Nunukan-Balai Pelayanan dan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan gelar rapat kordinasi dengan beberapa Institusi yakni TNI Polri dan Imigrasi.
Kegiatan yang membahas Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural dan Human Traffiking di Aula BP3TKI Nunukan, Sabtu (31/8/19).
Kepala BP3TKI Nunukan, AKBP Hotma Viktor Sihombing mengatakan, rapat kordinasi ini bertujuan dalam rangka mencegah terjadinya PMI non prosedural dan human traffiking.
Kita sadar bahwa penangganan human traffiking dan non prosedural tidak bisa dilakukan dengan hanya satu instansi saja harus ada sinergitas dari masing-masing instansi.
Upaya yang kita dapatkan dari hasil diskusi ada tiga yaitu, pertama, dalam waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi ditempat rawan sebagai perlintasan tki non prosedural dan human Traffiking baik pelabuhan maupun di Jalur tikus.
Kemudian yang kedua, kita meminta para bhabinkamtibmas dan babinsa agar mereka melakukan pemeriksaan di rumah-rumah yang diduga digunakan untuk menampung PMI yang non prosedural, dan terakhir, kita juga bersama-sama nantinya melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang terbukti ikut serta mempermudah, mengkordinir para PMI untuk berangkat dari Nunukan ke Malaysia secara non prosedural.
“Kita ajak Bhabinkamtibmas ini agar lebih mudah untuk mensosialisasikan himbauan ke Masyarakat dan giat patroli, apabila nantinya menemukan rumah yang menampung TKI, karena Bhabinkamtibmas ini kan lebih tahu warga di Desa atau kelurahan binaanya, ketika diketahui ada rumah yang menumpang orang yang tidak berkaitan dengan pemilik rumah atau diduga sebagai tki yang akan diberangkatkan, maka kita minta para tki itu dibawa ke BP3TKI untuk di data dan melengkapi dokumennya atau kita pulangkan ke kampung halamannya,” jelas AKBP Hotma Victor Sihombing
Dia menuturkan, Hasil kordinasi ini masukannya sebagian besar mengenai bagaimana mencegah di tempat pemberangkatan.
“Pelindo tadi menyampaikan bahwa paling efektif itu ketika kapal-kapal penumpang itu sandar, disitu kita langsung memberikan langsung himbauan agar mereka tidak dipengaruhi oleh calo tanpa prosedural dan dibawa langsung ke malaysia untuk dipekerjakan,”tuturnya.
Kedepannya pihak bp3tki akan terus berkordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI, Imigrasi dan pelindo.
” Kita minta nanti pihak KSKP, pelindo untuk memberikan informasi dalam bentuk selebaran atau pamflet untuk diketahui seluruh masyarakat, dan datang ke bp3tki untuk melengkapi dokumen baru berangkat ke Malaysia secara resmi,” jelasnya.
Lanjut Victor, diprediksi jumlah 400 ribu pekerja migran indonesia yang bekerja di Malaysia Timur, sedangkan di kita yang sudah didata satu tahun ini dari januari sampai bulan september awal ini baru sekitar 750 PMI yang kita berangkatkan secara prosedural.
“Harapannya dengan rapat kordinasi ini ada bantuan dari Instansi-instansi yang kita undang agar mereka berusaha melakukan pencegahan-pencegahan bagi pmi kita yang non prosedural yang berangkat ke Malaysia, karena sampai saat ini hanya 27 yang dicegah oleh rekan-rekan TNI Polri, kita harapkan lebih banyak lagi pencegahan pemberangkatan Pmi non prosedural ,” Tuturnya. (Red)
