Bupati Nunukan Hadir Langsung Pada Apel Gelar Pasukan Pengamanan Tahun Baru 2024

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM Pd mengikuti Apel Kesiapsiagaan Pengamanan malam pergantian Tahun Baru, minggu sore (31/12/2023)

Apel yang digelar oleh Kepolisian Resort (Polres) Nunukan berlangsung di depan Tugu Dwikora alun – alun Nunukan dan dipimpin langsung oleh Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H.

Apel ini melibatkan personil yang terdiri dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, POL PP, BPBD, Senkom, serta stakeholder terkait lainnya yang nantinya akan ditempatkan pada pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk menjamin keamanan objek pengamanan.

Dalam amanat singkat Kapolres Nunukan Taufik Nurmandia berharap pengamanan pada malam pergantian tahun 2023 – 2024 berlangsung dengan aman, lancar, nyaman dan masyarakat bisa menikmati pergantian tahun.

Kapolres juga berharap seluruh personil yang bertugas pada malam pergantian tahun diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan aman dan sehat.

“Kita akan membantu masyarakat Nunukan dalam rangka memeriahkan pergantian tahun dari 2023 ke 2024, yang biasanya masyarakat Nunukan akan menyambutnya dengan Euforia di alun – alun dan kemungkinan juga akan ada keramaian di Sae Lanuka yang baru dibuka tahun ini. harapan kita bersama dalam rangka pengamanan malam ini dapat berlangsung dengan aman nyaman dan masyarakat dapat merayakannya dengan menikmati pergantian tahun, dan kita semua yang melakukan pengamanan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga selesai nanti pengamanan kita bisa kembali dengan keluarga dengan aman dan sehat,” ujarnya.

Pengamanan dan pengalihan arus akan dimulai pada pukul 21.00 wits hinga pukul 01.00 dinihari di tahun 2024.

Seluruh arus lalulintas yang akan menuju pusat keramaian di alun-alun akan dialihkan, diantaranya jalan dari arah sungai bolong menuju alun-alun akan diarahkan melalui jalan Pasar Baru, selanjutnya dari jalan TVRI yang menuju alun-alun akan dialihkan ke jalan Rimba dan nantinya jalan Rimba akan ditutup total, selanjutnya jalan pasir putih yang akan mengarah ke alun – alun diarahkan ke jalan Bhayangkara, sementara jalur arah dari Bhayangkara yang menuju alun-alun akan dialihkan ke pasir putih, selanjutnya jalur yang dari arah Taman Makam Pahlawan menuju alun-alun akan dialihkan ke jalan simpang pasar lama, kemudian yang dari arah gedung Amalia yang akan ke alun – alun dialihkan ke jalan menuju Masjid Al Muttaqin selanjutnya dari arah jalan Bahari yang akan ke alun – alun akan dialihkan ke simpang Inhutani, seluruh arus lalulintas pada malam pergantian tahun baru yang hendak menuju alun-alun jalurnya akan melingkar.

(PROKOMPIM)

Gubernur Harap Komisi Informasi Berikan Kontribusi Dalam Pembangunan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melakukan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2023-2027 di Ruang Serba Guna Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Jumat (29/12).

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kaltara, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada segenap Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara 2023-2027. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan bagi saudara-saudara sekalian dalam menjalankan amanah dan kepercayaan ini,”kata Gubernur.

Ia mengatakan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Kaltara khususnya tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang memberikan dampak pada kemajuan bangsa dan negara.

“Saya yakin, bahwa anggota Komisi Informasi sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya. Saya berharap anggota Komisi Informasi yang telah dilantok bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tentunya berdampak positif terhadap pembangunan dan kemajuan provinsi kalimantan utara,” katanya.

Ia juga meminta agar anggota Komisi Informasi di Kaltara dapat bersinergi terhadap tugas dan fungsinya. Sehingga pemerintahan harus terus dijaga, terlebih sinergi dengan badan publik.

“Berdasarkan pasal 23 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik disebutkan bahwa komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksananya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi,” ungkapnya

Ia menjelaskan Komisi Informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusi pembangunan daerah dalam bidang keterbukaan informasi publik, karena di era keterbukaan informasi ini.

“Masyarakat atau siapapun yang membutuhkan informasi diberikan hak untuk memohon informasi kepada badan publik, dan badan publik berkewajiban memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan. namun, jika terjadi sengketa antara pemohon informasi dan badan publik, di sinilah salah satu peran komisi informasi yakni untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya,” pungkasnya.

