Gubernur Lantik Ketua TP-PKK, Pembina Posyandu, Dekranasda, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Periode 2025-2030

TANJUNG SELOR – Dalam upaya memperkuat peran organisasi pemberdayaan masyarakat serta mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi melantik Ketua Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Dekranasda, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Kalimantan Utara untuk periode 2025-2030 yang di gelar di Gedung Gadis Lantai I, Kamis, (6/3).

Dalam kesempatan ini, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., dikukuhkan sebagai Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran organisasi ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun sumber daya manusia yang unggul, serta melestarikan budaya dan literasi.

“Amanah ini merupakan tanggung jawab besar dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Saya yakin dengan dedikasi dan kerja keras, organisasi-organisasi ini akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan,” ujarnya.

Gubernur berharap peran TP-PKK dalam mendukung program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta mengapresiasi kontribusi Posyandu dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. “Posyandu harus terus dikembangkan sebagai pusat layanan kesehatan yang terintegrasi dengan kader-kader yang aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, Gubernur juga mengingatkan pentingnya peran Dekranasda dalam mengembangkan industri kreatif berbasis potensi kearifan lokal. Ia berharap Dekranasda dapat menciptakan inovasi dalam memajukan produk kerajinan daerah agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Dalam bidang pendidikan, Bunda PAUD diharapkan dapat memastikan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. “Masa usia dini adalah periode emas dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Oleh karena itu, peran Bunda PAUD sangat krusial dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas,” tegasnya.

Tak kalah penting, Gubernur juga mengingatkan peran Bunda Literasi dalam meningkatkan budaya membaca dan literasi di masyarakat. “Literasi yang baik akan membuka wawasan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan generasi yang cerdas dan inovatif. Saya berharap program literasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil,” katanya.

Gubernur mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh semangat, inovasi, dan kolaborasi. “Kita memiliki tantangan besar dalam pembangunan Kalimantan Utara. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, saya yakin kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Hadir dalam Acara Pelantikan tersebur, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Utara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H., Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Utara, Kornie Sherliani Ingkong Ala, S.T., Bupati dan Wali Kota selaku Ketua Pembina TP-PKK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, Plh. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Para Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Para Ketua TP-PKK, Tim Pembina Posyandu, Dekranasda, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara periode 2025-2030, pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

Ulang Tahun SMSI: Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

Oleh: Firdaus, Ketua Umum SMSI

DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025.

Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi.

Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran.

Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global, seperti google, dan facebook.

Terjadi begal-membegal konten media, tanpa menghiraukan etika. Siapa yang memproduksi konten, dan siapa yang mereguk keuntungan tidak ada aturan main yang jelas.

Media platform cetak tergerus oleh platform televisi dan online. Media televisi terganggu media sosial dengan berbagai layanan aplikasi, seperti youtube.

Media global platform digitial seperti google juga ikut mendistribusikan berita dan mengambil banyak iklan. Artificial Intelligence (AI) yang mendaur ulang informasi, turut menawarkan kerja jurnalisme, termasuk mengolah informasi menjadi karya tulis.

Sementara informasi yang disampaikan AI banyak yang belum ter-verifikasi kebenarannya. Ini juga ikut menggerus kerja media pers.

Sudah tidak terbilang entah berapa kali AI didiskusikan dan diseminarkan di dalam dan luar negeri, untuk keperluan berbagai bidang pekerjaan, termasuk bidang jurnalisme dan bisnis media.

Akan tetapi masih banyak pertanyaan dan keraguan terhadap kemampuan AI sebagai mesin pendaur ulang informasi yang melimpah-ruah setiap hari. Keraguan terhadap AI dalam menyeleksi data dan informasi dianggap masih lemah. Antara hoax dan fakta belum dipilah secara meyakinkan.

Di sinilah AI seringkali diletakkan sebagai pihak yang berlawanan dengan kerja jurnalisme yang mengedepankan fakta, data, dan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi sebelum disuguhkan sebagai berita. Selain berlawanan dalam prinsip kebenaran fakta dan data, juga menjadi perlawanan dalam bisnis bermedia.

SMSI tidak kaget dalam situasi seperti sekarang ini. Kelahiran SMSI delapan tahun silam memang menjawab keadaan disrupsi teknologi dan transformasi sosial yang sedang melanda media massa saat itu.

Perusahaan media massa banyak yang bangkrut, sebagian tutup, awak media seperti wartawan dan tenaga pendukung terpaksa dirumahkan, diberhentikan tanpa batas waktu.

Tenaga kerja di bidang pers banyak yang menganggur. Yang masih bertahan bekerja harus beradaptasi dengan cara kerja baru: serba internet.

Mereka yang bisa beradaptasi tetap lanjut bekerja dengan imbalan kesejahteraan yang minimal, karena iklan tidak lagi seperti sebelum terjadi disrupsi.

Keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok yang medianya disubsidi dana oleh negara.

