Kategori: BERANDA

BONE – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 nampaknya terus meningkat.Terlihat untuk tahun ini,APBD tahun 2020 ini sebesarRp 2,4T.

Peningkatan itu dapat dilihat dari tahun sebelumnya 2,3 T, menjadi 2,4 T. Sementara di tahun 2018,yaitu Rp 2,2 Triliun (Rp 2.255.781.974.000).

Kabid Anggaran BPKAD Bone,Andi Hasanuddin,mengakui adanya kenaikan tersebut.Memang meningkat di tahun 2020, ungkapnya.

Menurut Hasanuddin,APBD bone tahun 2020 memang mengalami kenaikan.Dari tahun sebelumnya 2,3 T menjadi 2,4 T.

Sementara itu,Bupati Bone,Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakan bahwa APBD Bone tahun 2020 ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yaitu Mandatory Spending.

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang.Tujuan mandatory spending ini sebenarnya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Untuk itu,APBD Kabupaten Bone tahun 2020, mengalokasikan amggaran dalam Bidang Pendidikan sebesar Rp.530 lebih atau 21,54%.Bidang Kesehatan sebesar Rp.298 M lebih atau 16,64 %,serta Bidang Infrastuktur daerah sebesar Rp.337 M lebih atau 25 persen,jelas Fahsar.

Redaksi

Watampone – Sabtu(11/01/20) di halaman gedung DPRD Kab.Bone Kepala BPBD Kab. Bone Dray Febrianto.Sip Msi memberikan arahan sekaligus menerangkan rangkaian kegiatan simulasi penanganan bencana Banjir yang akan dilaksanakan pada Senin(13/01/20)di GOR Stadion Lappatau Kab. Bone.Pada kegiatan ini kepala BPBD di dampingi oleh Wadanyon C Pelopor Akp Andi Syafei dan koordinator Basarnas Kab.Bone Andi Sultan,SH.

Latihan simulasi ini melibatkan beberapa instansi antara lain Sar Brimob Yon C Pelopor,para Babinsa kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone,Sat Sabhara Polres Bone,Basarnas,BPBD,dan relawan SAR Kab. Bone.

Latihan ini dimaksudkan selain untuk meningkatkan kecepatan bertindak Regu penyelamat dalam menangani dampak bencana banjir,latihan ini juga sebagai wadah untuk memperkuat Sinergitas TNI- Polri dan Instansi-instansi pemerintahan.Jadi kedepan Tim SAR kita semakin solid dan tidak canggung lagi dalam menangani dampak-dampak bencana kata Kepala BPBD.

Di harapkan kegiatan ini terus berkelanjutan kedepan nya sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat karena dengan sinergi antaraTNI-Polri,Instansi pemerintahan dan relawan agar mempercepat penanganan bencana dan mempercepat proses evakuasi masyarakat yang terdampak bencana tambah Wadanyon Brimob.

Humas Pers Yon C pelopor

BONE – Pelayanan ULP Hasanuddin mendapat sorotan atas layanan yang diberikan terhadap calon pelanggan sebab diduga merekayasa Data NIK E KTP yang atas nama Rosnawati

Menurut keterangan calon pelanggan yang atas nama Rosnawati merasa dirugikan atas layanan PLN ULP Hasanuddin terhadap dirinya sebab NIK KTP yang dia daftar

Seharusnya mendapat subsidi listrik namun pihak PLN ULP Hasanuddin tidak mau melayani dengan alasan NIK yang atas nama Rosnawati tertimpa ke daerah lain yaitu NTB yang atas nama Moh FEBBI Namun menurut keterangan IS setelah di Konfirmasi di kantornya nanti dia mau layani apabila di alihkan ke non subsidi padahal kwh meternya sudah keluar namun calon pelanggang atas nama Rosnawati tidak menerima putusan sepihak yang di berikan padanya lalu Pihak Layanan PLN ULP Hasanuddin yang atas nama IS mengatakan dengan alasan bahwa

Data yang dia terima dari kementetian sosial adalah Data mentah lalu IS mengatakan silahkan konfirmasi sama Capil dan Dinas Sosial setelah ke Capil di cek Data Nik KTP yang atas nama Rosnawati ditjen Dukcapil kementerian mengatakan bahwa NIK tersebut tidak ganda dan tidak ada nama yang di sebut MOH FEBBI di Nomor NIK tersebut di NTB

seperti yang di sebutkan PLN bahwa Nik tersebut adalah benar-benar milik Rosnawati Desa Watu kecamatan Barebbo resmi setelah kami cek lalu ke Dinas sosial cek Data ternyata juga benar sesuai keterangan tertulis yang di berikan Dinas Sosial namun pihak layanan ULP hasanuddin tetap tidak mau melayani sebagai penerima subsidi listrik lalu Calon pelanggan yang atas nama Rosnawati melanjutkan ke UP3 watampone Jl jendral Sudirman namun setibanya di UP3 watampone

Rosnawati Yang ditemani Dua orang wartawati Sahabatnya Menemui juga kejanggalan atas perlakuan pihak Securiti atas nama AH Karena dilarang masuk untuk konfirmasi sama manager UP3 watampone dengan alasan dia menerima pesan dari rekan kerjanya di securiti yang atas nama AM katanya dia juga wartawan bila ada wartawan yang mau masuk konfirmasi sama manager jangan biarkan masuk

Akhiryia calon pelanggan bingung ada apa sebenarnya yang terjadi dikantor PLN kenapa kami calon pelanggan dilarang masuk mengadu padahal ULP adalah pelayanan dan pengaduan pelanggan PLN

Seharusnya Pihak PLN dapat melayani calon pelanggan atau pelanggan Dengan baik sesuai Data NIK yang berhak mendapatkan subsidi bukan untuk di hilangkan haknya.sebab bila masalah seperti ini dibiarkan atau terus dilakukan oleh pihak PLN utamanya ULP Hasanuddin

Maka lebih banyak warga yang akan kehilangan apa yang menjadi haknya sebagai penerima subsidi listrik Ini akan bisa berdampak buruk atas kinerja PLN itu sendiri terhadap calon pelanggan.

jadi saya Harap kepada Dirut PT PLN (Persero) agar segera meluruskan atau membenahi masalah ini agar tidak menjadi sorotan dari pelanggan agar kinerja PLN tetap bersinar dan menerangi masyarakat serta bisa diandalkan pelayanannya kedepan

(Iwan Hammer)