk Letda Laut Juhar diketahui LO TNI Kapten Inf. Ali Iksan disaksikan oleh KBO Sat Polair Polres Nunukan Iptu Najamuddin, S.AP beserta anggota Sat Polair, Konsul Tawau Iskandar Abdullah, Komuniti Intelijen, PSDKP sebatik, Anggota TNI-AL dan awak media, baik dari Tawau, Malaysia maupun dari media lokal Sebatik.

Sekitar pukul 11.35 wita, Pemberian keterangan pers kepada awak media Tawau, Malaysia dan lokal Sebatik oleh Ketua Tim Pasukan Polis Marin (PPM) DSP mohd. Nazari, Komsul Tawau bapak Iskandar Abdullah, dan Dan Posal Sungai Nyamuk Letda Laut Juhar.

Kemudian pada pukul 12.00 wita, Pasukan Polis Marin (PPM) beserta rombongan meninggalkan dermaga pelabuhan Sungai Nyamuk dengan menggunakan satu unit speed boat regular dikawal oleh personil Sat Polair Polres Nunukan dengan menggunakan speed boat inventaris dinas Sat Polairud Polres Nunukan.

Adapun identitas keempat orang WNI yang diserahterimakan oleh pihak polis malaysia, Saleh Bin Atas, umur 70 tahun, Ambar Bin Arba, umur 39 tahun, Arifin Bin H. Manja, umur 49 tahun, Ambo Tuwo Bin Cidong, umur 35 tahun

Turut hadir dalam acara serah terima empat orang WNI DSP. MOHD. Nazari bin Ismail, Ketua Tim Pasukan Polis Marin beserta anggota. Konsul RI Tawau, Malaysia Iskandar Abdullah, LO TNI tawau, Malaysia Kapten Ali Iksan, Kapolsek Sebatik Timur AKP ADIYA ROHAULIA SUHARTO, S.H, S.I.K, KBO Sat Polair Polres Nunukan Iptu Najamuddin, S. AP beserta lima orang personil Sat Polair Polres Nunukan, Dan Posal Sungai Nyamuk Letda Laut Juharman beserta anggota, Kapolsub Sektor Sebatik Ipda Maswoko, Waka Polsek Sebatik Ipda Eko Asiadi Putra, Komunitas Intelijen (BINDA, BAIS, SGI, POLRI) Pegawai PSDKP Sebatik, Mass media Tawau, Malaysia dan Media lokal Sebatik.

Proses serah terima empat orang WNI dari Pasukan Polis Marin Tawau, Malaysia kepada dan Posal Sungai Nyamuk dan diketahui oleh LO TNI tawau, Malaysia mulai saat penjemputan diperairan perbatasan Sebatik Malaysia – Indonesia.

Reporter (Anto/charles)

Wakil Bupati Tiba-Tiba Datangi Kantor KPU Selayar

SELAYAR – Menumpangi mobil dinas wakil bupati, berplat polisi DD 2 J, Dr. H. Zainuddin, SH., M.H. yang didampingi ajudan dan salah seorang kerabatnya hari Rabu siang mendadak  mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi-Selatan di ruas Jln. Jend Achmad Yani Benteng, Rabu (30/10/2019).

Wakil bupati datang dengan mengenakan balutan pakaian safari dan langsung menuju ruang kerja ketua di lantai 2 gedung kantor kpu.

Orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar itu disambut dan diterima langsung oleh komisioner KPU yang diwakili koordinator divisi tekhnis Andi Dewantara SH bersama koordinator divisi hukum KPU Mansur Suhaji, S.KM., M.Kes.

Dr. H. Zainuddin, SH., M.H, diterima selama kurang lebih satu jam bertempat, di ruang kerja ketua kpu.
Usai bertemu komisioner kpu, wakil bupati yang dikonfirmasi wartawan terkait dengan agenda kunjungannya, pada hari Rabu siang tersebut, mengatakan “Tidak ada sesuatu yang istimewa ini murni merupakan kunjungan silaturrahmi biasa dalam rangka untuk mempererat hubungan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan jajaran komisioner kpu”.

“Lewat agenda kunjungan ini kita ingin menyampaikan pesan tersirat akan betapa besarnya atensi dan perhatian wakil bupati dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerja jajaran komisioner kpu dan kesiapannya untuk menghadapi moment pilkada bupati tahun 2020 mendatang” ujarnya, sembari berlalu menuju ruang lantai dasar dan langsung berjalan ke arah mobilnya yang terparkir di pelataran kantor kpu.

Dimintai konfirmasi terkait dengan agenda kunjungan orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Koordinator Divisi Hukum Mansur Sihaji menjawab simple,“wakil bupati datang untuk berkonsultasi dengan komisioner”, ujarnya singkat tanpa menyebut dan mengurai secara detail.

(Fadly Syarif)

BI Sosialisasi Rupiah di Perbatasan

SEBATIK – Sebagai daerah perbatasan, keberadaan mata uang asing memang tak bisa dipungkiri. Salah satunya di Pulau Sebatik yang notabene masih menggunakan mata uang Ringgit Malaysia (RM) sebagai alat bertransaksi.

Untuk mencegah hal itu, Bank Indonesia (BI) hingga kini terus melakukan sosialisasi dan rdukasi UU penggunaan mata uang rupiah. Bahkan, Rabu (30/10/2019), BI kembali Sosialisasi dan edukasi (Traning Of Beneficiary) di Kantor Desa Sei Pancang, Sebatik.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah perbatasan NKRI.