Adapun Anggota Komisi Informasi yang dilantik pada hari ini yaitu Berlanta Ginting, S.E.,M.Div, Mohammad Isya, S.H. Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si Niko Ruru, S.P. dan Fajar Mentari, S.Pd.

Hadir dalam acara Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr. H. Suriansyah, M.A.P., Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E.,M.Si, Forkopimda Kaltara, Korem 092/Maharajalila, Polda Kaltara.

(dkisp)

Bankaltimtara Resmi Berkantor di Kantor Banhub Pemprov Kaltara di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum, menghadiri sekaligus meresmikan pemindahan Kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) Cabang Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Bankaltimtara (sebelumnya bernama Bank Kaltim) mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 2009 dan kini resmi menempati kantor cabang baru di Kantor Badan Penghubung Kaltara di Jalan Kramat II Kwitang dari sebelumnya di Panin Tower Senayan City.

Pada kesempatan ini, Gubernur Zainal menuturkan rencana pemindahan kantor cabang Bankaltimtara sudah disampaikan sejak 17 Maret 2021 lalu. Setelah ditindaklanjuti dan melalui beberapa tahapan sehingga Bankaltimtara secara resmi dapat menempati sebagian gedung aset Pemprov Kaltara tersebut.

“Ini merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, sekaligus menambah potensi pendapatan daerah bagi Pemprov Kaltara,” tuturnya.

Lokasi Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltara di Jakarta yang memiliki luas total 756,594 m2 dinilai strategis karena berdekatan dengan lokasi Kantor Badan Penghubung asal Kaltim dan Kaltara.

“Ada Kantor Banhub Kaltim, Banhub Samarinda, Banhub Nunukan dan Banhub Malinau serta semakin mempermudah masyarakat Kaltim dan Kaltara yang hendak mengakses layanan perbankan Bankaltimtara di Jakarta,” bebernya.

Peresmian ditandai dengan tarian adat Dayak khas Kaltara dan seremonial pemotongan pita oleh Gubernur Kaltara bersama Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin disaksikan Komisaris Utama Bankaltimtara Zainuddin Fanani beserta segenap jajaran direksi Bankaltimtara.

(dkisp)

Polres Nunukan Gelar Press Release Akhir Tahun

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan, Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Mesak Adianto,S.Sos,.M.Si menghadiri kegiatan Press Release Akhir Tahun serta pemusnahan barang bukti yang selama Tahun 2023 yang digelar Polres Nunukan bertempat di lapangan Apel Tri Brata Polres Nunukan, Jum’at (29/12)

Adapun kasus yang berhasil diungkap Polres Nunukan selama Tahun 2023 diantaranya:

KONVESIONAL :
-Tindak Pidana Pencurian 104 Kasus
-Tindak Pidana Penganiayaan 45 Kasus
-Tindak Pidana Perlindungan Anak 36 Kasus
-DLL 93 Kasus

TRANSNASIONAL :
– Tindak Pidana Narkoba 111 Kasus
– Tindak Pidana TTPO 16 Kasus
– Tindak Pidana UU PPMI 5 kasus
– Tindak Pidana UU Keimigrasian 6 orang

KEKAYAAN NEGARA :
-Tindak Pidana Cukai 1 Kasus
-Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan 1 Kasus
-Tindak Pidana Illegal Logging 1 Kasus
-Tindak Pidana UU TTG Pelayanan 1 Kasus

Total pelaku yang berhasil diamankan sebanyak 194 orang. Total Barang Bukti Narkoba 88.772,29 Gram, 168 pill extasy dan 30 botol cairan liquid NKB @10 ml.

Dalam kesempatan ini Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K. M.H menerangkan bahwa Giat gelar Press Release ini seluruh kasus yang selama 1 Tahun di Tahun 2023 yang ditangani oleh Polres Nunukan.

“Adapun barang bukti yang kami musnahkan diantaranya, 75 buah Knalpot, 253 Botol minuman Beralkohol berbagai Merk, 32.000,00 Gram Sabu, 96 Butir extasy, dan Kosmetik berbagai jenis merek.“jelas Kapolres Nunukan.

Lanjut dikatakan dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, Kapolres berharap semoga Polres Nunukan di Tahun 2024 bisa lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Hukum Polres Nunukan.

