Penulis: Sulbar

Sulawesi barat – BerandaNKRINews Mamuju, 30 Mei 2022, Menjawab harapan masyarakat terhadap perbaikan akses jalan, terutama disejumlah ruas yang benar-benar mengalami kerusakan, pemerintah kabupaten mamuju melalui Dinas PUPR kembali akan melakukan pembenahan. 

Ditemui di desa papalang saat melakukan pemantauan langsung persiapan dimulainya pelaksanaan perbaikan jalan tersebut, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengungkapkan, terhitung saat ini akan dilakukan perbaikan di beberapa titik yang dinilai sangat membutuhkan perbaikan, diantaranya jalan Soekarno Hatta Mamuju, jalan di lingkungan tahayahaya-mollo, serta tiga titik jalan di Kecamatan Papalang.

Memang ini belum dapat mencakup semuanya, karena anggaran kita sangat terbatas, sebab itu kita intervensi sebagian dulu, selebihnya akan kita perbaiki lagi berikutnya, terang Sutinah Suhardi.

Ia berharap, perbaikan jalan yang dilakukan dapat membantu masyarakat, seperti ruas jalan di kecamatan Papalang yang menghubungkan desa batupapan dengan desa papalang sebagai akses vital menuju pasar, akan menjadi pendorong aktifitas ekonomi pada pasar yang telah terbangun di masa kepemimpinan Sutinah Suhardi sebagai kepala dinas perdagangan mamuju.

Herianto Jafar, konsultan pengawas, CV. Wahyu Arsipilah, selaku pelaksana kegiatan, menjelaskan, pembangunan jalan di Soekarno Hatta mamuju yang memiliki panjang 3,5 km akan dibenahi 2 km pada spot-spot yang mengalami kerusakan. Anggaran untuk perbaikan jalan yang membentang antara perempatan PDAM Tirta Manakarra sampai ke SPBU Simbuang melalui kantor KPP Pratama mamuju kata Herianto akan menelan anggaran senilai kurang lebih Rp. 3 Milyar, sedangkan jalan Tahayahaya-Mollo akan menggunakan anggaran Rp. 4 Milyar lebih, sedangkan jalan di desa batupapan- papalang akan menelan anggaran Rp. 7,4 Milyar, meskipun total pengerjaan jalan di kecamatan papalang pada tiga titik keseluruhan akan menggunakan anggaran sebesar Rp. 20 Milyar sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Bupati Mamuju.

Menargetkan rampungnya pengerjaan jalan pada tiga titik tersebut, Herianto Jafar mengaku akan menyelesaikan dalam empat bulan kedepan terhitung dari saat dimulainya pengerjaan.

Terpisah, Kepala desa Papalang, Muliadi, M, sangat antusias atas program perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah kabupaten mamuju, ia mewakili 500 kepala keluarga yang diperkirakan sangat membutuhkan akses ke pasar tersebut, menyampaikan rasa terimakasih kepada bupati mamuju atas intervensi yang dilakukan menjawab harapan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah.

Sumber : Pemkab Mamuju / A. Wahid.A

Mamuju – Sulawesi barat BerandaNKRINews

Mamuju, 17 Mei 2022, Bertempat di halaman kantor bupati mamuju, 160 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap ke-dua hari ini resmi menerima SK pengangkatan. 

Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si, yang menyerahkan sendiri SK tersebut, menyampaikan selamat bergabung dalam institusi pemerintah kabupaten mamuju terhadap semua PPPK guru yang telah menyandang status ASN kategori PPPK, ia mengaku turut berbahagia atas pengangkatan para abdi negara yang dominan diangkat dari tenaga kontrak yang telah cukup lama mengabdikan diri sebagai guru kontrak di berbagai sekolah tersebut.

Dikesempatan itu juga digunakan bupati untuk menegaskan komitmen seluruh PPPK untuk dapat melaksanakan pengabdian dengan setulus hati dan tidak berniat untuk menjadikan penugasan mereka sebagai batu loncatan untuk berpindah tugas ketempat yang lebih baik menurut mereka, sebab dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani bersama telah tertera tempat dan durasi pengabdian selama lima tahun yang mewajibkan mereka melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan masing-masing.

“Kalau ada PPPK yang mau datang ke saya minta pindah, saya tegaskan tidak perlu lakukan itu karena saya pasti tidak akan acc” Tegas Sutinah.

Bupati menyampaikan, pemerintah daerah telah mengalokasi anggaran dari APBD untuk membiayai pengangkatan PPPK dengan nilai yang cukup besar, hal ini dikatakan Sutinah sekaligus menjadi jawaban terhadap komitmen politik bupati yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak, yang akhirnya dilakukan melalui pengangkatan PPPK yang dominan dari tenaga kontrak daerah, meskipun jumlahnya diakui masih cukup terbatas.

Disebutkan target tahun ini pemerintah kabupaten mamuju akan melakukan pengangkatan PPPK sekira dua ribuan orang dan saat ini baru terisi sekira enam ratusan orang, sehingga masih terdapat kuota untuk mengangkat PPPK yang diharapkan berasal dari semua wilayah hingga ke pelosok desa, agar kekurangan personil ASN dapat teratasi.

Terpisah, Muhammad Ali, PPPK yang baru saja menerima SK sebagai guru penempatan di SMP Negeri 1 bonehau, mengaku sama sekali tidak memikirkan untuk meminta pindah, sebab dalam formasi yang ia lamar saat mengikuti seleksi rekrutmen PPPK dirinya yang telah tujuh tahun mengabdi di kecamatan simboro memang sengaja memilih kecamatan bonehau sebagai tempat pengabdiannya di sekolah yang ia pilih, selebihnya ia sangat berterimakasih atas kebijakan pemerintah kabupaten mamuju yang telah membuka ruang pengangkatan PPPK tenaga guru yang juga telah mengakomodasi dirinya.

Sumber : Pemkab Mamuju / sal 76

Mamuju Sulbar – BerandaNKRINews

Rapat Paripurna ini Rabu tanggal 27 April 2022 dipimpin oleh Hj. Siti Suraidah Suhardi selaku Ketua DPRD Prov. Sulbar yang didampingi Wakil Ketua H. Usman Suhuria dan Gubernur Sulbar H. Ali Baal Masdar. Turut hadir para Anggota DPRD lainnya baik yang hadir secara fisik maupun melalui via Zoom serta dihadiri pula Sekprov Sulbar H. Muhammad Idris dan para Kepala OPD Sulbar.

Pada kesempatan pertama H. Sudirman selaku juru bicara Panitia Kerja DPRD Sulawesi Barat terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2021, menyampaikan bahwa setelah dilakukan analisis terhadap LKPJ tersebut dan pembahasan bersama OPD serta dilakukan peninjauan lapangan dapat disimpulkan dan rekomendasikan bahwa Gubernur harus lebih memaksimalkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan pengawasannya serta perlunya penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan profesional.

Pada kesempatan kedua H. Abidin Abdullah selaku Juru bicara Penyampaian Laporan Akhir Pansus DPRD Sulawesi Barat terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
Menyampaikan bahwa setelah dilakukan pembahasan, kunjungan pansus luar dan dalam daerah serta hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, maka pansus merekomendasikan bahwa Ramperda tentang Pengelolaan Hutan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber : Humas DPRD Sulbar- Akang  Jerry / sal 76