Tenaga bidang pers yang berantakan tidak terurus seiring datangnya disrupsi, secara alamiah mengalir ke media digital/siber yang paling mudah disiapkan, dengan pola bosnis yang belum jelas.

Jadi bisa dikatakan SMSI adalah anak perubahan era 4.0, hasil dialektika media lama dan baru. Kelahirannya memang di saat disrupsi sedang berlangsung.
SMSI menjadi media alternatif, dan turut menjadi pelaku.

Hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, SMSI berulang tahun ke-8. Perjalanannya sebagai organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.700 pengusaha pers media siber semakin menapak kuat dan kian tangguh di kancah persaingan media.

Namanya semakin dikenal luas, jaringan bisnisnya tidak terbatas pada instansi pemerintah. Jaringan semakin meluas pada banyak sektor swasta, termasuk di bidang industri.

SMSI semakin mengenal lebih dekat ekosistem media. Disrupsi multidimensi tidak bisa dihindarkan. Semua berjalan secara alamiah. Alam sedang berjalan sesuai kodratnya. Tidak ada yang bisa nenolak. Disrupsi teknologi barlangsung tali-temali, menghidupkan dan meruntuhkan.

Kita tidak menyerah pada disrupsi teknologi. Dari awal SMSI tidak mau hanya sekedar mengantisipasi perkembangan teknologi. Itu langkah pengekor. Tetapi semua anggota tahu bahwa SMSI tampil merancang perubahan jauh di depan teknologi itu sendiri.

Sejak awal SMSI mendidik semua awak bisnis media dan redaksi bekerja di lapangan langsung, bukan mengutip informasi AI yang masih perlu verifikasi. Jurnalisme yang berkualitas menjadi motto SMSI.

Sekilas SMSI

Selasa 7 Maret 2017  menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers tanah air. Hari itu sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembentukan SMSI digagas oleh Ketua PWI Banten, saat itu PWI Banten dipimpin oleh Firdaus.

Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI Se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di provinsi-provinsi masing-masing.

Maka jadilah SMSI sebagai organisasi pers nasional yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber. Sekarang tercatat sekitar 1.700 pengusaha media siber bergabung. Mereka sebagian besar para start-up yang mengembangkan usaha pers.

Tiga tahun berjalan pada 29 Mei 2020 secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers  Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

Dengan ketetapan tersebut maka saat itu jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SMSI 26 – 27 September 2020, di Hotel Marbella Anyer, SMSI mengukuhkan arah organisasi dan pemantapan program kerja.

Kemudian dirumuskan secara sistematis, bahwa SMSI menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.
Untuk 5 tahun pertama, SMSI membagi program menjadi dua program pokok, Pertama, Program Berorientasi kedalam (Internal). Kedua, Program Berorintasi Keluar (Eksternal).

Khusus Internal ada tiga program prioritas internal yaitu Pertama,  Pendataan dan verifikasi anggota setanah air;
Kedua, Tahun 2020 – 2021 diprioritaskan pada  pembangunan infrastruktur SMSI hingga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia; Ketiga, memperkuat news room yang menjadi  perekat jaringan media siber di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanah rakernas tersebut,  dengan keterbatasan di tengah badai pandemi Covid-19, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020 di Bintaro Tangerang Selatan.

Sebelumnya sudah di bangun sin.co.id dan indonesiatoday.co.
Sementara itu, secara eksternal sesuai hasil Rakernas 26 – 27 September 2020, SMSI akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Terkait hal tersebut, SMSI membagi program yang berorientasi eksternal menjadi tiga yaitu Pertama, Membangun hubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan dalam rangka memperkuat tatanan pemerintahan  untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kedua, Membangun hubungan dengan Dunia Usaha dan masyarakat pers sebagai komunitas SMSI; Ketiga, Membangun dan memperkuat hubungan SMSI di tataran international.

(***)

Kemenhub Gratiskan Layanan Roro Tarakan-Ancam Untuk Angkutan Barang di Kaltara

TANJUNG SELOR – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan bantuan berupa layanan gratis kapal roll-on/roll-off (roro) di jalur Tarakan–Ancam bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara). Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi barang, terutama hasil pertanian dan kebutuhan pokok, menjelang Idulfitri, Rabu, (5/3).

Layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Perhubungan. “Ini merupakan bantuan langsung dari Kemenhub untuk Provinsi Kalimantan Utara. Masyarakat yang ingin mengangkut hasil pertaniannya atau membawa barang-barang kebutuhan dapat memanfaatkan layanan ini tanpa biaya,” ujarnya.

Pelayanan roro gratis ini direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2025 dengan keberangkatan dari pelabuhan penyeberangan di Tarakan menuju Ancam. Kapal roro, yang berfungsi seperti feri, memungkinkan kendaraan dan barang langsung naik ke kapal menggunakan sistem dorong, sehingga lebih efisien dalam proses bongkar muat.

