Biaya Pembangunan di Perbatasan Mahal, DPRD Kaltara Minta Pusat Sesuaikan Standar Anggaran

46

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, menyoroti tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan akses membuat pembangunan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Persoalan tersebut disampaikan Nasir saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Nasir meminta pemerintah pusat memahami karakteristik pembangunan di wilayah perbatasan dan kepulauan. Menurutnya, penerapan standar anggaran yang disamaratakan dengan daerah lain berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan pelosok hingga penyediaan jalur evakuasi medis darurat yang membutuhkan biaya besar akibat kondisi medan dan keterbatasan akses transportasi.

“Membangun jalan di pelosok atau menyiapkan jalur evakuasi medis darurat, termasuk akses ke SMA 18, itu biayanya tidak murah. Medan di perbatasan dan kepulauan punya tingkat kesulitan yang beda, jadi tidak bisa dipukul rata,” tegas Nasir.

Selain persoalan infrastruktur, Nasir juga menyoroti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi tersebut dinilai kerap menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

Padahal, sekitar 60 persen masyarakat Kaltara menggantungkan hidup pada kedua sektor tersebut. Karena itu, dukungan pemerintah melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana pendukung perikanan dinilai sangat dibutuhkan.

“Mayoritas warga kita, sekitar 60 persen, menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata seperti alat dan mesin pertanian. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kaltara mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan dan perbatasan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi serta tingkat kesulitan geografis setiap wilayah.

Menurut Nasir, penyesuaian tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang penganggaran yang lebih realistis dalam membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan terpencil.

Dengan demikian, keterbatasan akses dan tingginya ongkos pembangunan tidak menjadi penghambat bagi daerah perbatasan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur yang setara.

Merespons aspirasi tersebut, Tim Korsup KPK RI menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

KPK juga menekankan pentingnya sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar setiap usulan program maupun penganggaran dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DPRD Kaltara berharap persoalan tingginya biaya pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi catatan dalam pertemuan tersebut, tetapi juga mendapat perhatian serius pemerintah pusat melalui kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan.
(Adv)