Pertemuan yang juga dihadirkan warga Desa Sei Pancang, sekaligus tatap muka dan mendengar langsung keluhan masyarakat yang ada di perbatasan.
Seperti biasa agar kegiatan lebih formal sebelum acara dimulai terlebih dahulu semua yang hadir wajib menyayikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Nurlia staf desa Sungai Pancang, lalu di buka lansung oleh Serda Muhsinin Babinsa desa Sungai Pancang.

Acara ini menghadirkan narasumber pihak Bank Indonesia, Hafiz bagian unit data statistik Tarakan, didampingi oleh Kaharuddin, S. IP kepala desa sungai pancang, Sulaiman Deru, S.Pdi Ketua BPD desa Sungai Pancang, Aiptu Beny Apriadi Bhabinkamtipmas desa Sungai Pancang dan Muhsinin Babinsa Sungai Pancang.

Muhsinin sapaan akrabnya menghimbau kepada masyarakat dan pedagang untuk lebih proaktif dalam mengutamakan belanja pakai uang rupiah ketimbang ringgit, sehingga dengan sendirinya akan lebih terbiasa menggunakan rupiah.

“Kebiasaan kita yang ada di perbatasan sering menggunakan dua mata uang Ringgit dan Rupiah sehingga kita harus bekerjasama, agar bisa terbiasa menggunakan pupiah,” jelasnya di hadapan warga Desa Sei Pancang, Sebatik, Rabu (30/10/2019).

Kemudian, Kepala Desa Sei Pancang, Kaharuddin mengatakan hal ini tidak akan menjadi problematika jika masyarakat cenderung menggunakan rupiah dan lebih mencintai ripiah di perbatasan.

Begitu juga yang disampaikan Bhabinkamtipmas Sungai Pancang, Aiptu Beny Apriadi menyatakan siap dan kapan saja selagi negara butuhkan. “Mata uang Indonesia harus kita jaga bersama sehingga regulasi perputaran uang bisa di nikmati oleh masyarakat kita yang ada di perbatasan.

Sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, kami menhimbau optimalisasi penggunaan mata uang rupiah di perbatasan,” tuturnya.

Reporter, Irwan.

ALMISBAT Minta Pemerintah Segera Sikapi Kosongnya Blangko e – KTP di Nunukan

Nunukan – Habisnya blanglo e – Kartu Tanda Penduduk yang menyebabkan masyarakat tak bisa mendapatkan kartu identitasnya, menjadi perhatian banyak pihak. Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Badan Pimpinan Kabupaten Nunukan menilai, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat atas pemenuhan hak atas warga negaranya.

” Mendapatkan identitas itu bukan kewajiban tapi hak yang dimilki oleh setiap warg negara Indonesia. Sedangkan diaukuinya seseorang sebagai warga negara itu karena mempunyai identitas,” ujar Ketua BPk Almisbat Nunukan Eddy Santry, Rabu (30/10/2019).

Lebih lanjut Eddy mengungkapkan bahwa selain hak azasi, memiliki kartu identitas (KTP) jua sudah diatur dalam undang – undang. Eddy menuturkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2006 sagat jelas menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah dalam memberikan identitas warganya

Diketahui, dalam Pasal 1 angka 14 undang-undang ini, pengertian KTP adalah “identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Eddy juga meminta Pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak mempersamakan kondisi Nunukan dengan daerah lain apalagi di Jawa. Nunukan, ungkap Eddy, adalah sebuah Kabupaten yang masyarakatnya tingal secara terpisah – pisah dalam berbagai wilayah dengan berbagai macam kekurangan akses trasnsportasi.

“Kalau di Jawa, akses yang dimiliki masyarakat begitu mudah. Tapi pernah kah para Pejabat Pemerintah Pusat menengok masyarakat Krayan atau Lumbis Ogong?,” tandasnya

Eddy mencontohkan, warga Nunukan yang tinggal di Lumbis Ogong apabila akan mendatangi Kota Nunukan harus menyiapkan fisik karena jauhnya perjalanan yang hanya dapat ditempuh lewat sungai.

“Selain itu, mereka juga harus mempunyai ongkos yang tidak sedikit,” kata Eddy.

Ongkos yang harus dikeluarkan warga Lumbis Ogong untuk pergi kei Kota Nunukan, ungkap Eddy, mencapai Rp. 6 juta – Rp. 8 juta. Memurutnya, untuk mencapai Mensalong yang merupakan kota terdekat, mereka harus mengunakan perahu karena akses jalan darat belum tersambung. Kalau mereka tak mempunyai perahu sendiri maka terpaksa menyewanya hingga Rp. 5 juta.

Setalah sampai Mensalong, mereka harus memyambung perjalanan dengan membayar Rp. 150 ribu – Rp. 200 ribu ke Sebuku. Setelah sampai Sebuku, mereka harus menempuh lagi perjalanan ke Kota Nunukan melewati jalur sungai dengan membayar ongkos speet dengan kisaran Rp. 230- Rp. 300 ribu.

“Setelah menempuh perjalanan yang lama dan mengeluarkan ongkos yang tak sedikit hanya untuk mendapatkan KTP tersebut, lantas mereka disuguhi jawaban blangko e -KTP habis, bagaimana perasaanya?,” tandas Eddy.

Ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sudah mengupayakan bergai cara dem memutus rentang kendali pelayanan publik melalui jemput bola’ pembuatan KTP, seharusnya Pemerintah Pusat sigap dan tak cenderung abai. Eddy mengingatkan, persoalan warga di Pedalaman yang hingga saat ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah jangan sampai menjadi bola api didalam sekam yang dapat memicu konflik akibat kecemburuan sosial.

“Kalau masalah kecemburuan sosial, saya kira saudara kita di Pedalaman sudah kenyang karena ketimpangan dalam pembangunan. Hanya karena kedewasaan fikiran mereka saja yang membuat mereka sabar,” pungkas. Eddy