Penulis: Sulbar

Mamuju, 1 April 2022.

Menjelang bulan suci ramadhan 1443 hijriah, Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten mamuju terdiri dari Bupati, Dandim 1418, Kapolresta, dan Kejari mamuju, melakukan pemantauan pada pasar tradisional dan pasar modern.

Dipimpin bupati Hj. Sitti Sutinah Suhardi, Forkopimda menyasar pasar central dan pasar baru mamuju, sembari mendatangi sejumlah mini market dan toko penyedia bahan pokok.

Dalam pemantauan yang turut didampingi sekretaris daerah dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, ditemukan sejumlah catatan yang menjadi perhatian, diantaranya kelangkaan minyak goreng yang masih sulit ditemui, untuk itu Bupati mengatakan telah memerintahkan dinas perdagangan untuk melalukan komunikasi dengan pihak distributor terkait hal yang menjadi kendala penyaluran minyak goreng ke mamuju, selain itu, akan dilakukan operasi pasar penjualan minyak goreng curah lewat kegiatan kampung ramadhan yang akan digelar pemkab mamuju di lapangan Ahmad Kirang di bulan suci nanti.

Sumber : Humas Pemkab Mamuju / A.wahid Aman

Sulawesi barat – BerandaNKRINews . Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa 29 Maret 2022 malam.

LKPJ Gubernur Sulbar tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, LKPJ yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan.

“Kami mengapresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan bersama DPRD Sulbar, termasuk penyelenggaraan rapat paripurna,”ucap Ali Baal

Disampaikan, LKPJ Tahun 2021 telah menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, juga menggambarkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan maupun penugasan, baik yang diterima dari pemerintah maupun pusat dalam bentuk dekosentrasi.

Mengenai pembangunan Sulbar pada Tahun 2021. Ali Baal mengatakan, secara umum hal tersebut mengalami kondisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Walaupun pandemi Covid-19 masih melanda sepanjang Tahun 2021, tetapi tidak terlalu memberikan dampak dilihat dari kinerja makro pembangunan.

“Kinerja makro pembangunan di atas rata-rata nasional yakni 10,70, rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulbar sebesar 0,54 poin persentase pertahun, sedangkan nasional sebesar 0,33 poin persentase pertahun. Angka pengangguran yang masih dapat ditekan pada angka 3,13 persen di Tahun 2021, sehingga berada jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 7,07 persen,”ujar Ali Baal

Sedangkan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar pada Tahun 2020 sebesar 63,11 persen. Kondisi itu meningkat menjadi 66,36 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar sejak Tahun 2020 hingga 2021. Dia mengatakan, hal itu mengalami fluktuasi cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 kenaikan yaitu sebesar 6,3 persen. Namun, pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen, rata-rata nasional sebesar 5,02 persen.

Kemudian, angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yakni 13,8 persen di Tahun 2020 menjadi 11,85 persen di Tahun 2021. Pencapaian tersebut merupakan hal yang positif.

Gubernur berharap dukungan dari semua pihak untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Tahun 2022 dan 2023.

Ali Baal menyatakan, kedepannya Pemprov Sulbar akan terus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya pada tata kelola pemerintahan dengan berbaris kinerja.

Melalui kesempatan itu, Ia mengajak membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi dan menerapkan protokol kesehatan.

Hadir dalam rapat paripurna, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, dan Abdul Rahim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para anggota DPRD Sulbar baik yang hadir luring maupun virtual, para Asisten, Staf Ahli Gubernur Sulbar, pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya.

Sumber :Humas Sulbar Sulbarprov.go.id (jemmi)

Mamuju tengah, Jum’at 25 Maret 2022

Anggota Pokja DPRD provinsi Sulawesi barat , hari ini melakukan peninjauan lokasi area Bendungan salulebo Mamuju tengah guna untuk Pengumpulan data , informasi,mengkaji , menelaah terkait pembebasan lahan , dampak rencana pembangunan bendungan di sallebo kec Topoyo , kabupaten Mateng

Husni Bastian selaku PPK bendungan kepada pewarta BerandaNKRINews , menyampaikan bahwa tinggi bendungan 60meter , lebar sisi atas 10 meter , lebar bendungan -+ 300 m , untuk area genagan air sekitar 360 ribuan HA sementara yang akan di bebaskan 490 HA  lanjut beliau menyampaikan kepada pewarta BerandaNKRINews bagi  masyarakat untuk area penlok bendungan ini tidak di gunakan ini sudah ada aturanya  , mereka hampir 2 tahun tidak bekerja jadi di perkiran 2025 untuk pengisian waduk kalau sudah ada ijin

Ketua DPRD Mateng menyampaikan Tanggapannya terkait pembangunan Bendungan Salulehbo.

Dalam sambutannya dalam pertemuan dengan masyarakat Salulehbo yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD provinsi, pemerintah kabupaten Mamuju tengah dan aparat hukum, ketua DPRD Mateng Arsal Aras Tammauni, menyampaikan Bahwa desa Salulehbo merupakan pecahan dari desa Tabolang. Kepala desa pada saat itu yang juga Bupati Mateng sekarang memperbolehkan masyarakat masuk bermukim dilahan APT dengan ketentuan tidak boleh memperjual belikan.

Kemudian pemkab Mateng mengusulkan pembebasan lahan sehingga Salulehbo itu tidak sepenuhnya menjadi kawasan hutan produksi terbatas dan tiga dusun sudah lepas dari kawasan hutan produksi terbatas, sehingga masyarakatnya memiliki hak atas tanah.

“Untuk diarea Bendungan keatas, pemerintah pernah mengusulkan, namun pelepasannya belum lahir.”Ujar ketua DPRD Mateng, Arsal Aras Tammauni.”

Proyek pembangunan Budong-Budong di Salulebo masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2020. Namun demikian, hampir tidak ada aktivitas pembangunan disana.

“Saya dan pak bupati telah membuka jalan dari lebar empat meter menjadi menjadi 11 meter dengan mengambil tanah milik masyarakat yang bersertifikat, Tapi diberikan pemahaman terkait ganti ruginya.”Tambah Arsal”.

Semua pegangan atas tanah tersebut akan dibayarkan, termasuk dengan tanamannya. Poin yang disepakati pada pertemuan dengan anggota drpd provinsi menyepakati, bahwa pihak balai akan bisa melakukan pembangunan jika tanah sudah diukur dan dinilai.

 

Kabarnya anggota DPRD provinsi memberhentikan pembangunan bendungan karena laporan LSM , pembangunan Salulehbo akan berdampak pada peningkatan Ekonomi Masyarakat, mencegah terjadinya banjir, dan sawah di Mateng akan dialiri air dari sungai Salulehbo.“Jika ada masalah pembangunan Bendungan ini, mari kita duduk bersama membicarakan apa kendala atas pembangunan ini”Tegas Arsal Aras.