” Agar masyarakat merasa aman dan nyaman karena keamanan dan ketertiban di masyarakat sudah tugas kita sebagai Polisi yang selalu mengayomi melayani serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat”* tambahnya.

(PROKOMPIM)

Jelang Pemilu 2024, KPPI Nunukan Gelar Workshop Pendidikan Politik Untuk Perempuan

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Munir, ST, M.A.P membuka secara Resmi Workshop Pendidikan Politik Untuk Perempuan yang dilaksanakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Nunukan, bertempat di Ruang Rapat Lt. IV Kantor Bupati Nunukan,Kamis pagi (28/12/2023)

Dengan mengusung tema “Keadilan Gender dan Transformasi Politik Perempuan” acara Workshop tersebut menghadirkan 3 Narasumber yaitu Kepala Badan Kesbangpol Hasan Basri SIP, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Ariyani dan Sekretaris DPD KPPI Prov. Kaltara Farida Silviawatiz. ST

Pemilu merupakan hal yang krusial dalam Demokrasi dan tahun 2023 merupakan tahun politik yang dapat digunakan sebagai momentum dalam melakukan pendidikan politik untuk merespon pemilu 2024 yang akan datang,

Oleh karenanya untuk memberikan edukasi yang lebih luas tersebut KPPI Nunukan menggelar Workshop Pendidikan Politik Perempuan dengan sasaran utama yaitu Perwakilan dari 14 partai politik se kabupaten Nunukan yang mana keterlibatan Perempuan dalam kursi legislatif sebesar 30%.

Menurut Bupati Nunukan dalam pidato singkatnya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir, bahwa dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kiprah para perempuan, baik sebagai calon anggota Legislatif di semua tingkatan, sebagai penyelenggara Pemilu, mulai dari KPPS hingga anggota KPU dan Bawaslu, maupun mungkin sebagai tim sukses salah satu kandidat. Hal itu menunjukkan bahwa kaum perempuan telah mendapat tempat dan posisi yang sama dan setara dengan kaum laki – laki, tidak ada lagi perbedaan, dan Diskriminasi dalam satu jabatan politik yang tidak boleh dimasuki oleh kaum Perempuan.

“Situasi ini tentu saja patut kita syukuri bersama, karena perjuangan agar para Perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama di kancah perpolitikan tanah air ternyata tidak sia – sia, Tinggal sekarang adalah bagaimana para perempuan memanfaatkan potensi dan peluang tersebut dengan baik, bisakah para perempuan bersaing, dan bertarung dengan kaum laki – laki untuk menempati jabatan – jabatan politik yang ada ? ataukah perempuan hanya sekedar menjadi pelengkap dan penggembira dari pesta demokrasi kita, inilah tantangan yang harus kita jawab bersama – sama.” Ujar Abdul Munir.

Diakhir pidatonya, Bupati mengatakan bahwa secara kualitas, para perempuan di tanah air saat ini semakin menunjukkan kualitas dan kiprahnya secara nyata. banyak sekali politikus perempuan yang berhasil menjadi pejabat politik yang disegani, baik sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, maupun sebagai kepala daerah dan mereka juga terbukti mampu bekerja dengan baik, dan mendapatkan apresiasi dan dukungan yang luas dari masyarakat.

“Keberhasilan itu harus menjadi pemicu bagi para perempuan di Kabupaten Nunukan, bahwa di dunia politik – para perempuan juga tidak kalah dengan kaum laki – laki, untuk itu saya berharap dari workshop kali ini akan muncul kesadaran di kalangan para perempuan untuk semakin berani terjun dan berkiprah di dunia politik, sehingga wajah perpolitikan di Kabupaten Nunukan akan semakin segar dan berwarna, para perempuan harus semakin cerdas, dan jangan hanya mau dimanfaatkan suaranya demi kepentingan orang – orang yang belum tentu mampu membawa dan menyampaikan aspirasi para perempuan.”tutupnya.

Dikesempatan yang sama Hj. Fajar Arsidana selaku Pj. Ketua DPC KPPI Nunukan mengatakan tujuan dilaksanakannya workshop ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para calon-calon legislatif perempuan, agar dapat meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan,meningkatkan kesadaran kritis terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender, meningkatkan pemahaman tentang Hak Azasi Manusia, Hak Azasi Perempuan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan Gender, meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan, meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam Organisasi/lembaga Politik.

Workshop dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

(PROKOMPIM)