Saat diwawancarai usai menghadiri acara High Level Marketing, Gubernur Kaltara, Dr. Zainal A. Paliwang,SH., M.Hum kembali menegaskan pentingnya program ini bagi perekonomian daerah. “Program ini sangat membantu masyarakat Kaltara, terutama di daerah yang mengandalkan transportasi laut untuk distribusi barang. Kami berharap ke depan akan ada lebih banyak dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas dan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Kalimantan Utara,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan yang telah memberikan perhatian terhadap konektivitas transportasi di wilayahnya. “Kami sangat berterima kasih kepada Kemenhub atas dukungan ini. Bantuan layanan roro gratis akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kaltara, terutama petani dan pelaku usaha kecil, dalam mengurangi biaya distribusi barang. Ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya dapat terpenuhi dengan lebih lancar,” kata Gubernur.

Melalui kebijakan ini Gubernur berharap dapat membantu masyarakat Kaltara memudahkan pendistribusian barang serta meringankan beban biaya transportasi. Masyarakat yang ingin mencoba layanan ini, termasuk wartawan yang ingin meliput, dipersilakan untuk datang langsung ke pelabuhan penyeberangan Tarakan.

Dengan adanya bantuan ini, dapat mendukung konektivitas dan perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Idulfitri.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Perkuat Stabilitas Ekonomi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong percepatan transformasi digital di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (5/3).

Gubernur mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi guna menghadapi tantangan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis digital.

Gubernur menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri yang kerap diiringi kenaikan harga bahan pokok.

“Inflasi Kaltara pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,49% (YoY), tetapi kita tetap harus waspada terhadap lonjakan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga serta memastikan distribusi barang tetap lancar,” kata Gubernur.

Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, Pemerintah Provinsi Kaltara akan mengintensifkan operasi pasar murah, sidak pasar, serta penguatan stok pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemantauan distribusi barang, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama guna menghindari gangguan pasokan.

Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi agenda utama dalam pertemuan ini. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2024, seluruh wilayah Kaltara telah mencapai kategori digital.

Namun, upaya untuk memperluas digitalisasi dalam sistem pembayaran dan layanan publik terus didorong guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kita harus memastikan bahwa sistem pembayaran digital semakin terintegrasi, sehingga tata kelola keuangan daerah lebih efisien dan transparan. Digitalisasi ini juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong inklusi keuangan masyarakat,” kata Gubernur.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Gubernur juga menginstruksikan seluruh anggota TP2DD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi Championship TP2DD 2025 dengan memenuhi seluruh parameter digitalisasi yang telah ditetapkan.

“Keberhasilan dalam Championship TP2DD bukan sekadar pencapaian prestasi, tetapi juga mencerminkan komitmen kita dalam menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien bagi masyarakat Kaltara,”paparnya.

Gubernur berharap kegiatan ini bukan hanya sekadar forum evaluasi, tetapi juga sebagai ajang strategis dalam menyusun kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semakin kuatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, diharapkan pengendalian inflasi dan transformasi digital di Kaltara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Tantangan ke depan akan semakin kompleks, namun dengan kerja sama dan inovasi yang berkelanjutan, kita dapat menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang lebih maju, makmur, dan berdaya saing di era digital ini. Mari kita manfaatkan forum ini sebagai wadah kolaborasi demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Kapolda Kalimantan Utara, Unsur Forkopimda Kaltara, Plh. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Staf Ahli Gubernur, Asisten, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Utara. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFRA, CSFA, ERMCP, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, Totok Prihantoro, Ak., M.Si, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang ada di Kalimantan Utara, Segenap anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Utara.

(dkisp)

Perkuat Peran TPID dan TP2DD di Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Bank Indonesia menegaskan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi keuangan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltara, Hasiando G. Manik pada Rapat High Level Meeting yang di Gelar di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur, Rabu, (5/3).

Hasiando G. Manik, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Kalimantan Utara yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital.

Dalam menghadapi potensi kenaikan harga, TPID Kalimantan Utara berperan strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, terutama bahan pokok yang sangat bergantung pada kondisi infrastruktur dan rantai pasok. Selain itu, koordinasi antara TPID provinsi, kabupaten, dan kota menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak dari faktor eksternal seperti perubahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi harga impor.

“Stabilitas harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan nilai tukar, tetapi juga oleh faktor penawaran seperti gangguan distribusi dan produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, TPID di Kalimantan Utara perlu memperkuat strategi dalam memastikan ketersediaan dan distribusi barang tetap lancar,” jelas Hasiando.

Selain stabilitas harga, Bank Indonesia juga mendorong percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah melalui TP2DD. Digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat.

“Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital. Implementasi transaksi non-tunai oleh pemerintah daerah akan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Melalui TP2DD, Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Utara untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.

“Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara BI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan program TPID dan TP2DD di Kalimantan Utara. Kolaborasi ini akan semakin diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tuntasnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi di Kalimantan Utara melalui sinergi yang erat dengan TPID dan TP2DD.

(dkisp)