Bersama Bupati Gus dr. M. Haris, Ketua Umum Akan Lantik DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo
JAKARTA — Salah satu keputusan Munas Ke-6 APKLI MP di Asrama Haji Jakarta pada 25–27 Agustus 2026 adalah mempercepat dan memasifkan konsolidasi organisasi, di mana Musyawarah Daerah (Musda) di 514 kabupaten/kota se-Indonesia harus selesai paling lama 1,5 tahun ke depan.
Bersama Bupati Probolinggo Gus dr. M. Haris, M.Kes., Ketua Umum dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed akan melantik DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis 29 Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Musda APKLI MP pertama pasca-Munas Ke-6 akan digelar di Kabupaten Probolinggo, kemudian dilanjutkan pelantikan DPD oleh Ketua Umum.
“Alhamdulillah, beliau Gus dr. Muhammad Haris, M.Kes berkenan sebagai Ketua Dewan sebagai wujud nyata kepedulian besar beliau untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, khususnya pelaku UKM dan PKL agar mampu maju, berkembang, unggul, naik kelas dan hidup sejahtera secara berkeadilan,” ujar Ali Mahsun.
Untuk itu, ia memerintahkan Zaini, Ketua Caretaker DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo untuk menyiapkan serta menahkodai roda organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai tata aturan di APKLI MP dan NKRI.
“Momentum pelantikan DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo tanggal 29 Oktober 2026 menjadi titik tolak sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, industri rumahan, serta pedagang mikro dan kecil di seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) tersebut, hal ini menjadi bagian tekad bulat APKLI MP mengawal dan mendukung penuh keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada UKM dan PKL.
“Indonesia mampu sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 asal mau! Demikian pula menjadi negara maju 2045,” pungkas mantan Dewan Pembina PP IPNU dan Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI 1995–1998 itu.
(*)
